Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransportasi laut merupakan sarana yang penting didalampengangkutan barang dan penumpang antar negara maupun dalamsatu negara, khususnya Indonesia yang secara geographismerupakan negara kepulauan. Biaya operasi dan biaya angkut tnenggunakan kapal peti kemasyang lebih murah dibandingkan kapal konvensional dan manfaatekonomi peti kemas yang lain, mendorong peningkatan penggunaanpeti kemas untuk pengiriman barang. Meskipun demikiankeuntungan penggunaan peti kemas ini akan kurang bermanfaatjika pelayanan Pelabuhan Peti Remas kurang efisien danefektif. Untuk memberikan pelayanan yang baik, Pelabuhan Tanjung Priok,khususnya Divisi Usaha Terminal Peti Kemas (DUTPK), telahmenyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adapunsalah satu diantaranya adalah Sistem Informasi Peti Kemas atauSistem Informasi Manajemen Divisi Usaha Terminal Peti Kemas(SIM DUTPK). SIM DUTPK yang seperti halnya struktur organisasi DUTPK,merupakan bagian dari SIM Perum Pelabuhan II. 3ika dilaniutkan ke tingkat yang lebih atas, SIM Perum Pelabuhan II tidakdapat dilepaskan dari SIM subsektor perhubungan Laut dan SIMSektor Perhubungan. Oleh karena itu pengembangan SIM DUTPKselain ditujukan untuk mendukung pengoperasian dan pengusahaanpelabuhan Peti Kemas, juga untuk mendukung kebutuhan /permintaan data dan SIM tingkat yang lebih atas. SIM DUTPK pada dasarnya digunakan untuk menjejaki petikemas selama berada di pelabuhan, yang pada gilirannya kandigunakan sebagai data untuk menghitung biaya jasa peti kemasselama di Pelabuhan. Pembayaran jasa oleh pemilik Peti Kernasmerupakan pendapatan utama Pelabuhan disamping pernbayaran jasakapal selama di Pelabuhan. Selain dari pada itu, SIM DUTPK juge diperlukan untuk membantuperencanaan operasi seperti perencanaan lapangan penumpukan,perencanaan kapal, perencanaan penggunaan alat, perencanaanpenggunaan tenaga manusia dan lain?lainnnya. Dengan adanyaperencanaan operasi yang baik, dapat diharapkan pelayanan jasapelabuhan akan lebih efisien dan efektif. Meskipun SIM - DUTPK dapat meningkatkan efisiensi danefektivitas operasi pelabuhan, bukan berarti bahwa SIM DUTPKdapat memecahkan seluruh permasalahan operasional. Hasil temuan menunjukkan beberapa masalah operasional yangterjadi dan perlu diatasi dengan cara operasional. Demikianjuga ditemukannya masalah keuangan yang berkaitan denganmasalah operasi perlu diatasi dengan alternatif prosedurkeuangan. Adapun masalah yang berkaitan dengan SIM - DUTPK pada umumnyaberkaitan dengan perancangan sistem yang perlu ditingkatkandan perlu dibuatnya beberapa aplikasi sistem tambahan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masalah operasional yangberkaitan dengan tingginya jumlah peti kernas yang ditumpuk danlamanya rata?rata waktu penurnpukan telah diatasi dengan adanyaSurat Keputusan Direksi Perum Pelabuhan II dan pemindahan kelokasi penumpukan di luar area Pelabuhan. Masalah keuangan yang berkaitan dengan keharusan untukmembayar secara tunai, sehingga diperkirakan merupakan salahsatu penghambat kelancaran pelayanan, telah diusulkanalternatif kemungkinan penggunaan mekanisme piutang (accountreceivable) terutama untuk perusahaan besar dan bonafid. Ada 3 alternatif usulan yang diberikan dalam rangka mengatasipermasalahan SIM-DUTPK, dimana setelah dilakukan pembahasandipilih satu alternatif usulan. Alternatif usulan yang dipilih ialah Perancangan kembalisietem yang ada dengan menggunakan teknologi yang baru, dantetap memanfaatkan peralatan yang ada. Sebagai tindak lanjut dan usulan tersebut telahdiberikan beberapa saran yang diharapkan dapet mempercepat danmengamankan pengembangan SIM-DUTPK. Saran-saran tersebut antara lain meliputi aspek legalitas yangmendorong keberhasilan operasi DUTPK, penataan strukturpengelola SIM, penyetaraan keperangkatan pelaksana SIM denganpejabat fungsional Pranata Komputer, dan pembuatan rencanainvestasi jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitandengan pembangunan SIM-DUTPK."

"Dalam perjanjian penitipan barang tidak dibenarkan menuntut si penitip barang untuk menjunjukkan bukti bahwa memang dialah pemilik barang yang sah. Tetapi dalam praktek penimhunan peti kemas pada Divisi Usaha Terminal Peti Kemas dituntut bukti-bukti berupa D/0 (Delivery Order) asli, identitas diri/surat kuasa dan perhitungan-sewa penumpukan dan gerakan. Di dalam perjanjian penitipan barang itu juga ditetapkan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan seketika apabila dimintanya sekalipun dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya. Dalam prakteknya, Divisi Usaha Terminal Peti Kemas memberikan jadwal bagi peti kemas-peti kemas yang hendak diserahkan kepada pemiliknya. Dalam CI (Container Yard) sistem, dapat terjadi perubahan status peti kemas, yaitu dari CY menjadi CPS (Centainer Freight Station). Akibatnya ada barang milik orang/perusahaan lain yang terbawa oleh peti kemas yang semula berstatus CY. Demikian pula dengan peti kemas yang semula berstatus CPS (Container Freight Station) berubah status menjadi CY (Container Yard). Kemungkinan ini bisa terjadi karena ternyata pemilik barang itu hanya seorang, sehingga barang tersebut akan langsung dibawa beserta peti kemasnya. Ini menimbulkan masalah mengenai siapa yang bertanggung jawab memikul biaya pengembalian barang ke tempat semula. Penimbunan peti kemas berunsur perjanjian penitipan barang yang dianalogikan dengan pasal 1709 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi Divisi Usaha Terminal Peti Kemas tidak pengadakan perjanjian dengan pemitip/pemilik barang. Hal ini akan merugikan pihak penitip/pemilik barang dimana ia berada dalam keudukan yang lemah, sehingga bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penitipan barang dengan penitipan barang tidak ada kepastian hukum bagi pemilik/penitip barang terebut."

"Volume pengiriman peti kemas yang terus meningkat, mendorong pihak pelabuhan/terminal peti kemas untuk semakin meningkatkan performa. Ditambah lagi dengan semakin ketatnya persaingan antar terminal. Penerapan perencanaan yang optimal dapat membantu terminal peti kemas untuk menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini membahas proses optimasi perencanaan terintegrasi pada sebuah terminal peti kemas di Indonesia, dengan menggunakan dua fungsi tujuan dari segi waktu dan biaya operasional. Penelitian ini menghasilkan model dengan beberapa skenario yang telah disesuiakan dengan kondisi operasional terminal sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak terminal untuk meningkatkan performa mereka, khususnya dalam perencanaan level taktis.

---

The increased number of container shipping nowadays, brought new challenges for container terminal to improve their operational performance. In addition with the increase of competition between ports. Optimal and integrated planning will help terminal to face those challenges. This research studied about optimizing an integrated planning of the container terminal in Indonesia, using a bi objective optimization method to minimize time violation, and also operational cost of terminal. The result of this research is a model with various scenarios which already adjusted with terminal's real operational condition, so it would be applicable and could be help terminal for increasing their performance."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"Diawali dengan sebuah konsep yang mengatakan bahwa informasi adalah aset dan sumber daya yang sangat penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Sebagai aset berarti bahwa informasi merupakan kekayaan berharga yang dimiliki oleh sebuah organisasi sehingga harus dikelola dengan baik dan sistematis menjadi mudah diakses. Sebagai sumber daya berarti bahwa informasi adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Informasi berkembang sedemikian pesatnya tanpa bisa dicegah. Kebutuhan individu terhadap informasi juga meningkat sejalan dengan maraknya lalu lintas informasi. Hanya saja persoalan-persoalan yang ditimbulkan juga sejalan dengan perkembangan kuantitasnya. Pada dekade terakhir bermunculan ide untuk mengaudit informasi agar pengelola informasi lebih jeli dan dapat memperoleh informasi dengan kualitas yang baik."

"Sistem pelayanan rumah sakit meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabiltatif). Untuk meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit di bidang administrasi keuangan diusulkan menggunakan sistem informasi managemen dengan menggunakan perancangan data base. Dengan menggunakan perancangan sistem data base, waktu pelayanan administrasi keuangan, jumlah proses yang dilakukan dan jarak antar unit yang dilalui pasien di rumah sakit tersebut dapat diubah. Perubahan tersebut menghasilkan jumlah rata-rata waktu layanan pasien berubah dari 139 menit menjadi 34 menit, jumlah proses dan 20 proses menjadi 14 proses dan jarak yang ditempuh pasien dari 150 meter menjadi 116 meter.

---

The hospital service system covers promotion, preventive, healing and recovery. To increase a hospital service system in finance administration is proposed to use management information system and data base design. With using data base design, time of finance administration service, sum of process and distance between one unit and others that is followed a patient can be changed. The changes produce sum of patient time service average from 139 minute to 34 minute, patient takes sum of process from 20 processes to 14 processes and the distance from 150 meter to 116 meter."