Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal Memorandum (LM),Legal Opinion (LO) and the legal due Diligence (LD) is a specific subject that needs to be mastered exactly from the aspects of its functionality and usefulness. This is because the practice of law takes the capacity of reason or analysis on the problems posed by the law itself- problems of which the access will cause various polemics in the community. This requires an analysis of legal issues from different points of view ; social , political, economic and cultural background, in order to reduce or eliminate all aspects of the problems brought about by causal implicit matters contained therein."

"ABSTRAKPenawaran Umum merupakan salah satu corporate actionyang banyak dilakukan oleh perusahaan guna mengembangkan danmerestrukturisasi perusahaan melalui pasar modal. Untuk dapatmelakukan Penawaran Umum, maka Emiten harus menyampaikanPernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Tujuan pendaftaranemisi efek adalah untuk memenuhi persyaratan disclosure(keterbukaan) terhadap fakta-fakta penting (material facts)tentang kegiatan usaha Emiten, termasuk efek yang ditawarkan.Dokumen yang wajib disampaikan dalam rangka PernyataanPendaftaran antara lain adalah Prospektus dan dokumen lainyang salah satunya adalah laporan pemeriksaan dari segihukum. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dibuat olehKonsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Untukdapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, konsultanhukum wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Konsultanhukum diwajibkan untuk senantiasa dapat bersikap independendan obyektif dalam menjalankan profesinya. Kepentingan publik(investor) menjadi hal utama yang harus diperhatikan olehkonsultan hukum pasar modal. Hal ini dikarenakan pendapathukum yang akan dikeluarkannya akan sangat penting dalammempengaruhi keputusan publik sebagai investor (pemodal)dalam menentukan keputusan investasinya di pasar modal. Dalammelakukan pemeriksaan hukum, maka konsultan hukum wajibmematuhi Standar Profesi yang ditetapkan oleh HKHPM. StandarProfesi tersebut mencakup Standar Pemeriksaan Hukum danStandar Pendapat Hukum. Namun dalam praktiknya, terdapatdugaan atau kemungkinan bahwa konsultan hukum dalam melakukanpemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum tidak sesuaidengan Standar Profesi. Akibat yang mungkin timbul adalahinvestor yang mengandalkan informasi kondisi emiten yangsudah diperiksa konsultan hukum tersebut, mengalami kerugiankarena kualitas efek yang dibeli ternyata tidak sesuai denganyang sebenarnya. Oleh karena itu, konsultan hukum wajibbertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dalammelakukan pemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum.Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi pidana penjaraatau denda, tanggung jawab secara perdata untuk memberikanganti kerugian atas kesalahan dalam membuat pendapat hukum,sanksi administratif yang ditetapkan oleh Bapepam, dan sanksiatas pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh DewanKehormatan HKHPM."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Pembangunan rumah susun merupakan Salah satu altemnatif pemecahan masalahkebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlahpenduduknya terus meningkat dan jumlah tanah yang sangat terbatas, karenapembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah. Namun, dalamproses peralihan HMSRS terdapat pertentangan antara aspek hukum yang mengaturhal tersebut dengan apa yang terjadi dalam prakiek sehingga seringkali tindakandeveloper yang menyimpangi aturan UU No. 16 Tahun 1985 dan PP No. 4 Tahun1988 melemahkan Kedudukan pembeli HMSRS. Oleh karena itu diperlukanperlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan HMSRS sehingga dapat‘melindungi kepentingan para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalamskripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihanHak Milik-Atas Satuan Rumah Susun ditinjau dari segi tcori dan praktek. Tujuanpenulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah prosedurperalihan HMSRS dengan meninjau pada seg! teori dan praktek yang terjadi di dalam‘masyarakat dan apakah bentuk perlindungan hukumn bagi para pihak yang melakukanperalihan HMSRS, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiankepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Bentuk laporan penelitian adalahdeskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwadalam. praktek peralihan HMSRS banyak tindakan developer yang. menyimpangietentuan yang diatur dalam aturan hukum rumah susun sehingga melemahkankedudukan_pembeli HMSRS, Maka, bentuk perlindungan hukum yang dapatdiberikan kepada pembeli HMSRS dalam proses peralihan HMSRS dengan developeradalah sebelum membeli HMSRS sebaiknya pembeli memeriksa status tanah rumahsusun terlebih dahulu serta dokumen-dokumen yang terkait dan pembeli juga harusmemperhatikan Klausul (isi) dalam PPJB yang anti akan ditandatanganinya untukmencegah adanya ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang seringkalilebih menguntungkan developer saja, Perlu diingat bahwa untuk memberikanperlindungan hukum Bagi para pihak tidak hanya pada proses peralihan HMSRSdalam akta jual beli saja tetapi juga harus member perlindungan hukum secarakeseluruhan baik dalam segi yuridis maupun dalam prakteknya, Selain itu, hal inimerupakan tugas pemerintah untuk memberi perlindungan hukum secara tegas olehpemerintah dalam melindungi hak-hak pembeli HMSRS dan perlu adanya kesadaranhukum bagi developer untuk mematuhi aturan hukum rumah susun."