Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi yang memiliki kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan atau paradigma yang dipakai pada penelitian ini ialah postpositivisme. Jenis penelitian tugas akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta belum terimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kewajiban kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ada yang memiliki permasalahan sehingga mempengaruhi implementasi menjadi tidak maksimal. Penelitian ini memberikan saran berupa saran akademis dan saran praktis. Saran akademis yang diuraikan pada penelitian ini adalah perlunya pembahasan mengenai evaluasi kebijakan kepemilikan atau penguasaan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor sesuai Pasal 140 Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014. Sedangkan saran praktis yang diuraikan pada penelitian ini bahwa agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan peraturan teknis kebijakan; diterapkannya Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Garasi sebagai syarat penerbitan STNK; sosialisasi kebijakan secara aktif pada seluruh wilayah kota administrasi; pengawasan rutin dan penindakan yang tegas bagi para pelanggar kebijakan; penguatan peran sesuai tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan dalam pengawasan; peningkatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia; peningkatan koordinasi untuk bekerja sama dengan Satpol-PP, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Tokoh Masyarakat setempat; Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penindakan dilakukan sesuai ketentuan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014; petugas Dinas Perhubungan terlibat untuk membantu mencari lahan parkir; dan adanya percepatan pengintegrasian sistem transportasi publik.

---

The policy of obligation to own or control a garage for motor vehicle owners is a policy implemented in DKI Jakarta Province with the aim of reducing traffic congestion. This research aims to analyze policy implementation and analyze the factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province. The approach or paradigm used in this research is postpositivism. The type of this research is descriptive research using qualitative research. Data collection in this research used literature study and field study (observation, interviews and documentation). Data analysis was carried out by collecting, condensing, presenting and drawing conclusions by checking the validity of the data using triangulation of sources and methods. The results of this research show that the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in DKI Jakarta Province has not been implemented well. There are factors that influence the implementation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle in DKI Jakarta Province which have problems that influence implementation to be less than optimal. This research provides recommendations in the form of academic recommendation and practical recommendations. The academic recommendations in this research is the need for discussion regarding the evaluation of the policy on obligation to own or control a garage for motor vehicle owners in accordance with Article 140 of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014. Meanwhile, the practical recommendations in this research are for the DKI Jakarta Provincial Government to establish technical policy regulations; implementation of a Letter of Proof of Ownership or Control of Garage as a condition for issuing STNK; active policy monitoring in all administrative city areas; regular monitoring and firm action against policy violators; strengthening the role according to the main duties and functions of stakeholders in supervision; increased coordination with the Indonesian National Police; increased coordination to collaborate with Satpol-PP, Subdistrict Government, Village, RT/RW and local Community Leaders; The DKI Jakarta Provincial Transportation Service in carrying out action is carried out in accordance with the provisions of DKI Jakarta Regional Regulation No. 5 of 2014; Satpol-PP is involved to help find parking spaces; and the acceleration of integration of the public transportation system."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan Reoperasionalisasi Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) untuk mengurangi Kepadatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan tidak berkurangnya kepadatan CGK setelah diimplementasikannya kebijakan reoperasionalisasi HLP dan merekomendasikan penegakan disiplin pemanfaatan slot time oleh maskapai penerbangan; penetapan kuota pemanfaatan slot time per season beserta sanksinya; pembenahan sistem antrian dan pengenaan landing fee yang sama untuk seluruh tipe pesawat pada jam sibuk; penerapan sistem dan prosedur operasi bandara secara sistemik dan komprehensif; moratorium penambahan rute penerbangan baru; dan pemberlakuan parking fee progresif.

---

The focus of this study is the change in the congestion of The International Airport of Soekarno-Hatta (CGK) after the reoperationalization of Halim Perdanakusuma Airport (HLP). This research is quantitative descriptive interpretive. The data were collected by means of documentation, observation, and in-depth interview. The researcher suggests all related stakeholders to control the use of allocated slot time among airlines; to give punishment on the underusage of allocated slot time; to improve queuing system; to incorporate flat rate charges per aircraft irrespective of size, especially in peak hours; to incorporate systemic and comprehensive procedure regarding airport operations; to incorporate moratorium of new flight permits; and to incorporate progressive parking fee."

"Keselamatan transportasi merupakan isu sosial di mana sistem transportasi dibuat untuk mewujudkan perpindahan dengan selamat dan efisien. Sebagai salah satu bagian dari sarana transportasi darat, keselamatan juga menjadi isu dalam industri kereta api. Sejak tahun 2004-2010 setidaknya terdapat 700 peristiwa luar biasa hebat (PLH) di industri kereta api di Indonesia, termasuk di antaranya adalah tumburan kereta api. Dari hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga ditemukan bahwa beberapa kasus tumburan kereta api terjadi akibat adanya pelanggaran akibat fatigue. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatigue serta faktor-faktor yang berhubungan dengan fatigue pada masinis seperti faktor individu, faktor beban mental, faktor beban lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari – Juli 2021 di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 3 Cirebon. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (Nasa Task Load Index dan kuisioner skala International Fatigue Reseacrh Committee). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 144 masinis kereta api penumpang dan barang. Data kemudian dianalisis dengan uji statistik chi square. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 45,8% responden mengalami fatigue ringan dan 54,2% responden mengalami fatigue sedang. Dari penelitian ini juga diketahui ada hubungan antara IMT (OR1=2,454; OR2=4,723), waktu tidur (OR= 2,120) dan lingkungan kerja (OR= 3,495) dengan keluhan fatigue pada masinis (p<0,05). Sedangkan faktor individu berupa usia dan kebiasaan merokok, serta faktor beban mental berupa beban kerja, jadwal dan durasi kerja diketahui tidak memiliki hubungan dengan keluhan fatigue pada masinis (p>0,05)

---

Transportation safety is a social issue where transportation system is built to create a save and efficient movement. As part of land transportation, safety is also an issue in railway industry. In a period of 6 years, there have been 700 extraordinary incidents in Indonesia including train crashes. From the investigation result, conducted by National Transportation Safety Board found that some of the train accidents are caused by violation due to train driver’s fatigue. this research aims to analyse fatigue and factors associated with fatigue in train drivers such is individual factors, mental demand factors and environmental demand factors. This research was conducted on January – July 2021 in PT. Kereta Api Indonesia Operational Area 3 Cirebon. Questionnaire (NASA Task Load Index and IFRC Scale Questionnaire) were used in this research. This research is a quantitative research with a cross sectional study design. The samples in this study were 144 drivers of passenger and freight trains. The data were analyzed by chi square statistical test. The results of the study showed that 45.8% of respondents experienced mild fatigue and 54.2% of respondents experienced moderate fatigue. From this study was also known that there are associations between BMI (OR1=2.454; OR2=4.723), sleep time (OR=2.120) and work environment (OR=3.495) with fatigue in train drivers (p<0.05). While individual factors such as age and smoking habits, as well as mental demand factors such as workload, schedule and duration of work are not associated with fatigue in train drivers (p>0.05)."

"Tingginya emisi karbon dari sektor energi di Indonesia menjadikan perlunya suatu upaya transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) melalui eksplorasi kelayakan investasi pemanfaatan energi. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengeksplorasi kelayakan investasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Panas bumi menjadi energi baru terbarukan yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kelayakan investasi pemanfaatan hidrogen hijau panas bumi pada sektor transportasi berbasis skenario keuangan. Dengan melihat dari sisi keuangan melalui variabel Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), dan Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proyek ini membutuhkan dukungan substansial dari pemerintah berupa bantuan subsidi atau insentif pajak. Strategi rekomendasi bagi para pemangku kepentingan meliputi optimalisasi kapasitas produksi yang memberikan pengaruh tinggi terhadap perubahan variabel keuangan, menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait hilirasi, serta adopsi teknologi produksi yang paling optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengikutsertakan aspek lainnya seperti regulasi, lingkungan, serta penggunaan data kebutuhan pasar secara pasti untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

---

The high carbon emissions from Indonesia's energy sector necessitate efforts to transition toward Net Zero Emissions (NZE) by exploring the feasibility of energy utilization investments. One strategic approach is to assess the feasibility of investments in renewable energy sources. Geothermal energy, as one of the renewable energy options, holds significant potential for development. This study aims to investigate the investment feasibility of utilizing geothermal green hydrogen in the transportation sector based on financial scenarios. By evaluating financial metrics such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), and Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), the findings indicate that the project requires substantial government support in the form of subsidies or tax incentives. Recommended strategies for stakeholders include optimizing production capacity to significantly influence financial variables, establishing strategic partnerships for downstream activities, and adopting the most efficient production technologies. Future research is encouraged to incorporate additional aspects such as regulatory and environmental factors, as well as precise market demand data, to enhance the validity of the findings. "

"Penelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff"

"Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang tinggi, yang ditandai dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi, pertumbuhan jalan yang rendah, dan kecepatan rata-rata kendaraan yang rendah di banyak jalannya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas situasi yang terjadi pada sistem transportasi kota DKI Jakarta dan bagaimana perkembangan situasi tersebut melalui teknik model skenario. Penulis menemukan bahwa terdapat empat skenario utama yang dapat terjadi pada kondisi tersebut, dari skenario terbaik hingga yang terburuk. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan strategi yang dapat dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menghindari skenario terburuk dan menyelesaikan salah satu persoalan terbesar yang dihadapi metropolitan terbesar di Indonesia itu.

---

Jakarta is facing a very high congestion, which was indicated by the number of fast-growing private automobile, low road-building rate, and low average speed of vehicles on its most roads. This research's purpose is to describe what is really happening in Jakarta's urban transportation and how this situation grow through the year of 2030 by using the scenario modeling method.

The author found that there are four major scenario that can happen to this situation, from the best to worst. The research also describe what can Jakarta do to prevent the worst scenario and to solve the most problem of the biggest metropolitan in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

---

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy."

"Kemunculan layanan ride-hailing dalam satu dekade terakhir ini telah mengubah perilaku perjalanan pribadi. Di Indonesia, layanan ini digemari masyarakat terutama layanan ride-hailing roda dua sehingga sangat mempengaruhi pilihan moda perjalanan masyarakat. Di Jakarta, layanan ini sangat populer hingga meningkatkan jumlah pengguna maupun pengemudi dari layanan ini secara signifikan. Peningkatan layanan ini mengakibatkan peningkatan perjalanan menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan kemacetan dan kenaikan jumlah emisi gas CO2 di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai pembuat keputusan dalam sistem transportasi Jakarta, mengharapkan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk mencegah kemacetan serta menurunkan peningkatan emisi gas CO2. Akan tetapi, salah satu alasan masyarakat enggan menggunakan transportasi publik adalah tidak terpenuhinya kebutuhan first and last mile ketika menggunakan transportasi publik. Di sisi lain, ternyata layanan ride-hailing dapat berperan sebagai komplementer untuk transportasi publik. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan model dinamis untuk melihat dinamika sektor transportasi di Jakarta, yang terdapat beberapa submodel, yaitu: transportation trips, ride-hailing demand, ride-hailing supply, ride-hailing trips, infrastructure, number of vehicles, serta CO2 emissions. Usulan kebijakan terkait operasional layanan ride-hailing roda dua adalah mengintegrasikan transportasi publik dengan layanan ride-hailing roda dua. Dari hasil simulasi model, kebijakan ini dapat menaikkan penggunaan transportasi publik sehingga peningkatan emisi gas CO2 dari sektor transportasi dapat berkurang.

---

The emergence of ride-hailing services has changed personal travel behaviour. This service is popular in Indonesia, especially the two-wheeled services and greatly affects the choice of people's travel modes. In Jakarta, this service is popular and significantly increases the number of users and drivers, resulted in increase in motorbikes trips, causing congestion and increasement in CO2 gas emissions. The DKI Jakarta Transportation Agency, as the Jakarta’s transportation system decision maker, expects people to use public transit to prevent congestion and reduce the CO2 gas emissions increasement. One of the reasons people are reluctant to use public transit is that their first and last mile needs are not met. Ride-hailing services can play a complementary role for public transit. This research tries to develop a model to see the dynamics of the transportation in Jakarta, which contains several sub models, namely: transportation trips, ride-hailing demand, ride-hailing supply, ride-hailing trips, infrastructure, number of vehicles, and CO2 emissions. The policy proposal regarding the operation of twowheeled ride-hailing services is to integrate it with public transit. The simulation shows this policy can increase the use of public transit so that the increase in CO2 gas emissions from the transportation sector can be reduced."

"ABSTRAKTesis ini membahas model skenario kebijakan kepemudaan di Indonesia hingga tahun 2030. Penelitian ini berfokus kepada kondisi pemuda di Indonesia dan model skenaio kebijakan kepemudaan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat empat skenario besar dalam kepemudaan Indonesia, yaitu chaos, local young leaders, national young leaders, dan young changemakers. Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah peningkatan kapasitas kelompok kerja kementerian dalam Isu Kepemudaan, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan south-south cooperation. Langkah- langkah ini harus dilakukan secara strategis melalui perencanaan yang komprehensif.

---

ABSTRACTThis research discusses model scenarios for Indonesian youth policy until 2030. This research focuses on the current condition of Indonesian youth and the possible scenarios Indonesian youth policy in Indonesia. This qualitative research uses qualitative method. The research shown that there are four major scenarios in regards to Indonesian youth, namely chaos, local young leaders, national young leaders, and young changemakers. These scenarios can be seen as a continuum that must be guarded. Several recommendations can be undertaken such as increasing the capacity of the ministerial working group, increasing youth participation in development, and south-south cooperation. These steps must be done strategically through comprehensive planning."