Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang aspek sosial historis sebagaikonteks pengembangan Taman Pantai Kartini di Kabupaten Rembang. Dalampengembangan pariwisata tersebut terdapat faktor-faktor pendukung danpenghambat sehingga pemerintah harus menetapkan kebijakan denganmemanfaatkan potensi fisik, sosial budaya dan historisnya dengan tepat. Penelitianini penting mengingat Taman Pantai Kartini merupakan aset pariwisata yang palingberpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaanpengembangan tersebut, kebijakan pengembangan fisik yang saat ini sedangdilaksanakan harus mendukung pengembangan sosial budaya dan historisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan datadeskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) denganpara informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposivesampling, dengan lingkup informan mencakup pemerintah, swasta, masyarakatyang meliputi tokoh masyarakat, nelayan dan pedagang. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa arah darikebijakan pengembangan saat ini mengacu pada pengembangan fisik Taman PantaiKartini. Pengembangan fisik tersebut bertujuan untuk melengkapi fasilitas danSarana pariwisata yang masih kurang. Selain itu, pengembangan fisik diarahkanUntuk dapat mendukung peningkatan potensi sosial budaya dan historisnya. Hal inidilakukan dengan cara memperbaiki/menambah bangunan dan benda-bendawarisan/peninggalan (tourism herritage) yag ada di lokasi tersebut. Pembangunanfisik berupa sarana dan prasarana tersebut juga digunakan untuk memfasilitasiatraksi pariwjsa dalam bentuk seni dan budaya masyarakat/tradisional. pelaksanaan pengembangan Taman Pantai Kartini melibatkan beberapasektor terkait antara lain, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga komponentersebut tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang saling terkait.Pelaksanaan kerjasama dengan sektor Swasta masih belum berjalan denganmaksimal. Faktor penyebabnya adalah pihak pemerintah belum mengadakanpromosi dan sosialisasi pengembangan secara maksimal kepada swasta. Sehinggapihak swasta masih beranggapan bahwa Taman Pantai Kartini masih belummempunyai prospek yang cerah. Sedangkan hubungan dengan masyarakat,pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan sosialisasi pengembanganmaupun pembìnaan kesenian dan budaya masyarakat untuk memperkaya atraksiparìwisata di Taman Pantai Kartini. Faktor kendala yang paling penting dalam pengembangan lokasi ini tdalahpendanaan dan pelaksanaan promosi yang masih belum tepat, baik strategis, sasaranmaupun produk wisata yang ingin dipasarkan belum terfokus. Hal ini dapat dilihatpada pelaksanaan penyiaran iklan yang fokusnya Taman Pantai Kartini justru belumada penyiaran iklan hanya berkisar iklan layanan masyarakat dan pembinaankesadaran dan kedisiplinan masyarakat terutama terhadap kebersihan dankelestarian lingkungan hutan dan laut di Rembang. Faktor sosial budaya yangrnenjadi penghambatan adalah kondisi yang kurang aman dan nyaman, terutamapada waktu malam hari. Karena pada malam hari, lokasi ini banyak terdapatsekelompok pemuda yang sering minum minuman keras, beberapa wanita tunasusila, dan wanita yang menawarkan jasa seks. Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat pengembanganTamari Pantai Kartini tersebut, untuk mengahadapi permasalahan dana makapemerintah harus meningkatkan sistem kemitraan terhadap sektor swasta denganstrategi pendekatan dan promosi obyek tersebut dengan tepat. Sedangkan untukmengatasi masalah sosial budaya, pemerintah harus lebih menggiatkan sosialisasikepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakansuasana yang aman, nyaman dan tertib. Oleh sebab itu secara keseluruhanPemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban melaksanakan koordinasi,Perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan daya tarikObyek wisata Taman Pantai Kartini."

"The geographically the Bukkara regional is a settlement surrounded with hill and slope, to form horse leg. It is an enclave with interesting phenomena to Toba Lake and Samosir Island. Based on potential tourism relevant with optimal object and sense of interesting such as, 1) history tourism attraction tourism used heritage of national hero, Singamangaraja XXII, 2) sport tourism like canoeing, water sky, water bicycle, fishing in Toba Lake. This potential used to colander of event. It is used the Aek Silang River for rafting with high barrier which meet longer qualifications and width of river, its average 11-15 meters, 3) Farm tourism as activity which social value to invite the tourism directly and daily living in local as farmer. This event is also invited the tourism inn in local house. This process is an understanding of public culture."

"Propinsi Bali merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata di Indonesia, yang menjadikan sektor kegiatan pariwisata sebagai aset utama dalam pembentukan perekonoiniannya. Sejalan dengan itu maka jumlah sarana kepariwisataan terus meningkat, akan tetapi laju pertambahan sarana kepariwisataan untuk setiap kecamatan mempunyai tingkat pertambahan yang tidak sama. Kedatangan wisatawan yang mengunjungi suatu daerah mempunyai peranan dalam meningkatkan pertambahan sarana kepariwisataan di daerah yang bersangkutan, dari kedatangan sampai akan kembali ketempat asalnya. Banyaknya obyek wisata juga mempunyai peran dalam pembentukan sarana kepariwisataan, karena dengan semakin banyaknya obyek keragaman untuk menikmati panorama obyek juga semakin banyak, maka biasanya akan tumbuh sarana kepariwisataan di sekitar obyek wisata. Begitu pula dengan aksesibilitas baik, maka kemudahan untuk mencapai dan keleluasaan bergerak dari suatu tempat ketempat lain juga semakin baik. Untuk itu masalah yang akan dibahas meliputi: 1. Dimana tingkat pertambahan sarana akomodasi, ruinah-inakan dan art-shop yang tinggi pada periode 1986 dan 1991 di Propinsi Bali? 2. Bagaimana hubungan keterkaitan antara variabel wisatawan yang datang, jumlah obyek wisata dan aksesibilitas dengan tingkat pertambahan masing-masing sarana kepariwisataan? 3. Variabel apa yang memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan tingkat pertambahan masing-masing sarana kepariwisataan?"

"ABSTRAKKabupaten Tapanuli Utara adalah daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota wisata melalui pemanfaatan berbagai potensi keindahan alam dan kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan sektor usaha, serta memperkenalkan nilai budaya lokal."

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal.Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya.Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya.Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat. Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik.Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan produk dan pemasaran pariwisatanya.Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya.Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan implementasi kebijakan.Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan independen.Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.

---

Indonesia, as a large archipelagic country, was blessed with abundance tourism potency to be developed for the interest of her people. The tourism potency encompassed all kind of natural beauty and the uniqueness of the culture. However, the potency is not well developed. Meanwhile, Singapore and Malaysia who has less potency compare with Indonesia, had been successfully developed their tourism well, as it was shown in the increasing number of tourist arrivals as well as the increasing flow of foreign exchange.

This research has the objective to study the policy at those countries, Singapore, Malaysia as well Indonesia particularly on how they develop tourism in their successive countries.

The research focused on the interest on public policy matters at the policy level, that is how the government manage and develop their national tourism, product development and tourism marketing development.

Further, the research is aimed to satisfy the curiosity on how the countries should formulate their public policy, and to what extend do the community's participation in formulating and implementing the public policy.

The research will use qualitative method, using respondent was selected among experts and practitioners who are competent in the subject, particularly those having the necessary knowledge in tourism policy.

The output of the survey would be a comparative analysis between Singapore, Malaysia, and Indonesia. It was found that the Indonesia government did not have strong enough commitment in developing tourism in the country. The Government's commitment in developing tourism was reflected in national tourism organization development model.

In tourism, tourism organization model was proofed to be very influential against the community's participation on formulating public policy. In the form of independent board, it was proofed that national tourism organization Singapore and Malaysia is more participative in formulating and implementing tourism policy.

To accelerate the development of tourism, it requires government's commitment either at the top level management policy, supported by all related sectors such as finance, communication, telecommunication, public works etc. or policy at the organizational level in the form of national tourism organization (NTO) and how NTO-NTO should develop the product and marketing.

The Government of Singapore and Malaysia do aware of the significant role of tourism for their countries, therefore they put tourism as a prime sector in the development of the state economic. The implementation of this policy was then manifested by formulating policies that fully support tourism development in their respective countries. Meanwhile in their operational policy, both countries had set up an independence board that expected to be more flexible and fast in running their mission in developing tourism.

In running the mission, as outlined by the government, in order to get the highest achievement, the independence board was than formulate policies at the operational level by involving all stakeholders in the tourism development such as industries, association, educational institution, experts and communities and implemented the policy.

The relationship between independent board with stakeholder was in the nature interdependency and mutually benefited to both parties. The board, which is finance by industry was responsible to set marketing places, meanwhile industries support the process by building supra-structure required by tourism industry and fully responsible for tax settlement with the government. The growth of tourism industry will drive the growth of the state economic in Singapore and Malaysia.

In Indonesia, although as in ordinary way the government rhetorically says the significant role of for the state economic, it has not strong enough in her commitment in the development of tourism. The commitment of the government reflected by the inability of the government to drive other sector in supporting the tourism development. Besides, without separating the policy at the top level and at the organizational level the tourism could not be managed professionally.

In the model as the NTO is the government own and the fund come from National State Budget, in formulating and implementation of the public policy not always involving all stakeholders, so they did not have true commitment each others."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pariwisata saba budaya baduy yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat baduy dalam kampung Cibeo menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya, telah terjadi perubahan sosial sebagai akibat kegiatan pariwisata saba budaya baduy yang digambarkan dalam tahapan fenomena pariwisata multiplier melalui periodesasi perubahan sosial: pra kunjungan wisatawan, kunjungan wisatawan, pasca kunjungan wisatawan dan menutup siklus kunjungan wisatawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat, besar dan terencana melalui variasi aspek proses sosial, pola sosial, interaksi sosial atau organisasi sosial dan perubahan dari unsur ndash; unsur jaringan hubungan sosial yang meliputi adat, ritual, aturan dan prosedur.

---

ABSTRACTThe research discusses Saba Budaya Baduy tourism activities cause social changes in the inner baduy society, Cibeo village used qualitative approach. The results showed the social changes occurred due to Saba Budaya Baduy tourism activies that described in multiplier tourism phenomena stagest through social change periodization pre tourist visit, tourist visit, post tourist visit and end of cycle tourist visit. The research concludes social changes occurred slowly, major and planned through variation aspects of social process, social pattern, social interaction or social organization and changes social relationship networks elements that covered customs, rituals, rules and procedures."

"ABSTRAKKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah salah satu kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Indonesia (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Adanya peningkatan dalam sektor pariwisata ini memicu terjadinya peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai salah satu kebutuhan primer kegiatan berwisata. Sementara itu, potensi energi terbarukan dapat menjadi sumber energi yang dimanfaatkan di Kepulauan Seribu. Penelitian ini membuat proyeksi kebutuhan energi untuk sektor wisata di setiap pulau yang dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pulau yang memiliki proyeksi konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan rencana pemenuhannya diangap sebagai wilayah defisit energi yang kemudian dikaji wilayah kesesuaian sistem energi terbarukan menggunakan Spatial Multicriteria Analysis. Hasil menunjukan wilayah defisit energi untuk kebutuhan sektor pariwisata terdiri dari Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Ayer, dan Pulau Putri. Berdasarkan hasil analisis spasial multicriteria untuk menentukan wilayah kesesuaian Turbin Angin dan Sistem Photovoltaic, sistem energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan di wilayah defisit tersebut adalah Sistem PV, sementara sistem turbin angin tidak sesuai untuk dikembangkan di wilayah defisit tersebut. Hasil pemetaan wilayah menunjukan besar potensi energi yang dapat dihasilkan oleh sistem photovoltaic berdasarkan luasan wilayah yang sangat sesuai untuk sistem PV mampu memenuhi kurangnya supply energi yang dibutuhkan di wilayah defisit energi pada tahun 2022.

---

ABSTRACT

Kepulauan Seribu Regency is one of the priority tourism development areas in Indonesia (National Tourism Strategic Area). An increase in tourism sector will increase energy needs as one of the primary needs of tourism activities. Meanwhile, the potential of renewable energy can be an energy source used to be utilized in Kepulauan Seribu. The purpose of this study is to know the projection of energy demand for the tourism sector on each island that will be compared with the government's plan of the energy supply for each tourist destination island. Those islands that have a higher consumption projection compared to their planned fulfillment are considered as energy deficit areas which are then assessed for the suitability of renewable energy systems using Spatial Multicriteria Analysis method. The results show that the energy deficit region for the needs of the tourism sector consists of Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Ayer and Pulau Putri. Based on the results of the spatial multicriteria analysis to determine the suitability of Wind Turbines and Photovoltaic Systems, Photovoltaic system has the potential to be developed in the deficit area, while the wind turbine system is not suitable to be developed in those deficit region. The results of regional mapping show that the potential of energy that can be generated by photovoltaic systems based on the area that is very suitable are able to fulfill the insufficiency of energy supply needed in 2022."

"Tourism has positive influence for the community and nation, because it provides economic benefits to achieve the social welfare, besides that the negative impacts should be aware of In the cultural tourism development that uses culture as a potential tourist attraction has been perceived benefits for the community. However, if the management of tourism industry uncontrolled, it can be a very dangerous threat to the preservation of cultural values. Tourism development from a social cultural perspective has focus on the regulation and the management of tourism implementation, with the aim to achieve balance and harmony of the relationship between the goal to achieve people's welfare and the preservation of natural environment and social culture. Thus, tourism development can fulfill the needs of life for future generations because the natural environment and social culture in development dynamically developing harmonious and balanced. Sustainable tourism development will run smoothly on the natural environment and social culture that lives in a safe atmosphere."

"The development of tourism in Indonesia, Singapore and Malaysia showed a deep gap between three countries, especially in the number of visitor arrivals. The writer is trying to reveals the gap and the reason why the gap exist between them. The fact showed that in developing tourism, Singapore and Malaysia had established an independence body to handle tourism sector separated with the policy makers. This body had full authority in handling tourism because they were financed by private sector. The separation between the policy maker and the executor had proofed to be very effective in driving the development. The executor was then supported by provincial executor body that worked under the command of the central body. In Indonesia there is no separation between the policy maker and the executor, consequently the task and responsibility is not clear yet. The result showed that Indonesia is still backward in developing tourism with only a few international tourists visiting he country. "