Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan suatu revoIusi yangdampaknya bagi kehidupan umat manusia dapat disejajarkan dengan revolusi industri.Revolusi informasi menyebabkan perubahan lingkungan pasar sehingga struktur dan hirarkimenjadi berubah sama sekali. Perubahan lingkungan pasar ini menuntut terjadinya perubahanparadigma manajemen yang selanjutnya diikuti oleh tuntutan terhadap visi, misi, dan strategiyang perlu diadaptasikan pada struktur, kultur, dan sistem manajemen yang baru pula. Akibat teknologi informasi yang semakin canggih, konsumen menjadi semakin wellinformed dan demanding sehingga mengubah lingkungan usaha dari seller?s market menjadibuyer?s market dan menciptakan situasi persaingan yang semakin sengit. Kemajuan teknologiinformasi juga membawa arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara. Dalam bidang perekonomian globalisasi diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas.baik antar negara di tingkat regional, seperti AFTA, NAFTA, maupun di tingkat dunia denganadanya kesepakatan putaran Uruguay, GATT, lahirnya WTO, serta APEC. yang indonesia aktif di dalamnya. Era perdagangan bebas yang disepakati akan diberlakukan secara efektif awal abad 21.menuntut seluruh negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia harus menyiapkandiri untuk menghadapinya dengan jalan meningkatkan daya saingnya agar nantinya tidak sekedar menjadi penonton dari pasar yang diserbu produk dari segala penjuru. Dibarengi timbulnya opini yang mempertanyakan keberadaan dan peran BUMN, seria kenyataan kinerjayang kurang memuaskan, indonesia gencar melakukan revitalisasi BUMN-nya. Sebagai salahsatu antisipasi datangnya era perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan, antara lain berupa deregulasi, debirokratisasi, korporatisasi, dan privatisasi banyak dikenakan kepada BUMN.Bahkan terhadap BUMN yang merugi, pemerintah tidak segan-segan untuk melikuidasi ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta. Perubahan Iingkungan usaha yang dipicu oleh kebijakan revitalisasi juga mulaimengimbas ke PERTAMINA BUMN yang memiliki historis bernuansa politis, diberi hakmonopoli untuk mengusahakan minyak, gas, serta panas bumi di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan mengalami perubahan lingkungan usaha yang akan mengikis hak-hakmonopolinya. Menghadapi trend perubahan Iingkungan usaha yang demikian, PERTAMINAmulal berbenah melalui berbagai restrukturisasi, yang diawali dengan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Menyukseskan restrukturisasi yang dilakukan oleh PERTAMINA, maka perusahaanini perlu mengawalinya dengan perombakan paradigma manajemennya yang diwujudkan olehpembentukan visi, misi, dan strategi dan di adaptasìkan dengan sruktur, kultur, dan sistemmanajemen, termasuk sistem pengendahan manajemennya yang kompatibel dengan lingkungan usaha yang akan dihadapi di masa mendatang. Restrukturisasi yang bersifat spasmodic harus dihindari agar PERTAMINA tidak menanggung biaya mahal sebagaimana dialamioleh umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan strukturisasi di dalam suasanakepanikan. Untuk itu, restrukturisasi haruslah bersifat evolusioner dengan hasil yang revolusioner. Dengan kiat-kiat itulah, PERTAMINA akan dapat memiliki competitive advantage ditingkat unit usaha, serta parenting advantage di tingkat korporat."

"Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang mengelola pertambangan minyak sejak tahun 1968. Pertamina diharapkan menjadi penyangga dan agen dari program pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pelita. Pada tahun 1973 hingga pertengahan 1974, fungsi Pertamina sebagai BUMN yang menunjang program Pelita berjalan dengan baik. Embargo minyak yang dilakukan OPEC, berdampak pada terjadinya oil boom di Indonesia. Kenaikan devisa negara melalui sector minyak pun meningkat hingga 70%. Namun di penghujung tahun 1974 hingga tahun 1975, Pertamina justru mengalami masa krisis. Hal ini disebabkan karena Pertamina tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu terjadinya mismanagement di dalam tubuh Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi terjerembab dalam timbunan hutang. Sehingga negara pun harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

---

Since 1968 Pertamina became the only one the State-Owned Company which manages the mining of oil in Indonesia. Pertamina expected to support Government?s programs and agencies of the New Order in the implementation of Pelita. From 1973 until mid 1974, the functions that support the state-owned Pertamina as Pelita program has a good progress. OPEC?s oil embargo made a effect to the Indonesia?s oil industry, and made a oil boom period about 1973 until 1975. The increase in foreign exchange through the oil sector has increased by 70%. But at the end of 1974 until 1975, Pertamina entered to the time of crisis. It caused by Pertamina cannot pay off short-term and long past due. Besides of that, the mismanagement within the Pertamina is causing a fall in a heap of debt. Thus state must took the burden of high debt crisis in the body and cause the Pertamina Indonesia's economic growth to be obstructed."

"ABSTRAKPertamina sebagai Perusahaan Negara mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, walaupun diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, Tetapi dalam pengoperasiannya Pertamina mengalami ketidakberesan karena wewenang yang besar yang dimiliki oleh direktur utamanya yaitu Ibnu Sutowo, dengan bantuan dari Presiden Suharto dan Angkatan Darat. Wewenang yang besar dari Ibnu sutowo mengakibatkan ia mendapat kurang pengawasan dari instansi-instansi yang terkait. Ketidakberesan Pertamina itu mendapatkan sorotan dari surat kabar-surat kabar Ibukota pada akhir tahun 1969, terutama surat kabar Indonesia Raya yang selama tiga bulan lebih memberitakan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam tubuh Pertamina, mulai dari perluasan usaha yang dinilai tidak efisiensi, penjualan minyak yang tidak menguntungkan, keridakjelasan administrasi keuangan, dan lain-lain. Berita-berita yang disisirkan oleh Indonesia Raya mengakibatkan terjadinya demontrasi besar-besaran di Ibu Kota dan beberapa kota besar lainnya ketika terjadi kenaikan harga minyak melalui Surat Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1970. Demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut pemerintah agar segera mungkin memeriksa Pertamina dan juga Ibnu Sutowo. Pemerintah kemudian menurunkan 20 orang Akuntan Negara dan membentuk Komisi IV (Empat) untuk memeriksa Pertamina dan beberapa Perusahaan Negara lainnya. Dari hasil penelitian Komisi IV tersebut terungkap penyelewengan-penyelewengan didalam tubuh Pertamia, juga perluasan usaha Pertamina yang mengakibatkan Pertamina harus menanggung utang yang sangat besar."

"Pada tahun 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) mengeluarkan Buku Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC yang terdapat Peraturan Direktur Nomor Prt–2099/A00000/2020-S0 tentang Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Tahun 2021 untuk membuat dan memberlakukan standarisasi FOPI di lingkungan PERTAMEDIKA IHC dengan ketentuan semua rumah sakit yang berada di lingkungan PERTAMEDIKA dan RS IHC Member wajib menggunakan FOPI dan tidak diperkenankan adanya Formularium atau Daftar Standar Obat lain. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian daftar obat dalam Formularium RS UI dengan FOPI. Kegiatan dilakukan dengan pengolahan dua buah data berupa master obat Formularium RS UI serta FOPI dalam bentuk format excel dengan Formularium RS UI sebagai master data. Lalu, dilanjutkan perhitungan persentase dari masing-masing kategori obat yang tersubtitusi, tidak perlu subtitusi atau tidak tersubtitusi. Diperoleh jumlah obat Formularium RS UI yang dapat disubtitusi ke FOPI sejumlah total 442 obat dengan persentase total 18,53%. Jumlah obat yang masuk dalam kategori “Tidak Perlu Subtitusi” sebanyak 1102 obat dengan total persentase sebesar 47,71%. Sedangkan, jumlah obat yang tidak bisa disubtitusi adalah sejumlah 383 obat dengan persentase total 16,58%. Jumlah obat non FOPI adalah sejumlah 383 obat dengan persentase 16,58%. Obat yang tidak tersubtitusi perlu dilakukan pengkajian kembali antara Farmasi dengan Pelayanan Medik/KFT/KSM terkait untuk mendukung efisiensi dan efektivitas formularium RS UI.

---

To create and implement FOPI standardization in Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) released the PERTAMEDIKA IHC Drug Formulary Book in 2020. This publication includes Director Regulation Number Prt-2099/A00000/2020-S0 addressing the 2021 PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Drug Formulary. PERTAMEDIKA IHC environment on the condition that all hospitals within PERTAMEDIKA and IHC Member Hospitals must use FOPI and that no Formulary or other Standard List of Drugs is permitted. Consequently, it is required to update the UI Hospital Formulary's medicine list with FOPI. The task involved processing two sets of data, the UI Hospital's master drug formulary and FOPI's FOPI in excel format, with the UI RS Formulary serving as the master data. The percentage of each drug category that is substituted, whether a substitution is required or not, should then be calculated. There are 442 different medications in the UI Hospital Formulary that can replace FOPI, with a total substitution percentage of 18.53%. 1102 medicines, or a total proportion of 47.71, fall under the "No Need Substitution" category. 383 medicines, or a total percentage of 16.58%, cannot be substituted, however. There are 383 non-FOPI medications, with a proportion of 16.58%. To promote the efficacy and efficiency of the UI Hospital formulary, drugs that cannot be substituted must be discussed between the Pharmacy and the relevant Medical Services/KFT/KSM."

"This tesis is discuss about analysis implementation Contractor Safety Management System (CSMS) Of Contractor Project TA In CD Unit III PT. Pertamina RU III Palembang. The purpose of this tesis is to know analysis of assembly implementation Contractor Safety Management System (CSMS) in management of contractor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III. This thesis use descriptive metode implementation Contractor Safety Management System (CSMS) of contractor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III. The result it is to describe the implementation Contractor Safety Management System (CSMS) of contractor project TA CD unit III PT. Pertamina RU III Palembang.

---

Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap kontraktor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III. Tujuan dari skripsi ini adalah menjelaskan implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) yang telah dilakukan oleh pihak manajemen terhadap kontraktor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III, apakah telah sesuai dengan pedoman Tata Kerja Organisasi (TKO) milik PT. Pertamina RU III. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) yang telah diterapkan terhadap kontraktor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap kontraktor project TA unit CD III PT. Pertamina RU III Palembang."

"Penelitian ini membahas tentang kajian risiko keselamatan kerja pada proses overhaul tanki timbun L3 di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju-Sungai Gerong Palembang Tahun 2011. Kajian risiko ini dititikberatkan kepada risiko yang akan dialami pekerja pada proses overhaul tanki. Untuk meminimalisir mengenai dampak/risiko yang bisa terjadi pada proses overhaul tanki dilaksanakan safety talk dilokasi pekerjaan oleh pengawas PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit III. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti mampu mendiskripsikan kajian risiko keselamatan kerja pada proses overhaul tanki timbun L3 di PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit III Plaju-Sungai Gerong Palembang Tahun 2011.Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode semi-kuantitatif W.T. Fine. Hasil penelitian menyatakan bahwa level risiko yang dimiliki oleh pekerjaan pada tahap overhaul tanki L3 memiliki level yang berbeda yaitu level sangat tinggi, tinggi, medium, rendah dan dapat diterima. Pada penelitian ini skor nilai yang paling tinggi adalah 900 yang terdapat pada tahapan pekerjaan pengecetan tanki dan nilai paling rendah adalah 6 yang terdapat pada tahapan pekerjaan melakukan survey ke area perihal kondisi dan situasi pekerjaan dengan mempersiapkan SIKA, JSA, peralatan dan material. Pengendalian yang harus dilakukan dengan menggunakan safety fullbody harness yang diikatkan dengan lanyard double untuk memastikan keamanan bagi pekerja ketika melakukan pekerjaan diketinggian. Dari hasil analisis risiko yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses kajian risiko di PT. Pertamina Refenery Unit III Plaju untuk dapat menurunkan level risiko dari sangat tinggi menjadi dapat diterima dengan menggunakan berbagai pengendalian untuk menurunkan dan meminimalisasi nilai konsekuensi, paparan dan kecenderungan yang terdapat di setiap risiko tahapan pekerjaan overhaul tanki.

---

This research discusses the safety risk assessment in the process of overhauling accumulation tanks L3 in PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III-Plaju Gerong River in Palembang 2011. This risk assessment focused on the risk will be experienced by workers in the process of overhauling the tank. To minimize the impacts / risks that could occur in the process of overhauling tank safety talk location of work performed by supervisors PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit III. The purpose of this researchers were able to describe safety risk assessment in the process of overhauling accumulation tanks L3 in PT. PERTAMINA (Persero) Refinery Unit III- Plaju Gerong river in Palembang 2011.Design of Research was quantitative with a semi-quantitative method of WT Fine.

The results stated that level of risk which is owned by the work on stage overhauling tanks L3 stage has a different level is very high level, high, medium, low and acceptable. In this research the highest score value is 900 contained on the stage of the work painting tank and the lowest value is 6 contained in the stage of the work conducted a survey to an area subject to the conditions and prepare job situation SIKA, JSA, equipment and materials. Controls that must be done using full body safety harness with lanyard double to ensure safety for workers when performing high places.

Results of risk analysis obtained can be used as input in the risk assessment process in PT. Pertamina Refenery Plaju Unit III to be able to lower the very high level of risk becomes acceptable to use various controls to reduce and minimize the consequences, exposure and trends contained in each stage of the working risk of tank overhaul."