Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 177020 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Clara R.P. Ajisuksmo
"Akibat kemiskinan orang tua, anak harus berada di jalan atau bekerja untuk ikut membantu menunjang ekonomi
keluarga. Sebagai konsekuensi, anak harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal, menurut pasal 28 dari Konvensi
Hak Anak (KHA) pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan negara wajib untuk
memfasilitasi pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan program pendidikan dasar wajib bagi semua anak tanpa
kecuali secara cuma cuma. Pendidikan luar sekolah merupakan program pendidikan alternatif, yang ditujukan agar anak
jalanan dan pekerja anak tetap dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan. Penelitian ini ditujukan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program
pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, seperti anak jalanan dan pekerja anak. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para tutor yang mendampingi pekerja anak dan anak jalanan
melalui program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan FGD dan
wawancara mendalam kepada pendiri, staf dan pengurus LSM penyelenggara program pendidikan luar sekolah bagi
anak jalanan dan pekerja anak, para tutor yang mendampingi kegiatan belajar anak, dan anak jalanan serta pekerja anak
yang mendapat manfaat langsung dari program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh LSM.
Due to poverty, children have to be on the street or involve in child labour to support the families’ economy to survive.
As a consequence, children have to drop their school activities out. Refering to article 28 of the Convention of The
Rights of The Children (CRC) children have the right to education and the states party recognizes to achieving this right
by providing primary education compulsory and available free on the basis to equal opportunity. Non formal education
is an alternative education for street children and working children, intended for them to fulfill their right to education.
The aim of this study is to identify important factors that are essential for designing and implementing educational
program for out-of school children, such as street children and working children. In addition, this study is intended to
identify training needs for tutors who facilitate street children and working children in their non formal education
program. In order to achieve the research objectives, series of FGDs and in depth interviews with staff of NGO working
with out-of school children, tutors who facilitate children’s learning processes, and street children and working children
as the beneficiaries of the non-formal education program implemented by the NGO."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2012
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Clara R.P. Ajisuksmo
"Akibat kemiskinan orang tua, anak harus berada di jalan atau bekerja untuk ikut membantu menunjang ekonomi keluarga. Sebagai konsekuensi, anak harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal, menurut pasal 28 dari Konvensi Hak Anak (KHA) pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan negara wajib untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan program pendidikan dasar wajib bagi semua anak tanpa kecuali secara cuma cuma. Pendidikan luar sekolah merupakan program pendidikan alternatif, yang ditujukan agar anak jalanan dan pekerja anak tetap dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, seperti anak jalanan dan pekerja anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para tutor yang mendampingi pekerja anak dan anak jalanan melalui program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan FGD dan wawancara mendalam kepada pendiri, staf dan pengurus LSM penyelenggara program pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan dan pekerja anak, para tutor yang mendampingi kegiatan belajar anak, dan anak jalanan serta pekerja anak yang mendapat manfaat langsung dari program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh LSM.

Due to poverty, children have to be on the street or involve in child labour to support the families? economy to survive. As a consequence, children have to drop their school activities out. Refering to article 28 of the Convention of The Rights of The Children (CRC) children have the right to education and the states party recognizes to achieving this right by providing primary education compulsory and available free on the basis to equal opportunity. Non formal education is an alternative education for street children and working children, intended for them to fulfill their right to education. The aim of this study is to identify important factors that are essential for designing and implementing educational program for out-of school children, such as street children and working children. In addition, this study is intended to identify training needs for tutors who facilitate street children and working children in their non formal education program. In order to achieve the research objectives, series of FGDs and in depth interviews with staff of NGO working with out-of school children, tutors who facilitate children?s learning processes, and street children and working children as the beneficiaries of the non-formal education program implemented by the NGO."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2012
Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Clara R.P. Ajisuksmo
"Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)
tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa
negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak
tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan
dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk
pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan
orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja,
anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka.
Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk
pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan
khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak
yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang
merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN
International.
In order to recognize and to fulfill the children’s rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified
the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002.
Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve
this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary
education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different
forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their
basic education because their very poor parents. Instead, they have to work to support their family’s life. This survey
was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative
education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was
intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey involved 165 children
below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a
partnership with PLAN International."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rieuwpassa, Patrick Abraham
"Skripsi ini membahas tentang pemenuhan kecakapan hidup (life skill) anak jalanan yang dilakukan oleh program Pusat Kegiatan Anak (PKA). penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam memberikan kecakapan hidup pada anak jalanan perlu memenuhi 4 aspek keterampilan yaitu keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Pihak PKA juga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat menunjang pemenuhan kecakapan hidup bagi anak jalanan.

This study discusses the fulfillment of life skills (life skills) were carried out by the street children program Pusat Kegiatan Anak (PKA). This research is a descriptive qualitative research design. The results of this study revealed that providing life skills to street children need to meet four aspects, there are a personal skills, social skills, academic skills, and vocational skills. PKA should also consider some factors that can support the fulfillment of life skills for street children.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S53819
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Y. Sismanto
Jakarta: Era Swasta, 1984
374 SIS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Febriany
"Studi ini merupakan penelitian evaluasi program yang dilakukan pada Pendidikan Non Formal Komunitas Tanah Ombak. Komunitas ini hadir untuk merubah generasi penerus Purus (daerah pesisir pantai) menjadi lebih baik, terputus dari mata rantai kemiskinan yang selama ini membelit dan terbebas dari lingkungan yang termarjinalkan. Pendidikan non formal Tanah Ombak adalah ruang publik untuk berkegiatan di bidang seni dan keliterasian bagi anak anak dan remaja usia sekolah di Purus. Tujuannya agar mereka meninggalkan “kebiasaan buruk” yang telah mentradisi di masyarakat Purus dan berlahan memiliki karakter yang baik. Evaluasi pendidikan non formal ini dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product) dan analisis capacity building terhadap penerima manfaat. Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan capacity building tingkat individu yang dinilai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Berdasarkan hasil evaluasi penelitian ditemukan bahwa pendidikan non formal mampu meningkatkan kapasitas peserta, serta merubah prilaku negatif. Selain itu, hasil analisis CIPP menunjukkan Pendidikan Non Formal Komunitas Tanah Ombak masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dari aspek Input, Process, dan Product berupa kemampuan menyampaikan isu yang dibahas, fasilitas, kurangnya fasilitator, serta belum adanya evaluasi dan monitoring untuk melihat ketercapaian tujuan.

This study is a program evaluation research conducted at the Tanah Ombak Community Non-Formal Education. This community is here to change the next generation of Purus (coastal area) to be better, cut off from the poverty chain that has been entangled and free from a marginalized environment. Tanah Ombak non-formal education is a public space for activities in the arts and literacy for school-age children and adolescents in Purus. The goal is for them to leave the "bad habits" that have been a tradition in the Purus community and develop a good character. Evaluation of non-formal education is carried out using the CIPP (Context-Input-Process-Product) evaluation model and capacity building analysis of the beneficiaries. The results of this evaluation study show capacity building at the individual level which is assessed from the aspects of knowledge, skills, attitudes and behavior. Based on the results of the research evaluation, it was found that non-formal education was able to increase the capacity of participants, as well as change negative behavior. In addition, the results of the CIPP analysis show that Tanah Ombak Community Non-Formal Education still has shortcomings in its implementation from the Input, Process, and Product aspects in the form of the ability to convey the issues discussed, facilities, lack of facilitators, and the absence of evaluation and monitoring to see the achievement of goals."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia., 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Febby Sukova N.
"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pendidikan non-formal pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Cinta Anak Bangsa. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui proses pelaksanaan PKBM Cinta Anak Bangsa. Kedua mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan PKBM Cinta Anak Bangsa. Proses pelaksanaan pada PKBM Cinta Anak Bangsa mencakup pendidikan secara umum maupun kegiatan penunjang pendidikan lainnya. Pada lain sisi, kendala yang dihadapi berupa resistensi warga belajar untuk mengenyam pendidikan dan tekanan dari faktor eksternal meliputi keluarga dan teman.

This thesis decribes about the implementation of non-formal education at Cinta Anak Bangsa Community Learning Centre (CLC). The first purpose from the research is to detect the implementation process of the Cinta Anak Bangsa community learning centre. The second is to detect the constraint in implementation process of Cinta Anak Bangsa Community Learning Centre. The implementation process at Cinta Anak Bangsa Community Learning Centre includes education in general as well as other supporting activities. On the other hand, constraint emerged are the students resistance to take education and the pressure from external factors includes families and friends."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47428
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochammad Dwiki Cahya Putra
"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S69003
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>