Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus penganggaran keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri atas penyusunan KUA dan PPAS, penyiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Raperda APBD, pembahasan, evaluasi, dan penetapan. Permasalahan yang terjadi pada sistem penganggaran Pemerintah daerah terdiri dari dua hal yaitu konseptual dan faktual. Permasalahan konseptual terdapat pada tahap pembahasan Raperda APBD yang belum mengakomodasi pembahasan kinerja anggaran. Sementara itu permasalahan faktual terjadi pada hampir seluruh tahap penganggaran karena tidak digunakannya dokumen RKPD sebagai dokumen penyusun anggaran Pemerintah daerah

---

ABSTRACTThe objectives of this internship report are to explain the problems of financial management process based budgeting section of Permendagri No. 13/2006 and to analyze the suitability among regulation and implementation of budgeting process based on Permendagri No. 13 of 2006 towards performance-based budgeting. The analysis begins by describing the area of financial budgeting cycle in Permendagri No. 13 of 2006 which consists of the preparation of KUA and PPAS documents, preparation of guidelines for the preparation of RKA-SKPD, preparation of RKA-SKPD, preparation of draft budget, discussion, evaluation, and determination process. The problems that occur in local government budgeting system consist of two things: the conceptual and factual issues. The conceptual issues are the APBD discussion that not accommodate performance-based budgeting concept. While, the factual issues happen in almost all of phases of budgeting processes because the local government does not use the RKPD as guideline in budgeting process."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."

"ABSTRAKPermendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD membahas mengenai semua barang yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis report discusses the explanation of the flow of bookkeeping and reporting of BMD, the factual problems of the administration process, the conceptual problems of the administration process, and the recommendations. The results of the analysis are useful for improving the effectiveness and efficiency of BMD management and providing suggestion to the Ministry of Home Affairs to revise the regulation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasustahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerjayang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selainitu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikananggaran berbasis kinerja.Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akandilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerjadi LAPAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerjabelum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran diLAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan danpedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat"

"RSUD Pasar Rebo sebagal BLUD, masih menerapkan remunerasl pada tahun 1992. Ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara status RSUD Pasar Rebo sebagai BLUD dengan remunerasi yang diterapkan. Salah satu profesi yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di rumah sakit dan berperan cukup besar dalam menjaga mutu dan reputasi rumah sakit adalah perawat. Maka manajemen rumah sakit perlu memperhatikan kesejahteraan perawat khususnya dalam bentuk insentif. Pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 yang dapat dijadikan acuan RSUD Pasar Rebo dalam menyempurnakan penentuan insentif untuk perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan insentif untuk perawat yang berlaku di RSUD Pasar Rebo, serta menganalisis implementasi insentif perawat berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 di RSUD Pasar Rebo. Penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Informan penelitian adalah beberapa pejabat pengelola terkait serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Pasar Rebo, pejabat pengelola dan Direksi PT. Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian ini menggambarkan insentif perawat yang berlaku di RSUD Pasar Rebo dinilai variabel tetap dan tidak tetap. Pola penentuan insentif yang berlaku di RSUD Pasar Rebo belum memasukkan indikanor risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan capaian kinerja. Karena RSUD Pasar Rebo sering berganti status kelembagaan, pergantian dineksi serta komitmen bersama antara direksi dengan pejabat pelaksana yang kurang. Saran penelitian ini adalah penentuan insentif di RSUD Pasar Rebo didasarkan pada prestasi kerja perawat, RSUD Pasar Rebo dapat mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2007, dalam memasukkan indikator risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan pengoptimalan indikator capaian kinerja dalam menentukan insentif perawat di RSUD Pasar Rebo; serta peningkatan kornitmen bersama dari unsur pimpinan dan pejabat pelaksana di RSUD Pasar Rebo.

---

RSUD Pasar Rebo as BLUD, is still uslng the remuneration mechanism ln which used since 1992. This indicate an unappropriatness condition between RSUD Pasar Rebo status as BLUD with implemented remuneration mechanism. Nursing is one of occupation in hospital that become the first line of health services and have a big role in quality improvement and reputation of hospital. So the hospital management should have a big concern of nurse prosperity especially the material incentives. Government announced Permendagri No.61/2007 as a technical guidance for BLUD that can be used by RSUD Pasar Rebo to complete the nurse incentives Formulation.

The aim of this research are to know the nurse incentives formulation description in RSUD Pasar Rebo and to analyze the nurse incentives implementation based on Permendagri No.6l/2007 in Pasar Rebo Regional Hospital. The research design is operational research with qualitative approach. The researchers as a research instrument helped by interview guidance to do the indepth interview. The research informant are several stakeholders and Director Representative of Administration and Financial in Pasar Rebo Regional Hospital, several stakeholders and Directors of Rumah Sakit Pasar Rebo Company as triangulation informant.

The result of this research are describe that the nurse incentives formulation in RSUD Pasar Rebo is appreciated by fix indicators and variable indicators. The incentives formulation in RSUD Pasar Rebo currently, doesn?t entered Risk Index, Emergency Index, and Performance index yet. Generally, it happen because RSUD Pasar Rebo often face the organizational status transformation, director succession and the lackness of director and performer commitment.

The suggestion in this research are the nurse incentives formulation in RSUD Pasar Rebo hopefully really based on performance appraisal like written and arranged in RSUD Pasar Rebo Employee Regulation ; RSUD Pasar Rebo can use the referencies that recommended by Permendagri No.61/2007 to enteres the Risk Index, Emergency Index and Perfomance Index in formulating the nurse incentives; and RSUD Pasar Rebo hopefully could increase the commitment between director as a decision maker in hospital and Performer who manage and do the hospital policy to always give support to the nurse prosperity development along professional and objectives incentives formulation."

"Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Materi studi kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item, terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan.

---

This study aims to understand the implementation of Performance Based Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report consist of budgeting process included planning, implementation, performance measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes problems in budgeting process.

Because of qualitative research, data was set by natural condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The result of data collection was analyzed by using qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.

After to analyze data information and observe in the spot, the result of this research are found traditional budgeting approach or line item budgeting, especially at the budgeting-planning. There are found many problem in performance budgeting implementation such as (1) official knowing, comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2) performance measurement of outcomes are nothing."

"Penelitian ini membahas penerapan penganggaran berbasis kinerja di Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2011 untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berkembang hingga kini, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum diterapkan secara benar, dilihat dari lima aspek, perencanaan anggaran dan kinerja, realisasi anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan anggaran dan kinerja. Beberapa saran kemudian disajikan penulis diantaranya, perlu adanya ketetapan baku mengenai penyusunan indikator kinerja, integerasi antar sistem keuangan dan anggaran dalam hal keterserapan/realisasi dan penerapan sistem reward and punishment supaya perlahan budaya tertib administrasi tumbuh di UI.

---

This study discusses the application of performance-based budgeting at the University of Indonesia in fiscal year 2011 and then compared with the theories developed up to now, studies that have been done before or regulations applicable at this time. The results of this study is the implementation of performance-based budgeting is still not implemented correctly, viewed from five aspects, planning budgeting and performance, budget realization, performance measurement, performance evaluation and reporting of budget and performance. Some suggestions then presented by the writer, the need for standard provisions regarding the preparation of performance indicators, integration between financial and budgets systems in terms of absorption/realization and implementation of reward and punishment system, so good administrative culture gradually grows in UI. "

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACTThe objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness."