Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACTThis research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only."

"Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Kebijakan perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan penyesuaian UMR. Implikasi biaya kepatuhan kebijakan perubahan PTKP ini membuat Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya tambahan terkait pembetulan SPT dan dapat menimbulkan Wajib Pajak memilih untuk tidak mematuhi ketentuan pembetulan SPT terkait kebijakan tersebut.

---

Personal exemption policy for the year 2015 and 2016 issued in the middle of the year implies additional compliance costs for taxpayers which is to make a correction of Income Tax Article 21 Return per month, for the period January to June 2015 and 2016. This study aims to explain the determination of personal exemption adjustment policy issued in middle 2015 and 2016 and analyze the implication of compliance cost on personal exemption policy in the middle 2015 and 2016 Case Study in Indonesian Palm Oil Association.

This study uses qualitative approach. Personal exemption adjustment policy for the year 2015 and 2016 was issued in the middle of the year in order to overcome economic slowdown and regional minimum wage adjustment. The cost implications of this personal exemption policy cause taxpayer to incur additional compliance costs related to revision of Income Tax Return Article 21 and potentially cause the taxpayer to choose not to comply with the rule of Income Tax Return Article 21 Revision."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu berupa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, salah satunya ekspor minyak kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non migas yang mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk eksportir minyak kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow eksportir karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 mudah untuk dipahami oleh eksportir. Namun, kendalanya adalah tidak semua permohonan pengembalian pendahuluan yang dilakukan oleh PKP yang eligible dapat disetujui. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa dengan upaya memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management.

---

The government has issued a policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax as regulated in PMK Number 117/ PMK.03/2019. One sector that can take advantage of this facility is a Low-Risk Taxable Person who carries out certain activities in the form of exporting Tangible Taxable Goods in this case palm oil exports. Palm oil exports are a non-oil and gas export commodity that dominates export activities in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how the implementation of the Preliminary Preliminary Refund of Overpaid VAT policy for palm oil exporters. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. Data collection was carried out by study literature, field study, and in-depth interviews. The results showed that the Preliminary Refund of Overpaid VAT policy was considered sufficient to help exporter’s cash flow because restitution only took 1 month. In addition, the provisions in PMK Number 117/PMK.03/2019 are easy for exporters to understand. The implementation constraint is in the Low Risk Taxable Person application, where not all exporters who apply can be approved. This facility also has the potential for post-audit and still can be subject to penalty if the VAT underpayment is found. In addition, this Preliminary Refund of Overpaid VAT also has an impact on VAT revenues in Indonesia. To resolve this, the effort taken by the Indonesian Tax Directorate General is to maximize the potential for VAT revenue and to observe this facility with Compliance Risk Management."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh agency cost (free cash flow, leverage) dan karakteristik perusahaan (profitability, liquidity) terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang sejumlah 237 observasi dari sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiadan secara rutin mengumumkan dividen periode 2006-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara terpisah free cash flow, leverage, liquidity, dan growth tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan dividen, sedangkan profitability dan firm size berpengaruh signifikan, (2) secara bersama-sama atau simultan agency cost dan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan dividen.

---

This research was conducted to analyze the effect of agency cost (free cash flow, leverage) and company characteristics (profitability, liquidity) on dividend policy as portrayed by the company's dividend payout ratio. This research uses an unbalanced panel data of 237observations of companies which are listed on the Indonesia Stock Exchange and regularly declare dividends for the period of 2006-2011.

The results showed that (1) separately free cash flow, leverage, liquidity, and growth do not have significant effect on the dividend policy, while the profitability and firm size have, (2) jointly or simultaneously, agency cost and company characteristics are significantly affecting the dividend policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang perusahaan dan kepemilikan manajerial dalam rangka meminimalisasi agency cost. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 22 perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 hingga 2011. Untuk menguji hipotesis, digunakan metode kuadrat terkecil dua tahap (2SLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang perusahaan. Namun, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kepemilikan saham oleh pihak manajerial. Selain itu, variabel kontrol non debt tax shield dan pengeluaran pada aset tidak riil juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh manajer untuk menentukan besarnya utang yang akan digunakan dalam perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agency cost dapat diminimalisasi dengan bertambahnya kepemilikan institusional yang menggantikan peran utang dalam perusahaan.

---

This study aimed to analyze the effect of institutional ownership structure on corporate debt policy and managerial ownership in relation to minimize the agency cost. The sample of this study are 22 companies which is included in Indeks Kompas 100 in Indonesia Stock Exchange during the period 2007-2011. In order to test the hypothesis, this study uses a two-stage least square method (2SLS). The analysis shows that there is significant negative effect between institutional ownership on corporate debt policy. However, institutional ownership has no effect on the managerial ownership. In addition, the control variable non debt tax shield and expenditure on intangible asset become a factor in the decision by managers to determine the amount of debt that would be used in the company. Thus, it can be concluded that the agency cost can be minimized by increasing the role of institutional ownership that replaced the corporate's debt."

"Kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan pada Sektor Kehutanan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini beberapa kali mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya tarik ulur kewenangan antara Pemerintan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Tarik ulur kewenangan tersebut membawa dampak pada pengurusan hutan yang belum optimal dan lestari pada tataran implementasi. Oleh karena itu, maka perlu adanya solusi terkait desain kebijakan Distribusi Urusan Pemerintahan pada sektor Kehutanan masa depan, yang mampu memetakan siapa pihak yang paling tepat untuk mengurusi hutan, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah kehutanan dan mampu mengarahkan pada implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang optimal dan lestari. Melalui penggunaan metode kualitatif, dengan informan yang mencakup aktor-aktor terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada sektor kehutanan dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui metode kualitatif,  maka dihasilkan bahwa desain distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan di masa depan dapat dilakukan dengan IV alternatif, antara lain: Alternatif I: Desentralisasi ke Provinsi dan Tingkat Tapak, Alternatif II: Desentralisasi ke Provinsi dengan Cabang Dinas, Alternatif III: Desentralisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Alternatif IV: Desentralisasi fungsional. Dari keempat alternatif tersebut, penulis memandang pilihan terobosan dengan desentralisasi fungsional lebih menjanjikan, dimana dari pendekatan desentralisasi fungsional ini lahir dua model desain distribusi urusan pemerintahan bidang kehutanan yakni "One Province One Forestry Board" dan atau "One Landscape One Forestry Board".

---

Government Affairs Distribution Policy in the Forestry Sector in Indonesia since the beginning of independence has so far undergone several changes, which shows the tugging of authority between the Central Government, Provincial Governments and District/City Governments. The tugging of authority has an impact on forest management that is not optimal and sustainable at the level of implementation. Therefore, there is a need for solutions related to the design of the Government Affairs Distribution policy in the future Forestry sector, which is able to map who is the most appropriate party to manage forests, so as to be able to solve forest problems and be able to direct the implementation of optimal forest management and utilization and sustainable. Through the use of qualitative methods, with informants covering actors related to the implementation of government affairs in the forestry sector and collecting data through in-depth interviews and analyzed through qualitative methods, it was produced that future design of governmental affairs in the forestry sector could be carried out with alternative IVs. among others: Alternative I: Decentralization to Province and Site Level, Alternative II: Decentralization to Provinces with Service Branches, Alternative III: Decentralization to Provinces and Districts /Cities, and Alternative IV: Functional Decentralization. Of the four alternatives, the author considers breakthrough choices with functional decentralization more promising, where from this functional decentralization approach two models of governmental distribution business design are born, namely "One Province One Forestry Board" and "One Landscape One Forestry Board"."

"Tema corporate governance kini menjadi salah satu isu yang penting dalam lingkungan bisnis di seluruh dunia, baik dari sisi akademik maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris (the board of commissioner size/BOC), ukuran komisaris independen (the ratio of non-executive managers/NEDRATIO), rasio kecukupan modal (capital adequancy ratio/CAR), pemegang saham blok (block holder/BH), pemegang saham terbesar (the largest share holder/LSH), yang akan diukur pengaruhnya terhadap kinerja perbankan dengan menggunakan Tobin’s Q dan dikontrol oleh variabel ukuran perusahaan (firm size/SIZE) dan rasio hutang (leverage/LEV). Penelitian ini menggunakan data panel sejumlah 110 observasi dari sampel perusahaan yang bergerak di sektor perbankan periode 2007-2011. Hasil penilitan menunjukkan bahwa : (1) Secara keseluruhan, mekanisme CG berpengaruh terhadap kinerja bank, (2) CAR dan SIZE berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja bank, (3) BOC dan NEDRATIO berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kinerja bank, (4) BH, LSH dan LEV tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank.

---

Theme of corporate governance has now become one of the important issues in the business environment around the world, both in terms of academic and practical. This research aims to analyze the effect of corporate governance mechanisms presented by the board of commissioner size (BOC), the ratio of non-executive managers (NEDRATIO), capital adequancy ratio (CAR), block holder (BH), the largest share holder (LSH), firm size (SIZE) and leverage (LEV) on the banking performance as measured by Tobin’s Q. This research uses a panel data of 110 observations of banking sector for the period 2007-2011. The result shows : (1) Overall, corporate governance mechanisms had statistically significant on banking performance, (2) Capital adequancy ratio (CAR) and firm size (SIZE) had statistically positive effect on banking performance, (3) The board of commissioner size (BOC) and the ratio of non-executive managers (NEDRATIO) had statistically negative effect on banking performance, (4) Block holder (BH), the largest share holder (LSH) and leverage (LEV) had no statistically significant on banking performance."

"Penyelenggaraan sektor perdagangan di Kota Depok mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah peranan Pemerintah Kota Depok yang belum maksimal terutama dalam mengatur pertumbuhan pasar modern dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mekanisme perizinan pasar modern dan kondisi pasar tradisional saat ini, serta menjelaskan peran Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Kota Depok tidak dijalankan secara optimal dalam pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah Kota Depok cenderung pro terhadap pertumbuhan jumlah pasar modern. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi pasar tradisional yang memiliki berbagai permasalahan. Dengan demikian, penyelenggaraan pasar tradisional masih jauh dari yang diharapkan.

---

Trade sector in Depok has many problems for this recent years. A factor that make those problems happen is the role from the local government has not yet maximal, especially in organizing modern markets and managing traditional markets.

The purpose of this research is to describe the mechanism for license of modern markets, to describe the conditions of traditional markets nowadays, and to know how far the role from the local government in managing traditional markets. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The result of this research is the local government did not fully execute their role in managing traditional markets. The local government tend to take side on the growth of modern markets. Those phenomenon is contrary with the condition of traditional markets that has so many problems. Thus, the implementation of traditional markets is far below expectation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelanggan merek mobil Toyota di dealer authorized Toyota Margonda Depok dengan menggunakan metode non-probability sampling serta teknik purposive sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan linear regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap loyalitas pelanggan. Citra merek memiliki hubungan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 49.2% dan sisanya sebesar 50.8% dipengaruhi oleh faktor lain.

---

The objective of this research is to analyze how the effect of brand image toward customer loyalty. This research applied quantitative approach. The sample of this research is 100 customers Toyota Brand at dealer authorized Toyota Margonda Depok, collected using non-probability sampling and purposive technique. This research used questionnaire as research instrument and analyzed with linear regression. The result of this research indicate that brand image have a very strong effect toward customer loyalty. Brand image effect customer loyalty equal to 49.2%, and the residue equal to 50.8% effected by some other factor."