Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumaera Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena selama ini telah banyak kebijakanlprogram pengentasan kemiskman dan keterbelakangan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan seperti IDT, PDMDKE, dan lain-lain, tetapi kenyataannya secara umum program tersebut dinilai gaga!. Dan sekian banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut, penyebab utama yang dijadikan alasan kegagalan oleh pelaksana program adalah karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis wilayah Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir. Kalau alasan ini benar, maka apapun namanya program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, sudah dapat dipredìksi akan gagal. Karena rendahnya kualitas SDM dan kondisi wilayah yang terisolir tersebut, akan selalu dijadikan alasan gagalnya pelaksanaan program. Padahal rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis yang tensolir merupakan tugas dañ penanggung jawab program dan pelaksana program untuk merubahnya. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kembali Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai lokasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Program PEMP), timbul pertanyaan apakah program ini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Selatan, khususnya nelayan. Atau apakah akan bemasib sama dengan program sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya, karena pada saat program ini diiaksanakan, kualitas SDM Kelurahan Teluk Kabung Selatan tetap masih rendah dan kondisi geografis wiíayahnya pun, juga masih terisolir.Atas dasar itulah, penelitian ini ditujukan untuk : pertama, mengetahui proses pelaksanaan Program PEMP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan; kedua mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan upaya mengatasinya. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptit dengan teknik pengumpulan data studi kepusakaan, wawancara mendalam dan pengamatan Iangsung di lapangan.Dan hasil penelitian terlihat bahwa rendahnya kualitas SDM dan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang terisolir, memang merupakan penyehah kegagalan peiaksanaan program. Tetapi keduanya bukan merupakan penyebab utama. Penyebab utamanya, sebenarnya adalah kurarignya keseriusan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya.Pada tahap awal pelaksanaan program, seperti dalam tahap sosialisasi program, pembentukan kelembagaan, dan penentuan jenis usaha KMP Sungal Pisang lndah, walaupun SDN4nya rendah dan kondjsj kelurahan yang terisolir, kegiatan Program PEMP berhasil dilaksanakan, Penyebabnya adalah karena pelaksana program serius melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah itu, mulal terlihat ketidakseriusannya dalam melaksanakan tugas, yaitu menyatahgunakan dana pelatihan yang disediakan program untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan KMP Sungai Pisang Endah dalam mengembangkan kegiatan usahanya, terutama pelatihan mengoperasikan kapal tonda multipurpose yang berteknologi tinggi. Padahal melalui survey yang dlakukannya sebelum sosialisasi, pelaksana program sudah mengetahui bahwa semua nelayan KMP Sungai Pisang belum mahir menggunakan kapal tonda multi purpose tersebut. Hal ini teijadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program terhadap pelaksanaan kegiatan Program PEMP yang dit akukan oleh pelaksana program.Lemahnya pengawasan tersebut juga terlihat dan tidak maksimalnya peran pelaksana program yang bertugas untuk melakukan kegiatan pernbinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan kegiatan usaha KMP Sungai Pisan g Indah. Akibatnya, semangat melaut nelayan KMP Sungai Pisang Indah menjadi turun. Mereka menjadi mudah menyerah pada nasib dan tidak kreatif ketika menemui ham batan dalain pelaksanaan program. Disamping itu, lemahnya pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksana program menjadikan kondisi geografis Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang jauh dan terisolir sebagai alasan untuk jarang datang ke Kelurahan Teluk Kabung Selatan melaksanakan tugasnya.Walaupun pelaksanaan Program PEMP di Kelurahari Teluk Kabung Selatan dapat dikatakan gagal, tetapi aset-asetnya masih ada, yaitu satu unit kapal tonda multi purpose dan satu unit alat tangkap payang. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan sebelumnya, dimana talc satu pun asetnya kelihatan. Oleh karena ith, masih ada harapan program ini akan berhasil dilaksanakan di masa datang. Untuk perbaikannya direkomendasikan agar pelaksana program dan penanggung jawab program dapat berperan lebih serius dalain menjalankan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha KMP Sungai Pisang Indah."

"Pendekatan yang dilakukan oleh PPMK adalah memanfaatkan dan memberdayakan institusi kemasyarakatan di kelurahan -keluarahan yang berbasis pada RW, karena pada dasarnya interaksi antar warga di tingkat RW masih cukup kuat."

"Tesis ini membahas mengenai Proses pemberdayaan ekonomi Pondok Bina Tani oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk., peran pendamping, dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pemilihan informan purposive sampling. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi serta teknik penarikan informan dengan menggunakan metode purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan perusahaan telah berusaha menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk mencapai sustainabilitas program. Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dalam program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Bina Tani masih belum optimal, kelompok sasaran masih belum berdaya, dan program masih belum mencapai sustainabilitas. Sehingga dalam pelaksanaan program berikutnya diperlukan adanya perbaikan dalam pendekatan pemberdayaan.

---

This thesis discusses the process of economic empowerment in Pondok Bina Tani by PT . Toba Pulp Lestari Tbk.. The role of facilitator, and obstacles that occur during the execution of the program . This study used a qualitative approach and the selection of informants purposive sampling technique. Methods of data collection through literature studies, interviews, and observations and sampling technique informants using purposive sampling method

Results of this study illustrate that in the implementation of development programs the company has tried to use the empowerment approach to achieve sustainability program. CSR program PT. Toba Pulp Lestari Tbk in Economic Empowerment program Pondok Bina Tani is still not optimal , the target group is still powerless, and the program has yet to reach sustainability. So in the implementation of the next program is required for improvement in the empowerment approach"

"The Girl Effect adalah sebuah program yang diluncurkan pada September 2015 dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan secara global. Program ini diadakan berdasarkan kepercayaan bahwa kalau perempuan diberikan kesempatan, mereka bisa mengangkat negaranya dari kemiskinan. Latar belakang dari program ini adalah sesuatu yang menarik untuk diungkap, dengan adanya agenda makroekonomi besar yang menjadi bagian. Makalah ini tidak hanya membahas The girl effect secara khusus, tapi juga pemberdayaan perempuan secara umum. Makalah ini membahas hubungan antara The girl effect dengan pemberdayaan perempuan, dan juga seberapa besar program ini peduli terhadap perempuan itu sendiri dibandingkan dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Terungkap bahwa hubungan dan kerjasam dari pihak-pihak yang terlibat dibutuhkan untuk mengatasi beban perempuan dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut, perwakilan perempuan yang benar-benar peduli terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan perempuan harus terlibat dalam mendesain program; baik itu di development practitioner agency atau di pemerintahan.

---

The Girl Effect is an independent non-profit organization, launched in September 2015 with the goal of ending poverty globally. Its work is based on its belief that when given the opportunity, girls are able to lift their countries out of poverty. The backdrop of this program is something that is interesting and intriguing to be revealed, with the big macroeconomy agenda play its part in this subject. This paper not only talk about the girl effect in particular, but also the women empowerment program in general. It discuss the relation between the girl effect and women empowerment, and also to what degree the program care about the women itself rather than the purpose of alleviating poverty. It find out that the relation and cooperation between the embroiled parties is needed to overcome the burden of woman on alleviating poverty. Moreover, the women representative that really care of what women really needs and wants should be involved in designing the program; whether it is on the develoment practicioner agency or in government."

"Salah satu program unggulan yang dijadikan sebagai altematif pemecahan masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas nelayan adalah program PEMP. Program ini telah dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan periode tahun 2001 - 2002. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap proses pelaksanaan program untuk memperoleh penjelasan bagaimana hasil yang telah dicapai program dalam memberdayakan komunitas nelayan di wilayah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik untuk menghasifkan informasi tentang proses dan hasii pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yakni meliputi penanggung jawab operasianal program, penanggung jawab wilayah kecamatan dan kelurahan, konsultan manajemen (KM) dan staf teknis program, pihak pengelola program dan nelayan sebagai penerima manfaat program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan in-depth interview, observasi dan studi pustaka.Dari hasil penelitian diketahui, proses perencanaan program diiaksanakan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Keseluruhan proses penyusunan rencana kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program baik secara administrasi maupun teknis kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan menumbuhkan peran serta dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pada tingkat Kelurahan dilaksanakan penyusunan usulan rencana kegiatan tindak lanjut (RIM) melalui diskusi kelompok peserta yang sistematis dalam kerangka perencanaan partisipatif. Proses pelaksanaan program melalui dua tahap kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan program diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, seleksi peserta, pembentukan kelembagaan, pelatihan peserta, pencairan dan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) sebagai upaya fasilitasi dan menstimulir kelompok peserta program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dilandasi pengetahuan lokal nelayan, introduksi teknologi dan pengadaan sarana penunjang, pelatihan teknis perikanan, pendampingan manajemen usaha kelompok dan kewirausahaan serta kerjasama pemasaran hasil perikanan secara vertikal dan horizontal. Proses pengernbangan kegiatan ekonomi dlarahkan kepada keberdayaan komunitas nelayan dalam mengakumulasi dan mendistribusikan DEP secara koordinatif dan kerjasama antar lembaga PEMP dengan prioritas pengembangan kepada keterkaitan jenis dan skala usaha KMP sebelumnya. Proses pengawasan dilakukan secara tes-buka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk berperan aktif menyampaikan hasil pengawasannya. Metode pengawasan dan pelaporan, dilaksanakan secara eksternal oleh Dinas/Intansi terkait yang melibatkan KMP dan masyarakat kelurahan dan secara internal dilakukan antar pengurus Mitra Desa (MD), KMP, LEPP-M3, Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan staf teknis program.Dari proses pelaksanaan program PEMP tersebut, telah dihasilkan perencanaan kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan yaitu administrasi, pemilihan KM, menetapkan lokasi dan peserta program, koordinasi dan sinkronisasi program serta alokasi pembiayaan program. Perencanaan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aparat pemerintah, pihak swasta, masyarakat nelayan dan stakeholders terkait lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan melalui forum musyawarah dan diskusi kelompok antar peserta program berhasil menyusun rencana kegiatan ekonomi produktif.Keberhasilan dalam penyusunan ini telah mampu mendorong partisipasi aktif komunitas nelayan, baik secara individu maupun kelompok didalam menyusun rencana kegiatan ekonomi produktifnya. Persiapan program berhasil memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas komunitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan program, hal ini ditunjang dengan berfungsinya forum sosialiasi berjenjang, keterlibatan peserta dalam seleksi program, pembentukan kelembagaan berdasarkan sistem tata nilai dan unit unit usaha masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan melalui penguatan secara internal dan eksternal, pelatihan secara terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan jenis usaha dan lembaga serta mekanisme penyaluran dan pengembalian DEP dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan KMP, memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset kelompok, melaksanakan tabungan anggota dan kelompok serta membayar angsuran kredit. Manajemen usaha KMP telah menumbuhkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya.Pada tahap pengembangan kegiatan ekonomi, KMP mampu mendatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi nelayan miskin dilokasi dan diluar lokasi sasaran program, pengembangan jenis dan skala saha pendukung, partisipasi untuk dana sosial program, pembangunan kelurahan dan dana swakelola sosial lainnya, tersedianya dana operasional LEPP-M3 dan dana insentif MD. Pengawasan program mampu meningkatkan kernampuan dan keterlibatan anggota dan pengurus KMP serta masyarakat kelurahan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program secara berkesinambungan.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah : pertama, meningkatkan struktur armada KMP Pukat dan melatih nelayan dalam operasionalnya serta upaya diversifikasi produk olahan, memfasilitasi kemitraan usaha KMP yang baru, meningkatkan penyediaan modal melalui skim kredit Mina Mandiri, mengimplementasikan pedaman teknis Nilai Tukar Nelayan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana pemasaran KMP Induk, agar berkembang menjadl Cold Storage Mini. Ketiga, melaksanakan proses legalisasi LEPP-M3 menjadi Koperasi Nelayan dan merestrukturisasi Mitra Desa menjadi Lembaga Keswadayaan Sosial Masyarakat Pesisir (LKSMP). Keempat meningkatkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pasta program. Kelima, menerbitlan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan perikanan dengan merevitalisasi kearifan lokal nelayan. Usulan rekomendasi kepada komunitas nelayan : pertama, kearifan lokal nelayan dikembangkan sesuai perkembangan tatanan kehidupan. Kedua, menyelenggarakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial kegiatan usaha. Ketiga, sistem pengawasan secara internal yang berkesinambungan dapat dikembangkan melalui sistem pengawasan masyarakat Keempat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh nelayan perlu dikembangkan dengan memfungsikan peran kelembagaan program sebagai media pendidikan nelayan."

"Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Kajian kualitatif memperlihatkan bahwa rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan."

"Wired-4-Work (W4W) merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan memberikan peningkatan kapasitas bagi kaum muda marginal, terutama perempuan, untuk memiliki kesetaraan akses mendapatkan pekerjaan layak. Studi evaluasi ini menggunakan analisis pemberdayaan perempuan dari aspek ekonomi dan peningkatan power/agensi, serta analisis SWOT. Studi evaluasi ini berusaha menilai sejauh mana program W4W dapat melakukan pemberdayaan pada penerima manfaat, terutama perempuan. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa program W4W kurang tepat dikatakan sebagai program pemberdayaan ekonomi perempuan karena dalam realisasinya kurang memprioritaskan perempuan untuk menjadi penerima manfaatnya. Hasil pemberdayaan juga lebih cenderung muncul pada aspek kemajuan ekonomi dibandingkan aspek peningkatan power/agensi dalam mewujudkan kesetaraan gender di ranah pekerjaan. Dibandingkan dengan laki-laki, penerima manfaat perempuan juga lebih memiliki hambatan untuk menentukan pekerjaan yang diinginkannya. Terdapat kekurangan dari organisasi pengelola program dalam memberikan intervensi yang setara bagi semua penerima manfaat di kegiatan program.

---

Wired-4-Work (W4W) is a women's economic empowerment program that aims to increase the capacity of marginalized youth, especially women, to have access to decent work. This evaluation study uses analysis of women's empowerment from the economic and power/agency aspects, as well as SWOT analysis. This evaluation study seeks to assess the extent to which W4W program can empower their beneficiaries, especially women. The results of the evaluation show that the W4W program cannot be called as a women's economic empowerment because in their implementation, they did not prioritize women to be their beneficiaries. The results of empowerment also appear more in the aspect of economic advancement than the power/agency enhancement in realizing gender equality at work. Compared to men, women beneficiaries have more barriers in doing the job they want. There is a lack of program management organizations in providing equal interventions for all beneficiaries of the program activities."

"Penelitian ini mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program ekowisata berbasis masyarakat dan manfaatnya terhadap masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang. Fokusnya adalah pada kelompok Elang Ekowisata dan Yasasan Terangi sebagai pendamping. Pembahasan dipaparkan melalui tahapan pelaksanaan program sesuai identifikasi kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan berjumlah 15 orang dipilih menggunakan metode snowball sampling.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kegiatan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu cara mengembangkan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Manfaatnya adalah peningkatan pendapatan, perubahan sikap dan penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.

---

The purpose of this research is to describe community empowerment efforts through the implementation of ecotourism-based program implementation initiated by Yayasan Terangi and its advantages to Elang Ekowisata Panggang Village community. The description of those efforts are explained through program phases according to assesments from the community. This research is conducted by qualitative and descriptive research type. There are 15 informants involved in this research which are chosen through the method of snowball sampling.The result of this research show that ecotourism activity is one of theway to develop alternative job in an environment-friendly way. The advantagesare increased income, changed attitude, and improvement of knowledge and skill."

"PEMP adalah satu program awam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatpesisir pantai, terutamanya isi rumah miskin. Sejak dilaksanakan pada 2001, program ini telah melaluibeberapa fasa pembaikan. Namun, hingga saat ini keadaan masyarakat miskin tidak berubah. Makalah inibertujuan untuk menilai prestasi PEMP dari aspek formulasi polisi dan implementasi program serta prestasiorganisasi khususnya tentang mekanisme pengelolaan program dengan rujukan khas kepada KabupatenJakarta Utara. Menggunakan rekod dan laporan rasmi pelbagai agensi di kantor peringkat pusat, kabupatendan kecamatan selain pemerhatian serta temu bual mendalam dengan isi rumah dan pegawai di agensipelaksana terbabit, kajian mendapati beberapa penemuan menarik. Pertama, prinsip yang dijadikan garispanduan bagi pelaksanaan progam telah tidak diikuti oleh agensi pelaksana di peringkat kabupaten dankecamatan. Pelbagai amalan salah laku juga turut dikesan. Kedua, evaluasi output menunjukkan bahawasebahagian besar pinjaman melalui Dana Ekonomi Produktif dimanfaatkan oleh isi rumah pedagang yangtidak miskin. Ketiga, Koperasi LEPP-M3 yang ditubuhkan bagi meningkatkan tahap kecekapan pengurusandana pinjaman, juga gagal mencapai matlamatnya. Masyarakat pesisir tiada akses dan tidak mampumembuat pinjaman. Jika membuat pinjaman pun rekod menunjukkan bahawa mereka tidak mampumelunasi pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Kajian ini menunjukkan walau pun pemerintah berjayamelaksanakan Program PEMP terutamanya dari segi output kewangan dan penubuhan pelbagai agensi,namun prestasinya lemah dan tidak cekap. Suatu polisi, strategi dan program yang lebih sesuai perludibentuk untuk menggantikan program PEMP.with the objective of enhancing the wellbeing of poor coastal community households. Since its inceptionin 2001 and after several phases of improvement, the living conditions of the coastal poor householdsremain unchanged. This paper presents the findings of a study aimed at assessing the PEMP performancewith regard to the mechanism used in managing the programme with special reference to the province ofNorth Jakarta. Using official records and reports of various agencies available at faderal, kabupaten andkecamatan levels together with information gathered through field observation and indepth interviews withhousehold heads and officers in charge , the study reveals four important findings: (1) Non- complianceand malpractices were prevalent among the implementing agencies at kabupaten and kecamatan levels; (2)Most of the loans, particularly Economically Productive Grant (DEP), had been given out to householdsmembers that were not poor; (3) Agencies such as the Cooperative of LEPP-M3 which was entrusted withimproving the level of efficiency in managing the loans had also failed to live up to expectation; and (4)Many of the poor households remained ignorant and deprived of access to the loan facilities, and failed topay back loans within the specified period. In conclusion, although the government has succeeded inimplementing the PEMP, the overall performance of the programme may be considered weak andinefficient. A more appropriate policy, strategy and programme should be formulated to replace the PEMP."

"ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.

---

ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."