Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."

"Tesis ini dilatarbelakangi adanya rasa keingintahuan mengenai upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga tidak mampu di Jakarta. Menurut data BPS Tahun 2019 jumlah penduduk Kelurahan Kembangan Utara mencapai 66.996 ribu jiwa. Kelurahan Kembangan Utara merupakan salah satu dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu masyarakat memiliki dinamika yang berbagai macam salah satunya adalah kemiskinan. Pada observasi awal, memang ditemukan beberapa masalah dalam keluarga tidak mampu diantaranya adalah perceraian dan putus sekolah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu. Mendeskripsikan informasi secara mendalam mengenai pendekatan top down dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2019/2020. Disamping itu, juga menganalisis outcome dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ajaran 2019/2020. Desain penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai informasi yang terdapat di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan kepada delapan belas orang informan dengan menggunakan recording, buku catatan untuk menulis temuan penelitian dan dokumentasi berupa foto saat di lokasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan diantaranya: BOS, BOP, KIP,PIP dan KJP. KJP merupakan kebijakan strategis dan unggulan di Jakarta. Dalam implementasi KJP di Kelurahan Kembangan Utara, ditemukan bahwa terdapat berbagai informasi terkait struktur birokrasi, tujuan kebijakan, komunikasi dalam implementasi kebijakan, dan monitoring KJP. Namun, masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi KJP.

"Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan dana bantuan oleh peserta didik SMA Negeri dari keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan personal mengikuti proses pendidikan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan, adanya variasi pemanfaatan dana bantuan oleh peserta didik sesuai dengan tujuan program untuk memenuhi kebutuhan personal di bidang pendidikan, transportasi dan konsumsi. Selain itu juga dalam temuan di lapangan terdapat peserta didik yang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan lainnya yang tidak termasuk tujuan program.

---

This thesis discusses about the utilization of funds by state high school students from poor families to fulfill personal needs following the educational process. The approach of this research is quantitative approach with descriptive type of research. The measuring instrument used is questionnaires to respondents. The results showed, there is variation in the utilization of funds by student in accordance with the objectives of the program to fulfill personal needs in education, transportation and consumption. In addition, the findings in the field there are student who use the funds for other needs that do not include the program objectives."

"Skripsi ini tentang evaluasi program bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dijalankan oleh unit P5OP. Secara umum bertujuan untuk pengembangan disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan melihat gambaran terkait evaluasi program KJMU di DKI Jakarta berdasarkan logic model dan melihat faktor pendorong dan penghambat program. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam program KJMU di DKI Jakarta muncul permasalahan yang berasal dari internal dan eksternal lembaga, seperti masalah penginputan yang dilakukan oleh peserta, peserta yang tidak boleh cuti akademik, pendataan ulang terhambat karena administrasi KRS, persetujuan kepala dinas terhambat karena pihak universitas yang lama dalam proses verifikasi hingga penangguhan UKT yang membuat pencairan menjadi masalah serta permasalahan lainnya yang menghambat proses implementasi program. Disisi lain, terdapat beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program seperti tanggung jawab sebagai abdi negara, kerjasama dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Kemudian ditemukan juga faktor penghambat seperti ketidaktahuan penerima terkait seleksi DTKS, Penerima baru belum menerima buku tabungan dan penerima manfaat tidak meninggalkan saldo mengendap. Jadi kesimpulan hasil skripsi ini diketahui bahwa P4OP telah memenuhi proses spesifik dari masing-masing aktivitas program meskipun terdapat kendala yang harus dituntaskan.

---

This thesis is about the Jakarta Student Excellence Card (KJMU) tuition assistance evaluation program which is run by P4OP DKI Jakarta. In general, it aims to develop social welfare disciplines to see an overview of the evaluation of the KJMU program in DKI Jakarta based on a logic model and see the driving and inhibiting factors of the program. This research is categorized as a formative evaluation research with a qualitative approach. The results of the study show that in the KJMU program in DKI Jakarta, problems arise from internal and external institutions, such as input problems made by participants, participants who are not allowed to take academic leave, data collection is hampered because of KRS administration, approval from the head of service is hampered because the university which took a long time in the verification process to the suspension of the UKT which made disbursement a problem as well as other problems that hindered the program implementation process. On the other hand, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as responsibilities as a civil servant, cooperation between staff and high community involvement. Then it was also found inhibiting factors such as ignorance of recipients regarding DTKS selection, new recipients had not received a passbook and beneficiaries did not leave a prepaid balance. So the conclusion of this thesis is that P4OP has fulfilled the specific process of each program activity even though there are obstacles that must be resolved."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada November 2012, sebagai pilot project ke enam kelurahan yang kemudian didistribukan ke seluruh wilayah DKI Jakarta, mengakibatkan lonjakan kunjungan pasien di banyak fasilitas kesehatan, terutama di RSUD DKI Jakarta. Program KJS memberikan kemudahan bagi warga DKI untuk berobat secara gratis, baik untuk perawatan di Instansi Gawat Darurat (IGD), rawat inap maupun rawat jalan. Keuntungan tersebut tak heran menyebabkan persoalan seperti pasien harus mengantre lama di loket pendaftaran, ruang pemeriksaan (poli rawat jalan) maupun ruang pengambilan obat (apotek). Tak hanya itu, tidak sedikit pasien harus sulit mendapatkan kamar rawat inap sehingga harus bertahan di IGD. Distribusi KJS pun menimbulkan pertanyaan apakah KJS memang diberikan kepada warga miskin/rentan miskin? Sebab, tidak sedikit warga kaya, tingkat penghasilan gaji relatif tinggi ataupun memiliki aset kekayaan lain, yang mendapatkan KJS tersebut. Tak hanya itu, beberapa warga yang telah memiliki jaminan kesehatan lain, seperti Askes atau asuransi swasta juga menggunakan KJS tersebut dengan alasan gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program KJS yakni berupaya untuk menganalisis kesesuaian target penerima KJS yang berobat ke RSUD DKI Jakarta, menganalisis penilaian pasien KJS terkait pelayanan KJS di RSUD DKI Jakarta serta mengetahui faktor-faktor apa yang dapat berhubungan dengan penilaian pasien tersebut, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan gaji responden dan kepemilikan aset responden. Peneliti melakukan penelitian di tujuh RSUD DKI Jakarta selama Mei 2014 hingga Februari 2015. Peneliti mencatat, sebanyak 6,00% menilai pelayanan KJS buruk (tidak baik), sebanyak 71,75% responden menilai pelayanan KJS kurang baik, sebanyak 20,75% menilai pelayanan KJS sudah baik dan hanya 1,50% menilai pelayanan KJS baik sekali Penilaian mencatat, faktor usia, pendidikan, jenis kelamin signifikan berkorelasi terhadap penilaian responden tersebut, sedangkan penghasilan gaji responden tidak signifikan berkorelasi.

---

The launch of Jakarta Health Card (Kartu Jakarta Sehat/KJS) in November 2012, as a pilot project of six villages later distributed to all areas of Jakarta, gives impact to patients visit in many health facilities, especially in District General Hospital of DKI Jakarta. KJS program ease Jakarta citizens to get free medication treatment in Emergency Room (ER), inpatient and outpatient. Patients do not have to queue in making registration at Poly Clinic and also Pharmacy. Patients sometimes face difficulties in getting room hospital therefore patients have to wait in Emergency Room (ER). A question raises whether KJS Distribution appropriately received by poor patient/vulnerable poor? Some rich patients, with relatively high income and having other property assets, also received KJS. Not only that, some patients who already have other health insurance, such as ASKES or private insurance also use the pretext of KJS free. This study aimed to evaluate the program KJS which seeks to analyze the suitability of the target beneficiaries of KJS, to analyze patient assessment KJS related services KJS in RSUD DKI Jakarta and to know what factors that can correlate the assessment of the patient, such as age, sex, education, income and asset ownership respondents. Researchers conducted a study in seven of District General Hospital (RSUD/RSKD) of DKI Jakarta during May 2014 to February 2015. The researchers noted, as much as 6.00% rate assess the service KJS bad, as many as 71.75% of respondents rate assess the service KJS is not good, as much as 20.75% assess KJS service is good and only 1.50% rate assess this excellent service KJS such assessment may be influenced by factors such as age, sex, education and income respondents. From these factors, age, sex, education are significantly correlated but income respondent is not significantly correlated."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi PNS di DKI Jakarta yang diimplementasikan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS). Penilaian evaluasi dilakukan dengan mengacu pada teori kriteria evaluasi William Dunn, yang terdiri dari enam indikator penilaian, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari keenam indikator tersebtu, hanya indikator keadilan dan ketepatan yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera melakukan revisi pada peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program tersebut, yakni Keputusan Presiden Nomor 14/1993 juncto Keputusan Presiden Nomor 46/1994 tentang Tabungan Perumahan PNS.

---

This study aims to evaluate The Advance Assistance Program for Civil Servants Mortgage in Jakarta Special Province which us implemented by The Housing Savings Advisory Board for Civil Servants (Bapertarum-PNS). This program evaluation carried out by reference to the theory of William Dunn evaluation criteria, which consists of six indicators, such as: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

This study concluded only two indicators, equity and accuracy, that have been fulfilled. Therefore, the government is expected soon to amend The Presidential Decree No. 14/1993 amended The Presidential Decree No. 46/1994 on Civil Servants Housing Savings as the foundational regulation of that program."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."