Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Presiden Perpres Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 ndash;2025 menurunkan roadmap reformasi birokrasi dimana terdapat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK . Hal tersebut menyebabkan ketergantungan proses bisnis fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat, melalui penggunaan TIK.Peningkatan penggunaan TIK mengakibatkan tingginya tingkat kerawanan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Sumber terbesar pelanggaran keamanan informasi adalah karena kurangnya kesadaran dari aspek manusia. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memiliki permasalahan strategis terkait kesadaran pegawainya. Penelitian ini mengukur kesadaran keamanan informasi yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Teknik Analytic Hierarchy Process AHP digunakan untuk menilai kepentingan setiap dimensi tersebut melalui pairwise comparison. Namun terdapat gap dimana sampai saat ini, penelitian yang ada belum mengintegrasikan hasil pengukuran dengan program kesadaran keamanan informasi. Teknik Quality Function Deployment QFD dapat menjadi solusi gap tersebut.Pengukuran dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner kepada seluruh pegawai Kemlu RI. Fokus area yang diukur antara lain: keamanan komputer kerja, manajemen password, penggunaan email dan instant messaging, penggunaan internet, penggunaan media sosial, penanganan dokumen, pelaporan insiden, dan kebijakan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran keamanan informasi pegawai di Kemlu RI berada pada tingkat rata-rata, atau membutuhkan perhatian dan pengawasan. Pelaporan insiden menjadi fokus area yang memerlukan penanganan segera. Dengan QFD, metode komunikasi yang paling sesuai untuk program kesadaran adalah yang dipimpin instruktur.

---

Presidential Decree No. 81 Year 2010 regarding the Grand Design of Bureaucratic Reforms 2010 2025, had inspired bureaucratic reform roadmap where there is a commitment to realize electronic government based on Information and Communication Technology ICT . This causes the dependency of business process functions of government services to the public, through the use of ICTs.Increased use of ICTs lead to high levels of vulnerability that can be exploited by a threat. The largest source of the information security breaches are due to a lack of awareness of the human aspect. Ministry of Foreign Affairs MOFA RI has a strategic problem concerning the awareness of employees. This study measured awareness of information security that includes dimensions of knowledge, attitudes, and behavior. Analytic Hierarchy Process AHP was used to assess the importance of each of those dimensions through pairwise comparison. But there is a gap in which up to this time, the existing research has not integrated the results of measurements with information security awareness programs. Quality Function Deployment QFD can be a solution to this gap.Measurements conducted by survey on questionnaire to all employees of the MOFA. Focus areas measured include workstation security, password management, the use of email and instant messaging, internet usage, the use of social media, document handling, incident reporting, and security policies. The analysis showed that the security awareness of employees at the MOFA is at the average level, or in need of attention and supervision. Incident reporting became the focus areas that require immediate action. With QFD, communication methods that most suitable for an awareness program is led by an instructor."

"Melalui Unit Bisnis Strategis e-Health, PT. XYZ memberikan pelayanan terhadap proses administrasi jaminan kesehatan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan proses bisnis dengan menggunakan TI, Unit Bisnis Strategis e-Health mengelola data yang bersifat rahasia seperti data klaim, data finance, data provider, dan data lainnya. Data tersebut dilindungi oleh regulasi UU ITE No, 11 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1. Oleh itu, risiko-risiko yang terkait keamanan informasi perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar tidak menjadi ancaman yang berdampak kerugian terhadap aset dan keberlangsungan bisnis akibat keamanan informasi yang tidak dapat dijaga dengan baik. Namun, saat ini Unit Bisnis Strategis e-Health PT. XYZ belum memiliki manajemen risiko keamanan informasi.Penelitian ini bertujuan untuk membangun rencana manajemen risiko keamanan informasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah ISO/IEC 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO/IEC 27002.Hasil penelitian ini adalah rencana manajemen risiko keamanan informasi yang berisi profil dari risiko yang diidentifikasi berdasarkan jenis aset yang dapat berupa primary asset atau secondary asset. Selain itu, kontrol untuk setiap risiko juga dirancang untuk mengurangi dampak suatu risiko. Dengan adanya manajemen risiko keamanan informasi ini, diharapkan Unit Bisnis Strategis e-Health dapat memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga dapat menjadi nilai jual lebih.

---

Through a strategic business unit e-health, PT. XYZ provides health insurance administration process services by utilizing information technology. In running business processes using IT, a strategic business unit e-health managing confidential data such as claims, provider, and other data. The data is protected by the regulation of the ITE Law No. 11 of 2008 clause 16, verse 1 and No. 36 of 2009 on Health clause 57, verse 1. Information security risks need to be identified and mitigated so they do not become threats affecting losses on assets and business continuity as a result of information security risks that can not be maintained properly. However, today a strategic business unit e-health at PT. XYZ do not have an information security risk management.

This study aims to build an information security risk management plan. The framework used is ISO / IEC 27005 with four main stages, namely the establishment of context, risk assestment, risk management and risk acceptance. To design a control in order to reduce the risk, researcher refers to ISO / IEC 27002.

Results of this research is the information security risk management plan containing risk profiles were identified based on the type of assets that can be either primary or secondary assets. In addition, the controls for each risk is also designed to reduce the impact of a risk. Given this information security risk management, strategic business unit e-health is expected to meet the applicable regulations in Indonesia and obtain the trust of the customers so that it becomes the added value."

"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

---

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."

"ABSTRAKIdGov-CSIRT melaporkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 terdapat 1.811 insiden keamanan informasi pada sistem informasi milik pemerintah domain go.id . Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan terutama yang menggunakan domain go.id masih tidak aman dan rentan terhadap serangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kontrol untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti memiliki 40 sistem informasi berbasis web dengan domain go.id yang digunakan untuk mendukung operasional unit kerja, sehingga pemanfaatan TI di Kemenristekdikti memiliki risiko dan rentan terhadap serangan keamanan informasi. Beberapa ahli menyatakan, keamanan informasi tidak hanya terkait permasalahan teknis saja, tetapi juga terkait dengan orang dalam hal ini pegawai yang berada di dalam internal organisasi. Ahli juga berpendapat bahwa ancaman terbesar keamanan informasi organisasi berasal dari pegawai organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pegawai merupakan orang yang paling dekat dan setiap hari bersinggungan dengan data organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, sikap dan perilaku dari Knowledge, Attitude and Behaviour KAB model untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah tingkat kesadaran pegawai Kemenristekdikti terhadap keamanan informasi berada pada tingkat baik. Berdasarkan ketiga variabel yang digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap keamanan informasi, variabel perilaku berada pada tingkat sedang, sedangkan variabel pengetahuan dan sikap berada pada tingkat baik.

---

ABSTRAKIdGov CSIRT reported that during the period of 2015 there were 1,811 incidents of information security at government owned information systems domain go.id . The data indicate that the use of IT in government, especially the use of domain go.id still insecure and vulnerable to attack. Under these conditions, neededcontrols to reduce the risk of information security. Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemenristekdikti has 40 web based information systems with domain go.id used to support the unit operation, so that the use of IT in Kemenristekdikti at risk and vulnerable to security attacks information. Some experts said that information security is not only related to technical problems, but also related to the people in this case the employees who were in the internal organization. The expert also believes that the greatest threat comes from the organization 39 s information security employees of the organization. Because an employee is the closed person and daily contact with the organization 39 s data. Under these conditions, this study aims to measure the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness. This study uses knowledge, attitudes and behavior variable from KAB models to measure the level of employees information security awareness. The results of this study is the level of Kemenristekdikti employee rsquo s information security awareness at a good level. Based on the three variables used to measure awareness of information security, behavioral variables are at the average level, while the variable knowledge and attitudes are at a good level."

"ABSTRAKMeasurement of Employee Information Security Awareness: A Case Study of the National Nuclear Energy Agency of IndonesiaAbstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi, masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Mengingat banyaknya insiden keamanan informasi melibatkan kesalahan manusia, pelaksanaan program penguatan kesadaran menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden keamanan informasi.Penelitian ini mempunyai tujuan menyusun model pengukuran kesadaran keamanan informasi pegawai, serta menerapkannya untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di BATAN. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap dan perilaku pada fokus area dan sub area keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan BATAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa pegawai BATAN telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap keamanan informasi, tetapi masih perlu penguatan pada dimensi perilaku. Hasil analisa juga menemukan bahwa pengetahuan pegawai mempunyai pengaruh lebih besar kepada sikap pegawai dari pada kepada perilaku pegawai.

---

ABSTRACTUse of Information & Communication Technology (ICT) in the government administration has become a necessity that can not be avoided anymore, the security issue is one important aspect of an information system. Considering the large number of information security incidents involving human errors, the implementation of awareness program has become very important to prevent information security incidents.This research has the purpose for developing model for measuring employees information security awareness , and apply them to measure the level of employees information security awareness in BATAN. The data collection is done by using a questionnaire that measures knowledge, attitudes and behaviors dimension in several focus areas and sub-areas of information security in accordance with the needs of BATAN. The result of analysis showed that employees BATAN has good knowledge and attitude towards information security policy and procedure, but still need to strengthen the behavioral dimension. The results of the analysis also found that knowledge of policy and procedures had a stronger influence on attitude towards policy and procedure than selfreported behaviour."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), baik untuk mendukung sistem layanan administrasi internal maupun untuk memberikan layanan publik secara digital. Namun seiring dengan masifnya pemanfaatan TIK menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah terjadinya insiden keamanan informasi. Meskipun telah dilakukan upaya teknis dan prosedural untuk menjaga dan meningkatkan keamanan sistem yang dikelola, masih ditemukan isu dari sisi sumber daya manusia, khususnya terkait kesadaran keamanan informasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) dan Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) pada dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan 9 fokus area. Selain itu, dilakukan pembobotan derajat kepentingan dari setiap dimensi dan fokus area menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada pegawai Kominfo dengan random sampling dan dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif untuk menghitung nilai kesadaran keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo secara keseluruhan berada kategori cukup. Masih terdapat fokus area yang masuk dalam kategori buruk, yaitu terkait manajemen password dan penggunaan internet pada dimensi perilaku. Berdasarkan hasil pengukuran, dilakukan pendalaman hasil kuesioner dan perumusan rekomendasi melalui wawancara. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan langkah peningkatan kesadaran keamanan informasi pada perilaku pegawai terkait manajemen password dan penggunaan internet. Selain itu, diberikan juga rekomendasi fokus area kesadaran keamanan informasi yang perlu menjadi perhatian pada setiap unit kerja dan rekomendasi secara umum.

---

Digitalization has become an integral part of the tasks and functions of the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), both to support internal administrative service systems and to provide digital public services. However, the widespread use of Information and Communication Technology (ICT) has brought about various issues, including information security incidents. Despite technical and procedural efforts to maintain and enhance the security of the managed systems, issues related to human aspect, particularly the awareness of information security among employees, are still prevalent. This research aims to identify and measure the level of information security awareness among Kominfo employees and formulate recommendations based on the measurement results. The measurement is conducted using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model and the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) across dimensions of knowledge, attitude, and behavior with nine focus areas. Furthermore, the importance weighting of each dimension and focus area is determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection is done through online questionnaires distributed to Kominfo employees using random sampling, and it is analyzed using descriptive statistical approaches to calculate the information security awareness scores. The research results indicate that the overall level of information security awareness among Kominfo employees falls within the moderate category. However, there are still focus areas that fall into the poor category, particularly concerning password management and internet usage in the behavior dimension. Based on the measurement results, the analysis are conducted and recommendations are formulated through interviews. This study recommends to focus on the improvement of employees in the password management and internet usage behaviour. Additionally, recommendations are given to improve information security awareness for each work unit as well as general recommendations. "

"Pada era teknologi yang berkembang sangat cepat seperti sekarang ini, kebutuhanakan informasi yang akurat dan kredibel menjadi sangat penting bagi setiapperusahaan. Faktor sumber daya manusia SDM menjadi akar permasalahanterjadinya pelanggaran keamanan informasi, bila dibandingkan dengan kesalahandari sisi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tingkat kesadarankeamanan informasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadarannya, yangpada akhirnya dapat menjadi dasar dalam menyusun tahapan yang tepat untukmeningkatkan kesadaran keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan padaperusahaan swasta nasional yang bergerak pada industri media/televisi berbayar.Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan cara menyebar kuesioner modelHAIS-Q Human Aspects of Information Security Questionaire kepada seluruhkaryawan. Penelitian ini juga akan mengukur hubungan dan pengaruh dimensipengetahuan, sikap dan perilaku manusia terhadap tingkat kesadaran keamananinformasi. Hasil pengukuran menyatakan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pada organisasi yang menjadi objek penelitian berada pada tingkat ratarata 74 dan memerlukan program peningkatan kesadaran keamanan informasiseperti penyuluhan, pengiriman surat elektronik secara berkala dan pada tingkatakhir adalah pelatihan.

---

Nowadays, in these fast growing of technology, needs of credible information isvital. It is increasingly acknowledged that many threats to an organization rsquo;scomputer systems can be attributed to the behavior of computer users human compared to failure of the technology. Hence, it is necessary to measure the levelof information security awareness in order to formulate the appropriate programto increase its level. This research is conducted on private company engaged inmedia / pay-tv industry. Method used is quantitative by distributing HAIS-Q Human Aspects of Information Security Questionnaire model to the employee.The research also identifies the correlation among knowledge, attitude andbehavior aspects as well as the influence of those three aspects to informationsecurity. The result of this research shows that the level of information securityawareness is at average level 74 and needs appropriate program likecounseling, send email and training about information security to improve itslevel."

"Pengembangan perangkat lunak dengan metodologi tangkas agile adalah hal yang baru di PT XYZ. Implementasi pengembangan agile dengan metode Scrum dirasakan merupakan solusi percepatan pengiriman produk kepada pengguna akhir. Namun demikian perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya dari sisi keamanannya, karena faktor keamanan merupakan hal yang bersifat kritis di bidang perbankan. Penelitian ini merupakan studi kasus di PT XYZ yang bertujuan mencari framework yang cocok dan disesuaikan untuk kebutuhan XYZ, untuk pengembangan perangkat lunak yang kaya dalam aspek keamanan informasi dengan metode Scrum. Berdasarkan harapan dan tantangan yang dihadapi PT XYZ, penulis mencoba membuat model pengembangan, panduan pelaksanaan, alat bantu dan proses evaluasi, yang disarikan dari berbagai penelitian dan standar best practise yang ada, untuk membentuk framework pengembangan yang telah disesuaikan untuk PT XYZ, kemudian diimplementasikan dalam proyek-proyek baru serta diukur tingkat kematangan keamanan informasinya, menggunakan OWASP Software Assurance Maturity Model SAMM. Hasil penelitian secara umum telah menunjukkan perbaikan kualitas pengembangan aplikasi, khususnya pada aspek keamanan informasi.

---

Software development using agile methodology is a new concept in PT XYZ. Implementation of agile development processes with Scrum is believed to be a solution to speed up product delivery to the end user. Nevertheless the need of accuracy and conscientiousness in software development, especially in security is mandatory as security is a strong word in bank industry. This case study research at PT XYZ, was conducted to find a suitable framework for PT XYZ needs, as guidance to develop software which is rich in security aspect combining with Scrum method. Based on some expectations of PT XYZ and the challenges they have, the authors determine a process model for software development, a guidance for resilience software, tools and maturity level evaluation, taken from several researches and some common best practices in the software industry, to develop a new development framework for PT XYZ, and then implementing it on the new software development project, and evaluate the maturity as well, using OWASP Software Assurance Maturity Model SAMM. Results shown in general, there are some improvements in term of the quality of the software development, especially in the aspect of information security."

"PT Pupuk Kujang selaku perusahaan BUMN di bidang industri pupuk dan industri kimia terus berupaya meningkatkan kualitas dari kinerja teknologi informasinya, sesuai dengan panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi pada BUMN yang terlampir pada peraturan menteri BUMN, yang harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, yang termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN. Dalam IT master plan PI group yang telah dirancang terdapat point peningkatan kesadaran keamanan informasi yang mengharuskan adanya pengukuran kesadaran keamanan informasi oleh pegawai perusahaan. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai yang bekerja di kantor PT Pupuk Kujang. Pengumpulan data pengukuran pada penelitian ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner, yang dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode PLS-SEM dengan aplikasi SmartPLS untuk melakukan uji validitas konvergen, validitas diskriminan dan uji reliabilitas, serta pengujian inner model test terhadap variabel knowledge, attitude, dan behavior (model KAB). Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa antara variabel KAB tidak memiliki hubungan satu sama lainnya dalam memengaruhi tingkat kesadaran keamanan informasi, dan hasil dari skala tingkat kesadaran keamanan informasi di perusahaan ada pada skala “Baik”.

---

PT Pupuk Kujang is a Chemical and Fertilizer company, as a state-owned company (BUMN) PT Pupuk Kujang needs to continuously improve its IT performance align with the IT management and development guidelines. This is in line as well with the BUMN Ministry book of law. The IT usage and development in BUMN must be based on the masterplan that synergistically developed across the BUMNs. In the PI group IT master plan that has been designed there is a point of increasing information security awareness which requires measuring information security awareness by company employees. Information security is the maintenance of confidentiality, integrity, and availability of information.

This study aims to measure the level of information security awareness of employees who work in the office of PT Pupuk Kujang. The collection of measurement data in this study was obtained from the results of distributing questionnaires, followed by data processing using the PLS-SEM method with the SmartPLS application to test convergent validity, discriminant validity and reliability tests, as well as testing inner model tests on knowledge, attitude, and behavior variables. (KAB model). The results of this study found that the KAB variables did not have a relationship with each other in influencing the level of information security awareness, and the results of the scale of the level of information security awareness in the company were on the "Good" scale."