Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Vika Treshna FatriaProgram Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT INTERNAL FRAUD MELALUI AKTA PENGAKUAN HUTANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan utang serta penerapannya dibandingkan dengan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian perusahaan akibat kasus internal fraud. Upaya pengembalian kerugian perusahan dalam kasus internal fraud kerap kali menemui kendala apabila dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, hal ini tak lain karena panjangnya proses pengembalian kerugian melalui upaya litigasi, mahalnya biaya dalam proses litigasi serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim. Beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugiannya memilih untuk mengesampingkan proses litigasi dan lebih mengupayakan membuat kesepakatan dengan karyawan yang melakukan tindakan fraud. Kesepakatan tersebut terkait dengan pengembalian kerugian perusahaan dengan memberikan jangka waktu tertentu dalam pembayarannya, perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi dan menghukum karyawan selaku pelaku fraud, sepanjang karyawan tersebut dengan itikat baik dapat mengembalikan kerugian perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pengakuan utang. Bentuk Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini menelaah kekuatan hukum akta pengakuan utang dari sudut norma hukum tertulis atau asas-asas hukum positif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum terkait penyelesaian kepentingan perdata yang timbul dari suatu perbuatan pidana dalam internal fraud melalui akta pengakuan utang. Kata Kunci : Akta Pengakuan Utang, Internal Fraud, Pengembalian Kerugian Perusahaan

---

ABSTRACTABSTRACTName Vika Treshna FatriaStudy Program Master of NotaryTitle THE COMPANY 39 S LOSS RECOVERY EFFORT DUE TO INTERNAL FRAUD THROUGH THE DEED OF DEBT ACKNOWLEDGMENTThis study aims to determine the legal force of deed of debt acknowledgment as well as its implementation compared with other legal remedy in the company 39 s loss recovery due to cases of internal fraud. The company 39 s loss recovery effort are often encountered obstacles when it conducted through criminal or civil litigation, it is because the long process of indemnification through litigation effort, the high cost of litigation process and the uncertainty of the compensation value to be decided by the judge. Some companies that prioritize in loss recovery choose to override the litigation effort and and prefer to make a private settlement with the employees who commited internal fraud, as the loss recovery effort. The settlement related to The company 39 s loss recovery by giving a certain period of the payment, as long as the employees can pay its debts, the the company will not perform any other legal efforts to prosecute the employee. The settlement was stated in the deed of debt acknowledgment. The type of this research is normative juridical research, where this research examines the legal force of the deed of debt acknowledgment from a written legal norms or principles of positive law. In general, this study aims to explain the legal aspects related to the settlement of civil interests arising from criminal act in internal fraud through the deed of debt acknowledgment. Kata Kunci Deed of debt acknowledgment, Internal Fraud, Company 39 s Loss Recovery. "

"abstraktindakan fraud merupakan sebuah masalah yang semakin berkembang dan dapatmenimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap organisasi. tindakan fraud dapat terjadi disektor publik maupun swasta. kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud,memiliki konsekuensi serius untuk organisasi. melalui pendekatan post-positivism, penelitiankualitatif ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal di organisasipublik dapat mencegah tindakan fraud. hasil penelitian menunjukan kelemahan pengendalianinternal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan tindakan fraud. tindakan fraud tidak pernahdapat dicegah sepenuhnya, sehingga organisasi publik dapat menerapkan pengendalian internaluntuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. manajemen dalam sektor publik harus mampumenciptakan kesadaran dan pemahaman budaya anti-fraud kepada seluruh elemen dalamorganisasi sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan fraud.

---

abstractfraud is a problem that is growing and can pose an extraordinary threat to the organization.fraud can occur in public and private organizations. failure to prevent and detect fraud hasserious consequences for the organization. through a post-positivism approach, this qualitativestudy was conducted to analyze how internal control in public organizations can prevent fraud.the results showed that the weaknesses of internal control have been identified to cause fraud.fraud can never be prevented completely, so that public organizations can implement internalcontrols to prevent and detect fraud. management in the public sector must be able to createawareness and understanding of anti-fraud culture to all elements in the organization as aneffort to prevent fraud."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas fungsi audit internal dalam mendeteksi skimming fraud di PT ABC, yaitu penggelapan dana sebelum tercatat dalam pembukuan perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis naratif struktural berdasarkan Standar Audit Internal Global IIA tahun 2024 serta prosedur audit yang dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan internal auditor dan tinjauan dokumen, seperti: perencanaan audit tahunan, kebijakan umum internal audit, metode pemeriksaan audit dan hasil laporan audit internal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan audit PT ABC cukup komprehensif, terdapat kendala dalam mendeteksi skimming fraud, seperti perbedaan sistem yang digunakan dalam pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen melalui payment point dengan sistem yang digunakan dalam proses audit internal, penerimaan tunai di wilayah tertentu, serta kurangnya penerapan dual control dalam penagihan. Rekomendasi penelitian meliputi pengawasan yang lebih ketat, pembaruan teknologi deteksi skimming, dan implementasi fitur revisit dalam sistem penagihan sebagai dual control. Hasil ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi perusahaan serta kontribusi akademis bagi penelitian skimming fraud di sektor keuangan nonbank di Indonesia.

---

This research aims to evaluate the effectiveness of the internal audit function in detecting skimming fraud at PT ABC. This type of fraud involves embezzling of funds before they are recorded on the company's books. This research uses a structural narrative analysis approach to assess the internal audit process based on the 2024 Global Internal Audit Standards of the Institute of Internal Auditors (IIA) and audit procedures performed. Data was collected through interviews with internal auditors and document reviews, such as: annual audit planning, general internal audit policies, audit procedures and internal audit report results. The findings indicate that although PT ABC has a comprehensive internal audit policy, there are challenges in detecting skimming fraud, such as: differences in the system used in recording payment receipts from consumers through payment points with the system used in the internal audit process; still receiving payments from consumers in cash, especially in certain areas and there is still no dual control by superiors in every billing. The results of this research are expected to provide practical benefits for companies and academic contributions to research related to skimming fraud in the non-bank financial sector in Indonesia."

"PT. Bank A telah menerapkan Kebijakan Strategi Anti Fraud, dalam kurun waktu yang cukup lama, namun fraud pada perusahaan tersebut masih tetap terjadi. PT.Bank A belum melakukan pemetaan risiko fraud secara komprehensif, salah satunya karena PT. Bank A belum memiliki rancangan penilaian risiko fraud Fraud Risk Assesment/FRA.Penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah dalam perancangan penilaian risiko fraud dan penerapan FRA dalam pelaksanaan audit internal dan strategi anti fraud serta memetakan risiko fraud berdasarkan unit-unit dan proses bisnis pada PT.Bank.A.Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan matrik, yang dimulai dengan mengidentifikasi indikator faktor risiko dan kasus-kasus fraud yang pernah dilakukan audit internal guna menyusun inherent risk berdasarkan atas Dampak dan Kecenderungan. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap internal control masing masing cabang guna mendapatkan residual fraud risk.Berdasarkan penelitian dari 16 kantor cabang diperoleh hasil residual risk sebanyak 2 kantor cabang memiliki risiko fraud dengan kategori moderate to high, 3 kantor cabang memiliki kategori risiko moderate, 5 kantor cabang dengan kategori low to moderate, 6 kantor cabang dengan kategori low dan tidak terdapat kantor cabang dengan kategori high.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rancangan fraud risk assessment ini dapat dijadikan model bagi PT. Bank A atau lembaga keuangan atau non keuangan lainnya sebagai dasar menetapkan unit dan proses bisnis yang perlu perhatian lebih dibanding lainnya terutama untuk auditor saat melakukan audit umum dan dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

---

PT. Bank A has implemented the Anti Fraud Strategy Policy, for a considerable period of time, but the fraud on the company still persists. PT.Bank A has not conducted comprehensive fraud risk mapping, one of them is because PT. Bank A does not yet have a Fraud Risk Assessment FRA design.

This research was to determine the steps in planning a fraud risk assessment and application of fraud risk assessment in the implementation of internal audit anti fraud strategy and mapping fraud risk based on units and business process at PT. Bank A.

Method used by using matrix approach, which starts by identifying indicators of risk factors and fraud cases of internal audited to establish inherent risk based on impact and likelihood. Then, conduct the assessment of internal control of each branch office to obtain residual fraud risk.

Based on research from 16 sixteen branch offices, the result of residual risk is 2 two branch offices have fraud risk with moderate to high category, 3 three branch offices have moderate risk category, 5 five branch offices with low category to moderate, 6 six branch offices with low category and no branch office with high category.

The conclusion of this research is that the design of fraud risk assessment can be used as a model for PT. Bank A or other financial or non financial institution as the basis for establishing units and business processes that need more attention than others especially for auditors when conducting internal audits and in applying Anti Fraud Strategy."

"ABSTRAKAkta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempatakta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsiakta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sertasekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam aktatersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenarandari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu aktatersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lainyang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat danterpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktiantertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnyatuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial,baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, makaakan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

---

ABSTRACTAuthentic deed is deed that made in the form specified by law or before a publicofficer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdataand Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means ofverification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties andthe heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf thedeed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of thematters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regardedas correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authenticdeed as authentic evidence and most have fullest an important role in everyrelationship in the legal community life. In a variety of business relationships, theactivities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for awritten verification of authentic deed is increasing in line with the growingdemands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both atthe national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearlydefine the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of adispute can be avoided."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran audit internal sebagai pencegah dan pendeteksi fraud pada PT XYZ, menggunakan kerangka kerja sistem pengendalian internal berdasarkan COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan jenis evaluasi, dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam dan focus group discussion dengan lima narasumber utama yang terlibat dalam operasional dan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT XYZ telah memperkuat sistem pengendalian internal dengan merekrut auditor internal, terdapat kelemahan dalam prosedur verifikasi transaksi yang memungkinkan terjadinya fraud. Analisis juga mengidentifikasi perlunya peningkatan dalam aktivitas pengendalian, khususnya terkait investigasi dan pengawasan berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk merancang sistem pengendalian internal yang lebih efektif dengan cara penguatan prosedur pengecekan dokumen transaksi, integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta pelatihan bagi auditor internal untuk meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperkuat praktik audit internal di organisasi serupa, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah.

---

This study aims to evaluate the role of internal audit as a fraud prevention and detector at PT XYZ, using internal control framework based on the COSO 2013 Internal Control – Integrated Framework. This study is a case study with an evaluation type, with data collection through in-depth interviews and focus group discussions with five key informants involved in the company's operations and finances. The results of the study indicate that although PT XYZ has strengthened its internal control system by recruiting internal auditors, there are weaknesses in the transaction verification procedures that allow fraud to occur. The analysis also identified the need for improvements in control activities, especially related to ongoing investigations and supervision. Based on these results, this study recommends designing a more effective internal control system by strengthening transaction document checking procedures, integrating technology-based monitoring systems, and training for internal auditors to increase effectiveness in detecting and preventing fraud. These findings are expected to be a reference for strengthening internal audit practices in similar organizations, especially in the small and medium business sector."

"Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan.

---

In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed."

"Laporan ini membahas proses audit yang dilakukan Kantor Akuntan AMF atas fraud risk yang berasal dari risk of management override of control untuk tahun 2016 pada KKK Group dan menganalisa kesesuaian proses audit tersebut dengan standar audit yang relevan, PCAOB AS Public Company Accounting Oversight Board Auditing Standards . Laporan ini membahas proses audit yang dimulai dari menentukan adanya fraud risk dari management override of control, hingga respons terhadap risiko tersebut dengan melakukan prosedur audit yang diminta sesuai PCAOB AS, dalam kasus ini, Journal Entry Review.

---

This report discusses the audit procedure performed by AMF Public Accountant on fraud risk originating from the risk of management override of controls for the year of 2016 on KKK Group, and analyzes the compliance of the audit process to the auditing standard relevant to the audit, PCAOB AS Public Company Accounting Oversight Board Auditing Standards . This report discusses the process starting from establishing the existence of fraud risk from management override of control, to the risk response by doing the appropriate audit procedure as stated in PCAOB AS, in this report, the Journal Entry Review."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada salah satu Bank terbesar di Indonesia. Berangkat dari observasi dini yang dilakukan bahwa Fraud merupakan masalah yang telah menimbulkan berbagai kerugian yang sangat besar, baik kerugian finansial maupun non finansial maka keberadaan Audit Internal diharapkan dapat memitigasi Fraud yang terjadi pada Bank X. Dengan berbagai metode pengumpulan data yang dilakukan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah fungsi Audit Internal pada Bank X telah berjalan sesuai dengan regulasi terkait, kemudian apa sajakah yang telah dilakukan Audit Internal dalam menerapkan tindakan pencegahan, deteksi dan investigasi Fraud dan kemudian membandingkan apakah penerapan yang telah dilakukan oleh Audit Internal Bank X telah sesuai dengan Standar Manajemen Risiko Fraud yang digunakan dalam penelitian ini.Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan Audit Internal pada Bank X telah berfungsi dengan baik sesuai dengan regulasi terkait dan dapat mendukung semua proses audit yang berlangsung, termasuk nantinya melakukan tindakan- tindakan yang dibutuhkan dalam menangani Fraud. Terkait dengan Strategi Anti Fraud, peran Audit Internal melalui tindakan pencegahan, deteksi dan investigasi juga sudah diterapkan dengan baik. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa Audit Internal telah melakukan perannya sesuai ketentuan yang diatur pada Strategi Anti Fraud maupun Standar Manajemen Risiko Fraud yang dikeluarkan oleh KPMG.

---

This research is a case study conducted on one of the largest bank in Indonesia . Departing from the observation made earlier that Fraud is a problem that has resulted in various huge losses, both financial and non- financial losses the existence of Internal Audit is expected to mitigate fraud that occurred at Bank X. With a variety of data collection methods, such as interviews, observation, and documentation.

This study aims to assess whether the Internal Audit function at Bank X has been run in accordance with the relevant regulations, then what are the Internal Audit has been done in implementing preventive measures, detection and investigation of fraud and then compare whether the application made by the Internal Audit Bank X has in accordance with the Fraud Risk Management Standard which is used in this study.

The results show that the presence of Internal Audit at Bank X has been functioning properly in accordance with the relevant regulations and can support all ongoing audit process , including the later perform the necessary actions in dealing with fraud. Associated with Anti- Fraud Strategy, Internal Audit's role through preventive action, detection and investigation have also been applied properly. The results of interviews conducted showed that Internal Audit has done its part in accordance with provisions set forth in the Anti- Fraud Strategy and the Fraud Risk Management Standard issued by KPMG."

"Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.

---

In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position."