Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Development and improvement of legislative drafting Indonesia."

"Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan perundang-undangan dan juga siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah fungsi dan kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dan bagaimana membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini baru sebatas tindakan responsif tertentu dan juga masih bersifat parsial dan sektoral dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi. Evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dalam kerangka penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara holistik. Kemudian dalam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.

---

Basically, a statutory regulation is formed because it is needed and useful to regulate the life of society, nation and state. Evaluation (review) of laws and regulations has an important function to determine whether these laws and regulations can be implemented and are useful. Currently the evaluation of statutory regulations has not been considered important as part of an effort to organize statutory regulations and also the cycle of forming laws and regulations. With the new regulation of monitoring and review of laws in Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 is a new opportunity in realizing good laws and regulations. There are problems that need to be answered further, namely: what is the function of evaluating statutory regulations (ex post review) and how to build an evaluation of statutory regulations in the framework of structuring statutory regulations and also in the formation of statutory regulations? By using the normative juridical research method, it can be concluded that the function of evaluating statutory regulations is important to determine whether a statutory regulation is in accordance with the principles of good statutory regulations and the impact of its enforcement. Evaluation of current laws and regulations is only limited to certain responsive measures and is still partial and sectoral in support of economic sector activities. Evaluation of statutory regulations needs to be carried out within the framework of statutory regulation that is carried out holistically. Then in building a evaluating mechanism for making legislation, the main concern is to further regulate the evaluation of statutory regulations, this is due to Law No. 15 of 2019 does not further regulate these stages.

"

"Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kompetensi Perancang yang ikutserta dalam pembentukannya. Penelitian ini mengkaji pembinaan kompetensi melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme perancang yang menjadi tugas instansi pembina. Jika upaya pembinaan yang dilakukan instansi pembina sudah sesuai akan berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. dengan menetapkan standar kompetensi. Instansi pembina belum menetapkan standar kompetensi Perancang. Standar kompetensi yang dimiliki oleh Perancang tidak hanya ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu memang harus dikuasai guna menghasilkan Peraturan perundang-undangan yang baik.

---

This thesis discusses the competencies coaching efforts of legislative drafter for making   good regulation. This thesis applies the method of socio legal writing with data analysis carried out in a qualitative juridical manner. The problem of disharmony in legislation both at the center and in the regions has an impact on the implementation stage. The quality of legislation is influenced by the competencies of the Legislative Drafter  who participated in its formation. This study examined competency development through improving the ability and professionalism of the Legislative Drafter  which is the main task of the supervising institution. If the competencies coaching efforts carried out by the supervising institution are appropriate, it will affect the quality of legislation, thus setting the competency standards is very crucial. The coach institution had not set the competency standards of the Legislative Drafter. The competency standards possessed by the Legislative Drafter  are not only the science of establishing legislation, but competencies in various disciplines must indeed be mastered in order to produce implementative legislation."