Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak guna usaha atas lahan perkebunan seluas 8.866,75 ha di Kabupaten Ogan Ilir sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya terbit sertipikat hak guna usaha. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang muncul seperti adanya okupasi lahan secara ilegal, permasalahan terkait rawa-rawa, dan adanya pemekaran kabupaten. Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menindak lebih tegas terhadap tanah-tanah yang belum dilakukan pengurusan hak atas tanahnya. Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan dan tidak lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak atas tanahnya.

---

ABSTRACTThe application and issuance of land titles and registration is an important procedure that must be done to ensure legal certainty for the titles holders. The main problems in this research are how the implementation of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis District and what are the obstacles and how to overcome them. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that PT. Perkebunan Nusantara VII negligent in performing the supervision for land cultivation right on an area of 8.866,75 hectares of plantation land in Ogan Ilir so it takes a long time to finally certificate of land cultivation right is issued. This is due to several obstacles that arise such as illegal land occupation, issues related to the marshes, and the expansion of the district. The government should monitor and crack down more firmly on the lands that have not done the maintenance of their land rights. The companies are expected to pay more attention to the obligations that have been granted and not negligent in handling applications perform their land rights."

"Tesis ini membahas tentang implementasi tanggungjawab sosial perusahaan dalam pengembangan kewirausahaan melalui pemberdayaan masyarakakat pada program kemitraan yang dilakukan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencapai penilain Proper Emas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PTPN VII (Persero) sebagai wujud implementasi tanggungjawab sosial perusahaan, telah sesuai dengan konsep Triple Buttol Line dan Carroll`s CSR Pyramid. Namun, program kemitraan yang dilaksanakan untuk pengembangan kewirausahaan belum menunjukkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar perusahaan memperhatikan secara utuh tentang penerapan pemberdayaan masyarakat dalam program kemitraan dengan melakukan perubahan pada SOP yang telah dibuat untuk mendukung pencapaian Proper Emas dengan membuka ruang musyawarah antara PTPN VII (Persero) bersama UMKM mitra binaan untuk melakukan analisis kebutuhan dan potensi UMKM mitra binaan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah, tokoh masyarakat lokal, perguruan tinggi dan LSM/NGO dalam pemberdayaan masyarakat, memulai program kemitraan yang memberikan fokus perhatian kepada pengembangan kewirausahaan bagi pemula.

---

This thesis focused on corporate social responsibility implementation on entrepreneurship development through community empowerment by the partnership program conducted for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to achieve Gold Proper assessment. This research is qualitative descriptive. Results of study showed that Partnership and Community Development Program conducted by PTPN VII (Persero) as a form of corporate social responsibility implementation, has been accordance with the concept of Triple Buttom Line and Carroll`s CSR Pyramid. However, the partnership program implementation for entrepreneurship development has not shown the real implementation of community empowerment.Based on results of study, the researcher suggests that the companies should pay attention to their implementation of community empowerment by making changes to SOPs have been made to support the achievement of Gold Proper with open space for discussion between PTPN VII (Persero) together with SMEs trained partners to analyze for needs and potential of SMEs trained partners, involving another stakeholders such as governments, local community leaders, universities and NGOs in empowering the community, start the partnership program that provides focused attention to entrepreneurship development for beginners."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur hukum perusahaan yang ada di Indonesia saat ini mampu mengakomodir perubahan pengelolaan perusahaan yang berkembang dari pengelolaan perseroan tunggal, menjadi perseroan grup serta holding company, pengelolaan perseroan grup, serta holding tersebut bukan hanya dilakukan oleh sektor swasta, namun hal ini masuk dalam rencana strategis Pemerintah untuk membentuk holding company Badan Usaha Milik Negara BUMN yang membawahi perseroan-perseroan tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang perkebunan dengan cara melakukan pengambilalihan saham negara pada PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV kepada PTPN III Persero. Pengambilalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu telah terjadinya perubahan sifat perusahaan dari Perseroan Tunggal menjadi Perseroan yang tergabung dalam suatu holding company, status PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV dari yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, apakah pengelolaan holding tersebut tidak melanggar kemandirian perusahaan perseroan yang tergabung dalam grup holding, serta bagaimana risiko hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan akibat dari menjalankan perintah dari holding.Pada dasarnya holding company belum diatur secara jelas dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.Tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding companydalam struktur hukum perseroan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kekosongan serta ketidakpastian hukum dari pengelolaan perusahaan dengan pola holding tersebut, Dengan demikian untuk menimbulkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam iklim berusaha di Indonesia, maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur secara jelas dan teperinci mengenai holding companydalam struktur hukum perusahaan di Indonesia.

---

This thesis discusses how the existing corporate legal structure in Indonesia is able to accommodate changes in the management of a company that develops from the management of a single company, a group company and a holding company, the management of the group company, and the holding is not only done by the private sector, but this Entered into the Government 39 s strategic plan to establish a holding company of State Owned Enterprises SOEs that oversees certain companies as Parent Company with division by business line. There are concrete steps that have been taken by the Government in relation to realizing a holding company of SOE is establishing a holding company in the field of plantation by taking takeover of state shares in PT. Perkebunan Nusantara I to XIV to PTPN III Persero . Takeover of these shares raises several legal issues that have been the occurrence of changes in the nature of the company from a single company into a company incorporated in a holding company, the status of PT. Plantation Nusantara I, II, IV to XIV from the previous status as State Owned Enterprises SOEs to become a subsidiary of state owned companies, whether the management of the holding does not violate the independence of the company incorporated in the holding group, and how the legal risk of the act Done by a subsidiary resulting from executing orders from the holding.Basically the holding company has not been regulated clearly in the law of limited liability company in Indonesia. This thesis is prepared by normative legal research method to produce descriptive analytical data. The result of the research concludes that there is no clear regulation instrument regarding holding company in the legal structure of the company in Indonesia, which resulted in many vacancy and legal uncertainty from the management of the company with the holding pattern. Thus, to create legal certainty and comfort in the business climate in Indonesia, A legal mechanism is needed to clearly and in detail about the holding company in the corporate legal structure of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan Ethos Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Yang Te1ah Mendapatkan Pelatihan, Menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan sampai berapa besar manfaat gugus Kendali Mutu di perusahaan. Ha1 tersebut diperlukan untuk rnengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di unit usaha/kerta Bekri PT, Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka peningkatan pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pelaksana yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja di PKS I dan II. Jumlah Sampel sebanyak 30 orang. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa karyawan yang produktivitasnya Rendah (R) Nihil, Sedang (S) sebanyak 5 orang (20 % dari sampel) dan karyawan yang produktivitasnya Tinggi (T) sebanyak 25 orang (80 %). Selanjutnya terungkap bahwa terdapat hubungan (multiple Regresion) antara variabel disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan GKM. dengan produktivitas kerja yaitu R = 0,78128. Besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) terhadap produktivitas kerja adalah R' = 0,6104 atau 61,04 %. Terdapat hubungan yang signifikan antara Disiplin dan ethos kerja dengan produktivitas karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM), sedangkan untuk motivasi tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan produktivitas. Dengan demikian untuk meningkatkan produktivitas karyawan di unit usaha Bekri adalah meningkatkan disiplin dan ethos kerja melalui pelatihan/menerapkan GKM."

"PT. Perkebunan Nusantara VII - Kedaton merupakan industri karet yang membuat produk berupa karet remah (crumb rubber) dan karet asap (ribbed smoke sheet). Karena mayoritas produknya adalah crumb rubber jadi seringkali disebut sebagai industri crumb rubber. Karakteristik limbah yang dihasilkan ditandai dengan debit limbah yang cukup besar sekitar 750 m_/d. Sedangkan untuk karakterisitk kualitasnya terdiri dari kandungan TSS sebesar 90 mg/1 ,BOD sebesar 79,19 mg/1, COD sebesar 223,09 mg/1, Nitrate < 0,11 mg/1 dan pH 6,45. Berdasarkan rasio BOD/COD dan jenis limbah crumb rubber yang biodegradable maka pengolahan yang digunakan adalah fisik - biologi yang terdiri dari unit pengolahan rubber trap, kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam aerobik. Untuk pengevaluasian maka diajukan altematif pengelolaan limbah ponding sistem seperti pada pengolahan yang sudah ada dengan memperhatikan kandungan alga pada effluen. Dari alasan tersebut diketahui perlunya penambahan unit rock filter pada kolam akhir (aerobik) agar didapat pemisahan alga, sedangkan untuk penyempumaan maka direncanakan kembali unit pengolahan limbah cair crumb rubber yang meliputi unit rubber trap, screening, grit chamber, bak ekualisasi, kolam fakultatif, kolam aerasi dan ditambah dengan earthen shallow sedimentation basin agar didapat effluen yang lebih baik lagi. Untuk minimisasi limbah caimya maka dapat dilakukan sistem reduce dengan cara perbaikan sistim pemisahan fisik atau dengan kolom unggun desorbsi yang bekerja dengan arah beriawanan, pengadaan sistem untuk memperoleh karet kembali, kemudian sistem reuse dengan pembuatan kolam reuse yang berisi limbah cair dengan TSS rendah dan yang terakhir sistem recycle dengan pemanfaatan lumpur dari kolam fakultatifdan pemanfaatan effluen untuk digunakan kembali pada proses produksi."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"Industri pemasok sarana produksi pertanian dan perkebunan merupakan industri yang berkembang seiring dengan perkembangan industri pertanian dan perkebunan di Indonesia. Persaingan di antara pemasok cukup tinggi, persaingan bisa terjadi pada tingkat produsen ataupun pada tingkat konsumen. Pemasok yang tidak memiliki keunggulan pada tiga tingkat persaingan itu, amat sulit untuk dapat memenangkan persaingan. PT. Antarniaga Nusantara yang merupakan perusahaan tunggal berskala menengah, adalah salah sate pemain dalam industri pemasok sarana produksi pertanian dan perkebunan di Indonesia. Untuk dapat mengembangkan usahanya PT. Antarniaga Nusantara bertumpu pada pengembangan tujuh kelompok produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu untuk memasarkan produk-produknya, PT. Antarniaga Nusantara menganalisis kondisi internal dan eksternal masing-masing produk untuk kemudian menformulasikan strategi pemasaran yang paling sesuai untuk masing-masirig produk tersebut. Metoda analisis yang digunakan adalah matriks daya tarik industri, matriks daur kehidupan industri dan proses hirarki analitik. Prioritas tujuan pengembangan usaha PT. Antarniaga Nusantara adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan dan peningkatan profit. Prioritas pasar sasaran untuk jangka pendek dan jangka panjang adalah perkebunan swasta dan asing. Sedangkan pasar sasaran perkebunan BUMN, proyek pemerintah di bidang perkebunan merupakan pasar sasaran yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang. Dari tujuh kelompok produk yang diperdagangkan PT. Antarniaga Nusantara, terdapat empat produk yang diprioritaskan dalam usaha pengembangan perusahaan yaitu benih PJ, pupuk RP, Kieserite dan NPK. Sedangkan tiga produk Iainnya yaitu pupuk Borate, benih CM/CP dan produk lain-lain dalam jangka panjang disarankan untuk ditinggalkan agar PT. Antarniaga Nusantara dapat meningkatkan efisiensi operasinya."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."