Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implikasi perubahan mekanisme assume and discharge menjadi cost recovery pasca PP 79 Tahun 2010 dalam pengenaan PBB terhadap K3S eksplorasi hulu migas ditinjau dari asas ease of administration yang kemudian dijadikan dasar untuk evaluasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perubahan mekanisme assume and discharge menjadi cost recovery terhadap pengenaan PBB eksplorasi hulu migas tidak sesuai dengan asas ease of administration dan tidak memenuhi 6 dimensi evaluasi kebijakan. Saran yang dapat diberikan adalah mekanisme assume and discharge diberlakukan kembali untuk K3S eksplorasi hulu migas.

---

ABSTRACTThis research explain about implication of the change of assume and discharge mechanism into cost recovery mechanism post Government Regulation No. 79 Year 2010 in the imposition of land and building tax for the upstream oil and gas contractor during the exploration phase reviewed by the ease of administration principle which then used as the evaluation ground to the policy. This research used quantitative descriptive approach and qualitative data collection method. This research concludes that the change of assume and discharge mechanism into cost recovery mechanism for the imposition of land and building tax for upstream oil and gas exploration activity is unsuitable with the ease of administration principle and unfulfilled the 6 dimensions of policy evaluation. An advice to resolve this issue is to re apply the assume and discharge mechanism for oil and gas contractor during the exploration phase."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan mekanisme penggantian PPN pada kontraktor minyak dan gas bumi ditinjau dari asas revenue productivity dan asas equity/equality. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah dengan perubahan mekanisme penggantian PPN tersebut, penerimaan Pemerintah secara keseluruhan akan mengalami kenaikan sebesar lima belas persen dari jumlah pajak tidak langsung yang dibebankan dalam cost recovery. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara maka asas revenue productivity telah terpenuhi. Bagi KKKS dengan adanya perubahan mekanisme tersebut KKKS ikut menanggung sebagian beban pajak tidak langsung yang dibebankan ke dalam cost recovery, KKKS tidak mendapatkan kembali penggantian PPN nya sebesar seratus persen sehingga asas equity/equality tidak terpenuhi. Dengan adanya perubahan mekanisme ini perilaku kontraktor sebagian besar tetap sama, namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal administrasinya. Kontraktor kini tidak perlu lagi mempersiapkan dan menyerahkan Faktur Pajak setiap bulannya ke SKK Migas untuk proses penggantian PPN, tetapi KKKS hanya menyimpan Faktur Pajak tersebut untuk dipersiapkan pada pemeriksaan audit diakhir tahun.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the changes in VAT Reimbursement mechanism in oil and gas contractors in terms of revenue productivity principle and equity/equality principle. The method used was a quantitative study with descriptive analysis. The result of the research is with the change VAT Reimbursement mechanism, the overall Government revenues will increase by fifteen percent of total indirect tax charged on cost recovery. With the increase in Government revenues so the revenue productivity principle have been met. For the Contractors, with the change in the mechanism of Contractors to bear some of the burden of indirect tax that is charged to cost recovery, Contractors does not get back his VAT Reimbursement of one hundred percent, so the principle of equity/equality are not met. With the changes in this mechanism, the behavior of Contractors remains the same, but there is little difference in terms of administration. Contractors are now no longer need to prepare and submit a tax invoice each month to SKK Migas to its VAT Reimbursement process, Contractors only keep the tax invoice to be prepared at the end of the year audit examination."

"

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.

---

The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

"

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Penelitian ini diangkat karena fenomena yang seringkali dihadapi KKKS atas kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi dalam pengembalian PPN. Pemerintah memberikan kepastian kepada KKKS bahwa biaya yang dikeluarkanakan dikembalikan kepada KKKS melalui cost recovery, dalam hal ini termasuk beban pajak. Namun ternyata, dalam pengembalian tersebut tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala yang menyebabkan PPN tidak dapat dikembalikan dan berpengaruh pula terhadap cashflow KKKS. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kendala dalam proses reimbursement PPN, untuk menganalisis alternatif yang dipilih KKKS jika reimbursement PPN ditolak, serta untuk menganalisis implikasinya terhadap cashflow KKKS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada hasil verifikasi SKK Migas, komponen benefit in kind dan entertainment, serta faktor kesalahan administratif menyebabkan ditolaknya pengembalian PPN, serta masalah keterlambatan pengembalian yang menyebabkan terganggunya cashflow KKKS. Atas PPN yang tidak dapat dikembalikan tersebut KKKS mempunyai alternatif untuk memasukannya kedalam komponen cost recovery, dengan implikasi pengembalian PPN yang tidak 100% karena beban PPN ditanggung bersama antara pemerintah dan KKKS.

---

This research was initiated because of a phenomenon that is often faced by Contractor Production Sharing over the upstream industries of oil and gas in the VAT reimbursement. Government assure to Contractor Production Sharing that the costs incurred will be refunded to Contractor Production Sharing by cost recovery, in this case including the tax burden. But in fact, in the reimbursement does not always running smoothly, there are obstacles that cause the VAT is not refundable and also affect the Contractor Production Sharing cash flow. The study aims to analyze the constraints in VAT reimbursement process, to analyze the selected alternative for Contractor Production Sharing if VAT reimbursement was rejected, and to analyze the cash flow implications for Contractor Production Sharing. The approach used in this research is descriptive qualitative approach, based on in-depth interviews. The results of this study are referring to the results of the SKK Migas verification, benefits in kind component and entertainment, and administrative error led to the rejection of VAT refunds, delays and problems that can affect to Contractor Production Sharing cash flow. For VAT which is not refundable, Contractor Production Sharing has alternative to put it into the components of cost recovery, with implications for the VAT refund is not 100 % because of the VAT burden is shared between the government and the Contractor Production Sharing."

"ABSTRAKAnalisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latarbelakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukandengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangandan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migassebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintahdalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untukmeningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas ekspolrasi akanmeningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan diBidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupaassume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masihmenjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

---

ABSTRACT Analysis of Implementation of Land and Building Tax onUpstream Oil and Gas IndustryCounsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiThis research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on UpstreamOil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in UpstreamOil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017.The discussion is aimed to analyze the background and consideration of theGovernment grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reductionfrom those stated in the SPPT during the exploration period. The research wasconducted by qualitative approach with data collection technique through field studyand literature study. The results of the study show that the reduction of PBB Migas by100 during the exploration is to restore the government 39 s vision in maintaining energysustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value ofupstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly.The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating CostsRecoverable and the Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas BusinessSector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to theabsence of incentives in the form of assume and discharge in the prior GovernmentRegulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting forthe implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there arestill some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules."

"Pemerintah ingin melakukan perubahan Kontrak Bagi Hasil skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split, khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Penggunaan skema Cost Recovery dianggap merugikan keuangan negara karena biaya operasi akan digantikan oleh pemerintah. Skema Cost Recovery masih dianggap menguntungkan bagi kontraktor, membuat kontraktor akan tetap menggunakan skema Cost Recovery selama masih dapat diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 yang berisikan mengenai fasilitas-fasilitas atau insentif pajak untuk penggunaan skema Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama, membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai transisi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder, peraturan perundang-undangan, atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang mengatur tentang skema Cost Recovery dan pemerintah tidak mempunyai tujuan untuk menghambat terjadinya transisi skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split dalam Kontrak Bagi Hasil yang dilakukan oleh kontraktor dengan SKK Migas pada sektor hulu minyak dan gas bumi.

---

The government plans to change the Cost Recovery scheme on Production Sharing Contract into a Gross Split scheme, particularly in the oil and gas upstream sector. The use of the Cost Recovery scheme is considered to be detrimental to state finances because operating costs will be replaced by the government. Cost Recovery scheme is still considered beneficial for the contractor, making the contractor continue to use the Cost Recovery scheme as long as it can be implemented in the Production Sharing Contract. The issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 122/PMK.03/2019 which contains tax facilities or incentives for the use of the Cost Recovery scheme in Production Sharing Contract has made many parties question the transition the government wants to make. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method by examining library materials, secondary data, legislation, or research with a qualitative approach. From the research that has been done, it can be concluded that the issuance of the Minister of Finance Regulation Number 122/PMK.03/2019 aims to provide legal certainty from Government Regulation Number 27/2017 which regulates the Cost Recovery scheme and the government does not have an objective to inhibit the transition of the Cost Recovery scheme to Gross Split scheme in the Produciton Sharing Contract carried out by the contractor with SKK Migas in the oil and gas upstream sector."