Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan

---

ABSTRACTThis study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved."

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."

"Bahaya asap rokok merupakan penyebab utama pencemaran udara di dalam ruangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyadari perlunya adana kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap para perokok pasif. Lahirnya PERDA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang mengatur tentang KDM, menempatkan pemerintah Prpvinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang mengatur tentang KDM.Tesis inimembahas tentang implementasi kebijakan KDM di Provinsi DKI Jakarta khususnya di pusat perbelanjaan Senayan City, Plaza Semanggi dan Blok M Mall. Penelitian ini bermaksud melihat bagaiman implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah bagaimana implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data gabungan. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan secara rutin dengan keterlibatan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu peningkatan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga implementasi kebijakan ini dapat mencapai hasil yang optimal.

---

The dangers of cigarette smoke is a major cause of indoor air pollution. The Jakarta Provincial government was really sure that they need a policy to provides protection for passive smoker. Local Regulation Policy (PERDA) of Jakarta Provincial Government Number 2/2005 about air pollution control, include No Smoking Area Policy, put they as the first provincial government that regulated the No Smoking Area Policy.This thesis discusses about implementation of No Smoking Area Policy in Jakarta, especially in shopping center in jakarta selatan: Senayan City, Plaza Semanggi and Blok M Mall.This research is a quantitative study using mixed data collection techniques between quantitative and qualitative. The result of the study suggests the need for regular monitoring of the provincial government of the Jakarta, consistent law enforcement for violators policy and the need to involve the community in monitoring this implementation policy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak PeraturanGubernur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Jam Masuk Sekolah terhadap pelajar diwilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalahkualitatif. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwaPeraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang jam masuk sekolah memerlukanevaluasi kembali akibat dampak negatif yang muncul berpengaruh terhadapkenyamaan dan kesejahteraan pelajar karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisikmaupun psikologis dari pelajar di wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the impact of the Governor Regulation No.11 Year 2009 about Hours of School to senior high school students in South Jakarta,Jakarta Province. This research approach is qualitative. Based on the results ofresearch can be concluded that the Governor Regulation No. 11 Year 2009 on schoolhours requires a re-evaluation due to the negative effects arising influence on theconvenience and welfare of the student because of non-fulfillment of physical andpsychological needs of students in South Jakarta, Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan kawasan transit-oriented development (TOD) Dukuh Atas yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dalam mewujudkan integrasi antarmoda transportasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alur pengelolaan tersebut, yang dimulai dari pendorongan pembangunan kawasan, koordinasi dengan para stakeholders, lalu dilanjutkan dengan proses pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan pengembangan kawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, publikasi elektronik, dan wawancara mendalam. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan transit-oriented development (TOD) Dukuh Atas yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta sesuai dengan beberapa prinsip pengembangan kawasan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, terdapat juga ketidaksesuaian dengan prinsip pengembangan seperti peniadaan dalam penyediaan rumah susun terjangkau untuk mendukung penyelenggaraan kawasan, dan fasilitas park and ride. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor yang menghambat pengelolaan kawasan berorientasi transit tersebut, yaitu: ketidaksinkronan dengan perencanaan penyelenggaraan kawasan dan keterbatasan lahan untuk mewujudkan konsep kawasan transit-oriented development (TOD).

---

This research aims to analyze the management of Dukuh Atas transit-oriented development (TOD) area by PT. MRT Jakarta based on Governor’s Regulation of Special Capital Region of Jakarta Number 67 Year 2019 on Transit-Oriented Development Execution in order to actualize the integrated intermodal transportation system. This research was conducted to determine the plot of the management, which starts from encouraging regional development, coordination with stakeholders, then continued with the process of control and supervision in carrying out regional development. The research method used in this study is a qualitative approach with data processing technique that includes three steps: data reduction, data display, and verification. Furthermore, the data used in this study were obtained by literature studies, electronic publications, and conducting in-depth interviews. The result of this study shows that the management of Dukuh Atas transit-oriented development (TOD) area which conducted by PT. MRT Jakarta is in accordance with the principles of regional development. However, there is also a discrepancy with the development principles such as the neglect in providing affordable flats to support the management of the area, and also park and ride facility. Furthermore, in its implementation there are still factors that hinder the management of the transit-oriented development area, which are: the asynchronous of executing the original plans and limited space to actualize the concept of transit-oriented development (TOD) area.

"

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya mengacu kepada ketentuan hukum sesuai koridor hirarkhi perundang-undangan yang berlaku secara mengikat. Adanya perbedaan prosedur pembuatan akta jual beli secara otentik sebagai syarat permohonan pembebasan BPHTB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 secara materil harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku diatasnya sebagai landasan hukum bagi Notaris selaku PPAT menandatangani Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber untuk mendukung analisa penulis diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan data secara kualitatif. Atas dasar demikian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 pelaksanaan Jabatan Notaris selaku PPAT harus mengacu kepada ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Sebelum atau pada saat penandatangan Akta Jual Beli Notaris selaku PPAT harus memastikan bahwa BPHTB terutang sudah dipenuhi. Untuk permohonan pembebasan 100 seratus persen atas BPHTB karena Jual Beli, Notaris selaku PPAT tetap tidak dapat melampirkan akta otentik untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016.

---

Notary as Land Deed Official PPAT in performing their function refers to the applicable legal provisions in accordance with legally binding legislation hierarchical corridors. The difference procedure in authentic sale and purchase deeds inception as BPHTB exemption request requirement in pursuant with Governor Regulation Number 193 Year 2016 materially must be reffering to the applicable provision above as a legal basis for Notary as PPAT in legalized Deed of Sale and Purchase. The study uses normative juridical research methods, by associating the applicable legal norms related to the problems in the study.The data collected based on document study and interview the sources aim to support writer analysis, processed and analyzed in qualitative method by systemizing the practice of applicable law and regulation, which resulting qualitative data. Writer rsquo s conclusion based on prior explanation is the implementation of Governor Regulation Number 193 Year 2016 regarding Notary Function As PPAT must be in accordance with the applicable law and regulations. Prior or in the legalization of Deed of Sale and Purchase, Notary as PPAT must confirm that unpaid BPHTB is already settled. Request of 100 one hundred percent exemption of BPHTB due to Sale and Purchase, authentic deed legalization by Notary as PPAT cannot be accommodated even to comply Governor Rule Number 193 Year 2016."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."