Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerpecahan pengurus organisasi dan ketergantungan terhadap pemimpin yang dominan adalah salah satu permasalahan kasus suksesi pada organisasi sukarela di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, suksesi kepemimpinan dapat dimungkinkan pada organisasi sukarela sebagai pencegahan terhadap masalah-masalah internal organisasi yang dapat terjadi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa suksesi pada organisasi sukarela dapat dilakukan jika didalamnya terdapat strategi suksesi, retensi staf, budaya organisasional, tingkat kejelasan perencanaan suksesi, dukungan manajerial dan tingkat usaha, serta adanya rencana strategis dan operasional suksesi. Namun pada penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai faktor eksternal dengan hanya terbatas fokus membahas faktor internal dan tingkat mikro. Penulis melihat bahwa adanya faktor lingkungan organisasi sebagai aspek eksternal dan berada pada tingkat meso organisasi yang juga dapat membuat dinamika pada organisasi sukarela dalam mengalami perubahan pelaksanaan suksesi kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, penulis beragumen bahwa terdapat aspek lingkungan organisasi yang membentuk dinamika proses suksesi dan budaya organisasi yang menjadi aspek fundamental yang menopang strategi proses suksesi pada organisasi sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

---

ABSTRACTThe administrators conflict of organization and dependence on a dominant leader is one of the problems of succession case for voluntary organizations in Indonesia. Based on these problems, the leadership succession could be possible on a voluntary organization as a precaution for internal organizational problems. In the previous study explains that succession on voluntary organizations can possible if there have succession strategy, staff retention, organizational culture, level of clarity succession planning, support managerial and business levels, and their strategic and operational plans of succession. But in these studies did not discuss the external factors. They only focusing limited on discussing on the internal factors and the micro level. The author notes that the environmental factors and the external aspects of the organization as being on the meso level organizations that can make the dynamics of voluntary organizations in the implementation of the succession of leadership changes. Based on this, the authors argue that there are aspects of the organizational environment that shape the dynamics of leadership succession process in voluntary organizations. Through qualitative methods in the form of case studies, the data were collected by interview, observation and secondary data related. "

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang te!jadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikajL Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepa!dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah sela.ma ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan prograrnnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah beljalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif; untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilai­ nilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan rnasyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in every country, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic ofindonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth's potencies based on their characteristics. This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment. From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya.Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal.Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat. Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan.Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, s enantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in everycountry, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic of Indonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth?s potencies based on their characteristics.This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment.From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Fokus penelitian tesis ini adalah berupaya menjelaskan bagaimana pemahaman kesadaran bela negara di lingkungan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2013-2015 serta bagaimana strategi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemahaman kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI periode 2013-2015 serta bagaimana strategi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI.Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta faktual yang selama ini terjadi terhadap kesadaran bela negara pada generasi muda dengan didukung teori civil defense dan civil society serta wawancara mendalam sebanyak 12 informan yang terdiri dari informan ahli yaitu pihak kementerian pertahanan dan akademisi serta 10 informan selaku aktivis OKP HMI dari beberapa wilayah di Indonesia.Temuan penting hasil penelitian tesis ini adalah diketahui bahwa adanya kesamaan pemahaman dari para aktivis OKP HMI tentang pemahaman kesadaran bela negara yang melingkupi seluruh aspek kehidupan serta kesamaan tentang strategi pembinaan yang dilakukan di lingkungan OKP PB HMI dengan menerapkan jenjang formal kaderisasi LK1, LK2, LK3 dengan training-training maupun diskusi rutin non formal.

---

The focus of this thesis is an attempt to explain how the understanding of environmental awareness to defend the state in the social organization of youth (OKP) Executive Board (PB) Islamic Students Association (HMI) in the period from 2013 to 2015 and how the coaching strategy to defend the state in environmental awareness OKP the HMI. The purpose of this study was to determine how the understanding of environmental awareness to defend the country in the period 2013-2015 OKP HMI development strategies as well as how to defend the state in environmental awareness OKP HMI.The thesis research this uses the method descriptive qualitative analytical with the purpose of making a picture in systematic factual concerning the facts which have so far happens to of the sense of state-defense for the young generation by the support the theory of civil defense and civil society and in-depth interviews as many as 12 informants consisting of informants expert namely the ministry of defense and academics as well as 10 informants as activists OKP HMI from several areas in Indonesia.An important finding of this research thesis is known that the common understanding of the activists OKP HMI awareness to defend state of understanding covering all aspects of life as well as the similarity of development strategies undertaken in OKP HMI environment by implementing a formal level regeneration LK1, LK2, LK3 with trainings and non routine formal discussion."

"Pemerintah mempunyai kewenangan mengenai penyelenggaraan olahraga di Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat, namun dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia terdapat suatu organisasi olahraga yang mempunyai kewenangan dalam olahraga sepak bola, yaitu PSSI. Keberadaan PSSI di Indonesia selain mewakili Indonesia dalam sepak bola di dunia internasional, tetapi juga sebagai anggota FIFA di Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan olahraga secara nasional memungkinkan adanya suatu pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA. Agar keduanya bisa berjalan baik maka diperlukan suatu harmonisasi hukum antara keduanya, sehingga hasil harmonisasi hukum tersebut bisa menciptakan suatu sistem hukum olahraga yang baik di dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

---

Indonesian government have autorithy in Indonesian sports event for achieving prosperity in society, but there is a sports organizations which have authority in football, is PSSI. PSSI existence in Indonesia to representing Indonesia in international football world, but in other side, PSSI as a member of FIFA in Indonesia. So, there is a possibility of conflict in national sport event between national sports law and FIFA legal system. Harmonization of laws needed for making good conditions in both of them. So the result of harmonization is making a good sports legal system in Indonesian football event."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."

"Tesis ini berupaya menggali diskursus nasionalisme Indonesia pasca Reformasi. Di saat rezim otoriter berkuasa, diskursus nasionalisme merupakan alat untuk menyatukan bangsa dan melanggengkan kekuasaan atas nama pembangunan. Setelah reformasi terjadi, transisi demokrasi pun menjadi pintu masuk untuk mengembangkan wacana nasionalisme yang bermula dari kesadaran masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana wacana nasionalisme yang berkembang setelah itu.Penelitian ini menggunakan dua pintu teoritik: teori tentang nasionalisme dan teori tentang transisi demokrasi. Teori tentang nasionalisme dikembangkan dari Castells (1997) yang menyatakan bahwa proyek nasionalisme tidak selalu berbasis pada tujuan pendirian negara bangsa. Teori itu menggiring penelitian ini pada teori Calhoun (2007) tentang ?nasionalisme sebagai sebuah diskursus.? Teori ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana nasib bangsa setelah rezim negara-bangsa yang kuat telah runtuh. asumsinya, nasionalisme lebih merupakan sebuah formasi diskursif daripada suatu proyek identitas. Sementara teori tentang transisi demokrasi mengandaikan bahwa setelah runtuhnya rezim otoriter, sebuah negara memasuki fase transisi demokrasi. Dalam fase ini aktor yang paling banyak berperan adalah civil society. Persoalannya adalah bagaimana diskursus nasionalisme Indonesia diproduksi oleh OKP sebagai bagian dari civil society.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi pustaka. Fokus studi adalah pada empat OKP berbasiskan dari gerakan mahasiswa ekstra kampus. OKP yang dipilih berdasarkan kategorisasi gerakan nasionalis (GMNI), mahasiswa minoritas (KMHDI), Islam moderat (KAMMI), dan Islam fundamentalis (GP). Diskursus nasionalisme mengalami perubahan signifikan. Pada Orde Lama, doktrin nasionalisme diterapkan melalui doktrin anti asing dan kolonialisme. Sedangkan Orde Baru diterapkan melalui doktrinasi tafsir tunggal Pancasila. Sementara itu, nasionalisme pasca reformasi bersifat konstruktifis atau kesadaran. Nasionalisme dikendalikan faktorfaktor yang lebih luas; baik internal maupun eksternal. Secara internal ia ditandai oleh negara yang lemah, desentralisasi, demokratisasi, dan bangkitnya kekuatan kesukubangsaan tertentu. Sementara secara eksternal, ia dipengaruhi oleh globalisasi, neoliberalisme, dan gagasan-gagasan baru tentang keterbukaan. Pendefinisian Nasionalisme Indonesia dan indentitas kebangsaan oleh pemerintah RI maupun OKP memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan tersebut antara lain: Indonesia adalah negara yang plural, dibentuk dari beragam budaya, suku, dan agama. Nasionalisme merupakan alat, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah, KAMMI, KMHDI, dan GMNI memandang bahwa indentitas nasional dibingkai dalam UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun perbedaannya yaitu: OKP Gema Pembebasan memandang bahwa indentitas nasional Indonesia adalah Islam karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam.

---

This thesis attempts discourses of nationalism post-reform in Indonesia. When the authoritarian regime in power, discourses nationalism is a tool to unify the nation and preserve power in the name of development. After the reform occurs, the democracy transition is the entrance to the discourse of nationalism that began from the public awareness. The problem is how the discourse of nationalism developed after that.This research uses a two-door theoretic: the theory of nationalism and the theory of democratic transition. Theory of nationalism developed from Castells (1997) which states that the project of nationalism was not always based on the goals of the nation state. Theory that lead this research in the theory of Calhoun (2007) about "nationalism as a discourses." Theory is the question of how the fate of the nation-state regime after a strong nation has come a cropper. The assumption is, nationalism is a more discursive formation of a project identity. While the theory about the transition of democracy presuppose that the authoritarian regime after the fall, the country enters the phase transition of democracy. In this phase most of the actors who play a role is civil society. The problem is how nationalism discourses produced by OKP in Indonesia as part of civil society.The research employs qualitative approach with in-depth interviews, documentary study, and literature study. The subjects taken by this study are the four OKP selected on the extra-campus movement students. The categorization of nationalist movement (GMNI), minority students (KMHDI), Islam moderates (KAMMI), and Islamic fundamentalists (GP) selected the OKP. Discourses of nationalism experienced significant changes. In the Old Order, the doctrine of nationalism applied through the doctrine of anti-colonialism and foreign. Meanwhile, the New Order is applied through a single doctrines Pancasila. Meanwhile, nationalism after reformation era, developed by constructivism awareness. Nationalism influenced widely factors, both internal and external. Internally marked by the weak of country, decentralization, democratization, and the rise of tribes. While externally, it is influenced by globalization, neo liberalism, and new ideas about openness. Nationalism definitions and nationality identity by Indonesian government and OKP has similarities and differences. Similarities are: Indonesia is a plural country, formed from a variety of cultural, ethnic, and religion; Nationalism is a tool, strategy, and tactics to achieve the goals of the organization; The Government, KAMMI, KMHDI, and GMNI looked the national identity are framed by the 1945 Constitution, Pancasila, NKRI, and Bhineka Tunggal Ika. And The differences are: Gema Pembebasan Exemption the national identities is Islam, because Indonesia is an Islamic majority country."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melakukan analisis SWOT terhadap pengembangan kewirausahaan pada GMKI Cabang Tanjungpinang dan faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan menurut teori Geoffrey pada GMKI Cabang Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, berdasarkan analisis SWOT, letak posisi strategis kewirausahaan GMKI Cabang Tanjungpinang berada pada kuadran IV negatif, positif , artinya organisasi lemah namun masih memiliki peluang sehingga perlu adanya alternatif stabilisasi dan konsolidasi organisasi; kedua, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan kewirausahaan di GMKI Cabang Tanjungpinang adalah faktor percaya diri.

---

ABSTRACTThis thesis aims to conduct a SWOT analysis of entrepreneurship development in GMKI Branch of Tanjungpinang and factors that support entrepreneurship by using theory Geoffrey in GMKI Branch of Tanjungpinang. This study used a qualitative method with case study approach with in depth interview and observation techniques. The results of this study indicate that first, based on SWOT analysis, the positioning strategic of in entrepreneurial GMKI Branch of Tanjungpinang is in quadrant IV negative, positive , meaning that the organization is weak but still have a chance so we need an alternative stabilization and consolidation of the organization second, the most dominant factor influencing entrepreneurship success in GMKI Branch Tanjungpinang is a confidence factor"