Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini hanya membahas sebatas kasus sengketa transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk tahun pajak 2007. Penulis membahas sebatas penyebab-penyebab apa yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus sengeketa transfer pricing. Setelah penulis meneliti lebih jauh, penyebab-penyebab yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus ini dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat transaksi yang tidak sesuai kelaziman di penjualan ekspor, penjualan lokal, dan biaya royalty. Tujuan penulisan ini juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing hingga dia mendapatkan sengketa transfer pricing. Selain itu untuk melihat bagaimana DJP, dan Mejelis Hakim dalam menangani kasus ini.

---

ABSTRACTThis study is aim to analyze the extent of transfer pricing disputes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation for fiscal year 2007. The author discusses the extent of the causes of what makes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this transfer pricing disputes cases. After the authors examined further, the causes that made Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this case because according to the Directorate General of Taxation are no transactions that do not fit to the norm in export sales, domestic sales, and royalty fees. The objective for this study is also to see what has been done by Toyota Motor Manufacturing Corporation until he got a transfer pricing disputes. In addition to seeing how the DGT, and The judges in charge of this case. "

"Penerapan kemasan returnable untuk ekspor oleh PT. TMMIN menjadi salah satu contoh efektif untuk mengurangi dampak limbah kemasan terhadap lingkungan. Dalam sistem returnable rack Toyota, kompleksitas terjadi karena kemasan produk melalui rantai proses dan leadtime yang panjang, melibatkan banyak pihak dan unit proses yang berbeda-beda, di mana setiap unit proses memiliki persyaratan tertentu. Hal ini mengindikasikan perlunya proses desain returnable rack dengan mempertimbangkan kebutuhan dari tahapan-tahapan yang dilalui di dalam rantai kemasan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan desain returnable rack A9 di PT. TMMIN. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosioteknis dengan Macroergonomics Analysis & Design yang dipadukan dengan simulasi Finite Element Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama desain adalah ketahanan dari deformasi. Penelitian menghasilkan desain returnable rack yang lebih optimal dari segi ketahanan dan penggunaan material. Selain itu, metode simulasi yang dihasilkan dapat menjadi standar untuk pengembangan desain returnable rack ke depannya.

---

Application of returnable packaging for exporting duty by PT. TMMIN is one of the most effective way to reduce the impact of packaging waste to the environment. In Toyota's returnable packaging system, complexity exists because packaging passes through long process chain and leadtime, involving many entities and different processes, where each of them have diffferent needs and requirements. This fact indicates the necessity of returnable packaging design which considers the needs of every process passed during the packaging chain.

This research's objective is to identify improvement opportunity of returnable rack type A9 in PT. TMMIN. The methods used are Macroergonomics Analysis & Design combined with Finite Element Analysis.

The study revealed that the main necessity of the design is ressistance of returnable packaging to deformation. This study yields the optimized returnable rack design with respect of reliability and material usage. Moreover, the simulation method can be used as a standard for further application of returnable rack design improvement."

"Lini Quality Gate merupakan sebuah seksi pada Divisi Stamping Production, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang memiliki deskripsi pekerjaan untuk memeriksa kualitas komponen dan mereparasi komponen yang cacat yang diproduksi Lini Press. Permasalahan yang terjadi pada Lini Quality Gate adalah rendahnya efisiensi proses akibat kurang baiknya pengaturan beban pekerjaan antar karyawan dan rendahnya kualitas komponen yang diproduksi oleh Lini Press. Selain itu, ketrampilan karyawan Lini Quality Gate belum memadai yang ditandai dengan jumlah jam kerja yang jauh melampaui waktu standar sehingga sering terjadi lembur. Sistem Produksi Toyota diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga efisiensi proses dan tenaga kerja dapat ditingkatkan.

---

Quality Gate Line is a section at Stamping Production Division, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia which responsible for checking components quality and repairing defect components which produced by Press Line. The problems faced by Quality Gate Line were low process efficiency due to improper workload among man powers and low components quality that produced. Also, man power skills at Quality Gate Line were less competent which indicated by high overtime. Toyota Production System was implemented to solve the problems in order to improve process and man power efficiency."

"Pada era globalisasi ini industri manufaktur mengalami perubahan radikal, ditandai dengan inovasi yang tinggi serta umur produk yang begitu pendek. Keadaan ini memaksa industri manufaktur untuk lebih berkonsentrasi pada core capability yang dimiliki, sehingga kegiatan outsourcing menjadi keputusan penting dan strategis. Upaya perusahaan untuk meraih keuntungan kompetitif dimulai dengan melakukan manajemen terhadap pemasoknya. Dalam kenyataan dilapangan, pemilihan pemasok bukanlah perkara mudah, sehingga diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan pemasok potensial. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan pemilihan pemasok. Dimulai dengan melakukan analisis faktor untuk menetapkan atribut yang digunakan dalam memilih pemasok. Selanjutnya perlu dicari preferensi perusahaan terhadap pemasok, yaitu berupa kombinasi optimal dari atribut dan level yang ada dengan menggunakan analisis conjoint. Pemilihan terhadap pemasok potensial dapat dilakukan melalui metode MDS. Metode MDS akan memetakan preferensi perusahaan secara visual kedalam ruang multidimensional, sehingga didapat jarak euclidean masing-masing pemasok terhadap ideal point perusahaan. Dengan peta persepsi ini, akan membantu perusahaan memilih pemasok yang berada disekitar ideal point.

---

In this globalization era, manufacturing industries transforms in radical changes, signed by high innovation and shorter life cycle of products. This condition forces the industries to improve their core capability, and makes the outsourcing activities as an important and strategic decision. First step for gaining the company's competitive profit is by doing the suppliers management. In reality, choosing supplier is not easy, because we need a best way.

The objective of this research is designing the supplier selection. Starting by doing factorial analysis to establish attributes which are used to choose supplier. We also need to know the company's preferences to suppliers, which is an optimal combination of attributes and existing level using conjoint analysis.

MDS method can be used in choosing the potential suppliers. This method maps the company's preferences visually to multidimensional space, in order to get euclidean distance for each supplier to company's ideal point. By using this perception map, company will choose the suppliers which are located around the ideal point."

"Penelitian ini mendiskusikan sebuah studi analisis perbandingan logistik reverse dan logistik forward dari sudut pandang biaya sebuah module jenis 5B yang dimiliki oleh PT.TMMIN. Tujuan dari studi ini untuk membandingkan performance module returnable packaging 5 B RR terhadap module disposable 5B 1-Way yang digunakan oleh PT.TMMIN per satu unit modulenya dalam satu kali rotasi dan perbandingan investasinya selama 6 tahun untuk mengekspor komponen engine ke STM. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan total cost of ownership yaitu dengan melihat biaya-biaya relevan yang terkait dengan implementasi 1 unit module 5B RR dan 5B 1-Way. Hasilnya menunjukkan module 5B RR memiliki TCO 30 % lebih tinggi dibandingkan dengan TCO module 5B 1-Way. Hasil identifkasi biaya dengan pendekatan TCO kemudian dikombinasi dan dihitung dengan menggunakan analisis NPV selama 6 tahun untuk melihat kelayakan investasinya. Hasilnya membuktikan investasi module 5B RR bisa menghemat biaya hingga 50% dari investasi module 5B 1-Way.

---

This research discusses a study of comparative analysis of reverse logistics and logistics forward from the viewpoint of costs a module type 5B owned by PT TMMIN The purpose of the study is to compare the performance module returnable packaging 5B RR of disposable module 5B 1 Way used by PT TMMIN per one unit of module in a single rotation and comparison of its investments over the last 6 years to export components engine to STM The method used is to approach the total cost of ownership that is by looking at the relevant costs associated with the implementation of unit module 5B RR and 5B 1 Way The results show module 5B RR have TCO 30 higher compared to the TCO module 5B 1 Way The result of cost identification with TCO approaching is combined and calculated using the NPV analysis for 6 years to see the feasibility of its investments The results prove the investment module 5B RR could save cost up to 50 of the investment module 5B 1 Way."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"

"Performance appraisal is one of the key factors to develop company effectively and efficiently. Performance appraisal need to be done by the company periodically every year in order to measure employees performance in achieving the target that has been established by the company. The aim of the performance appraisal are for salary review, bonus review, promotion and mutation, and the increasing of work performance.

This research is focused on how is the implementation of employee performance appraisal system at Finance Division of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

This research used qualitative approach in the type of descriptive analysis. The data gathered by interviewing Human Resources Division Head and 2 staff at Finance Division PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

The result of this research showed that the performance appraisal running well so far. The problem is only when the company decided the value that will be given as employees benefit is not match with the employees score, and also that some employees still feel that the appraisal is not objective.

The conclusion of this research is the performance appraisal at PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia done twice in a year which is done to decide the promotion and mutation, and also to decide the employees benefit such as salary adjustment and bonus that will be given on the end of the year. The performance appraisal done by the division head and department head by fill in the appraisal form given by the Human Resources Division."

"Pada Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-22/2020 yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer seraya melaraskan peraturan APA Indonesia dengan Aksi BEPS 14 agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai bentuk adopsi, PMK-22/2020 mengatur ketentuan baru seperti perluasan pengertian hubungan istimewa yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer dan faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 dalam mencegah sengketa transfer pricing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penentuan harga transfer di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 belum sepenuhnya memenuhi indikator content of policy. Indikator yang belum dipenuhi adalah indikator kelompok sasaran, dalam hal ini kebijakan APA yang seharusnya berlaku bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan APA namun juga diberlakukan bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi meskipun tidak mengajukan APA. Di sisi lain, implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer telah memenuhi seluruh indikator dalam context of policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa, daya tanggap dan kepatuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020 dilihat dari sisi otoritas pajak, yaitu kompleksitas kasus dan transaksi Wajib Pajak, karakteristik negara yang ingin mempertahankan kepentingan negara masing-masing, komunikasi yang tidak lancar dengan otoritas pajak negara mitra, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung dan kurangnya transparansi dari Wajib Pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020, dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah keraguan  Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, interpretasi peraturan yang tidak jelas dan multitafsir, dan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai transfer pricing

---

In March 2020, the Ministry of Finance issued a PMK-22/2020 which stipulates the Advance Pricing Agreement whilst aligning the Indonesian advance pricing agreement regulation with BEPS Action 14 to provide more legal certainty. As a form of adoption, PMK-22/2020 stipulates new provisions such as extension of the definitions of special relationship which are not stipulated in Article 18 paragraph 4 of the Income Tax Law. Therefore, this study analyzed the implementation of the advance pricing agreement regulation and impediment factors of the implementation of the advance pricing agreement regulation as stipulated in PMK-22/2020 in preventing the transfer pricing disputes in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the advance pricing agreement regulation in Indonesia as stipulated in PMK-22/2020 has not fully fulfilled the content of policy indicator. The indicator that has not been fulfilled is the target group indicator, in this case the advance pricing agreement regulation should have been applied limited to Taxpayers who want to apply for an advance pricing agreement, however it is also intended for all Taxpayers who conduct related party transactions even when the related party transactions are not in the context of advance pricing agreement. On the other hand, the implementation of the advance pricing agreement regulation has fulfilled all indicators in the context of implementation consisting of power, interests, and strategies, characteristics of institutions and rulers, responsiveness and compliance. Furthermore, the factors which impediment the implementation of PMK-22/2020 are seen in terms of tax authorities, namely the complexity of cases and Taxpayers’ transactions, the characteristics of countries who want to maintain their respective countries’ interests, communication that is not smooth with other tax authorities, and difficulties in collecting supporting documents and lack of transparency of taxpayers. Meanwhile, the factors that impediment the implementation of PMK-22/2020, in terms of taxpayers are doubts about taxpayers on tax authorities, interpretation of unclear regulations and multi-interpretation, and minimum knowledge about transfer pricing of the Taxpayer."