Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai proses pergantian kreditor dalam kredit sindikasi dengan melakukan studi kasus pergantian kreditor dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini antara lain adalah mengenai pergantian kreditor dalam pemberian fasilitas kredit melalui perjanjian kredit sindikasi, serta dampak hukum pergantian kreditor dengan peralihan partisipasi kredit dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah secara umum untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab peralihan partisipasi kredit, bagaimana prosedur dilakukannya, serta dampak hukum apa yang kemudian ditimbulkan dari peralihan partisipasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan untuk memperkaya sumber penelitian. Berdasarkan pembahasan terdapat 5 lima alasan peralihan partisipasi kredit yakni peningkatan CAR dan rasio profitabilitas Bank, adanya BMPK, Restrukturisasi Loan Portfolio dari Bank serta Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Kemudian terdapat 5 lima prosedur peralihan partisipasi kredit yakni cessie, subrogasi, novasi, sub-participation dan assignment. Bahwa prosedur peralihan partisipasi kredit yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Hotel Paradiso dapat dilakukan melalui cessie. Dimana dengan sahnya peralihan partisipasi kredit berdampak pada kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor baru dengan melalui agent bank.

---

This thesis will discuss the process of the change of creditors that have been occured in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The main problems that will be discussed are the change of creditors during the credit facility in the syndicated loan agreement, and the legal impact of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The purpose of this thesis is to acknowledge the causes of the change of creditors, the process, and the legal impact that has been caused by the change of creditors itself. This writing uses literature study method to add the source to the research. Based on the discussion, there are 5 five causes of the change of creditors which are CAR and profitability ratio progress, the maximum credit given and loan portfolio restructurisation, also Banking crisis settlement. There are also 5 five process of the change of creditors which can be done by cessie, subrogation, novation, subparticipation and assignment. The process of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan Agreement can be done by cessie. With validity of the change of creditors made a legal impact with the obligations of the debtor to pay its debt to the creditors through the agent bank."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

---

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang marak dilakukan di Indonesia adalah pembangungan jalan tol. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang baik. Hal serupa menjadi tujuan dibangunnya Jalan Tol Cinere ? Jagorawi dapatm embuka lapangan kejra baru dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kawasan JABODETABEK, terutama di wilayah Depok dan sekitarnya.Pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi dilaksanakan dengan suatu kredit sindikasi antara Bank X, Bank Y selaku kredit dan PT Z selaku debitur. Adapun kemudian Bank X memutuskan untuk keluar dari kredit sindikasi tersebut. Dengan demikian maka terjadilah suatu proses pergantian kreditur. Adapun hukum Indonesia telah mengatur perihal proses pergantian kreditur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu Cessie, Novasi, dan Subrogasi. Akan tetapi pergantian kreditur pada kredit sindikasi pembangunan tol Cinere ? Jagorawi tidak melakukan pergantian kreditur tidak dengan proses tersebut. Tulisan ini akan membahas proses pergantian kreditur yang dilakukan di dalam kredit sindikasi pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi jika dibandingkan dengan pergantian kreditur menurut hukum Indonesia.

---

One of the major infrastructure in Indonesia that developed heavily is the highway systems . Highway system has major role for the Indonesia development. In a developing country, modern highways is important in as there are opportunities for people to travel for business, trade or pleasure and also provide trade routes for goods. Therefore, modern highway is necessary order to incorporate features intended to enhance the road's capacity, efficiency, and safety to various degrees. That has also become the major reason in the construction of Cinere Highway. It has open door for employment, and further its also expencted to impose positive externalities for economic aspect in JABODETABEK, especially in area near Depok and surrondings. The development of Cinere Highway made by the syndicated loan between Bank X, Bank Y as the creditor and PT Z as the debitor. Cessie, Novasi, dan Subrogasi provided the legislative basis regarding to the process of creditor replacement. However, in the case of Cinere Highway- Jagorawi the replacement of creditor did not follow the legislation. This thesis will discuss the process of creditor replacement that have been made in Cinere Highway- Jagorawi in comparison with the legal law in Indonesia."

"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.

---

Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.

This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."

"Pembiayaan infrastruktur seringkali tidak dapat ditampung oleh satu bank saja dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pembiayaan sindikasi syariah menjadi pilihan sumber dana pembangunan Jalan Tol X. Namun, pembiayaan sindikasi syariah murni yang tidak melibatkan bank non-syariah merupakan peristiwa pertama kalinya pada proyek ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah akad sindikasi syariah ini telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku, bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul ketika Jalan Tol X dibangun. Dalam melakukan penelitian, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Line facility Pembiayaan Sindikasi Syariah pada pembangunan Jalan Tol X ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimulai dari pre-mandate, post-mandate dan post-signing phase. Permasalahan yang muncul dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X ini adalah penarikan diri salah satu Entitas Sindikasi, keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol X dan pembebasan tanah wakaf dapat diselesaikan serta tidak mengganggu pembayaran angsuran pembiayaan.

---

Due to the magnitude of the costs involved, the infrastructure financing can not be accommodated by only one bank. Sharia syndicated financing is an option sources of toll road X construction funding. However, purely sharia syndicated financing that does not involve non sharia bank is a first time event on this project. Issues raised in this research are sharia syndication agreement complies with the applicable provisions of Islamic banking, procedures for the implementation of sharia syndicated financing and how the settlement of the problems that arise when Toll Road X be built.

In conducting the research, Authors conducted an analysis of the juridical principle approval of Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach. Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia starting from pre mandate, post mandate and post signing phase of procedures for syndicated financing implementation.

Problems arising from the Line Facility for Toll Road X by Murabaha Scheme are the withdrawal of one Syndicated Entity, the delay completion of Toll Road X construction and wakaf land acquisition can be completed and not interfere the payment of financing installment."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"ABSTRAKBank sebagai institusi keuagan memiliki peran penting dalam kehidupanmasyarakat. Dalam menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank menggunakanmetode kredit. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank memilikibatasan maksimum yang dinamakan Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPK).Dalam perkembangannya kredit juga dipakai untuk pembiayaanpembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.Untuk mengatasiBatas Maksimum Pemberian Kredit, bank menggunakan metode kredit sindikasi.Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus kredit sindikasi untukpembiayaan pabrik terigu didaerah Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuh kreditur.Dalam berjalannya kredit sindikasi, kreditor atau bank karena beberapa alasantidak terlepas dari pengalihan kredit. Dalam praktek pengalihan kredit yangterhimpun dalam kredit sindikasi, ada yang mengacu pada ketentuan dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata mengenai cessie. Namun dalam kasus ini parapihak membuat pengaturan tersendiri dalam perjanjian mereka. Terdapat beberapamasalah dalam pengalihan seperti bank yang tidak mengacu pada perjanjian yangmereka buat namun pada ketentuan dalam pasal 613 Kitab Undang-UndangHukum Perdata mengenai cessie.Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjutmengenai pengalihan oleh tujuh kreditur dalam kredit sindikasi ini sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTA bank as a financial institution plays an important role in society. A bank has thefunctions of collecting and redistributing funds to society in the form of credit. Indistributing funds back to society, a bank must comply with legal lending limitprovisions. In further developments, credit has also been used to fundinfrastructure projects which require large amounts of funding. To overcome theissue of legal lending limit, banks resort to the use of syndicated credits. Thisthesis raises the case of a syndicated loan with seven creditors to fund a flour millfactory in Cilacap, Central Java. In the application of the syndicated loan, banksare inseparable with the legal concept of transfer of right or assignment. In thepractice of assignments under the syndicated loan, several parties have usedprovisions in the Indonesian Civil Code regarding assignment of receivable. Otherparties have made their own arrangements in their agreement. In some instances,banks do not comply withthe agreements reached but have instead complied withthe provisions of article 613 of the Indonesian Civil Code concerning assignmentof receivable. This thesis will explain the assignment of seven creditors in theabove syndicated loan based on the applicable laws of Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol, cara para kreditur peserta sindikasi untuk memastikan bahwa hak pengusahaan atas jalan tol nantinya dapat dialihkan apabila Badan Usaha Jalan Tol BUJT dalam posisinya sebagai debitur wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat di antara kreditur peserta sindikasi dengan debitur dan pihak lain yang terlibat agen fasilitas dan agen jaminan , hubungan hukum dalam surat pernyataan letter of undertaking yang dibuat oleh pemegang saham debitur untuk menanggung segala kekurangan dana cash deficiency atau peningkatan biaya cost overrun sehubungan dengan pengusahaan jalan tol, serta hubungan hukum yang terjadi akibat pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan melalui kuisioner/pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dibandingkan dengan peraturan nasional untuk memastikan bagaimana hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi pembiayaan jalan tol, cara memastikan hak pengelolaan atas jalan tol dapat dialihkan, konsekwensi hukum dari surat pernyataan letter of undertaking , serta metode pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi.

---

This thesis discusses the legal relationships occurred between the parties in the syndicated loan transaction for building the toll road, the method used by syndicated creditors to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on toll road can be transferred assigned if Badan Usaha Jalan Tol BUJT is in default under the syndicated loan agreement between creditors, debtors and other relevant parties agent bank , legal relationships occurred under letter of undertaking given by the shareholder s or sponsor s of the borrower regarding to the undertaking of the shareholders or sponsors to inject fund into borrower if any cash deficiency or cost overrun occurs related to the exploitation of toll road, and also legal relationships occurred by the transferring or assigning of the commitment or loan in syndicated loan transaction.

This thesis uses descriptive research method by analyzing the result of research to build more wide resumes. The research has been done by interviewing the sources directly and questioner written question. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is compared with the national law or regulations to ensure the legal relationships occurred between the parties under syndicated loan for exploitation of toll road, the method to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on the toll road can be transferred assigned, the legal consequences of letter of undertaking, and also the method to assign transfer commitment or loan in syndication transaction."

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."