Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan memahami relasi kuasa di balik kontestasi wacana di harian Kompas dalam memberitakan sengketa pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara, Jawa Tengah. Untuk menggali permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama-tama dilakukan analisis pembingkaian terhadap berita yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen untuk mengetahui pola kontestasi wacana dan aktor-aktornya. Berikutnya, dilakukan kajian etnografi ruang redaksi guna mengetahui relasi kuasanya.Hasil penelitian menunjukkan Kompas menjadikan kontestasi wacana sebagai mekanisme kontrol atau swasensor atas pemberitaan mereka. Temuan ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kepemilikan modal di tangan segelintir orang telah berdampak buruk bagi independensi media terkait perannya dalam proses demokratisasi (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; dan Haryanto, 2011; Steele, 2011).Dalam penelitian ini, kuasa ekonomi politik di balik praktik swasensor ini diperkaya dengan dimensi permainan kuasa di antara individu wartawan dan praktik swasensor yang telah menjadi habitus Kompas sejak Orde Baru. Jika dulu swasensor dilakukan dalam rangka menyiasati represi politik penguasa, saat ini hal itu dilakukan demi melayani kepentingan kapital dan kepentingan "raja-raja kecil" yang berkuasa di jajaran redaksi. Tesis ini juga menyertakan diskusi teoritik tentang integrasi pendekatan ekonomi politik kritis dengan kajian budaya media.

---

This thesis aims to investigate power relations behind the discourse contestation of pro-contra towards cement plant in North Kendeng, Central Java, in Kompas daily. To explore these issues, authors used qualitative research methods. First performed analysis of the framing of the news pros and cons of the cement plant to determine the pattern of contestation discourse and the actors. Next, conducted ethnographic studies to determine power relation in the newsroom.

The results showed Kompas makes contestation discourse as a control mechanism or self-censorship on their journalistic practice. These findings complements previous studies, that the ownership of capital in a few hands have negative impact for the independence of the media related to its role in the democratization process (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; and Haryanto, 2011; Steele, 2011).

In this study, the power of political economy behind the practice of self-censorship is enriched with the dimension of the game of power between the journalists as individual and practice of self-censorship that has become habitus Kompas since the New Order. Previously, self-censorship is done in order to survive againts the ruling political repression, now it is done for the sake of serving the interests of capital and interest ?little kings? who ruling the newsroom. This thesis also includes a theoretical discussion about the integration of a political economy approach with the media culture studies."

"Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga bersifat relatif. Dalam tugas akhir ini telah ditemukan bahwa tingkat kemampuan sosial ekonomi rumahtangga di DKI Jakarta yang heterogen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok/cluster yang relatif homogen. Metode yang digunakan adalah Analisis Cluster. Dengan Analisis Cluster pengelompokan terhadap obyek/individu akan menghasilkan variabilitas yang rendah untuk obyek-obyek yang berkumpul dalam satu cluster, dan variabilitas yang tinggi untuk obyekobyek dari cluster yang berbeda. Data yang digunakan adalah data SUSENAS tahun 1993 untuk propinsi DKI Jakarta dengan besar sampel 3058 rumahtangga. Dengan metode Partisi K-Mean, 3058 rumahtangga yang diukuroleh 21 variabel dapat dikelompokw ke dalam 7 cluster, dan komposisi ke-tujuh cluster tersebut kemudian dirangkum dalam 3 kelompok sosial ekonomi."

"Penelitian ini menyuguhkan gambaran terkait dengan upaya penghuni rusunawa dalam rangka mengembangkan kualitas keadaan ekonominya. Studi terdahulu telah mengulas bahwa dalam mengembangkan kualitas keadaan ekonomi, masyarakat kelas bawah akan bersandar pada jaringan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Namun jaringan sosial yang dimaksud adalah jaringan sosial yang memiliki latar belakang yang sama. Melalui penelitian ini, penulis melengkapi studi terdahulu dengan berpijak pada teori milik Nan Lin bahwa jaringan sosial dapat terbentuk pada sekumpulan aktor yang memiliki latar belakang yang berbeda. Penulis melakukan penelitian tersebut pada lingkungan tempat tinggal rusunawa. Rusunawa yang diteliti adalah rusunawa umum yang memiliki latar belakang identitas dan sumber daya yang sangat beragam. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam ini, penulis menemukan bahwa jaringan sosial pada lingkungan yang beragam tidaklah menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan ekonomi. Hal yang paling menguntungkan dari jaringan sosial di rusunawa yang beragam itu adalah informasi-informasi terkait dengan bantuan ekonomi untuk warga. Informasi bantuan yang diterima oleh penghuni berdampak pada penekanan alokasi biaya untuk pengeluaran rumah tangga.

---

This study presents an overview related to the process of the residents of the rusunawa in order to develop the quality of their economic condition. Previous studies had reviewed that in developing the quality of economic conditions, the lower class will rely on their neighborhood social networks. But the social network in question is a social network that has the same background. Through this research, the author complements previous studies by relying on Nan Lin's theory that social networks can be formed on a set of actors who have different backgrounds. The author conducted the research in the residential neighborhood of Rusunawa. The residential neighborhoods of Rusunawa are public flats that have very diverse identity backgrounds and resources. Through qualitative research conducted with in-depth interviews, the authors found that social networks in diverse environments are not a barrier to realizing economic goals. The most beneficial thing from the social networks in the various flats is the information related to economic assistance for residents. Assistance information received by residents has an impact on reducing the allocation of costs for household expenses."

"Perkembangan suatu daerah dan desa menjadi kota merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dimana adanya perubahan fisik dan budaya, adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan pemerintah antara penduduk Desa dan Kota. Di lain pihak adanya anggapan sebagai kejelian Pemda untuk menciptakan peluang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan. Faktor lain adanya keterbatasan Pemerintah untuk pembinaan dan terlepas dari ekonomis atau tidaknya pelayanan kebersihan, kesehatan lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat.Disamping faktor tersebut diatas adanya fluktuasi penerimaan retribusi kebersihan dan kemungkinan lain adanya pengaruh perubahan ekonomi Nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi kebersihan terhadap pelayanan kebersihan terutama tentang faktor sosial masyarakat serta Budaya masyarakat (dalam hal ini Faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan) Metode yang digunakan dengan kuantitatif, dengan populasi penelitian adalah masyarakat Kota Bangko, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,443 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,424, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti faktor sosial sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,424) > Z tabel (1,96), Sementara faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,470 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,754, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti Pelayanan Pemerintah akan kebersihan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,754) Z tabel (1,96), Mengacu hasil penelitian beberapa kebijakan pokok yang harus ditempuh oleh para. perencana dan pelaksana program adalah sebagai berikut :Pertama menekankan kepada segenap pihak eksekutif yang terlibat dengan dinas kebersihan dan penerimaan retribusi kabupaten merangin mengenai sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial atau umum seperti air bersih, pembuangan sampah, penataan ruang dan penataan lingkungan serta fasilitas umum lainnya.Kedua, pihak-pihak eksekutif yang terlibat di lapangan secara teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hendaknya seorang yang profesional, inovatif dan memiliki seperangkat kecakapan. Untuk itu diperlukan Pendidikan dan Latihan. Ketiga, meningkatkan fungsi kontrol, baik dari lembaga maupun kontrol dan masyarakat.Keempat, menggali nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Ada yang menyangkut budaya hidup sehat, budaya hidup bersih, budaya hidup aman, bahkan tentang keadilan, hak dan kewajiban, dan ketertiban. Masih banyak nilai-nilai budaya lainnya, yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat."

"ABSTRAK
Modal sosial akhir-akhir ini menjadi perhatian bagi ahli-ahli sosiologi ekonomi. Sebagian mengajukan konsep modal sosial sebagai alternatif baru bagi pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat. Namun sebagian lain melihat gejala kemunduran modal sosial sejalan dengan semakin meluasnya ekspansi kapitalisme.Penelitian ini lebih melihat modal sosial sebagai kekuatan dinamis yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kedinamisan modal sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk pergeseran norma-norma pertukaran; sedemikian rupa sehingga individu-individu merasa terjamin untuk memperoleh keuntungan timbal balik.Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana cara modal sosial menjembatani berbagai kelompok kepentingan dalam kelembagaan kesehatan lokal. Untuk itu dipilih pendekatan kritis dengan tehnik pengolahan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif.Penelitian tesis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif memang tidak lazim dilakukan. Namun saya perlu melanjutkan penelitian dengan pendekatan kualitatif setelah saya menemukan keunikan dari hasil penelitian awal, yaitu: (1) analisis statistik (prosedur logistik; program Statistic Analysis System/SAS) atas data hasil survey menunjukkan tidak ada hubungan antara karakteristik rumahtangga atau individu dengan kegiatan menabung; (2) Posyandu yang semula direncanakan menjadi pintu masuk pengembangan masyarakat ternyata tidak mendapat "legitimasi" dari partisipan. Justru organisasi-organisasi akar rumput memiliki kekuatan untuk memfasilitasi tindakan-tindakan kolektif anggotanya.Untuk memperoleh penjelasan lebih jauh mengenai kekuatan organisasi akar rumput tersebut di atas maka saya telah mengubah orientasi penelitian dari pendekatan survey ke arah pendekatan kualitatif. Untuk itu maka pengumpulan data dilakukan melalui dialogis di tingkat kelompok akar rumput hingga ke birokrasi lokal. Dengan cara dialogis tersebut maka memungkinkan penerapan metode koogeneratif. Prosedur aksi - refleksi sangat dominan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dengan pendekatan sepeti di atas aspirasi organisasi akar rumput dan aspirasi aparat birokrasi dapat secara langsung dipertemukan.Partisipan penelitian adaiah anggota dari organisasi akar rumput yang tersebar pada empat desa. Setiap kelompok akar rumput mewakili karakteristik desa dan karakteristik aktivitas organisasi akar rumput. Pada keempat organisasi akar rumput tersebut peneliti bersama partisipan menggunakan modal sosial lokal untuk mengintegrasikan institusi-institusi lokal dalam suatu jaringan yang kuat. Untuk itu upaya menemukan simpul interaksi antar warga dan antar institusi menjadi penting. Simpul interaksi dan jaringan institusi lokal dalam hal ini diperlukan untuk menciptakan organisasi akar rumput yang kuat dan otonom dalam mengelola lembaga kesehatan lokal.Dalam penelitian ini peneliti telah membedah lingkungan sosial dan sumberdaya komunitas dengan menggunakan tujuh unsur-unsur pemberdayaan komunitas yang telah digunakan oleh UNICEF (1999), yaitu kepemimpinan, organisasi komunitas, pengetahuan komunitas, dana komunitas, proses pengambilan keputusan komunitas, teknologi komunitas dan sumberdaya material komunitas. Dari ketujuh unsur itu, lima unsur pertama secara berturut-turut telah menjembatani tindakan-tindakan kolektif, khususnya dalam kegiatan menabung. Kegiatan menabung menjadi perilaku yang dibimbing oleh seperangkat sistem norma dalam komunitas sehingga tercipta tindakan kolektif yang terorganisir. Kegiatan menabung dalam organisasi akar rumput kemudian menjadi simpul interaksi warga komunitas. Peristiwa menabung mampu meniadakan perbedaan-perbedaan dalam komunitas, baik secara horizontal (perbedaan karakteristik keluarga dan atau karakteristik pribadi) maupun secara vertikal (perbedaan kelas atau status sosial ekonomi).Implikasi terhadap metodologi penelitian aksi adalah organisasi akar rumput yang memfasilitasi kegiatan menabung dan memiliki mekanisme pengelolaan pelayanan kesehatan secara partisipatif menjadi titik tolak pengembangan modal sosial. Setanjutnya peristiwa menabung dalam organisasi akar rumput menjembatani terbangunnya proses dialogis antara kelompok akar rumput dengan birokrasi lokal, khususnya aparat kesehatan. Fokus perhatian adalah bagaimana cara agar organisasi lokal dapat memperkuat lembaga kesehatan lokal.Penelitian ini menemukan bahwa: (i) Modal sosial memberi kontribusi yang besar dalam menjembatani tindakan kolektif dalam kelompok organisasi akar rumput sehingga terbentuk suatu simpul interaksi yang kondusif bagi pengembangan suatu lembaga (kesehatan lokal). (ii). Munculnya lembaga kesehatan lokal dalam komunitas menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kesehatan telah mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa penerapan prinsip-prinsip resiprositas berkenaan dengan masalah kesehatan tidak lagi bersifat spontan tetapi telah bergeser ke arah pengaturan yang lebih sistematis, (iii) Dalam konteks hubungan antara organisasi akar rumput dengan birokrasi lokal penelitian ini telah menunjukkan bahwa harapan untuk terjadinya integrasi antara kelompok akar rumput dengan birokrasi lokal masih sulit tercapai. Perbedaan visi pelayanan kesehatan antara organisasi akar rumput dengan birokrasi lokal telah mempertegas betas antara keduanya. Kegagalan dalam mempertemukan visi kedua pihak berarti telah hilang satu kesempatan membangun kepercayaan organisasi akar rumput terhadap birokrasi lokal. Hal itu sekaligus memutus simpul interaksi antara organisasi akar rumput dengan birokrasi lokal dalam proses pelayanan kesehatan. Penyebabnya adalah keragaman mekanisme yang menjadi pilihan masing-masing organisasi akar rumput masih belum mendapat pengakuan dari birokrasi lokal. Birokrasi pemerintahan lokal masih mempertahankan pola lama; terlalu banyak masuk dalam wilayah otonomi masyarakat. Kebijakan birokrasi lokal belum memungkinkan tumbuhnya demokrasi secara lebih cepat. Dengan kata lain ruang demokrasi yang mulai terbuka pada tingkat organisasi akar rumput belum didukung dengan perubahan sikap pada birokrasi pemerintahan lokal."

"Tesis ini adalah kajian tentang Dalihan na Tolu dan kegiatan ekonomi, yang mengambil studi kasus pada Orang Batak Toba di Porsea. Hal ini dilatarbelakangi oleh kuatnya sistem kekerabatan berdasarkan prinsip Dalihan na Tolu, yang unsur-unsurnya adalah dongan tutu, hula-hula, dan boru dalam melaksanakan upacara adat. Dalam melaksanakan upacara adat tersebut ketiga unsur menyatakan sebagai satu pelaksana adat (si sada ulaon). Pernyataan sebagai satu pelaksana adat mengakibatkan apabila pada upacara adat, salah satu di antara ketiga unsur tidak diikutsertakan maka upacara adat tidak dapat dilaksanakan. Apabila anggota dan masing-masing unsur tidak diikusertakan dalam upacara adat, hal itu dikategorikan pengucilan yang menyakitkan. Saling menghormati di antara Orang Batak Toba tidak saja hanya dalam percakapan ataupun sekedar istilah kekerabatan saja tetapi jugu dalam perilaku kehidupan sehari-hari.Berangkat dan terintegrasinya Orang Batak Toba dalam melaksanaan sebuah upacara adat, penelitian ini mencoba melihat kekuatan dari semangat Dalihan na Tolu itu dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan pokoknya adalah bagaimana peranan Dalihan na Tolu dalam kegiatan ekonomi Orang Batak Toba. Apakah memang kerja sama yang luar biasa kuatnya dalam pelaksanaan adat Orang Batak Toba juga berperan dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan itu.Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah teori sistem kekerabatan yang diperkenalkan oleh Murdock dan teori struktur sosial yang diperkenalkan oleh Redcliffe-Brown. Penggunaan teori ini karena Dalihan na Tolu tidak terlepas dart sistem kekerabatan Orang Batak Toba, dan sebagai sebuah sistem kekerabatan, di sana terjadi hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial terwujud karena adanya struktur sosial. Teori struktur sosial inilah yang melihat hubungan-hubungan sosial yang ada dalam sistem kekerabatan tersebut.Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sistem kekerabatan yang merupakan bagian dari struktur sosial berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan berdasarkan prinsip Dalihan na Tolu kurang terlihat peranannya dalam kegiatan ekonomi Orang Batak Toba di Kelurahan Pasar Porsea dan Patane III. Dalihan na Tolu yang dapat dikategorikan sebagai modal sosial yang menyemangati Orang Batak Toba untuk bekerja sama dalam pelaksanaan adat, yang menjadi salah satu faktor untuk membentuk perkumpulan klen tidak saja di Kecamatan Porsea juga di daerah-daerah lain tidak tercermin dalam kegiatan perekonomian.Orang Batak Toba yang bermukim di Kecamatan Porsea berjalan sendiri-sendiri. Bentuk-bentuk jaringan ekonomi yang terbentuk pun hanya didasarkan kepada kepentingan ekonomi saja, walaupun aktor-aktor yang sating berhubungan dalam bidang ekonomi itu melahirkan istilah-istilah kekerabatan setelah merujuk pada unsur-unsur dalam unit Dalihan na Tolu masing-masing. Kendati peranan Dalihan na Tolu tidak tercermin dalam kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi tidak menafikan bahwa unsur-unsur dari Dalihan na Tolu dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh aktor. Akan tetapi pengalaman mereka mencatat bahwa melibatkan unsur-unsur Dalihan na Tolu dalam kegiatan ekonomi dapat merusak hubungan sosial mereka yang berkerabat. Sebab, ketersinggungan dalam kegiatan ekonomi dapat berakibat ketersinggungan dalam kehidupan sosial.Hal lain yang mengakibatkan para pelaku ekonomi lebih memilih orang luar untuk bekerja dalam usaha ekonominya adalah karena anggota kerabat tersebut relatif lebih sulit diajak bekerja sama. Ada anggapan bekerja ditempat kerabat justru memperkaya pemilik usaha saja. Sementara dari pihak yang mau diajak untuk bekerja itu lebih memilih bekerja di tempat lain. Sebab dengan demikian, mereka lebih babas untuk bekerja.Dengan hasil penelitian yang demikian, Dalihan na Tolu yang dapat mengikat Orang Batak Toba di mana pun berada hanya efektif di kegiatan adat saja, sementara dalam kegiatan ekonomi, dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya tidak efektif untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi di kalangan Orang Batak Toba di Kecamatan Porsea."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi identitas individu melalui presentasi diri dalam unggahan tren self-reward menggunakan luxury fashion goods di media sosial, serta mengungkap pemaknaan dari self-reward tersebut. Studi-studi terdahulu mengenai fenomena ini terbagi menjadi dua, yaitu presentasi diri melalui praktik self-reward, dan konstruksi identitas melalui konsumsi luxury fashion goods. Namun, hingga kini belum banyak studi yang melihat perpaduan antara kedua aspek ini, yaitu pemaknaan terhadap self-reward dan kaitannya dengan konstruksi identitas melalui praktik self-reward menggunakan luxury fashion goods, khususnya dalam konteks di media sosial. Peneliti berargumen bahwa presentasi diri yang ditampilkan dalam unggahan self-reward menggunakan luxury fashion goods di media sosial merupakan perilaku konsumsi mencolok yang berpengaruh terhadap konstruksi identitas individu. Dengan menggunakan teori presentasi diri yang disampaikan oleh Erving Goffman dan konsep conspicuous consumption oleh Veblen sebagai alat analisis, hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa self-reward menggunakan luxury fashion goods merupakan justifikasi gaya hidup hedonic yang berkontribusi pada pembentukan identitas individu. Kegemaran mengkonsumsi produk tersier seperti luxury fashion, membuat setiap pembeliannya dimaknai sebagai wujud apresiasi dan mencintai diri sendiri. Dengan mengunggah hadiah yang memiliki keterbatasan jumlah, harga yang tinggi, dan nilai materialisme seperti luxury fashion, mampu membentuk identitas diri pada pengguna, seperti elegan, pekerja keras, mampu, independen, hingga stand-out. Namun, keterbatasan atribut komunikasi secara digital dapat pula membentuk identitas yang tidak diharapkan, seperti sombong dan pamer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi digital pada individu yang mengunggah self-reward menggunakan luxury fashion goods di Instagram dan TikTok.

---

This study aims to explain the construction of individual identity through selfpresentation in uploading self-reward trends using luxury fashion goods on social media, as well as uncovering the meaning of self-reward. Previous studies on this phenomenon are divided into two, namely self-presentation through self-reward practices, and identity construction through the consumption of luxury fashion goods. However, until now not many studies have looked at the combination of these two aspects, namely the meaning of self-reward and its relation to identity construction through self-reward practices using luxury fashion goods, especially in the context of social media. Researchers argue that self-presentation shown in self-reward uploads using luxury fashion goods on social media is conspicuous consumption behavior that influences the construction of individual identities. By using the self-presentation theory presented by Erving Goffman and the concept of conspicuous consumption by Veblen as analytical tools, the findings of this study suggest that self-reward using luxury fashion goods is a justification for a hedonic lifestyle that contributes to the formation of individual identity. The penchant for consuming tertiary products, such as luxury fashion, interprets every purchase as a form of appreciation and self-love. Uploading gifts that have limited quantities, high prices, and materialistic values, such as luxury fashion, can form self-identities in users, such as elegant, hardworking, capable, and independent, to stand out. However, with limited digital communication can also form unexpected identities, such as being arrogant and showing off. This study uses a qualitative method with in-depth interview techniques and digital observation of individuals who upload self-rewards using luxury fashion goods on Instagram and TikTok."

"[This book also examines various aspects of intercultural economic influences, such as those of culture on international trade. Evidence from a broad panel of nations supports the presumption that high-income trade partners will be less sensitive to the measures of cultural dissimilarity than low-income trade partners between which cultural dissimilarity leads to barriers to international trade. The treatment of linguistic and religious factors as continuous variables in this book has improved past studies in which ‘language’ was treated as one or more dummy variables and ‘religion’ was ignored., This book also examines various aspects of intercultural economic influences, such as those of culture on international trade. Evidence from a broad panel of nations supports the presumption that high-income trade partners will be less sensitive to the measures of cultural dissimilarity than low-income trade partners between which cultural dissimilarity leads to barriers to international trade. The treatment of linguistic and religious factors as continuous variables in this book has improved past studies in which ‘language’ was treated as one or more dummy variables and ‘religion’ was ignored.]"

"Skripsi ini membahas tentang dampak dari beroperasinya jalur kereta api dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Priangan (1921-1930). Karya penelitian ini berbeda dengan karya sebelumnya yang hanya membahas pembangunan jalur kereta api Banjar-Cijulang. Sementara itu, karya penelitian ini lebih memfokuskan kepada dampak dari beroperasinya jalur kereta api Banjar-Cijulang terhadap sosial ekonomi masyarakat di Priangan. Dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa beroperasinya kereta api berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Priangan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang kemudian mulai terbiasa menggunakan moda transportasi kereta api. Setelah jalur kereta api Banjar-Cijulang selesai dibangun dan mulai beroperasi, daerah yang sebelumnya terisolasi di sekitar Timur dan Tenggara Priangan dapat terhubung dengan daerah-daerah lainnya di pulau Jawa. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Skripsi ini menggunakan data yang didapatkan oleh penulis melalui studi literatur berupa arsip, koleksi terjilid, buku, karya yang belum diterbitkan, koran, gambar, dan peta.

---

This thesis discusses the impact of the railway and its impact on the socio-economic life of the people in Priangan (1921-1930). This research is different from the previous which only discussed the construction of the Banjar-Cijulang railway line. Meanwhile, this research focuses more on the operation of the Banjar-Cijulang railroad on the socio-economic community in Priangan. From the results of this study can be discussed that the operation of the railroad has a direct impact on the socio-economic life of the people in Priangan. This can not be separated from the people who then start using railroad transportation modes. After the Banjar-Cijulang railroad was built, East and Southeast Priangan can connect with other regions on the island of Java. In the discussion of this thesis, the author uses historical research methods. This thesis uses data obtained by the author through literature studies consisting of archives, bound collections, books, unpublished research works, newspapers, images, and maps."

"Kendati rokok dan merokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di dunia dan di Indonesia, namun sejatinya yang lebih utama adalah masalah pertarungan ekonomi politik yang bertali-temali dengan komunikasi dan media. Isu rokok telah membelah Indonesia dalam dua kubu, yaitu yang pro dan kontra terhadap regulasi terhadap komoditas yang adiktif dan membahayakan kesehatan ini. Selama ini Indonesia tergolong dalam salah satu negara yang paling lemah dalam meregulasi tembakau dan rokok. Regulasi terhadap tembakau/rokok membutuhkan kemauan politik yang kuat, karena walaupun Konstitusi mengamanatkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi kelangsungan hidup warganya namun harus berhadapan dengan pragmatisme ekonomi politik yang berujung pada mesranya penyelenggara negara dengan industri rokok. Argumen perlindungan kesehatan masyarakat dibenturkan dengan argumen ekonomi, karena dikontruksikan bahwa tembakau dan rokok adalah komoditas yang berjasa menyumbang cukai puluhan triliun rupiah serta menyangkut mata pencaharian jutaan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal tembakau dan rokok yang berisfat adiktif dan membahayakan kesehatan walaupun legal namun tidak normal. Kesadaran palsu dan mitos-mitos seputar tembakau dan rokok berkelindan dengan hegemoni oleh pemilik industri rokok . yang menampilkan diri sebagai dermawan dan warga negara yang baik lewat iklan, promosi dan sponsor yang massif. Akibatnya jumlah perokok di Indonesia terus meningkat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Dua dari tiga pria dewasa menjadi perokok. Industri rokok juga secara sistematik menjerat perokok-perokok di bawah umur. Semuanya ini menimbulkan dampak kesehatan yang amat dahsyat berupa kematian prematur lebih dari 200.000 jiwa per tahun, di antaranya 25.000 perokok pasif yang terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak. Penelitian ini mencoba membedah kontestasi wacana pro-kontra regulasi rokok di ruang publik media massa dan media sosial yang terdistorsi oleh aneka trik interferensi atau gangguan yang dilakukan industri rokok. Peneliti mencoba memadukan Teori Diskursus dan Ruang Publik Habermas, Teori Hegemoni Gramsci, dan Teori Habitus Bourdieu.

---

Eventhough cigarettes and smoking are serious public health problem in the world as well as in Indonesia, acatually it is more prominently a political economy contestation that intertwine with communication and the media. The issue of tobacco that has divided Indonesia into two sides, namely the pros and the contras towards regulation of this addictive and hazardous commodity.

So far Indonesia is considered as one of few countries that poorly regulate tobacco and cigarettes. Regulating tobacco/cigarettes needs a strong political will, since the Constitution entrusted that the State should nurture the Nation and protect the sustainabable life of its people, while on the other hand it has to confront with political economic pragmatism of tobacco-industrioState complex.

The arguments of public health protection is colliding with economic arguments, since it has been constructed that tobacco and cigarettes are commodities that collect trillions of Rupiah excise tax and considered as the life and blood of several million tobacco farmers and cigarette company workers. Eventhough tobacco and cigarettes are addictive and hazardous to health, they are legal yet abnormal.

False consciousness and myths that surround tobacco and cigarettes intertwining with the hegemony mastered by the owners of cigarettes companies who perform as philanthropists and good citizens through their massive tobacco advertising, promotion and sponsorship. Consequently the number of smokers in Indonesia is continuosly increasing and become the third highest after China and India. Two out of three adult males are smokers. The cigarettes companies are systematically entrap under age smokers. Due to this situation, a horrifying health impact implies with the premature deaths of more than 200,000 lives every year, including passive smokers, mostly among women and children.

This research is trying to analyze the discourse contestation of pro and contra towards tobacco regulation in the public sphere of mass media and social media that are distorted by many sly interferences practiced by the cigarette companies. The researcher is trying to synthesize Habermas’s Discourse and Public Sphere theories, Gramsci’s theory of Hegemony, and Bourdieu's concept of Habitus."