Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dalam suatu perjanjian dan kegiatan distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Selular melalui mitra dengan sistem clustering. Dalam implementasinya, terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya pembagian wilayah, perjanjian distribusi eksklusif, penguasaan pasar melalui praktek diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa pola distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh Telkomsel melalui mitra tidak menerapkan sistem hard clustering dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta memiliki dasar justifikasi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu tepat digunakan pendekatan rule of reason untuk mengkaji dan melakukan analisis

---

This thesis discusses about the implementation of competition law principles in contract and vouchers distribution activities which conducted by PT. Telekomunikasi Selular through partners with clustering system. In its implementation, there are alleged infringement of Law No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically market division, exclusive dealing agreement, market control through discrimination practices and abuse of dominant position. The research conducted by normative legal research with explanatory and prescriptive methodology. The research concluded that vouchers distribution management conducted by Telkomsel through partners do not apply hard clustering system and keep implementing competition law principles also has sufficient economic justification. Therefore rule of reason is appropriate approach to examine and analyze this case."

"Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir migas, dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: apakah pembagian jaringan distribusi gas bumi melanggar hukum persaingan usaha, dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dalam kegiatan hilir migas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa pembagian jaringan distribusi gas bumi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, tidak melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan pengecualian yang diberikan dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi manajemen dalam jaringan distribusi, meskipun tetap diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang adaptif dan regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan keberlanjutan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerangka regulasi guna mendorong iklim bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan dalam industri gas bumi.

---

Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui This research explores the impact of the distribution network segmentation of natural gas through pipelines in downstream oil and gas business activities, viewed from the perspective of competition law in Indonesia. The study aims to answer two main questions: does the segmentation of the natural gas distribution network violate competition law, and what are its effects on competition in downstream oil and gas activities. Using a normative juridical method and secondary data analysis from legislation and legal literature, this research finds that the segmentation of the natural gas distribution network, as regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation on Natural Gas Enterprises in Downstream Oil and Gas Business Activities, does not violate competition law based on the exceptions provided in Article 50 of Law No. 5 of 1999. The results show that this segmentation can enhance efficiency and management coordination within the distribution network, although strict oversight is still required to prevent harmful monopoly practices. The study also highlights the need for adaptive policies and responsive regulations to market dynamics to support healthy competition and economic sustainability. The conclusion of this research offers recommendations for regulators and stakeholders to improve the regulatory framework to foster a competitive and sustainable business climate in the natural gas industry."

"Fokus dari penelitian ini adalah optimalisasi model distribusi voucher Telkomsel yang sekarang digunakan PT Pos Indonesia. Optimalisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu pihak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan sebuah alternatif model distribusi voucher Telkomsel yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan model distribusi voucher Telkomsel yang sekarang digunakan oleh PT Pos Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan PT Pos Indonesia mendapatkan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja distribusi voucher sesuai yang disyaratkan oleh Telkomsel dengan cara yang lebih efisien. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa pihak dari PT Pos Indonesia dan Telkomsel. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di antaranya adalah Comparaiive Performance of Delivery NetWork Designs, Opsi model jaringan distribusi, Center of Gravity Method, Data Envelopment Analysis, serta Logistical Cost Trade-off. Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan model kombinasi antara Manufacturer/Distributor Storage with Customer Pickup dengan Retail Storage with Customer Pickup yang menggunakan 8 DC sebagai model distribusi voucher Telkomsel yang optimal.

---

The focus of this study is to optimalize current Telkomsel’s voucher distribution model used by PT Pos Indonesia. An optimalization is an attempt to improve performance effectively and efficient. The purpose of this study is to acquire an alternative Telkomsel’s voucher distribution model more effective and efficient compared with cunent voucher distribution model used by PT Pos Indonesia. This research expected to gain useful input for PT Pos Indonesia to improve voucher distribution performance required by Telkomsel in more efficient way. Data used in research collected by doing deep interview with involved parties from both side, PT Pos Indonesia and Telkomsel, An approach used in this research is to analyze several problems include Comparative Performance of Delivery Network Designs, Design Option for A Distribution Network, Center of Gravity Method, Data Envelopment Analysis, and Logistical Cost Trade-off. Based on research analysis results produce a new model of combination between Manufacturer/ Distributor Storage with Customer Pickup and Retail Storage with Customer Pickup using 8 DC as optimum Telkomsel’s voucher distribution model."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan tender dan beauty contest. Beauty Contest sangatlah berbeda dengan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPPU dengan para akademisi. Para akademisi menilai bahwa beauty contest bukanlah bagian dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dikarenakan beauty contest sifatnya yang subjektif. Namun KPPU berpendapat bahwa beauty contest termasuk ke dalam pengertian tender Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pendapat KPPU ini dapat dilihat dalam Putusan No. 35/KPPU-I/2010 mengenai perkara Donggi-Senoro, dan Putusan No. 23/KPPU-L/2007 mengenai kasus Pembangunan Pasar Melawai Blok M. Dalam perkara-perkara tersebut, KPPU menggunakan ketentuan Pasal 22 Undangundang No. 5 Tahun 1999.Skripsi ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa beauty contest berbeda dengan tender terutama tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, sehingga KPPU tidak berwenang dalam memutus perkara mengenai pencarian mitra kerja melalui konsep beauty contest.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the differences between tender and beauty contest. Beauty Contest is very different from tender as referred to Article 22 of Act No. 5, 1999. This causes a difference of opinion between the Commission and the academics. The academics considered that the beauty contest is not part of Article 22 of Law. 5, 1999 about Competition Law, due to the subjective nature of beauty contest. However, the Commission for The Supervision of Business Competition (KPPU) believes that the beauty contest, including the tender within the meaning of Article 22 of Act No. 5, 1999. These KPPU's opinion can be found in Decision No. 35/KPPU-I/2010 on Donggi-Senoro case, and Decision No. 23/KPPU-L/2007 the case Melawai Market Development Block M. In these matters, the Commission uses the provisions of Article 22 of Law. 5, 1999.This thesis is made by the method of juridical normative study concluded that in contrast to the beauty contest and tender especially tender in Article 22 of Act No. 5, 1999, so the Commission is not authorized in deciding the case on searching partners through the concept of beauty contest."

"Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau jasa.

---

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution, main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services."

"Bardasarkan Pasal 10 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan adanya larangan praktek yang menjurus kearah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara pengusaha penyelanggara telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan asas yang terkandung di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang tentang Telekomunikasi, jasa instalasi dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Siapa saja penyelenggara telekomunikasi, dinyatakan di dalam Pasal 8 dengan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam PP No. 52 Tahun 2000. Penyelenggara tersebut adalah pengusaha yang berbadan hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh pengusaha perorangan. Perekrutan pengusaha sebagai penyelenggara telekomunikasi oleh PT. Telkom Tbk., lazimnya dibuat perjanjian dengan memuat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat dengan tidak tertulis inilah yang menjadi peluang adanya praktek persaingan usaha tidak sehat. Pengusaha cenderung membuat penetapan harga jasa maupun barang, melalui perjanjian tidak tertulis, dapat diduga agar sulit dilacak sekalipun oleh pihak berwenang yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), sekalipun terdapat laporan, KPPU tidak dapat bertindak diluar kewenangannya sebagaimana peran penyidik. Dari sudut pandang dua Peraturan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 36 Tahun 1999, terjadi dualisme dalam menghadapai satu permasalahan mengenai penetapan harga. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 perjanjian mengenai penatapan harga adakalanya dapat diterapkan pendekatan perse illegal atau rule of reason.atau keduanya. Demikian juga menurut UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dikenal dengan pendekatan bundling service dan unbundling service.

---

AArticle 10 of Law 36 of 1999 on Telecommunications confirms the prohibition of the practice that leads towards monopoly and unfair competition among telecommunications carriers entrepreneurs. This is in line with the principles contained in the Law no. 5 in year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. According to the Law on Telecommunications, installation service carried out by the Telecommunication Providers. Anyone telecommunications operator, expressed in Article 8 of the implementing regulations set in PP. 52 of 2000. The organizers are incorporated businesses, but can also be done by an individual entrepreneur. In the recruitment of employers as providers of telecommunications by PT. Telkom Tbk., typically made agreements that containing the written and unwritten. Employment agreement made with the unwritten that is the opportunity for unfair business practices. Employers tend to make the pricing of goods and services through an unwritten agreement, it can be presumed that difficult to trace even by the authorities that the Commission (KPPU), though there is a report, the Commission can not do outside the authority, which should investigator. From the point of view of the two regulations, namely Law no. 5 of 1999 and Law no. 36 In 1999, there was a duality in the face of the existing problems. According to Law no. 5 In year 1999 an agreement on price fixing is sometimes applied approach illegal per se or rule of reason or both. Similarly, according to Law no. 36 of 1999 on Telecommunications, as known as service bundling and unbundling approach to service."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan pemotongan hak normatif pekerja alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penerima pemborongan di PLN. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah adanya perang harga pada proses tender pengadaan barang / jasa yang menyebabkan harga pemenang tender tidak dapat lagi memenuhi hak normatif tenaga kerja, serta vendor lama yang kalah tender harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi kepada pelanggan PLN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PLN membentuk anak perusahaan PT HP untuk ditugaskan mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Strategi penugasan ini diduga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PLN dan PT HP. Dengan corak pasar oligopsoni, PLN diduga telah melakukan penetapan harga, menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar yang bersangkutan dan melakukan persekongkolan tender dengan PT HP. Dengan dasar hukum Sinergi BUMN yang diatur dalam PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, penugasan PLN kepada PT HP termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pemberlakuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis discuss about the policy of State-Owned Enterprises (SOE) on assignment to the subsidiary to carry out a job under the provisions of SOE Synergy. As a business, in operation SOEs are obliged to remain subject to the Law No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Law of Antirust and Unfair Competition). In 2012 to 2014, PLN confronted with various problems of outsourcing labor due to layoffs and cuts in workers normative rights of outsourcing undertaken by the vendor companies in PLN. The main factors of this problem are the war pricing in the procurement process, hence the price of the winner bidder could not fulfill workers basic rights. Furthermore, the existing company that lost the bid must layoffs its workers. Finally, those conditions disrupt transmission and distribution operation and maintenance services to PLN?s customers. To resolve these issues, PLN establish a subsidiary called PT HP to assigned for securing the operation and maintenance of transmission and distribution of electricity. This assignment strategy alleged to constitute unfair competition by PLN and PT HP. With oligopolistic market, PLN alleged to have committed pricing, barrier to relevant market entry and tender conspiracy with PT HP. Institutes by SOE Synergy regulated in SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 regarding Guidelines for SOE Procurement of Goods and Services, assignment from PLN to PT HP includes acts that are excluded from the application of the Antitrust and Unfair Competition Law as provided in Letter a Article 50 The Law of Antirust and Unfair Competition."

"Tesis ini membahas mengenai keberadaan asosiasi dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dilihat dari bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilakukan dalam dunia persaingan. Perjanjian dan kegiatan yang dilakukan asosiasi dalam dunia usaha dapat memberikan dampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai konsep definisi asosiasi sebagai pelaku usaha serta batasan dan kriteria bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dilakukan asosiasi ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This Thesis discusses about the existence of the trade association as Business Actor under Competition Law in Indonesia views of the characteristic of the agreements and activities in business competition. Agreements and activities performed by trade association could give impact to business competition in Indonesia. This research is a normative judicial studies with descriptive designs. Research result will be presented the definition concept of trade association as business actor and limitation of the characteristic of agreements and activities which was prohibited perform by trade association."

"Penggunaan voucher elektronik terus meningkat hingga melebihi 95% dari total voucher yang digunakan. Mengingat bahwa voucher hal yang sangat penting bagi bisnis telekomunikasi maka operator elekomunikasi selular harus memiliki sistem distribusi yang handal. Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi yang digunakan oleh PT XYZ, performansi dan pengembangannya ke depan dengan melihat pada kondisi eksternal dan internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem distribusi PT XYZ yang menggunakan multi channel masih dapat berjalan efektif tetapi masih harus diperbaiki dari sisi performansi sistem untuk meningkatkan responsivenss terhadap pasar. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki service level agreement, edukasi kepada mitra distribusi, helpdesk yang harus bekerja selama 24 x 7 dan optimalisasi network. Dalam pengembangan sistem distribusi voucher ke depan perlu dipertimbangkan adanya inovasi sistem distribusi voucher elektronik. Pengembangan sistem yang dimaksud adalah dengan melakukan disintermediation pada sistem. Tetapi hal tersebut harus dikaji lebih lanjut mengenai aspek financial, operation and marketing.

---

The usage of electronic voucher has been increased significantly exceeded 95% of total voucher. Considering that voucher is one of the most important things for business telecommunication, therefore telecommunication operator has robust electronic system distribution. The aims of this thesis are to evaluate the electronic distribution system in PT XYZ, their performance and the future development. The result of this research show that electronic voucher distribution system of PT XYZ has run effectively but there are some are that need improvement from performance to increase the market responsiveness. The required improvements are service level agreement improvement, distribution channel education, 24 x 7 helpdesk, and network optimalization. For future development, the electronic voucher shall consider about innovation of distribution channel. The alternative of improvement is doing the disintermediation, so operator distributes the voucher directly to retailer. But this idea shall be analyzed deeply from financial, operation and marketing impact."

"Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode tersebut dilaksanakan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam kasus ini yaitu tidak selaras dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang melarang penggunaan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi. Artinya metode penunjukan langsung dari BUMN ke Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dilarang. Dalam kasus ini juga diduga terjadi praktik monopoli, di mana PT Y menunjuk langsung Z sebagai pemasok gas turbin berdasarkan hasil comparative study. Padahal Z bukanlah satu-satunya penyedia, bahwa masih terdapat Penyedia lain yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan cepat sekalipun sifat pekerjaan mendesak. Tentunya penunjukan langsung ini berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

The direct appointment method in the procurement of electricity infrastructure from PT PLN to its Subsidiaries (PT X) which was forwarded to its Affiliates (PT Y) to accelerate the Development of Electricity Infrastructure by building a Mobile Power Plant (MPP) is part of State-Owned Enterprise (SOE) Synergy as mandated by the Regulation Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-05/MBU/2008 concerning the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises and amended by PER-15/MBU/2012. This Direct Appointment Method is used because it has a number of advantages, including being efficient, speeding up the procurement process and the certainty of completing work. However, it is not uncommon for these methods to be implemented not in harmony with other laws and regulations, as in this case that is not harmony with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services which prohibits the use of Service Providers affiliated with development for public use without going through selection. This means that the method of direct appointment from State-Owned Enterprise, to State-Owned Enterprise’s Subsidiaries and State-Owned Enterprise’s Affiliated company is prohibited. In this case, a monopolistic practice is also suspected, where PT Y directly appoint Z as the gas turbine supplier based on the results of a comparative study. Whereas Z is not the only provider, there are still other providers who are also able to do the project quickly despite the nature of the urgent work. Of course this direct appointment has the potential to cause unfair business competition issues as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."