Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"Data pribadi kini menjadi salah satu aset berharga bagi individu maupun perusahaan. Berbagai jenis perusahaan mulai dari perusahaan penyedia jasa atau layanan maupun barang memerlukan data dalam prosesnya. Tidak terkecuali E-commerce yang menjadi menyediakan kemudahan jual-beli bagi individu maupun organisasi. E-commerce yang merupakan mediator dari berberapa macam pihak dalam proses bisnisnya seharusnya memiliki keamanan tinggi dari banyaknya data pengguna ataupun mitra kerja yang ditampung. Tugas karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor-faktor yang menyebabkan E-commerce menjadi target dari kejahatan Data Theft, terutama pada kasus Tokopedia pada tahun 2020. Penelitian menggunakan data sekunder berupa informasi-informasi berita yang menerangkan kejadian seputar kasus Data Theft Tokopedia dan menggunakan elemen dari teori Routine Activity sebagai kerangka analisis. Dari peristiwa Data Theft yang dialami Tokopedia pada 2020, dapat diidentifikasikan target dari kejahatan adalah data pribadi pengguna, motivated offender berupa Hacker bernama “shinyhunters”, uncapable guardian berupa sistem keamanan yang lemah serta ketiadaan hukum yang melindungi. Sebagai upaya pencegahan atau mitigasi dari insiden Data Theft, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik data. Namun tanggung jawab terbesar ditempatkan kepada pihak pemegang data sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator.

---

Personal data have become one of the most valuable assets for individuals and even enterprises. All kinds of enterprises starting from service providers to goods merchants need data in their process. E-commerce as a platform for buying and selling goods for both individuals and organizations also needs data. E-commerce as a mediator of all kinds of parts in their business process should have high enough security just by how much user or partner data they are holding. This final project aims to analyze several factors that cause E-commerce to become a target of Data Theft, especially in the case that happened to Tokopedia in 2020. The research used information from news media that explains the events around the Tokopedia Data Theft and used elements from Routine Activity Theory as an analytical framework. From the Data Theft event that happened to Tokopedia in 2020, the user's personal data are identified as the target of crime, the Hacker named shinyhunters as motivated offender, and weak information technology security and lack of law as uncapable guardian. As an effort to prevent or mitigate the effect of Data Theft incindent, there are some things that the personal data owner can do. However, the highest responsibility is placed on the data holder as the manager of data and the government as regulator."

"Sistem operasi open source Android menawarkan kemudahan dalam modifikasi yang membuatnya banyak digunakan dalam perangkat mobile. Namun, hal tersebut juga membuat sistem operasi ini rentan akan serangan keamanan. Pada tahun 2015 ditemukan kerentanan Stagefright yang dilihat sebagai kerentanan paling berbahaya sepanjang sejarah Android, karena berpotensi mengambil alih kontrol penuh atas suatu perangkat. Menggunakan routine activity theory, dipaparkan bahwa kerentanan Stagefright memiliki resiko untuk dieksploitasi, yang kemudian digunakan untuk menciptakan rekomendasi gabungan aspek teknis dan non teknis atau pendekatan faktor manusia untuk mewujudkan sistem operasi yang aman. Rekomendasi ini menggabungkan badan pengetahuan Certified Information Systems Security Professional CISSP yang ditujukan untuk keamanan sistem informasi, dan teknik-teknik situational crime prevention.

---

As an open source operating system, Android offers much freedom in terms of modification, which supports its usage popularity for mobile devices. On the other hand, the nature of this operating system makes it vulnerable against security attacks. Discovered in 2015, Stagefright bug is widely claimed as the worst Android vulnerability ever discovered, because of its potential ability to take a full control of Android devices. Using routine activity theory, it is seen that Stagefright vulnerability could pose a risk that can be exploited, subsequently makes a way for a recommendation consisting technical and non technical human factor aspects for a safer operating system. This recommendation combined Certified Information Systems Security Professionals lsquo common body of knowledge which is used for information system security, and the techniques of situational crime prevention."

"Kemajuan teknologi mengubah cara-cara tradisional manusia untuk melakukan segala hal. Tak terkecuali dengan perdagangan. E-commerce XYZ sebagai salah satu pemain e-commerce yang beroperasi di Indonesia ikut mengubah cara bertransaksi secara tradisional. Dari yang harus bertatap muka dengan pedagang, mereka ubah hingga cukup berdiam diri di rumah sambil membuka website e-commerce yang mereka kelola untuk memesan barang.Hingga saat ini, e-commerce XYZ memiliki banyak layanan dalam platform e-commerce-nya, seperti jual-beli, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran asuransi, pembayaran internet, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk melakukan transaksi. Namun, berdasarkan dari pengakuan orang-orang di berbagai forum dalam jaringan internet, e-commerce XYZ ini masih memiliki masalah yang cukup pelik, seperti penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh penjual, pembajakan akun, phising, dan penipuan yang menggunakan dalih sebagai pegawai customer service e-commerce XYZ.Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini oleh e-commerce XYZ adalah membuat suatu divisi pengawasan yang bernama Fraud Prevention Specialis. Namun, kinerja dari divisi ini masih belum efektif dimana tindak kejahatan yang berada dalam e-commerce XYZ masih ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan prinsip Situational Crime Prevention dari Clarke dan dibantu dengan Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker dan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson.Hasil penelitian ini adalah terdapat celah dimana kode kupon potongan harga dapat digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi tidak efektif penggunaannya, sumber daya yang kurang cakap dalam menangani permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ dan kurangnya edukasi yang diakukan oleh e-commerce XYZ untuk melakukan penanganan permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ.

---

Technological advances are changing the traditional ways people do things. No exception with commerce. E commerce XYZ as one of the e commerce players operating in Indonesia also changed the way of traditional transactions. From face to face with merchants, they change enough to stay at home while open their e commerce website that they manage to order goods.Up to this date, e commerce XYZ has many services in its e commerce platform, such as buying and selling, purchasing credit, purchasing train tickets, insurance payments, internet payments, and much more. So, people do not have to go out of home again for making transactions. However, based on the recognition of people in various online forums, this e commerce XYZ still has quite a complicated problem, such as fraud because purchased goods do not fit the description from the seller, account hijacking, phishing, and fraud that uses the pretext of being a customer service employee e commerce XYZ.Therefore, one of the current efforts by XYZ e commerce is to create a division called Fraud Prevention Specialist. However, the performance of this division is still not seen and the crime within the XYZ e commerce platform still exists. Using a qualitative approach, the author tries to look at these problems using the Crime Prevention Principle by Clarke and assisted by Rational Choice Theory by Gary Becker and the Theory of Routine Activities from Cohen and Felson.The result of this study is that there is a bug where the discounted coupon code can be used continuously so it becomes ineffective, resource incompetent in handling e commerce XYZ member complaints and lack of education provided by XYZ e commerce to complain."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya media baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal - usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan yang disebut dengan tindak pidana siber. Telah banyak usaha melakukan pengaturan di dunia maya untuk mencegah terjadinya tindak pidana siber baik hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia lahirnya Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Undang - Undang No.11 Tahun 2008 ini dinilai masih banyak kelemahan dan kekurangan di dalam mengatur tindak pidana siber serta menimbulkan banyak permasalahan baru.

---

Technology development that so advanced of eliciting a variety of the problem in society . one of a consequently is that the creation of new media called the virtual world . In the virtual world a free person do anything without being known by others as of unknown origin the proposal of nor of citizenship a native someone. Some people it is used for committing a crime so called by a criminal offense siber. Has much effort do arrangement online to prevent the occurrence of a criminal offense siber either national or international law. In Indonesia enacted Law No.11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Application of Act No.11 of 2008 is still considered a lot of weaknesses and shortcomings in regulating cyber crime and raises many new problems in cyber crime."

"Transnational cyber crime adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia pada era digital ini. Indonesia menduduki ranking teratas dalam peringkat kejahatan cyber dunia, terutama untuk kejahatan kartu kredit dan hacking. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia. Akibatnya Indonesia sulit masuk ke dalam komunitas digital internasional. Beberapa kali Indonesia diblokir dari e-commerce antar negara. Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan posisi Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam perekonomian dunia. Ironisnya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang justru belum memiliki piranti hukum untuk mengatasi masalah cyber crime. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rencananya akan menjadi cyber law Indonesia, tidak kunjung selesai dibahas di parlemen dan pemerintah. Selama ini Indonesia masih menggunakan perangkat hukum konvensional yang jelas sangat tidak memadai untuk berhadapan dengan kejahatan cyber yang bersifat maya dan transnasional. Tesis ini berusaha melihat mengapa pemerintah Indonesia sulit mengkonstruksikan hukum transnational cyber crime pada periode 2003-2006 Untuk membahas tesis ini akan dilihat bagaimana proses konstruksi kesepahaman antar subjek akan menciptakan suatu urgensi mengenai keberadaan hukum cyber di Indonesia. Ada empat variabel yang akan digunakan, yaitu: identitas, tujuan, etika, dan instrumen kerja sama (domestik dan internasional). Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pemerintah Indonesia ternyata tidak memiliki kejelasan identitas dalam dunia teknologi informasi; (2) kebijakan teknologi informasi pemerintah selama ini sangat inkonsisten; (3) pemerintah Indonesia belum memiliki etika cyber yang kuat; (4) kerja sama domestik dan internasional belum mampu mengkonstruksikan kesepahaman akan urgensi cyber law bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan pemerintah Indonesia mengkonstruksikan hukum transnational cybercrime adalah disebabkan oleh keempat faktor ini.

---

Transnational cyber crime is a serious matter that is faced by Indonesian government in this digital era. Indonesia is positioning the highest rank on cyber crime in the world, especially on the carding and hacking. This is become a bad image for Indonesia. As the result it is hard for Indonesia to enter international digital community. Indonesia has been blocked several times from the ecommerce between countries. If this problem happening continuously, it is afraid that Indonesia position on world economy will become less competitive.

Ironically, Indonesia is one among the countries that doesn?t have cyber law until right now. The Information and Electronic Transaction Draft Bill, which should become Indonesian cyber law, hasn?t finished being reviewed in the parliament and the government. All this time Indonesia is still using the conventional law that obviously very inadequate to meet the challenge for virtual and transnational cyber crime. This thesis tries to see why Indonesia government hard to construct transnational cyber law for the period of 2003-2006.

To asses that, it will be studied how the inter-subjective understanding process will create urgency about cyber law in Indonesia. There will be four variables to be used, there are: identity, purpose, ethics, and instrument of cooperation (domestic and international).

This thesis has found that: (1) Indonesia government has an identity gap in the world of information technology (IT); (2) the existing government IT policy all this time has been very inconsistent; (3) Indonesian government doesn?t have strong cyber ethics; (4) the domestic and international cooperation still cannot construct the understanding about the urgency of cyber law. There for it can be concluded that Indonesian government difficulty on constructing transnational cyber law is caused by these for factors."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis aktifitas cybercrime yang menyerang email Direktorat Intelijen pada tahun 2015 dan menganalisis pencegahan cyber crime terhadap email Direktorat Intelijen BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskripsi. Adapun pencegahan cyber crime terhadap email Direktorat Intelijen BNN yakni dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional dimana usaha pencegahan yang dilakukan ialah dengan mereduksi atau menghilangkan peluang terjadinya suatu kejahatan antara lain di sisi sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan kompetensi relevan. Di sisi sarana dan prasarana, penggunaan software komputer yang original termasuk antivirus, update berkala software, upgrade hardware komputer. Di sisi kebijakan, dengan menaikkan standarisasi penyelenggaraan TIK berdasarkan indeks KAMI.

---

ABSTRACTThis purpose of this research are to analysis the activity of cybercrime which attacked email of Dit. Intel on 2015 and to analysis cybercrime prevention that attacked email of Intelligence Directorate BNN. This research uses qualitative method with descriptive analysis. The result of this research that cybercrime which attacking email of Intelligence Directorate on 2015 is the attack came from outside Indonesia by flooding network traffic of email so that the mail became down and inaccessible. There are cybercrime prevention to the email of Intelligence Directorate BNN which is using situational crime prevention approach where effort of prevention that could be done is reduce or eliminate the opportunities for crime to be happen. From human resources is increasing the quality and quantity all of the human resources. On infrastructure, using original software including antivirus for computer, updating the software frequently, upgrading computer hardware. On policy, improving standardization of Information and communication implementation based on KAMI indeks "

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."