Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini secara khusus membahas proses peace-building melalui state-building di Timor Timur dilihat dari segi keamanan. Selain proses peace-buifding dilakukan untuk menjamin keamanan eksternalnya, baik melalui pembentukan pasukan pertahanan reguler (ETDF) maupun melalui pengelolaan hubungan luar negeri dan diplomas!, proses itu juga menjelaskan pembentukan ETDF yang dapat memberikan kapabilitas minimal guna menjamin keamanan milker eksternal Timor Timur sebagai garis utama pertahanan. Tulisan ini juga membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pembentukan ETDF dan art/ pentingnya bagi hubungan Australia dan Indonesia serta bagi terciptanya suatu kerja sama regional. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan.Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada.Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak."

"Implementation of security and peace order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsiblity of member units of community protection (Satlinmas) and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantily so the expectations and desires of the community to get security and peace order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis the data obtained through documentation obasevation and interviews sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap. Cilacap is a district that has accommodated the institutional linmas the organizational strucure of ciil service police unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local reulations. The purpose of study wanted to know how far Satlinmas can act in accordanice with its duties and functions. Research results that Satinmas role in organizing disaster managment the handling of secutity peace and order protection of the public at the district level are generally aleady be implemented bat at the neighborhood level and hormonious citizen tasks and functions are yet to be implemented optimally."

"

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang spesifik untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif, sebagaimana dipertegas dalam Bab VII Piagam PBB, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata dari negara-negara anggota. Dewan Keamanan telah mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata pada berbagai kasus, seperti pada Perang Teluk, operasi negara-negara di Afrika, dan intervensi militer di Mali terhadap teroris. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan data sekunder, penelitian ini berusaha untuk menguraikan kewenangan Dewan Keamanan untuk mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara-negara melalui resolusi yang diadopsi, kemudian mengamati praktik Dewan Keamanan pada kasus-kasus terdahulu, dan pada akhirnya menganalisis penggunaan kekuatan bersenjata pada kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Irak dan Suriah berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 2249 (2015). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Keamanan tidak mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap ISIS di Irak dan Suriah, namun memberikan perkembangan mengenai teori hak bela diri terhadap aktor non-negara apabila negara teritorial tidak mampu atau tidak mau mengatasi ancaman tersebut. Penelitian ini menyarankan bahwa hendaknya otorisasi Dewan Keamanan tidak serta merta dianggap sebagai cap persetujuan atas operasi militer di negara lain dimana negosiasi dan pembahasan yang panjang akan selalu diperlukan, dan respon militer atas dasar bela diri tetap harus sesuai dengan pembatasan dalam hukum internasional.

---

In the relationship between states as an international community living in peace, states must refrain from the threat or use of force. The primary responsibility for the maintenance of international peace and security is conferred by the members of the United Nations (UN) on the Security Council. In carrying out its mandate, the Security Council has specific powers to take effective collective measures, emphasized in Chapter VII of the UN Charter, including the use of force of member states. The Security Council has authorized the use of force in many cases, such as in the Gulf War, the state operations in Africa, and the military intervention in Mali against terrorists. By using juridicial-normative method and secondary data, this study attempts to elaborate the power of the Security Council to authorize the use of force by states through adopted resolutions, then examines the practice of the Security Council in the previous cases, and eventually analyses the use of force in the case of war against Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria based on Security Council Resolution 2249 (2015). This study concludes that the Security Council did not authorize the use of force against ISIS in Iraq and Syria, but it provides a development on self-defence theory against non-state actors if the territorial state is unable or unwilling to suppress the threat. This study advises that the Security Council authorization should not be considered as approval stamp for military operation in other state, where long negotiations and discussions will always be needed, and that military response as self-defence must be in accordance with the limitations in international law.

 

"

"Resolusi Uniting for Peace diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Majelis Umum menanggapi suatu permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia apabila Dewan Keamanan sedang buntu karena penggunaan hak veto oleh salah satu negara anggota tetapnya. Skripsi ini melihat bagaimana penggunaan Resolusi Uniting for Peace oleh Majelis Umum. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kepada sejarah resolusi tersebut dan juga perkembangan penggunaan Resolusi Uniting for Peace. Pembahasan dalam skripsi ini juga akan melihat kepada praktik penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam dua kasus yaitu Krisis Suez pada tahun 1956 dan konflik Israel-Palestina dalam emergency special session ke-7. Untuk melaksanakan pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melihat kepada perihal seperti asas-asas hukum dan sejarah hukum. Analisis yang dilakukan akan melihat penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam konteks Piagam PBB dan sejarah PBB. Dari penelitian dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Resolusi Uniting for Peace diadopsi sebagai suatu upaya untuk memperkuat sistem collective security di Piagam PBB dan membantu PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamannan internasional. Tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin sudah terlupakan, hal ini bisa terlihat dalam penggunaannya pada emergency special session ke-7.

---

The Uniting for Peace Resolution was adopted by the United Nations General Assembly in 1950. Its purpose was to allow the General Assembly to respond to a problem threatening international peace and security if the Security Council was frozen in place because of the use of the veto by a permanent member. This thesis looks into how the Uniting for Peace Resolution was used by the General Assembly. This is done by reviewing the history of the resolution and the development of its usage. This thesis also looks at how the Uniting for Peace Resolution is used in the Suez Crises of 1956 and in the Israeli-Palestinian Conflict, specifically during the 7th emergency special session. To conduct this discussion, the research will be carried out using the normative method where I will discuss it based on points such as the principles of law and the history of law. This analysis will be conducted by viewing the Uniting for Peace Resolution in the context of the UN Charter and the History of the UN. From that research and discussion, I have arrived at the conclusion that the Uniting for Peace Resolution was adopted as a means to strengthen the collective security system of the UN Charter and to aide the UN in realizing international peace and security. But its development shows me that that purpose might have been forgotten, this can be seen in its usage during the 7th emergency special session."

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Reformasi sektor keamanan menjadi fokus penting bagi pembangunan jangka panjang Timor-Leste. Tulisan ini mengeksplorasi tantangan kegagalan PBB dalam menginisiasi SSR di Timor-Leste periode 2000-2006. UNTAET dengan mandat yang luas menginisiasi proses SSR di Timor-Leste pada awal mandatnya. Pembentukan sektor keamanan menjadi bagian penting yang harus dikerjakan, termasuk pembentukan institusi pertahanan dan keamanan. Misi berikutnya UNMISET juga dibekali dengan mandat eksekutif terhadap PNTL. Sayangnya dengan mandat yang luas, PBB gagal dalam menciptakan sektor keamanan yang dapat menjamin keamanan setiap individu di negara baru tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan dalam enam bagian penting guna , antara lain, efektivitas kinerja dan kekuatan institusi keamanan, manajemen dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat, keberlanjutan penyelenggaraan sektor keamanan, dan yang terakhir Disarmament, Demobilisation dan Reintegration (DDR). Dari analisis tersebut, terungkap bahwa upaya reformasi sektor keamanan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga perlunya penanganan terhadap isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Rekomendasi diberikan untuk pemerintah Timor-Leste, termasuk perlunya fokus pada pembangunan institusi yang akuntabel dan transparan, serta penggalangan dukungan internasional untuk mendukung upaya reformasi. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat antara Timor-Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kunci untuk mencapai tujuan keamanan yang berkelanjutan dan stabil di masa depan.

---

SSR is an important focus for Timor-Leste's long-term development. This paper explores the challenges of the UN's failure to initiate SSR in Timor-Leste from 2000-2006. UNTAET with a broad mandate initiated the SSR process in Timor-Leste at the beginning of its mandate. The establishment of the security sector became an important part to be done, including the establishment of defense and security institutions. The subsequent mission UNMISET was also equipped with an executive mandate towards PNTL. Unfortunately, with such a broad mandate, the UN failed to create a security sector that could guarantee the security of every individual in the new country. Therefore, this research will be presented in six key sections in order to examine, among others, the effectiveness of the performance and strength of security institutions, management and oversight, community relations, the sustainability of security sector operations, and finally Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). The analysis revealed that security sector reform efforts require not only a technical approach, but also need to address complex political and social issues. Recommendations were made for the government of Timor-Leste, including the need to focus on building accountable and transparent institutions, and mobilizing international support for reform efforts. In this context, close cooperation between Timor-Leste and the United Nations is key to achieving the goal of sustainable and stable security in the future. "