Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang terfokuskan pada sektor konstruksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penggunaan tenaga kerja asing sangat di pengaruhi oleh kebijakan kebijakan pemerintahan selaku pembuat peraturan dan sebagai pelaku dalam arah kebijakan internasional. Dengan adanya perubahan peraturan penggunaan tenaga kerja asing pada tahun 2015 maka pelu dilakukan penelitian terhadap peraturan ini sehingga dapat diketahui bagaimana perubahan dalam peraturan penggunaan tenaga kerja asing

---

This thesis deals with the influence of foreign capital investment against the use of foreign labor that focus in construction sector. Labor is any person who is able to do the work to produce goods and/or services either to itself or to meet the needs of the community. This research is both normative and juridical prescriptive. Results of the study concluded that the application of the use of foreign labor in influence by Government policy as the policy makers of the regulations and as perpetrators in the direction of international policy. With the rule change the use of foreign labor in 2015 then pelu conducted research to this rule so that it can be known how the changes in the regulation of the use of foreign labor."

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"Salah satu target utama pembangunan pertanian terkait dengan globalisasi ekonomi dan penerapan kebijakan liberalisasi perdagangan di sektor pertanian adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melalui perdagangan internasional khususnya ekspor dan dengan meningkatnya arus masuk modal asing termasuk melalui PMA. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis pengaruh ekspor, impor, serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, dan sebaliknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian; (ii) menganalisis pengaruh guncangan pada ekspor, impor serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pengaruh guncangan pada PDB terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregression (VAR) dengan data triwulanan tahun 1995-2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yang positif dan signifikan antara ekspor pertanian dan PDB pertanian. Sedangkan hubungan impor pertanian terhadap PDB pertanian hanya satu arah yang bernilai negatif dan signifikan namun tidak terjadi sebaliknya. Sementara hubungan PDB pertanian dengan PMA pertanian menunjukkan hasil tidak adanya hubungan. Hasil analisis Impulse Response Function (IRF) memperlihatkan bahwa respon PDB pertanian terhadap guncangan pada ekspor pertanian paling besar. Hal sebaliknya juga berlaku terhadap guncangan PDB pertanian yang direspon lebih besar oleh ekspor pertanian dibandingkan impor pertanian. Hasil variance decomposition, juga mendukung hasil IRF dimana dekomposisi varian PDB pertanian terbesar diberikan oleh ekspor pertanian disusul oleh PMA pertanian dan impor pertanian. Dekomposisi varian ekspor pertanian dengan nilai terbesar diberikan oleh ekspor, PDB, PMA dan impor di sektor pertanian. Adapun impor pertanian dan PMA pertanian memberikan pengaruh yang terbesar terhadap perubahan variabel impor pertanian dibandingkan ekspor dan PDB di sektor pertanian. Dekomposisi varian untuk PMA pertanian disumbangkan oleh PMA pertanian dan PDB pertanian dengan nilai tertinggi, kemudian ekspor dan impor di sektor pertanian.

---

One of the main targets of agricultural development associated with economic globalization and the implementation of trade liberalization policies in the agricultural sector is to accelerate economic growth in the agricultural sector through export and international trade particularly with the increased inflow of foreign capital, including FDI. This study aimed to: (i) analyze the effect of export, import and FDI in agricultural sector on economic growth in the agricultural sector and likewise the effect of economic growth on export, import and FDI in the agricultural sector and analyzes the effect of shocks on export, import and FDI on economic growth in agricultural sector and the effect of GDP shocks on exports, imports and FDI in the agricultural sector. The method used in this study is Vector Autoregression (VAR) with quarterly data started in 1995 until 2011.

The results showed that there is a two-way positive and significant correlation between agricultural export and agricultural GDP. While the relationship of agricultural import to agricultural GDP is only one way that is negative and significant, but not the other way around. While there is no relationship between the agricultural GDP and agricultural FDI. Impulse Response Function (IRF) analysis showed that the response of agricultural GDP due to agricultural export shock is the most. The opposite also applies to agricultural GDP shock responded by a larger agriculture export than agriculture import. The results of variance decomposition also supports the results of IRF. It is showed that the largest agricultural GDP variance decomposition given by export followed FDI and agricultural import. Variance decomposition of agricultural exports shows the greatest value given by export, GDP, FDI and import in the agricultural sector. The import of agriculture and agricultural FDI influences on more changes in agricultural import than export and GDP in the agricultural sector. Decomposition of variance for agricultural FDI is contributed by agricultural GDP with the highest value, then export and import in the agricultural sector."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan penerimaan PMA dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PMA Indonesia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran namun tidak disertai penurunan jumlah pekerja informal. Dilihat dari pola sebarannya, realisasi PMA tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti karaktersitik daerah penerima dan terkait dengan jenis sektor yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PMA sektoral terhadap tenaga kerja yang mencakup pekerja formal, pekerja informal, dan pengangguran menggunakan data panel kabupaten kota tahun 2010-2019. Kami menggunakan Spatial Durbin Model (SDM) untuk merelaksasi asumsi spatial independent yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMA sektoral memiliki pengaruh spasial yang berbeda terhadap perubahan tenaga kerja. Pengaruh PMA lebih besar terhadap perubahan tenaga kerja daerah lain dibandingkan daerah penerima itu sendiri. PMA manufaktur mampu memberikan keuntungan spasial yang lebih baik dibandingkan PMA sektoral lainnya. PMA agrikultur, PMA pertambangan, dan PMA agregat menurunkan kualitas pekerjaan akibat tradeoff antara pekerja formal dan informal. PMA agrikultur merupakan kategori PMA yang memberikan manfaat terendah bagi tenaga kerja di Indonesia karena berperan meningkatkan pengangguran sekaligus menurunkan kualitas pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, spesialisasi sektor, dan infrastruktur berperan signifikan dalam menentukan pengaruh spasial PMA sektoral terhadap tenaga kerja. Hasil analisis menekankan pentingnya mempertimbangkan efek spasial PMA terhadap perubahan tenaga kerja.

---

Indonesia as a developing country is trying to optimize FDI receipts in order to increase employment. The increase in Indonesian FDI correlated with a decrease in the unemployment rate but not with a in the number of informal workers. The distribution of FDI realization does not occur randomly but follows the characteristics of the recipient area and is related to the type of sector received. This study aims to examine the role of sectoral FDI on the workforce which includes formal workers, informal workers, and unemployed using panel data from city districts in 2010-2019. We use the Spatial Durbin Model (SDM) to relax the assumptions of spatial independence that are commonly used in previous studies. The estimation results show that sectoral FDI has a different spatial effect on changes in the workforce. The influence of FDI is greater on changes in the workforce of other regions than the receiving regions themselves. Manufacturing FDI is able to provide a better spatial advantage than other sectoral FDI. FDI in agriculture, mining, and aggregate reduce the quality of work due to the tradeoff between formal and informal workers. FDI in agriculture is a category of PMA that provides the lowest benefits for workers in Indonesia because it plays a role in increasing unemployment as well as reducing the quality of work. The quality of human resources, sector specialization, and infrastructure play a significant role in determining the spatial effect of sectoral FDI on the workforce. The results of the analysis emphasize the importance of considering the spatial effect of FDI on changes in the workforce."

"Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

---

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research.

This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it."

"[Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisisfaktor-faktor penentu dalam penanaman modal asmg(PMA) di Industri minyak dan gas Indonesia, serta dampak yang signifikan terhadap daya saing Indonesia. Aliran FDI telah meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir. Namun, distribusi FDI sangat tidak merata dan persaingan antar negara untuk menarik investor asing sangatlah tinggi. Model konseptual dan hipotesis penelitian dikembangkan dan kerangka teori yang sudah ada. Data utama dikumpulkan melalui survei berbasiskuantitatif, total 245 responden terlibat dalam penelitian mi yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan minyak dan gas asing yang beroperasi di Indonesia. Analisis deskriptif disajikan untuk mengeksplorasi kinerja keseluruhan daya saing negara, serta hubungan antar variabel. Untuk meneliti hubungan antara variabel penentu dan daya saing, analisis faktor dilakukan untuk tujuan pengurangan data dan mempertahankan faktor terkuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan Pemerintah, Infrastruktur, Lokasi dan Suinber Daya Man usia memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Indonesia.

---

This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness., This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.]"

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini membahas mengenai dinamika pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing sektor kehutanan di Kalimantan Timur 1967-1973. Proses tahapan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di sektor Kehutanan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dibutuhkan kesepakatan di antara unsur pemerintah yang berkaitan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Kejelasan alur pelaksanaan penanaman modal asing memengaruhi penilaian calon penawar dan ketertiban secara umum. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi di antara badan-badan pemerintahan dalam menyusun program dan kebijakan Penanaman Modal Asing yang terpadu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing yang dibantu oleh Team Teknis Penanaman Modal Asing, Sektor R Team Khusus Pengawasan Modal Asing dan Team Pengawasan Penanaman Modal Asing bidang Kehutanan. Keempat badan tersebut bertanggung jawab terhadap kelancaran penanaman modal asing secara administratif dan implementatif. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai proses koordinasi yang sinergis menuju satu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan dan pemantauan terhadap pelaksaaan penanaman modal asing sektor Kehutanan khususnya di Kalimantan Timur.

---

ABSTRACTThis research discuss the dynamics of foreign investment monitoring implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973. Phase of foreign investment process in forestry sector involves various members of government, both central and local. It requires agreement between interrelated government elements to avoid confusion. Clarity of its implementation worklfow affect the assessment prospective bidders and order in general. Therefore, it is necessary to synchronize between government bodies in formulating integrated programs and policies. The efforts made by government is the established of Foreign Investment Advisory Board, assisted by the Foreign Investment Technical Team, Sector R Special Team of Foreign Assets Control and the Foreign Investment Monitoring Team in Forestry. The fourth body responsible for foreign investment order administratively and implementation. Broadly speaking, this study discusses the synergistic coordination process towards an integrated system in providing services and monitoring of foreign investment implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973."

"Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia yaitu dengan membandingkan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan Thailand, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560, serta melihat juga kepastian hukum terhadap Penanaman Modal Asing di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan penanaman modal asing di Indonesia, yang menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan birokrasi. Kemudian dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah seharusnya dapat mengontrol dalam pengelolaannya karena mineral dan batubara berperan penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560 di Thailand. Persamaannya terdapat pada pemberlakuan undang-undang, adanya lembaga khusus, dan pemberian fasilitas serta insentif dalam kegiatan penanaman modal. Perbedaanya, terdapat pada substansi undang-undang, bentuk badan usaha, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal asing. Dengan demikian, diperlukan ketentuan yang ada harus jelas dan detail, dari peraturan tertinggi hingga peraturan pelaksananya harus sesuai dan dapat direalisasikan, khususnya ketentuan mengenai perizinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penegakan hukum juga harus tetap dilaksanakan dan berkelanjutan.

---

This research discusses the legal certainty of foreign investment in investment law in Indonesia by comparing the regulations of foreign investment in Indonesia and Thailand, under The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560, and also see legal certainty to Foreign Capital Investment in Mineral and Coal Mining according to The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining. This research uses normative juridical research method with comparative law approach and statutory approach, there is unclear about foreign investment arrangement in Indonesia, causing overlap between central and local government regulations, and causing bureaucratic uncertainty. Then in foreign investment of mineral and coal mining, the government should be able to control in its management because mineral and coal have an important role in prosperity. There are differences and similarities between The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560 in Thailand. The similarities are in the enactment of the law, the existence of special institutions, and the provision of facilities and incentives in investment activities. The difference is in the substance of the law, the form of business entity, coordination and supervision and evaluation of foreign investment activities. Therefore, the necessary provisions must be clear and detailed, from the highest regulation to the implementing regulations to be appropriate and realizable, in particular provisions on licensing and coordination between central and local government, and supervision of law enforcement must also be implemented and sustained."

"PMA merupakan investasi langsung dalam bentuk penambahan modal fisik, seperti pabrik dan mesin. Masuknya PMA akan memberikan pengaruh pada perekonomian karena dapat menambah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan para pekerja. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana dampak PMA terhadap tingkat upah, dan juga meneliti bagaiman dampak dan hubungan variabel-variabel lainya terhadap tingkat upah. Penelitian ini mengambil studi kasus di industri tekstil Indonesia. Dengan periode penelitian 1990-2009, maka metode pengolahanya menggunakana data panelyaitu model pooled least square. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PMA memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat upah industri tekstil. Variabel lain yang memberikan hasil signifikan sesuai estimasi adalah jumlah tenaga kerja(size) dan upah tahun sebelumnya(Wit-1).

---

Foreign direct investment is additional physical capital, such as factories and machinery. The inflow of FDI will have an impact on the economy because it can increase employment and welfare of the workers. This study tries to analyze how the impact of FDI on wage levels, and how the impact and relationship to other wage rate's variables.

This research took a case study in Indonesian textile industry. Within the year of 1990 to 2009 period, this study use pooled least squares models.

The results of the study showed that FDI have a positive influence on the level of wage textile industry. Another variable which gives the corresponding estimation results are significant number of workers (size) and wage of the previous year (Wit-1)."