Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Ensuring Fairness in Health Care Coverage" helps organizations make the difficult choices necessary when considering the health benefits they provide to their employees. Based on a study by the Ethical Force Program, led by the Institute for Ethics at the American Medical Association, this groundbreaking book provides a proactive approach to safeguard against employee resentment, legal appeals, and adverse publicity. The book takes into consideration both the fairness - and the perceived fairness - of the health benefits companies provide to employees, and lays the groundwork for readers to make the best possible choices."

"Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalami perkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistem dan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini juga dikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatan karyawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktor individu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan keikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, provider network, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan (need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi, gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues to increase. Beside was caused by the disillusionment with the system and commercial health care insurance companies, ASO program is needed in order to manage the employee health benefits as well. This research aims to know the distribution of ASO program participation in oil & gas companies and to determine the correlation between the ASO product, individual factors and organizational factors with the participation of ASO program. Research is a quantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is were performed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is that there are factors related to the participation of ASO program: coverage benefit, the price of membership, providers network, facilities service, corporate image, the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for further research is using qualitative study to explore better information, large number of sample and using other variables that have not been used in this study."

"Indonesia mereformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan menjamin seluruh penduduk dengan Jaminan Kesehatan Nasional efektif mulai tanggal 1 Januari 2014. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Skripsi ini meneliti persepsi nasabah Asuransi Kesehatan Kumpulan PT. XYZ tentang JKN, sehubungan salah satu prinsip asuransi sosial adalah kepesertaan wajib maka kedepannya nasabah asuransi PT. XYZ juga wajib menjadi peserta JKN. Sebanyak 29 responden (49%) mempunyai sikap negatif terhadap JKN dan sebyak 30 responden (51%) mempunyai sikap positif terhadap JKN. Dari seluruh variabel independen berupa karakteristik nasabah dan karakteristik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap nasabah terhadap JKN, diduga karena kurangnya informasi yang adekuat mengenai hak dan kewajiban penduduk dalam JKN

---

Indonesia conducts a reformation in health care funding system by covering all citizen’s helath care with National Health Security (NHS) which takes effect on January, 1 2014. NHS is held nationally based on social insurance principals and equity principals. This studies researches the perception of PT. XYZ’s clients which represented by company’s decision maker, about the implementation of NHS. One of the social insurance’s principals is membership mandatory, thereby PT. XYZ’s clients have to obey the law to join the NHS in the future. From all the independent variables which comprise of decision maker’s characteristics and company’s characteristics, both don’t have the correlation significantly with the attitude of the clients on NHS. The respondents whom have negative attitude on NHS count of 29 (49%) and 30 respondents (51%) have positive attitude about NHS. This happens probably because of lack of proper information about the right and the duty of the citizen’s in NHS."

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"

"Insurance Coverage is one solution that is often used by the government both in developed and developing countries to improve the level of public health. Therefore, the Indonesian government began to implement the National Health Insurance program (JKN) in 2014 to improve the health rate of Indonesian society. This study aims to see how the behavior of Indonesian people who have health insurance on using health facilities one year before JKN is implemented. Results from this study indicate the existence of an increase in the utilization of health facilities in the community who have health insurance, the difference in the choice of health facilities for inpatients and outpatients as well as the types of health insurance held has a role in the choice of insurance facilities to be used.

---

Insurance Coverage adalah salah satu solusi yang sering digunakan pemerintah baik negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyaralatnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 untuk meningkatkan tingkat kesehtan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkah laku masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan terhadap penggunaan fasilitas kesehatan pada saat satu tahun sebelum diberlakukannya JKN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan pada masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan, adanya perbedaan pemilihan jenis fasilitas kesehatan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta jenis asuransi kesehatan yang dimiliki memiliki peran dalam pemilihan jenis fasilitas asuransi yang akan digunakan."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."