Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam menyusun proyeksi penerimaan dan memberikan saran dalam penyusunannya, agar mendukung perencanaan kas pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan informasi dari dokumen dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah keandalan sistem informasi dan database, dan pemutakhiran data proyeksi. Faktor penghambat adalah penetapan target penerimaan yang tidak realistis, belum adanya ketegasan sanksi dalam peraturan perencanaan kas, dan keyakinan yang terlalu tinggi dengan proyeksi pencapaian target. Terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya, penyusunan proyeksi penerimaan harus dengan sistem yang terintegrasi dengan kepastian adanya sinkronisasi data dan waktu antara sistem induk dengan subsistem yang ada, harus ada batas waktu pemutakhiran data proyeksi, penetapan target penerimaan yang realistis, sanksi dan penghargaan yang tegas, dan penyusunnya harus tetap fokus pada kebutuhan perencanaan kas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to identify the supporting factors and the restricting factors to prepare revenue forecasting and to suggest for government to prepare it, in order to support the central government 39 s cash planning. This research uses a qualitative method based on information from documents and interviews. The results show that the supporting factors are the reliability of information systems and databases, and updating data forecasting. Restricting factors are unrealistic revenue target, there are no sanctions regarding cash planning rules, and beliefs over convidence in achieving revenue forecasting. Supporting factors and restricting factors related, the preparation revenue forecasting must be use integration system with assurance synchronization about data and time of main system and sub system, time of limit data update, an realistic revenue target, punish and reward must be explicity, and keep focus to cash flow orientation"

"Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Target pajak yang tidak terpenuhi berakibat pada meningkatnya utang pemerintah. Ketidakpastian perekonomian global membuat pencapaian target penerimaan pajak semakin menantang, sehingga DJP perlu memperkirakan dan mengendalikan penerimaan pajak dengan lebih akurat dan adaptif terhadap situasi. Penelitian ini mengusung pendekatan hierarkis dalam menyusun model forecasting guna mendapatkan forecast yang selaras pada setiap tingkatan kantor. Dengan menggunakan gabungan beberapa metode time series forecasting pada data mikro penerimaan pajak netto, penelitian ini membuat suatu base forecast, kemudian direkonsiliasi dengan metode minimum trace menjadi model penerimaan pajak tahunan dan bulanan yang koheren. Hasil perhitungannya dibandingkan dengan perhitungan forecast internal DJP melalui parameter Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan divalidasi melalui wawancara kepada internal DJP. Ditemukan bahwa rata-rata MAPE model bulanan mint forecast tingkat nasional sebesar 12,95% belum dapat mengungguli MAPE internal sebesar 5,9%. Kemudian rata-rata MAPE model tahunan mint forecast tingkat nasional sebesar 13,93% belum dapat mengungguli MAPE internal sebesar 12,84%. Mengingat pada tingkat nasional akurasi forecast lebih diutamakan daripada koherensinya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan struktur grouped time series seperti per-jenis pajak dan per-sektor usaha dengan menggunakan data penerimaan pajak baseline yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi alami. Hal ini guna meninimalisir distorsi yang ada pada data penerimaan pajak netto.

---

Tax is the main source of state revenue. Unmet tax targets result in increased government debt. Uncertainty of the global economy makes it challenging to achieve tax revenue targets. Therefore, the Directorate General of Taxes (DGT) needs to estimate and control tax revenue more accurately and adaptively to the situation. This research proposes a hierarchical approach to develop a forecasting model to obtain consistent forecasts across all tax office level. By using micro net tax revenue data, this study creates a base forecast, which is then reconciled with the minimum trace method to build a coherent annual and monthly model. The results are compared with the internal DJP forecast calculation using MAPE parameter and validated through interviews with internal DJP. The average MAPE of the monthly model at the national level of 12.95% underperform the internal MAPE of 5.9%. Then the average MAPE of the annual model at the national level of 13.93% also underperform the internal MAPE of 12.84%. Further research can use a grouped time series structure such as per tax type and per business sector using baseline tax revenue data that reflects natural economic growth. This is to minimize the distortions in the net tax revenue data."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."

"Laporan magang ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas prosedur analitis substantif melalui korelasi tiga arah antara akun pendapatan, piutang, dan kas pada PT. ATT untuk pelaporan periode interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta untuk melaksanakan refleksi diri atas pelaksanaan magang dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan penulis. Hasil evaluasi prosedur analitis substantif menunjukkan asersi keterjadian, kelengkapan, dan valuasi dari ketiga akun PT. ATT telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, prosedur audit, dan penilaian profesional auditor.

---

This internship report was prepared as a form of evaluation of substantive analytical procedures through a three-way correlation between revenue, trade receivable and cash accounts at PT. ATT for reporting for the interim period ending on September 30, 2022, as well as for carrying out self-reflection on the implementation of the internship and follow-up that the author must carry out. The results of the evaluation of substantive analytical procedures show the occurrence, completeness, and valuation assertions of the three accounts of PT. ATT has been carried out in accordance with auditing standards, audit procedures, and the auditor's professional judgment."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penerimaan pajak potensial di Kota Depok. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah melihat tingginya penduduk migrasi masuk dan proyeksi jumlah penduduk. Skripsi ini membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok dan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok, BKD Kota Depok menemukan sejumlah hambatan berupa tingginya tingkat penunggakan atau piutang atas PBB-P2 dan kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, BKD Kota Depok melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan melalui pemutakhiran NJOP secara rutin; memperkuat proses pemungutan melalui perubahan tarif dan percepatan peraturan pelaksana yang mengatur teknis PBB-P2; meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan secara mendadak, penerapan sanksi, penerbitan STP, penerbitan Surat Teguran, serta pemasangan plang penunggakan PBB-P2; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melalui pelayanan administrasi dan pembayaran PBB-P2 secara online melalui e-PBB dan e-STTP; meningkatkan kapasitas penerimaan melalui koordinasi dengan instansi pemerintahan lain. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pemberian stimulus berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB-P2

---

.Land and building tax (PBB-P2) is one of the potential tax revenues in Depok City. This is evidenced by the high number of in-migrants and the projected population. This thesis discusses the obstacles faced in collecting land and building Tax in Depok City and efforts to optimize the revenue of land and building Tax. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The results of this study explain that in the process of collecting PBB-P2 in Depok City, the BKD found several obstacles in the form of a high level of arrears or receivables on PBB-P2 and a lack of human resources both in quality and quantity. To optimize PBB-P2 revenue, the BKD of Depok City has made intensification and extensification efforts. Intensification is carried out by expanding the revenue base through regular updating of NJOP; strengthening the collection process through tariff changes and acceleration of implementing regulations governing technical PBB-P2; improving supervision through unannounced field checks, application of sanctions, issuance of STP, issuance of Letter of Reprimand, and installation of PBB-P2 arrears signs; administrative efficiency and reducing collection costs through online PBB-P2 administration and payment services through e-PBB and e-STTP; increasing revenue capacity through coordination with other government agencies. Extensification is carried out by conducting outreach and education to the community and providing stimulus in the form of eliminating administrative sanctions for late payment of PBB-P2."