Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction serta memperkuat posisi BUMN dalam menghadapi persaingan bebas dan era globalisasi, diperlukan sinergi BUMN di segala lini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi transaksional dimana sumber pembiayaannya berasal dari bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa frekuensi dan nilai transaksi sinergi BUMN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Financing to Debt Ratio FDR dan Non Performing Financing NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap FDR: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin rendah FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap NPF: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Dalam pelaksanaan sinergi transaksional tersebut, PT BNI S berada pada batas efisiensi, sedangkan PT BSM dan PT BRIS tidak efisien.

---

ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio FDR and Non Performing Financing NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional , PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state-owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF) Islamic commercial band subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR: the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF: the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional, PT BNI is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, persentase kepemilikan saham pemerintah (Government percentage), dan ukuran (size) perusahaan. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelompok BUMN, yaitu Kelompok 1 yang terdiri dari seluruh BUMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 809 perusahaan dan Kelompok 2 yang terdiri dari kumpulan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seluruh BUMN pada tahun 2015-2021. PMN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2015-2021.

---

The purpose of this study is to determine the effect of State Capital Injection (SCI) on the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2015-2021. The research model is built by placing SCI as an independent variable, financial performance measured by Return on Assets (ROA) as the dependent variable, and several control variables including Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, government percentage, and company size. The research was conducted on 2 (two) groups of SOEs, namely Group 1 consisting of all SOEs in 2015-2021 as many as 809 companies and Group 2 consisting of a collection of SOEs that received additional SCI in 2015-2021 as many as 84 companies. The results showed that SCI had no significant effect on the financial performance of all SOEs in 2015-2021. SCI also has no significant effect on the financial performance of SOEs that received additional PMN in 2015-2021."

"Peneliti melakukan studi empiris untuk mengkaji penyertaan modal negara dan penambahan modal disetor untuk perusahaan kontrol pengaruhnya terhadap kinerja keuangan yang direpresentasikan oleh ROA, ROE, DAR, dan DER serta kinerja non-keuangan yang diukur dengan dana CSR. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perusahaan menerima PMN atau tambahan modal disetor. Penelitian ini menggunakan 20 perusahaan eksperimen yang terdiri dari badan usaha milik negara serta 20 perusahaan kontrol yang merupakan perusahaan swasta go public dengan sektor yang sama dengan perusahaan eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN sebagai perusahaan eksperimen serta tambahan modal disetor tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan juga kinerja non-keuangan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Hasil ini juga penting bagi manajemen perusahaan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis agar PMN ataupun tambahan modal disetor dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja keuangan dan juga kinerja non-keuangan perusahaan.

---

Researchers conducted an empirical study to examine state equity participation and additional paid-in capital for control companies on their effect on financial performance represented by ROA, ROE, DAR, and DER as well as non-financial performance measured by CSR funds. This study was conducted to see if there were differences before and after the company received PMN or additional paid-in capital. This study uses 20 experimental companies consisting of state-owned enterprises and 20 control companies which are private companies going public with the same sector as the experimental companies. The results showed that state equity participation in SOEs as experimental companies and additional paid-in capital had no effect on the company's financial performance as well as non-financial performance. This can be caused by several influencing factors. These results are also important for company management so that they can be used as a consideration in making strategic policies so that PMN or additional paid-in capital can have a positive influence on the company's financial performance and non-financial performance."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana.

---

The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, independensi Dewan Komisaris, dan efektivitas Komite Audit terhadap kinerja keuangan BUMN. Sampel penelitian ini adalah 34 BUMN yang namanya terdaftar pada situs Kementerian BUMN dan mempublikasikan Laporan Tahunan (Annual Report) untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan total observasi sebanyak 102 firms-years dengan data balanced panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, sementara independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, serta efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN.

---

This research aims to analyze the effect of government ownership, Board of Commissioners independence, and Audit Committee effectiveness on state-owned enterprises? (SOEs/BUMNs) financial performance. Samples taken for this research are 34 BUMNs which names are listed on The Ministry of SOE?s website, all of which have published their Annual Reports for the periods starting from 2012 to 2014. There are 102 firms-years observations in total with balanced panel data.

Results show that government ownership has a positive and significant effect on BUMNs financial performance, while Board of Commissioners independence has a negative yet insignificant effect on BUMNs? financial performance, and Audit Committee effectiveness also has a positive yet insignificant effect on BUMNs? financial performance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi tindakan antipersaingan BUMN, tindakan antipersaingan BUMN merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan BUMN untuk mencapai tujuan khusus yang dibebankan kepada BUMN, yaitu terpenuhinya kepentingan umum yang terutama dan di samping itu juga untuk meraih peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Penyalahgunaan tindakan antipersaingan BUMN mengganggu persaingan dan pelaku usaha sektor swasta. Namun, penegakan hukum persaingan usaha terhadap BUMN dengan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha sektor swasta lain dapat menghambat BUMN dalam memenuhi kepentingan umum. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap tindakan antipersaingan BUMN harus memperhatikan dua tujuan yang berbeda dari BUMN (kepentingan umum dan meraih keuntungan) dan pengarahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar bertindak dari BUMN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the function of anticompetitive actions of SOE’s, SOEs’s anticompetitive action is a function that is implemented by SOEs to achieve specific objectives assigned to SOEs, that is the fulfillment of public interest especially and in addition also for increase Indonesia’s (state’s) income. Abuse of anticompetitive action SOE disrupt competition and private sector entrepreneurs. However, competition law enforcement against SOEs with the same treatment to other private sector entrepreneurs can inhibit SOEs to fulfill the public interest. The results of this study suggest that in competition law enforcement action against anticompetitive action by SOEs must consider two different objectives of the SOE (public interest and profit) and direct government policies that became the basis for the action of SOEs."

"Dari hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015 sampai 2019. Badan Usaha Milik Negara selalu menempati daftar instansi dengan laporan gratifikasi terbanyak kedua setelah instansi eksekutif. Penelitian ini mencoba mengetahui motif kecurangan apa yang mendorong penerimaan terhadap gratifikasi dan bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara para narasumber terpilih dan studi literatur terhadap BUMN bidang perbankan dan jasa keuangan, Bank X, sebagai salah satu objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan kalau motif kecurangan berlian (fraud diamond) memberi dorongan terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan BUMN Bank X. Ada empat faktor berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang membentuk motif kecurangan berlian terhadap perbuatan gratifikasi. Dalam upayanya mengendalikan gratifikasi, usaha yang dilakukan Bank X telah dipersiapkan dengan baik melalui sistem pengendalian internal yang dibentuk secara lengkap dan terpenuhi semua prinsipnya. Penelitian ini memberi saran sebagai upaya perbaikan pengendalian gratifikasi lebih lanjut untuk Bank X, yaitu: (1) Melakukan pembaruan terkait rujukan regulasi yang baru untuk pedoman pengendalian gratifikasi perusahaan; (2) Menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait urusan gratifikasi dan kebijakan antikorupsi organisasi; (3) Membangun kesadaran kepada segenap staf hingga pimpinan organisasi segala level supaya mau melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan gratifikasi; (4) Segera melakukan dan melaksanakan SNI ISO 3700:2016 sebagai sertifikasi manajemen anti suap (SMAP); (5) Membuat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari aktivitas pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan.

---

According to the recapitulation report of gratification from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 until 2019. State-Owned Enterprises were always in the second place after executive agencies. This study is trying to find out what kind of fraud motives that could encourage the acceptances of illegal gratuities and how to control that activities has been made by State-Owned Enterprises. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative method through interviews with the key informants and literature study toward banking and financial services State-Owned Enterprises, X Bank, as one of these research objects. The results showed that diamond fraud motive could encourage the acceptances of illegal gratuities on X Bank. There are four factors in the form of pressure, opportunity, rationalization, and capabilities that shaped as a diamond fraud motive towards gratification. As an effort to control that activity, The Bank has been well prepared through their complete action and fulfill the principles of the internal control system. There are a number of suggestions to improve gratification control for the Bank, namely: (1) Making an update for their guidelines on corporate gratification control related to the new regulation; (2) Upgrade the quality and quantity of their human resources that related to gratification matters and organizational anti-corruption policies; (3) Building awareness to the all staff and the leaders at any levels, so they would to report all of forms in acceptance and rejection of any gratuities; (4) Implement and execute the ISO 3700:2016 as anti-bribery management certification in the organization; (5) Make a further research on the effectiveness of gratification control activities that have been done."