Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan merumahkan merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang mengalami kesulitan pada perusahaan dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terhadap tindakan merumahkan belum terdapat pengaturan yang secara jelas yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi pengusaha merumahkan pekerjanya tanpa memperhatikan prosedur serta hak-hak yang seharusnya tetap didapat oleh pekerja meskipun pekerja tersebut tidak bekerja. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai tindakan merumahkan serta perlindungan terhadap pekerja yang dirumahkan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe layoff is an action that can be taken by employers who have difficulty in the company and as a measure to prevent work termination. However, there is not any specific regulation about the layoff, which causes employer to layoff the employee without paying attention to the right procedures and the employee 39 s rights that should have been received by the employee although the employee is not working. The purpose of of this thesis is to analyze the layoff and the protection of workers 39 layoff. This research uses a form of juridical normative research method that refers to the legal norms contained in legislation and regulations that apply."

"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

---

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."

"ABSTRAK“From email to Jail ”, inilah perkara yang menimpa Prita Mulyasari pada pertengahan tahun 2008, seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu memiliki dua (2) anak balita, Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun harus menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga digugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang oleh Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang atas perbuatan melawan hukum karena telah menyampaikan keluhannya melalui email terkait buruknya pelayanan jasa kesehatan dari Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari dokter atau pihak rumah sakit yang telah merawatnya, disamping itu dokter atau pihak rumah sakit harus memberikan isi rekam medis kepada pasien yang bisa dipergunakan untuk mendapatakan second opinion dari dokter dan rumah sakit lain. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Perkara Prita Mulyasari dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan sehingga dalam mengatasi keluhan dari pasien dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bersahabat serta berusaha menghindari proses hukum pidana maupun perdata, dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang baik antara dokter, rumah sakit dan pasien.

---

ABSTRACT“From email to Jail ”, this is a case that befell Prita Mulyasari in mid 2008, a housewife with two young children, Ananta three years old and Ranarya one year old. She must have become an accused on an alleged criminal act of defamation. In addition to that, Prita was also sued by OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital for an act against law due to her complaint via email on the poor health service of OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital. Based on Article 4 section (c) Act No. 8 Year 1999 On Consumers Protection, Consumers should get clear, correct and honest information from doctors or the hospital that have given medical care to her. In addition to that, the doctors or the hospital must give medical records to their patients which can be used to get the second opinion from other doctors or hospitals. The research methode used in this thesis is yuridical- normative approach. It uses secondary data collecting technics and descriptive- qualitative data analysis. The case of Prita Mulyasari can be a valuable lesson for business actors in the health service. They can address the complaints from their patients in a good and friendly manner and avoid criminal as well as private legal processes. Thus, it enables the establishment of mutual relationship between doctors, hospitals, and the clients."

"Larangan kepemilikan asing terhadap hak milik atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sehingga tidak jarang warga negara asing melakukan upaya dalam memperoleh hak kebendaan dengan status tertinggi pada tanah, melalui perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah. Dengan praktik perjanjian pinjam nama di Indonesia yang tumbuh dan berkembang didasarkan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Namun, seperti halnya perjanjian lainnya, perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing juga harus tunduk pada ketentuan lain yang diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut. Dengan tujuan, perjanjian akan mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian secara sah dan memberikan pelindungan hukum kepada mereka. Berkaca pada hak milik atas tanah yang bersifat turun temurun sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ahli waris dari pemilik tercatat sebagai nominee menuntut hak kepemilikan berdasarkan perjanjian pinjam nama, seperti yang terjadi dalam studi kasus Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps. jo. Putusan Nomor 144/Pdt/2021/PT Dps. Dari studi kasus tersebut, perumusan dari penulisan ini akan membahas pertanyaan terkait ketentuan hukum mengenai perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan tanah di Indonesia, serta mengenai peralihan hak milik melalui pewarisan kepada warga negara asing, dengan tujuan menganalisis pelindungan hukum bagi ahli waris atas perjanjian pinjam nama kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang disusun berdasarkan bentuk penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwasanya perjanjian pinjam nama atas tanah di Indonesia merupakan penyelundupan hukum dengan adanya penyimpangan ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku atas larangan kepemilikan oleh warga negara asing, termasuk peralihan hak milik melalui pewarisan kepada ahli warga negara asing. Dengan mengacu kepada analisis atas permasalahan tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam nama dalam studi kasus, justru memberikan pelindungan hukum kepada pembeli yang bertindak dengan iktikad baik. 

---

The prohibition of foreign ownership of land rights in Indonesia is regulated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). So it is not uncommon for foreign nationals to make efforts to obtain property rights with the highest status on land, through nominee agreements for ownership of property rights to land. With the practice of nominee Agreement in Indonesia that grows and develops based on the principle of freedom of contract in an agreement. However, as with other agreements, nominee agreements for ownership of land rights by foreign nationals must also be subject to other provisions stipulated in Book III of the Civil Code on Obligations, to ensure the validity of the agreement. With the aim, the agreement will be binding on the parties who make the agreement legally and provide legal protection to them. Reflecting on the hereditary nature of land ownership rights, it is possible that the heirs of the owner recorded as nominee claim ownership rights based on the nominee agreement, as happened in the case study of Decision Number 426/Pdt.G/2020/PN Dps. jo. Decision Number 144/Pdt/2021/PT Dps. From these case studies, the formulation of this paper will discuss questions related to legal provisions regarding nominee agreements in land ownership in Indonesia, as well as regarding the transfer of property rights through inheritance to foreign nationals, with the aim of analyzing legal protection for heirs on nominee agreements for ownership of land rights by foreign nationals. To answer these questions, this research uses doctrinal research methods that are organized based on normative juridical research forms. From this research, it can be understood that nominee agreements on land in Indonesia are legal smuggling by deviating from the provisions of the applicable laws and regulations on the prohibition of ownership by foreign nationals, including the transfer of property rights through inheritance to foreign national experts. By referring to the analysis of these issues, this research can conclude that nominee agreements in case studies, actually provide legal protection to buyers who act in good faith. "

"Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pembuatan akta notaris yang isinya dimaksudkan untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler tersebut seharusnya berdasarkan keputusan sirkuler yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan sirkuler yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau secara aktif turut serta membantu pembuatan keputusan sirkuler tersebut yang mengandung kepalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terjadi terhadap Notaris IWDW dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Mahkamah Agung nomor 1134 K/Pid/2022. Tesis ini menganalisis implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan bentuk penelitian deskriptif analitis menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas yaitu keputusan sirkuler mengenai perubahan data perseroan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena berperan aktif turut serta dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

Circular decisions of shareholders must be in accordance with the procedures stipulated in the company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In making a notarial deed whose contents are intended to express the results of the circular resolution, it should be based on a circular resolution made in accordance with the actual facts. Notaries who make a deed stating the meeting's decision based on a circular decision whose contents are not in accordance with the actual situation, or actively participate in the making of the circular decision which contains falsehood can be subject to criminal sanctions as happened to Notary IWDW in the Denpasar District Court decision number 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Supreme Court number 1134 K/Pid/2022. This thesis analyzes the legal implications of circular decisions that are legally flawed against changes in limited liability company data and analyzes the responsibility of Notaries for making deeds of statement of meeting decisions that are legally flawed related to changes in limited liability company data. The research method used is doctrinal, with an analytical descriptive form of research using secondary data sources. The results of the study concluded that the legal implications of circular decisions that are legally flawed towards changes in limited liability company data are that the circular decision regarding changes in company data is invalid or null and void. Notary's responsibility for making a legally defective deed related to changes in limited liability company data can be subject to criminal sanctions for actively participating in making deeds that are not in accordance with the actual circumstances."

"Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan akta jual beli yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2016 yaitu akta jual beli yang tidak terpenuhinya unsur  kesepakatan kehendak dan suatu sebab yang halal.mengakibatkan akta jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas objek sengketa ialah hasil putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 1729 K/Pdt/2016 dimana pemenang lelang adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dengan dasar telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 10/2001 guna sebagai pendaftaran ke Kantor Tanah setempat. PPAT  bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya cacat hukum dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis  dan sanksi perdata berupa ganti rugi dan bunga.

---

This thesis discusses Legal Protection of Heirs as the Certificate Owner of Ownership Rights Number 1165/R/17/Ilir (Case Study Verdict of Supreme Court Number 1729 K/Pdt/2016) is about the validity of the legal deed of sale and purchase, legal protection of third parties as auction winners, and the responsibilities of PPAT for the issuance of invalid deed. To answer these problems, the research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type, and the type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. Based on the results research of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016, sale and purchase deed which is not fulfilled the element of agreement causes invalid and legal defeact. Legal protection of third parties as auction winners over the object of the dispute is the result of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016 where the winner is the legal owner of ownership of the land based on the issuance of Minutes of Bid No. 10/2001 for registration to the Office Local land. PPAT is responsible for the deeds that have been  made are legal defects by  administrative sanctions in the form of written warnings and civil sanctions in the form of compensation and interest."

"ABSTRAKPermasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Hakim, tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo Pengadilan Tinggi No 193/PDT/2015/PT.DPS dan konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara ini, sehingga akta dinyatakan batal demi hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis sementara jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari penelusuran perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelaahan dokumen yang serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, buku-buku, majalah dan bahan hukum sekunder lainnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder antara lain terdiri dari buku-buku mengenai pertanahan, perjanjian, perjanjian jaminan, buku-buku tentang kenotariatan, kode etik Notaris, karya ilmiah dan artikel ilmiah dan bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Simpulan penelitian ini tentang kedudukan akta yang dinyatakan batal demi hukum dengan kategori batal demi hukum absolut adalah sebagai akta yang tidak pernah dibuat dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah ada, Tanggung Jawab Tergugat II adalah kewajiban membayar uang paksa dwangsom Rp. 2.000.000,- duajuta rupiah setiap hari lalai melaksanakan putusan hakim dan membayar ongkos perkara bersama-sama dengan Tergugat I sejumlah Rp. 2.682.000,- duajuta enamratus delapanpuluh dua ribu rupiah . Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban hukumnya. Saran untuk penelitian ini adalah bahwa Notaris tidak boleh menjalankan tugas secara serampangan, harus menambah ilmu pengetahuannya dan bersikap profesional. Kata kunci: Akta Autentik, Batal demi hukum, Notaris, Perbuatan melawan hukum dan Tanggung Jawab.

---

ABSTRACTThe problem of this research is about how the position of Notary deed which is declared null and void by the judge 39 s decision, the responsibility of Notary to the deeds declared null and void as stated in the decision of District Court No. 787 Pdt.G 2014 PN.DPS jo High Court No 193 PDT 2015 PT.DPS and the construction of unlawful acts committed by the Defendants in this case, so the deed is declared null and void. The method of research in this paper is the normative legal research and research typology used is prescriptive analysis while the type of data used is secondary data obtained directly from the search legislation, legal literature, the review of similar documents ever done before, the books , magazines and other secondary legal materials. Sources of data used are secondary data sources and consisting of Primary legal materials, secondary legal materials, among others, consists of books on land, agreements, collateral agreements, books on notary, Notary code of ethics, scientific papers and scientific articles and material of Tertiary Law, in the form of Dictionary of Law and Indonesian Dictionary. The conclusion of this research on the status of the deed which is declared null and void in the category of absolute null and void as a deed which is never made and its legal act is considered never existed, The Responsibility of Defendant II is the obligation to pay for forced money dwangsom Rp. 2.000.000, two million rupiah every day negligent in executing the judge 39 s decision and pay the cost of the case together with Defendant I amounting to Rp. 2.682.000, two million six hundred and eighty two thousand rupiah . Unlawful acts committed by Defendant I and Defendant II are committing acts contrary to the law and its legal obligations. Suggestions for this research are that Notaries should not perform tasks haphazardly, should add to their knowledge and be professional. Key words Authentic Deed, Notary, Null and void, Unlawfull act, and Responsibility."

"Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa notaris. Dalam hal konsumen jasa notaris mengalami kerugian, apakah notaris bertanggung jawab dan bagaimanakah konsumen menegakkan haknya. Peneliti membahas mengenai apakah notaris dapat disebut sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal apakah yang dapat mengakibatkan seorang notaris bertanggung jawab secara hukum, dan apakah hakim dalam praktik telah menganggap notaris sebagai pelaku usaha. Peneliti juga membahas mengenai kasus yang benar terjadi berdasar Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Dengan demikian akan dapat tergambar lebih nyata bagaimana kasus mengenai perlidungan hukum terhadap pengguna jasa notaris ini diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

---

Law protection of the consumer can be applied in many aspects of society life. Especially for consumers which are aggrieved by business-doers. This thesis discusses the law protection for consumers of notary services. In terms of consumer of notary had cost damages off notary service, would the notary is liable and how consumers could enforce their rights. Writer discussed about is notary could be regarded as business in Consumer Protection Act, what circumstances a notary is liable in law, and wether judges already regards notary as a business. Writer also discussed the case that occured based on Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Thus will illustrate more accurate how the case regarding law protection against consumers of notary services is applied. The research method is juridical-normative which refers off law norms that is occured in law regulations and verdicts."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Setelah dilakukannya PPJB yang telah dibayar lunas, sebagai pembeli yang beritikad baik berhak membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan melakukan balik nama atas sertifikat. Namun, dalam hal penjual beritikad buruk dalam jual beli maka dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli tersebut yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan proses balik nama. Penjual dalam kasus ini tidak jujur saat dikemudian hari ia digugat oleh pihak lain dalam kasus berbeda yang memohonkan diletakannya sita jaminan terhadap objek sengketa dan tidak menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebenarnya telah dijual dan dibayar lunas sehingga atas objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membuat PPJB lunas di hadapan Notaris dan telah menguasai objek sengketa namun kemudian kehilangan kepemilikannya karena belum melakukan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/2022. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen. Hasil analisis penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam PPJB belum tercapai. Penjual seharusnya melindungi Objek Sengketa untuk tidak terkait dengan sengketa apa pun karena telah diikat dengan jual beli yang dibayar lunas. Pertimbangan yang dipaparkan majelis hakim dalam kasus ini juga belum tepat. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pembeli yang sudah terikat dalam PPJB meskipun PPJB tersebut telah dibuat secara sah. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan isi dari PPJB yang mengikat para pihak dan menyatakan bahwa perbuatan penjual yang dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa objek sengketa telah dijual seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

The Sale and Purchase Agreement has rights and obligations that bind the parties. After it has been paid in full, as a buyer with good intentions, he has the right to make a Sale and Purchase Deed before the PPAT and transfer the name of the certificate. However, if the seller has bad intentions in buying and selling, it can cause losses to the buyer which causes the seller to be unable to process the transfer of names. The seller in this case was dishonest when he was later sued by another party in a different case who requested the placement of collateral for the disputed object and did not state that the disputed object had actually been sold and paid in full so that the collateral for the disputed object was placed. This research discusses legal protection for good-faith buyers who have paid off the PPJB before a Notary and have taken control of the object of the dispute but then lost their ownership because they have not carried out the Deed of Sale and Purchase before the PPAT in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 394 K/Pdt/2022. In answering these problems, normative juridical methods are used with descriptive analytical research types. The data in this study were obtained through a document study. The result of this research analysis is that the legal protection given to the good faith buyers in the PPJB has not been achieved. The seller should protect the object of the dispute not to be related to any dispute because it has been bound by a sale and purchase that have been paid in full. The considerations presented by the panel of judges in this case were also not correct. The panel of judges did not consider legal protection for buyers who were bound by the PPJB even though the PPJB had been made legally. The Panel of Judges should have considered the contents of the PPJB which are binding on the parties and stated that the actions of the seller who deliberately did not notify that the object of the dispute had been sold should be declared an unlawful act."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."