Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang adanya fenomena konvergensi di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi yang berupa layanan Over-the-Top OTT . OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Para pemain OTT ini dianggap sebagai bahaya laten bagi para operator karena tidak mengeluarkan investasi besar, tetapi mengeruk keuntungan diatas jaringan milik operator. Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia APJII menyatakan hampir 90 trafik lari keluar negeri untuk mengakses data. Dari sisi konektivitas, karena harus melayani trafik keluar negeri, operator pun harus membeli bandwidth internasional seharga US 218 juta per tahun. Dari sisi pajak malah ada potensi yang tak bisa diraup dari pemain asing sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun. Hal ini terasa memberatkan bagi operator telekomunikasi di Indonesia dan diwaktu yang bersamaan terdapat potensi pendapatan negara yang hilang. Karenanya Pemerintah berupaya membuat regulasi untuk mengatur layanan OTT dengan menerapkan tanggungjawab yang tepat bagi penyelenggara OTT tersebut untuk menjaga industri telekomunikasi di Indonesia agar tetap kondusif karena OTT dapat disalurkan karena adanya infrastruktur penyelenggara telekomunikasi, dan diwaktu yang bersamaan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang baik pula bagi penyelenggaraan OTT di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa RPM OTT tersebut adalah hasil kompromi dari dua Undang-Undang yang ada yaitu UU Telekomunikasi dan UU ITE. Pengaturan yang terdapat dalam RPM tersebut sudah selaras dengan kedua Undang-Undang tersebut hanya saja belum komprehensif. Sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah strategis lebih lanjut.

---

ABSTRACT

This thesis discussed the phenomenon of convergence in the telecommunications sector and information technology services such as Over the Top OTT . OTT is a player that is identical as filler of operator rsquo s data pipe. OTT players is regarded as a latent danger for operators because it doesn rsquo t emit huge investment, but achieve profit above operator rsquo s network. The Association of Indonesian Internet Service Provider APJII said nearly 90 of traffic to run out of the country, the operator must purchase international bandwidth for US 218 million per year. On the tax revenue side, instead there is potency that cannot be scooped from foreign players around Rp 10 trilion to Rp 15 trilion. It feel burdensome for telecom operators in Indonesia and the same time there is a potential state revenue loss. Government therefore working to make regulations to regulate OTT services with implementing appropriate responsibilities for the OTT organizers to maintain telecommunications industry in Indonesia in order to remain conducive for OTT channeled for their infrastructure telecommunication providers, and in the same time can create a good competition climate for the implementation of OTT in Indonesia. This study is a normative legal research using legislation approach. Result of this study is that the Draft of OTT Regulation is the result of a compromise of the two laws that exist, namely the Telecommunication Act and ITE Law. The arrangements contained in the Draft of the Regulation is already aligned with the both the Act but not yet comprehensive. So, the government needs to take a strategic step further."

"Seiring perkembangan teknologi dan tingginya permintaan data, teknologi 5G perlu meningkatkan kapasitas, meningkatkan konektivitas, dan lebih fleksibel terhadap mobilitas pengguna. RoF berbasis gelombang milimeter mampu memberikan transmisi radio berkecepatan tinggi dengan latensi yang rendah sehingga dapat menjadi solusi untuk mencapai fleksibilitas jaringan seluler yang tinggi. Pada penelitian ini, dilakukan perancangan dan simulasi sistem Radio over Fiber berbasis gelombang milimeter dengan frekuensi radio 64 GHz menggunakan software OptiSystem 7.0 untuk memenuhi standar layanan 5G eMBB dan jaringan fronthaul 5G. Performa dari simulasi sistem dianalisis berdasarkan parameter Bit Error Rate (BER), Q Factor, dan Eye Diagram. Untuk peningkatan performa sistem, digunakan EDFA dan teknik kompensasi dispersi Fiber Bragg Grating dan Dispersion Compensating Fiber. Skenario upstream sistem telah memenuhi standar untuk layanan 5G dan jaringan fronthaul 5G dengan bit rate maksimum mencapai 5-10 Gbps. Penggunaan EDFA untuk skenario downstream sistem meningkatkan performa dengan bit rate maksimum 16 Gbps untuk panjang fiber 1 km yang memenuhi standar fronthaul D-RAN. Penggunaan FBG untuk bit rate 16 Gbps meningkatkan parameter untuk panjang fiber 4-10 km, namun tidak memenuhi standar yang dianjurkan. Penggunaan DCF meningkatkan parameter secara signifikan untuk mencapai bit rate maksimum 16 Gbps pada panjang fiber 1-10 km yang memenuhi standar fronthaul C-RAN dan D-RAN.

---

As technology develops and data demands are getting higher, 5G technology needs to increase capacity, improve connectivity, and be more flexible with user mobility. Millimeter-wave based RoF is able to provide high-speed radio transmission with low latency so that it can be a solution to achieve high flexibility of cellular networks. In this study, the design and simulation of a millimeter wave-based Radio over Fiber system with a radio frequency of 64 GHz was conducted using OptiSystem 7.0 software to meet 5G eMBB service standards and 5G fronthaul networks. The performance of the system simulation is analyzed based on the Bit Error Rate (BER), Q Factor, and Eye Diagram parameters. To improve system performance, EDFA and dispersion compensation techniques of Fiber Bragg Grating and Dispersion Compensating Fiber are used. Upstream scenario of the system meets 5G service and fronthaul network standards with peak bit rates reaching 5-10 Gbps. Using EDFA for the system’s downstream scenario improves performance with 16 Gbps peak bit rate for 1 km fiber length which meets D-RAN fronthaul standards. Using FBG with 16 Gbps bit rate increases the parameters for fiber lengths of 4-10 km, but the recommended standards are not achieved. Using DCF significantly increases the parameters to reach peak bit rate of 16 Gbps for fiber lengths of 1-10 km that meets C-RAN and D-RAN fronthaul standards."

"Kemajuan teknologi yang pesat di bidang telekomunikasi dan peningkatan kemampuan perangkat, telah memicu pekerjaan saat ini untuk mempelajari perubahan konsumsi media konsumen. Pergeseran dari media konvensional ke media over-the-top (OTT), terutama di masa COVID-19 di mana semua orang terpaksa tinggal di rumah lebih dari biasanya, telah terjadi perang antara penyedia layanan streaming untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.Sebagai hasil dari pergeseran tersebut, penelitian ini melakukan analisis partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) untuk menguji faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap kesediaan mereka untuk berlangganan platform media streaming OTT di tengah pandemi covid-19 yaitu, keterlibatan pelanggan dan kualitas pengalaman layanan. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh tidak langsung dari kepuasan dan kebiasaan pada tautan tersebut di atas serta aspek relevan lainnya dari kualitas layanan seperti kualitas situs web dan manfaat yang dirasakan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik customer engagement maupun kualitas layanan dan pengalaman dianggap signifikan ketika dimediasi oleh kepuasan terhadap kesediaan untuk melanjutkan dan berlangganan. Kebiasaan juga dianggap signifikan sebagai moderator dalam hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berlangganan pelanggan dan kesediaan mereka untuk melanjutkan dan berlangganan, dengan koefisien jalur negatif. Dengan dunia yang berurusan dengan efek pandemi, implikasi manajerial penelitian ini memberikan peluang bagi penyedia platform OTT untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan membuat strategi yang relevan.

---

The rapid technological advancements in telecommunication and enhanced capability of devices, has triggered the present work to study the changes in consumer media consumptions. The shift from conventional media to over-the-top (OTT) media, particularly in COVID-19 period where everyone was forced to stay at home more than they usually had to, has resulted in a war between streaming service providers to attract and retain customers. As the result of this shift, this research carried out partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) analysis to examine factors that influences customer’s behavior on their willingness to subscribe to OTT media streaming platform amidst the covid-19 namely, customer engagement and quality of service experience. The research also analyzes the indirect effects of satisfaction and habit on the aforementioned links as well as the other relevant aspects of service quality such as website quality and perceived usefulness.The result of this research shows that both customer engagement and quality of service and experience are considered significant when being mediated by satisfaction towards willingness to continue and subscribe. Habit is also seen as significant as a moderator in the relationship between factors that influences customer’s subscribing behavior and their willingness to continue and subscribe, with a negative path coefficient. With the world dealing with the effects of the pandemic, this research managerial implications present a chance for OTT platform providers to take beneficial use of this research outcome for reference in decision making and making relevant strategies."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Electronic Records Management System (ERMS) pada Layanan Temu Kembali Arsip Publik Berbasis Elektronik dengan Studi Kasus pada Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAr dalam memberikan pelayanan temu kembali arsip publik berbasis elektronik secara cepat, tepat, dan akurat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini juga menganalisis kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala bagi arsiparis dan pengguna selama pelaksanaan SIAr DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan arsip elektronik di SIAr DPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ERMS dalam memberikan layanan temu kembali arsip sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menerapkan KIP dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu tidak memiliki menu login sehingga kepuasan pengguna yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk SIAr DPR RI belum dilaksanakan.

---

This research discusses the Implementation of Electronic Records Management System (ERMS) in Electronic-Based Public Archive Retrieval Services with Case Studies at Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI. The purpose of this study is to identify how the implementation of SIAr in providing electronic-based public archive retrieval services quickly, precisely, and accurately as the implementation of Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. In addition, this study also want to analyze the shortcomings that become obstacles for archivists and users during the implementation of SIAr DPR RI. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection is through through semi-structured and in-depth interviews, observation, and analysis of document related to the management of electronic records in SIAr DPR RI. The results of this study indicate that the implementation of ERMS in providing archive retrieval services has been implemented effectively and efficiently and implemented KIP well, but there are still obstacles, namely not having a login menu so that user satisfaction which can be used as an evaluation for SIAr DPR RI has not been implemented."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"ABSTRAKPermintaan untuk transfer data seluler telah mendorong pengembangan teknologi, termasuk komunikasi nirkabel optik, seperti komunikasi cahaya tampak atau visible light communication (VLC). Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi konsumsi daya yang jauh lebih tinggi, yang berarti peningkatan emisi karbon. VLC adalah solusi alternatif untuk komunikasi hijau karena aplikasi potensial untuk penerangan dan transfer data secara bersamaan. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari sistem VLC sederhana, yang terdiri dari dua sisi, untuk memahami kinerjanya untuk transmisi data digital. Bagian pertama dari ujung transmisi terdiri dari mikrokontroler dan LED. Bagian kedua dari ujung penerima terdiri dari tiga jenis fotodioda (fotodioda, PIN, dan Avalanche photodiode) dan mikrokontroler. Penelitian ini mempertimbangkan modulasi OOK, ruang gelap untuk menghindari kebisingan dari sumber cahaya lainnya, dan tiga variabel spektrum panjang gelombang, clock rate, dan jarak. Pengamatan parameter bit-error-rate atau BER dan daya menunjukkan bahwa BER rata-rata LED dalam warna putih memiliki BER lebih kecil daripada LED merah, hijau, dan biru, yang masing-masing 0,377, 0,412, 0,387, dan 0,387. Daya yang diterima oleh masing-masing jenis fotodioda menunjukkan LED dalam warna putih memiliki daya lebih besar dibandingkan LED merah, hijau, dan biru.

---

ABSTRACT

Demand for mobile data transfer has driven developing technologies, including optical wireless communications, such as visible light communication (VLC). The high demand has contributed much higher power consumption, which means an increase in carbon emission as well. VLC is an alternative solution for green communication because of its potential applications for both lighting and data transfer simultaneously. In this study, the authors study a simple VLC system, which consists of two sides, to understand its performance for digital data transmission. The first part of the transmitting end consists of a microcontroller and an LED. The second part of the receiving end consists of three types of photodiodes (photodiodes, PINs, and Avalanche photodiodes) and microcontrollers. This research considers OOK modulation, a darkroom to avoid noise from other light sources, and three variables of wavelength spectrums, clock rates, and distances. Parameter observation of bit-error-rate or BER and power shows that the average BER of LED in white color has smaller BER than red, green, and blue LED, which 0.377, 0.412, 0.387, and 0.387, respectively. The power received by each type of photodiode shows LED in white has more power than the red, green, and blue LED."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Buku yang berjudul "Communication system engineering handbook" ini merupakan sebuah buku panduan mengenai sistem teknik komunikasi. "