Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadaiemas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbStersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagaialternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakahpengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukumterhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankansyariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahanpustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepadanarasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifateksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodirkebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diaturpihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalamperaturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasadirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and SyariahBusiness Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed torestore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. Thisthesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamicbanking has been in accordance with the applicable legislation and how the legalprotection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamicbanking accompanied gold case. Research methods used in this study arenormative juridical research, which the source can be obtained from the libraryand study the document, as well as the author of the interview to the speaker toadd information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn goldIslamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently isbasically already accommodate the needs clients for legal certainty towards thepawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies thatregulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulationsset forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrievedIslamic gold pawn transaction related."

"Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan ATM. Penggunaan ATM ini berkaitan dengan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Kemudahan dari layanan ATM membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank dalam penarikan uang ataupun melakukan suatu transaksi transfer pemindahan uang yang ada pada rekening tabungan. Dalam penggunaan ATM risiko juga sering dihadapi oleh nasabah ataupun bank salah satunya risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dari keamanan sistem, salah satunya berkaitan dengan kegagalan sistem ATM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Pertanggungjawaban bank jika terjadi kegagalan transaksi yang merugikan nasabah dengan menangani pengaduan nasabah, mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang diderita nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.

---

Through the utilization of advances in technology, banks are trying to provide the best facilities in serving customers, one of them with ATM. ATM usage is related to the ease of financial transactions. Ease of ATM services to make customers do not need to go to the bank to withdraw money or make a transfer of money transfer transactions that exist on savings accounts. Risks in the use of ATM are also often faced by customers or bank one technological risks associated with the reliability of safety systems, one of which relates to the failure of the ATM system.

In this study, the authors used normative juridical research method because the material used in this study is the author of legal materials. Bank liability in case of failure of transactions detrimental to customers and handling customer complaints, seek settlement of losses by clients through banking mediation forum; and responsible to consumers for losses incurred due to errors administrators and employees of the organizers."

"Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah, seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1ZPB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan?Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat.

---

Banking sector has a strategic position as an institute of intennediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/I/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legai protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legai research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah korban kegiatan carding dalam transaksi digital perbankan. Fokus penelitian akan terkhusus kepada Bank Negara Indonesia (“BNI”) sebagai bank penerbit kartu kredit dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabahnya yang terjerat kejahatan carding. Selain itu, akan dijelaskan juga terkait tindakan pencegahan yang dilakukan BNI untuk melindungi para nasabah dari carding serta langkah yang harus dilakukan nasabah pemegang kartu kredit BNI yang mengalami kerugian dan tanggung jawab BNI dalam menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian data kartu kredit tersebut. Carding didefinisikan sebagai jenis kejahatan di mana seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian tanpa persetujuan individu (pemilik). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian descriptive qualitative method dengan jenis data primary data dan secondary data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan nasabah yang diberikan oleh BNI mengacu kepada UU Perlidungan Konsumen, UU Perbankan serta UU ITE. Dalam hal perlindungan nasabah terhadap carding, BNI selalu memberi edukasi kepada nasabahnya serta mempunyai deteksi fraud dini untuk mencegah carding. BNI juga menyediakan layanan pengaduan dan mempunyai tim investigasi khusus untuk menyelesaikan masalah carding. Jika terbukti bahwa kegiatan carding diakibatkan karena kelalaian BNI maka nasabah mempunyai hak untuk chargeback dimana BNI akan mengembalikan semua kerugian yang dialami nasabah.

---

This research aims to determine the protection of customers who are victims of carding activities in digital banking transactions. The focus of the research will be specifically on Bank Negara Indonesia (“BNI”) as a credit card issuing bank and legal protection efforts for its customers who are ensnared by carding crimes. In addition, it will also explain the preventive measures taken by BNI to protect customers from carding and the steps that must be taken by BNI credit card holder customers who experience losses and BNI's responsibility in resolving losses caused by the theft of credit card data. Carding is defined as a type of crime wherein a person uses another person's credit card to make a purchase without the consent of the individual (the owner). This study uses a descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by conducting an assessment of books, laws and regulations, journals and conducting interviews related to the title of this thesis.The results of the research show that the customer protection provided by BNI refers to the Consumer Protection Act, the Banking Law and the ITE Law. In terms of customer protection against carding, BNI always provides education to its customers and has early fraud detection to prevent carding. BNI also provides complaint services and has a special investigation team to resolve carding problems. If it is proven that the carding activity was caused by BNI's negligence, the customer has the right to a chargeback where BNI will return all losses suffered by the customer."

"Dalam Islam, gadai disebut dengan Rahn. Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang untuk tanggungan utang, dimana murtahin menahan harta milik rahin (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh rahin. Saat ini, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, seperti bank berbasis syariah dan pegadaian unit layanan syariah, memiliki produk gadai, khususnya gadai emas, dengan alasan emas dinilai mempunyai nilai yang lebih stabil dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Namun, dalam hal pelunasan pinjaman, tidak semua rahin, dapat melakukannya tepat waktu. Dari hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana perbedaan prosedur pelaksanaan gadai emas pada PT Bank Syariah Mandiri dan dan Pada Pegadaian Syariah, dan bagaimana dengan perbedaan Penyelesaian Masalah apabila Terjadi keterlambatan pengembalian Terhadap Pinjaman pokok Gadai Emas syariah Pada PT Bank Syariah mandiri dan pada pegadaian Syariah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, ada banyak perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam pelaksanaan gadai syariah pada gadai emas syariah pada PT Bank syariah mandiri dan pegadaian Syariah ini, yang mendasar adalah jumlah biaya pemeliharaan dan administrasi yang dipungut masing-masing lembaga pembiayaan tersebut, akad yang digunakan antara bank syariah mandiri dan pegadaian syariah adalah sama, yaitu Pelaksanaan gadai emas syariah ini menggunakan Akad Qardhul Hasan dalam rangka pelaksanaan rahn, dan Menggunakan Akad Ijarah dalam rangka pemeliharaannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya pinjaman pokok, maka terhadap barang jaminan, PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan penjualan, sedangkan Pada Perum Pegadaian Syariah, akan dilakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut.

---

In islam, pawn called with Rahn. Rahn is a type of agreement to hold an item for dependents debts, where murtahin retain their possessions rahin (debitoor) as collateral for the loan is received by rahin. Currently, financial institutions banks and nonbank financial institutions, such as banks and syariah-based unit of Islamic services, pawn shops have a pawn products, especially the Golden pawn, citing Gold rated has a value which is more stable and easily disbursed in the form of money. However, in terms of loan repayment, not all rahin, can do so in a timely manner.

From the above, the problem will be the author carefully is how differences in procedure implementation gold pawn at PT Bank Syariah Mandiri and pawn shops and on Sharia, and what about the difference in solving problems in the event of late repayment Of Loan Principal Islamic Gold Pawn At PT Bank Syariah mandiri Syariah and at pawn shops. The method that the author use in this research is a method of normative juridical approach, and the type of research used as seen from the corner of his nature is a type of research that is descriptive analytic.

Based on the results of the study, there are many differences and similarities found in the implementation of Sharia in pawn gold pawn of Sharia on PT Bank Mandiri Syariah and pawn shops, the fundamental is the amount of the cost of maintenance and administration charged each of the financing institutions, contract were used between Islamic banks and Islamic pawn shops is the same, namely the implementation of Sharia gold pawn uses Contract Qardhul Hasan in the framework of the implementation of the rahnAkad Ijarah, and are using in order of his Providence, this applies to the standalone Islamic bank, as well as on Islamic pawnshops. whereas in the event of delay in the payment of the cost of the loan principal, then it will be done a sale or auction of goods the guarantee."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank.

---

The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Tesis ini membahas tentang Analisis Investasi Emas Di Perbankan Syariah: Simulasi Kuantitatif Berkebun Emas Periode (2004?2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dana awal qardh untuk gadai emas, kurs rupiah terhadap dollar AS dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan bahwa praktik berkebun emas dapat mendatangkan kerugian terutama pada pengambilan keputusan pembelian emas atau lag (jeda) empat bulan. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga emas dunia dan volatilitas kurs rupiah terhadap dollar AS yang cukup tinggi. Besarnya nilai kerugian dan keuntungan setiap bulan dan setiap tahunnya berbeda-beda pada setiap eksekusi lag antara lag 1, lag 2, lag 3 dan lag 4 bulan. Setelah melakukan perbandingan dengan jumlah bulan mengalami kerugian dan keuntungan, ditemukan bahwa banyaknya jumlah bulan di mana nasabah mengalami kerugian ataupun keuntungan dapat memengaruhi besarnya nilai nominal kerugian atau keuntungan yang didapat di akhir periode. Berdasarkan simulasi dalam penelitian ini, hal-hal yang menentukan terjadinya praktik berkebun emas adalah nilai emas, Financing to Value (FTV) ratio, lag dan banyaknya emas yang digadaikan. Sehingga hal-hal tersebut, harus diatur atau dibatasi oleh pemerintah untuk mencegah nasabah melakukan praktik berkebun emas di bank syariah.

---

This thesis analyzes gold investment in Islamic banking: quantitative simulation of gold farming, period (2004-2013). It uses secondary data, which are qardh financing for gold pawning, gold price per troy ounce per USD also rupiah exchange rate per USD and using quantitative simulation technique with mathematics method. There are several fundings from this research. Firstly, gold farming practices can cause losses, especially in lag four. It is caused by world gold prices fluctuations and the volatility of the rupiah exchange rate. Secondly, the amount of losses and profits every month and year is different in each lag execution among lag 1, lag 2, lag 3 and lag 4 months. Thirdly, a comparison result shows that frequency of losses and profits each year during simulation period causes difference final values of losses and profits. Based on simulation in this research, there are several things determining gold farming practices. They are gold value, Financing to Value (FTV) ratio, lag and the amount of pawned gold. So, it must be regulated or restricted by the regulator to prevent the customer doing gold farming practices in Islamic banks."