Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusiaturut berubah. Hal tersebut, berimbas pula pada dunia kedokteran.Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteranmelalui online. Praktik kedokteran online memungkinkan pasienberkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu dengan dokternyasecara langsung. Dengan adanya praktik kedokteran online pasiendapat menghemat waktu dan biaya. Tetapi, kenyataannya belumada peraturan perundang-undangan yang mengatur praktikkedokteran online. Hal tersebut menyebabkan belum adanyakepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran onlinemaupun pertanggungjawaban hukum dokter yang berpraktikonline.Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusiterhadap fenomena praktik kedokteran online di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasildari penelitian menyatakan bahwa praktik kedokteran online yangada di Indonesia masih illegal, karena tidak izin terhadap praktikkedokteran melalui online. Selain itu, metode praktik kedokteranmelalui online tidak sesuai dengan metode pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Di samping itu, dokter yang berpraktik melalui online lebih lemahdi mata hukum karena mereka tidak mengantongi SIP dalamberpraktik. Hal tersebut melanggar Pasal 76 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh sebab itu,sebaiknya dalam praktik kedokteran online kewenangan dokterdalam berpraktik harus dibatasi. Seperti di Alodokter.com, dokterhanya memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhankepada user. Hal tersebut tidak melanggar Undang-Undang sertatidak membahayakan dokter dan pasiennya.Kata Kunci : Praktik kedokteran online, dokter, pasien, legalitaspraktik kedokteran melalui online, pertanggungjawaban hukum dokter

---

Nowadays, along with the advance of informationtechnology IT , the human life also change. This, alsoaffecting in medicine field. We call it with Telemedicine.Telemedicine allows patients to consult with the doctorvirtually. It was welcomed by the public. The advantages oftelemedicine are cost efficient, convenient, and quick. But, itturns out there is no regulation of telemedicine in Indonesia.The absence of telemedicine rsquo s regulations entails the lack oflegal certainty for the doctors and the patients.

The purpose of this study is to provide a solution to the phenomenon oftelemedicine in Indonesia spesifically on the legality oftelemedicine and the legal liability of the doctor ontelemedicine. The research uses normative juridical method.The results of the study states that the telemedicine inIndonesia is still illegal, because there is no regulation abouttelemedicine rsquo s authorization. In Indonesia, telemedicine cannot give the maximum result is considered by the lack oftechnology of medical device. The doctor has to fulfill thesteps of the examination. As described in Article 35paragraph 1 of Law No. 29 Year 2004 regarding MedicalPractice.Furthermore, the physicians in telemedicine do not have anyplea because they do not have SIP. This is clearly inviolation of Article 76 of Law No. 29 Year 2004 regardingMedical Practice.Therefore, we need the restriction for the telemedicine. As inAlodokter.com, the doctor only has the authority to providecounseling to the user. It does not violate the law and doesnot harm the doctor as well. It is because the chance forerrors diagnosis, medical malpractice or medical negligenceare almost never existed.Keywords Telemedicine, doctor, patient, the legality of telemedicine, legal liability of the doctor."

"Kebijakan telemedicine dalam memberdayakan start-up teknologi kesehatan merupakan solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menurunkan angka kesakitan ketika pandemik COVID-19. Berdasarkan sejarah kesehatan dunia, ancaman non militer pandemik seperti ini diprediksi akan selalu terjadi pada suatu waktu. Dalam kajian ketahanan nasional ancaman yang berdimensi keselamatan umum dapat mengganggu stabilitas suatu bangsa, maka kebijakan telemedicine ini perlu dianalisis dalam rangka adaptasi masa paska pandemik COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan tindakan partisipatif, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus untuk mengembangkan model regulatory sandbox dalam mendukung kebijakan telemedicine di era disruptif pada 16 start-up yang tercatat. Studi ini mengungkapkan bahwa pengembangan regulatory sandbox pada bidang kesehatan masih terbatas, dimana start-up belum mengadaptasi dengan baik pada kebijakan data pribadi, keamanan, integrasi dan standar teknologi layanan kesehatan, serta inklusifitas. Adaptasi telah dilakukan terkait keberterimaan produk dari start-up telemedicine. Adaptasi rekomendasi kebijakan melalui regulatory sandbox berpotensi dalam memfasilitasi adopsi perkembangan teknologi kesehatan di era disruptif. Adaptasi kebijakan telemedicine paska pandemik COVID-19 melalui rekomendasi regulatory sandbox mencakup kesiapan penyedia penyelenggara telemedicine, kemitraan PSE dengan fasilitas kesehatan terkait standar pelayanan klinis yang akan digunakan, manajemen keamanan informasi, serta perlindungan data.

---

The telemedicine policy in empowering health technology start-ups is a solution implemented by the Indonesian government to help reduce morbidity rates during the COVID-19 pandemic. Based on world health history, it is predicted that non-military pandemic threats like this will always occur at some time. In studying national resilience, threats with a public safety dimension can disrupt the stability of a nation; this telemedicine policy needs to be analyzed in the context of adaptation to the post-COVID-19 pandemic period. Using a participatory action approach, this research was conducted using qualitative descriptive methods, including a literature review and focus group discussions to develop a regulatory sandbox model to support telemedicine policies in a disruptive era on 16 recorded start-ups. This study reveals that the development of regulatory sandboxes in the health sector is still limited, and start-ups still need to adapt well to personal data policies, security, integration and health service technology standards, and inclusiveness. Adaptations have been made regarding product acceptance from telemedicine start-ups. Adapting policy recommendations through a regulatory sandbox has the potential to facilitate the adoption of health technology developments in a disruptive era. Adaptation of post-COVID-19 pandemic telemedicine policy through regulatory sandbox."

"Telemedicine yang sudah ada sejak tahun 1970-an bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama di daerah kepulauan, terpencil dan perbatasan, dan hal tersebut juga dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan Dokter dan Dokter Spesialis. Berdasarkan hal tersebut dengan melihat kondisi bentang alam Kalimantan Barat yang cukup luas dan belum meratanya pelayanan fasilitas Kesehatan terutama di daerah di luar Ibu Kota Provinsi menjadi permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan, untuk mendukung program pemerintah tersebut diperlukan suatu penilaian terhadap kesiapan untuk melaksanakan telemedicine di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkdarie. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi pada variabel dengan pendekatan kriteria Malcolme Baldrige yaitu Kepemimpinan, Strategi, Sumber Daya Manusia, Pelanggan, dan Operasional untuk mengukur kesiapan pelaksanaan telemedicine di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkdarie, Malcolme Baldrige digunakan karena dapat menilai tidak hanya output tetapi juga input dan proses. Hasil penelitian berdasarkan penilaian didapatkan hasil bahwa secara kriteria kepemimpinan, Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Operasional masih belum siap masih dalam tahapan proses persiapan, sedangkan untuk kriteria Pelanggan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie sudah siap untuk melaksanakan telemedicine

---

Telemedicine, which has existed since the 1970s, aims to provide health services remotely. Since the enactment of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the implementation of telemedicine services between health service facilities in improving the quality of health services, especially in the island, remote and border areas, and this is also in the context of equal distribution of doctors and medical specialists. Based on this, looking at the condition of the landscape of West Kalimantan which is quite extensive, and the uneven distribution of health facility services, especially in areas outside the Provincial Capital City, is a major problem in health services, to support the government's program an assessment of the readiness to implement telemedicine at Sultan Hospital is needed. Sharif Mohamad Alkdarie. This research is qualitative research using in-depth interviews and observation methods on variables with the Malcolme Baldrige criteria approach, namely Leadership, Strategy, Human Resources, Customers, and Operations to measure the readiness of implementing telemedicine at Sultan Syarif Mohamad Alkdarie Hospital, Malcolm Baldrige is used because it can assess not only output but also input and process. The results of the research based on the assessment showed that in terms of leadership, strategy, human resources, and operational criteria, they were still in the preparation process stage, while for the customer criteria at Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Hospital, they were ready to implement telemedicine."

"Telemedicine telah menjadi teknologi baru karena mereka menawarkan layanan kesehatan jarak jauh untuk pasien yang sakit atau mereka yang khawatir akan terkena penyakit. Lebih lanjut, telemedicine dapat memberikan perawatan rutin tanpa risiko tertular Covid-19. Meskipun pengobatan jarak jauh menawarkan banyak potensi manfaat, tantangannya adalah mendorong orang untuk menggunakannya. Penelitian terkait adopsi telemedicine di Indonesia masih terbatas, sehingga masih kurangnya pemahaman mengenai niat perilaku mereka dalam menggunakan telemedicine. Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan adopsi telemedicine adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Namun, variabel jenis kelamin dan usia belum pernah diterapkan dalam model UTAUT untuk menganalisis perilaku penggunaan telemedicine, khususnya untuk kasus di Indonesia setelah masa wabah Covid-19. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya kedua variabel dalam konteks perawatan kesehatan yang meningkat karena banyaknya kebutuhan. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online melalui Google Forms kepada 139 responden Indonesia yang pernah menggunakan telemedicine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku menggunakan telemedicine. Ekspektasi usaha tidak berhubungan signifikan dengan niat perilaku karena gagal mewakili penilaian subyektif pengguna bahwa telemedicine akan mudah dan tanpa usaha. Selain itu, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Upaya, Pengaruh Sosial, dan Kondisi Fasilitasi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel moderasi jenis kelamin dan usia. Untuk Implikasi Manajerial dapat menjadi sarana bagi pengembang aplikasi startup. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penyedia telemedicine harus mengelola harapan kinerja penggunanya, memfasilitasi kondisi, dan terutama pengaruh sosial karena itu adalah nilai tertinggi untuk meningkatkan niat menggunakan telemedicine.

---

Telemedicine has become an emerging technology since they offer remote healthcare services for infected patients or those who are worried about being infected. Furthermore, telemedicine can provide routine care without the risk of contracting Covid-19. Although telemedicine offers many potential benefits, the challenge was to encourage people to use them. Research related to telemedicine adoption in Indonesia is still limited, so there is still a lack of understanding regarding their behavior intentions in using telemedicine. One of the most widely used theories to explain telemedicine adoption is the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). However, gender and age variables have never been applied in the UTAUT model to analyze telemedicine use behavior, especially for cases in Indonesia after the Covid-19 outbreak. In addition, this research points out the importance of both variables in the healthcare context increasing the need for examining this feature. The survey was conducted by distributing online questionnaires via Google Forms to 139 Indonesian respondents who have used telemedicine. The results show that performance expectancy, social influence, and facilitating conditions significantly affect behavior intention to use telemedicine. Effort Expectancy is not significantly associated with behavioral intention since it fails to represent the user's subjective assessment that telemedicine will be easy and effortless. Moreover, Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, and Facilitating Conditions is not significantly affected by both gender and age moderating variables. For the Managerial Implication, it can be a means for startup application developers. The findings also suggest that telemedicine providers should manage their users’ performance expectancy, facilitating conditions, and mainly social influence since it was the highest value to increase the intention to use telemedicine."

"Pandemi virus COVID-19 sejak akhir Desember 2019 masih memberikan dampak yang luar biasa hingga saat ini, dimana semua harus menegakkan protokol kesehatan yang ketat termasuk membatasi kontak fisik dan menjaga jarak antar manusia. Salah satu cara yang disarankan oleh PB IDI agar tetap dapat merawat pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan adalah dengan cara telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan telemedicine di Siloam Hospitals Bogor guna memenuhi kebutuhan pasien atau keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi potong lintang,yang dilakukan pada bulan desember tahun 2020. hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi terhadap kualitas pelayanan dan fungsi aplikasi mobile tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan efektivitas pelayanan telemedicine, tetapi persepsi terhadap pengiriman obat pulang dan kelancaran saat pelayananlah yang memberikan efek yang bermakna terhadap peningkatan efektivitas pelayanan telemedicine. efektivitas pelayanan yang baik juga terbukti memberikan kepuasan kepada pasien yang menerima pelayanan telemedicine. pelayanan ini bisa menjadi lebih baik dengan cara melakukan pengembangan terhadap aplikasi mobile untuk lebih terintegrasi dan mempertahankan pelayanan pengantaran obat pulang serta kelancaran dalam pelayanan telemedicine.

---

The COVID-19 virus pandemic since the end of December 2019 has had a tremendous impact and has not been resolved to date. Health protocols must be implemented properly including limiting physical contact and maintaining human distance between human to reduce the spread of the COVID-19. Indonesian Doctors Association advised hospitals to still be able to provide health care to patients who need health services. One way that is considered safe is through teleconsultation. This study aims to analyze the effectiveness of telemedicine services at Siloam Hospitals Bogor to fulfill of patients and their families needs. The research method used quantitative method with cross sectional study, conducted in December 2020. The results showed that perceptions of service quality and function of mobile applications did not have an effect on increasing the effectiveness of telemedicine services, but the perception of drug delivery and successful of telemedicine service had a significant effect on increasing the effectiveness of telemedicine services. the effectiveness of service is also proven to provide satisfaction to patients who receive telemedicine services. This service can be better by developing a mobile application to be more integrated and maintaining drug delivery and successful of telemedicine service."

"Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 masih terus terjadi hingga saat ini. Berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown guna mencegah penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya PPKM untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Pelayanan publik menghadapi dilema, salah satunya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan layanan telemedicine sangat dianjurkan pada masa pandemi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemic. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mencari artikel penelitian yang telah dipublikasi dengan menggunakan online database yaitu PubMed, Oxford Academic, dan SpringerLink. Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan sejumlah 961 artikel dan dari jumlah tersebut dilakukan seleksi. Hasil seleksi didapatkan sebanyak 6 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Tantangan tersebut antara lain teknologi, privasi / kerahasiaan, proses komunikasi, dan finansial. Tantangan terkait teknologi yang dimaksud ialah koneksi internet yang tidak stabil, kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi, serta kemampuan penyimpanan teknologi yang dimiliki.

---

This study uses a literature review that discusses the challenges in using telemedicine during a pandemic. As we all know, Covid-19 is still happening today. Various countries have imposed lockdown to prevent the spread of the virus. The Indonesian government itself has made PPKM efforts to control the spread of Covid-19. Public services face a dilemma, one of which is health services. Therefore, the use of telemedicine is highly recommended during the pandemic. The purpose of this paper is to find out what are the challenges in using telemedicine during a pandemic. The research method used is literature review by searching for research articles that have been published using online databases,namely PubMed, Oxford Academic, and SpringerLink. Based on the search results, a number of 961 articles were obtained and from that number a selection was made.The selection results obtained as many as 6 articles were analyzed. The results showed that there were several challenges in using telemedicine during a pandemic. These challenges include technology, privacy/confidentiality, communication processes, and finance. The challenges related to the technology in question are unstable internet connections, the ability of human resources to use technology, and the ability to store technology owned.

"

"Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics."

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"

"Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB)untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatanuntuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanantelemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dantidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakahmemungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangantelemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancaramendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapatdikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisikotinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelahpandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yangjauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengaksesfasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasienPRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang sertamemastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekammedis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secaradetail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang kefaskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiardengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalampelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasarpengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice& video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtualdisertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter danpasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalamaplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil KedokteranIndonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekammedis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaanobat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran,menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fiturtelemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan adminasistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalamtelemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadisentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkanbahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untukdiingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisiendalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasitelemedicine.

---

The Covid-19 pandemic hampered Program Rujuk Balik (PRB) patients from

making visits to health services. One of the healthcare solutions for PRB patients in a

Covid-19 pandemic era is telemedicine services. However, most of the PRB patients were

elderly and were not very adept at using electronic devices. So, is it possible for

telemedicine services to be developed for PRB patients? The purpose of this research is to

map the problems and needs of developing telemedicine for PRB patients and to compile a

telemedicine prototype for PRB patients. This research method is qualitative research in the

form of regulations review and in-depth interviews. This study shows that telemedicine for

PRB patients can be developed to avoid transmission of Covid-19 in high-risk chronic

patients and that telemedicine services can continue to be utilized after the pandemic ends

because the use of telemedicine will be very helpful for patients who are far from health

facilities or patients who have limitations. Time to access health facilities. The main

problem in developing telemedicine services for PRB patients that users perceiveis the

implementation of physical and supporting examinations and ensuring accurate examination

results, validation of doctor and patient data, cloud storage of medical records and data

safety, explaining drugs in detail to patients, monitoring the patient's condition periodically,

elderly patients who are not familiar with the latest technology, medicines deliver yso that

patients do not need to come to health facilities and the loss of human touch and interaction

in telemedicine services. The solution to this problem forthe basis of telemedicine prototype

design development for PRB patients are adding voice & video callfeatures, the process of

validating doctor and patient data when accessing telemedicine and displaying the doctor's

STR in the telemedicine application, a telemedicine system based on health facilities, so

that patient’s medical record is stored in th ehealth facility, the prescription is equipped with

an explanation of how to use the drug, simplifies the telemedicine feature with easy-toapply

steps and adds drug delivery options to the patient's home. Based on the results of the

application feasibility test, it was found that patient and doctor users consider the

application design to be attractive, easy to operate and efficient in providing and obtaining

health services."

"Akses layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di masa pandemi dirasakan lebih berat, selain adanya ketakutan tertular Covid-19, stigma negatif masyarakat dirasakan masih besar. Upaya yang sesuai dengan kondisi ini adalah dengan menyediakan layanan telemedis khusus bagi ODHA. Saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengukuran yang bisa digunakan untuk layanan telemedis bagi ODHA. Penelitian ini mencoba memetakan penelitian-penelitian terkait kepuasan layanan telemedis ODHA lima tahun terakhir dengan menggunakan metode Scoping Review dari empat online database. Hasil yang didapatkan adalah perlunya memakai kuesioner tervalidasi seperti Telemedicine Satisfaction Questionnaire, Telemedicine Satisfaction Usability Questionnaire dan System Usability Scale dan meninjau aspek kualitas konten, kemudahan penggunaan, kegunaan, akseptabilitas, kebutuhan pengguna dan kekhawatiran. Dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di negara berkembang dan menekankan penggunaan kuesioner teruji dan metode mixed method difasilitasi dengan rekomendasi aplikasi statistik kuantitatif seperti STATA dan kualitatif seperti NVivo 10. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan penelitian lanjutan untuk mengukur efisiensi maupun efektifitas telemedis untuk ODHA dan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepuasan maupun kesuksesan implementasi telemedis ODHA, khususnya di Indonesia.

---

Access to health services for people living with HIV AIDS (PLWHA) during the pandemic is felt to be more difficult, in addition to the fear of contracting Covid-19, negative stigma from the community is still felt. Efforts that are in accordance with this condition are to provide special telemedicine services for PLWHA. Currently, there is no research that specifically discusses measurements that can be used for telemedicine services for PLWHA. This study attempted to map studies related to the satisfaction of telemedicine services for PLWHA in the last five years using the Scoping Review method from four online databases. The results obtained are the need to use validated questionnaires such as the Telemedicine Satisfaction Questionnaire, Telemedicine Satisfaction Usability Questionnaire and System Usability Scale and review aspects of content quality, ease of use, usability, acceptability, user needs and concerns. There is a need to increase the quantity and quality of research in developing countries and emphasize the use of tested questionnaires and mixed methods facilitated by the recommendation of quantitative statistical applications such as STATA and qualitative such as NVivo 10. In addition, it is recommended to increase further research to measure the efficiency and effectiveness of telemedicine for PLWHA and what factors are associated with satisfaction and successful implementation of telemedicine for PLWHA, especially in Indonesia.

"