Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja. Untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, maka dibutuhkan jasa Notaris, salah satunya untuk melegalisasi perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kredit usaha mikro menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro Bank X yang dibuat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kredit usaha mikro terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat di bawah tangan, apabila suatu saat terjadi kredit macet lalu muncul gugatan di pengadilan, lalu debitur yang bersangkutan memungkiri tanda tangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat

---

ABSTRACTMicro business loans are granted by banks to borrowers for their capital. To provide legal assurance for both creditors and debtors, Notary services are needed, as to legalise the micro credit agreement. The purpose of this study was to determine how microcredit arrangements under the terms of legislation are enforced in Indonesia and how the legal consequences of micro credit agreement of Bank X made under the hand deed. This research is done by normative juridical method. The results of this study are setting microloans come in a variety of legislation in force in Indonesia, and the legal consequences of agreement microloans made in underhand deed, that if there is unpaid credit which emerged a lawsuit in court, then the debtor in question might belie his signature, and would entail the loss of legal force of credit agreement that has been made."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah debitur KUR pada KUR dengan pola pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling yang memberikan agunan berupa sapi yang merupakan persediaan barang dagangan yang diikat dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. KUR dengan pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling, yang mana debitur adalah UMKM yang bergerak dibidang peternakan penggemukan sapi. Debitur KUR akan mendapat berbagai fasilitas kredit dari pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan channelling. Perusahaan channeling pada program KUR ini akan menjadi penanggung dari Debitur KUR dan memberikan berbagai fasilitas usaha serta pembinaan baik pembinaan teknis maupun sumber daya manusia. Pada program KUR ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa penjaminan kredit sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dilakukan melalui perusahaan penjamin, sedangkan 30% (tiga puluh persen) sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Dalam hal bank pelaksana KUR masih memikul risiko kredit, pada program KUR ini diatasi dengan adanya perusahaan channeling dan agunan dari Debitur KUR. Agunan yang dirasa paling tepat dan tidak memberatkan adalah dengan menjadikan aset usaha debitur yaitu sapi sebagai persediaan barang dagangan sebagai agunan yang diikat dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya agunan dan peran perusahaan channeling membuat bank pelaksana KUR lebih mudah memberikan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the KUR with Channeling pattern which cooperate with Channeling Company, which debitor is UMKM in cattle ranch. KUR’s debitor will get various credit facilities from the government, banks and channeling company. Channeling company in the KUR program will become as KUR’s debitor avalist and provide a variety of business facilities and good technical coaching, inclusing technical coaching and human resources coaching. In the KUR program, the government provides a credit guarantee facility by 70% (seventy percent) were made through the surety company, while 30% (thirty percent) the rest is borne by the executing bank. In terms of executing Bank still bear the credit risk to cover the risk, KUR’s Debitor in this KUR program required to provide collateral. Collateral is deemed most appropriate by making the business assets as collateral. Business asset used as collateral by the KUR’s debitor is cow as merchandise inventory which tied up with fiduciary collateral. This study uses juridical norms approach as research implementation method.. This study concluded that collateral from KUR’s Debitor and role of channeling company gain the trust of executing bank to KUR’s Debitor, then the impact is executing bank KUR will be easier to give credit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Bank X (Persero), Tbk serta menjelaskan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan khususnya pendampingan untuk pengembangan usaha mitra binaan telah berjalan cukup baik walaupun ada penyimpangan di beberapa aspek seperti penggunaan jaminan yang tidak disyaratakan dalam Permen Meneg BUMN no.5 dan juga penyalahgunaan kredit oleh mitra binaan.

---

The aim of the research is to analyze the implementation process of partnership program conducted PT. Bank X (Persero), Tbk and to identify its positive and detrimental aspect. The research methodology was relied upon qualitative approach by using descriptive method. The findings shows this partnership program was considerably effective to sustain the development of individual business to bisuniess partner despite rebellious actions was still occurred in some cases."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan yang terjadi pada hasil produksi industri kecil dan mikro Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Oleh karena itu perlu diketahui pemusatan-pemusatan lokasi berdirinya industri serta karakteristik lingkungan usaha seperti faktor apa yang mempengaruhi industri kecil dan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aglomerasi lokasi industri kecil dan mikro, serta pemusatan karakteristik lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuhnya industri. Pada pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan studi di Jawa Tengah dengan unit observasi kecamatan. Berdasarkan studi kasus ini, pemusatan lokasi berdirinya industri memiliki pola-pola tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) untuk mengetahui pemusatan berdirinya industri serta analisis diskriminan untuk mengidentifikasi multiple regression. Hasil yang diperoleh adalah pola-pola pemusatan industri kecil dan mikro menurut jenisnya serta tujuh karakteristik yang signifikan dari sepuluh karakter lingkungan usaha yang diteliti. Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi dan penentuan kebijakan, namun juga mampu sebagai pijakan investasi bagi pembangunan industri baru.

---

ABSTRACTBackground of this research is the decline in the production of small and micro industries in Central Java Province during 2012. Therefore, it is important to know the concentrated location of industries and the business environment characteristics, i.e. factors that can affect small and micro industries. The purpose of this study as to determine the location of industrial agglomeration of small and micro enterprises, and the concentration of environmental characteristics that significantly influence the growth of the industry. In practice, this research was conducted in a district of Central Java. Based on this case study, the concentration of the location of industries has certain patterns. This research uses Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) to determine the concentration of the industrial establishment and discriminant analysis to identify the multiple regressions. The result shows the concentrated patterns of small and micro industries according to the type of industry and the seven significant characteristics environment generated by the ten environment characters observed. The results of this study not only can be taken into consideration and evaluation of policy, but also can be used as basis for the development of new industrial investment."

"Usaha kecil memiliki peranan yang paling penting dalam perekonomian di Indonesia dibandingkan usaha menengah dan usaha besar. Pencabutan kebijakan minimal rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) pada tahun 2001 membuat semua bank umum di Indonesia menjadi bebas dalam mengalokasikan penyaluran kredit usaha kecilnya, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan dikontrol oleh variabel karakteristik bank dan kondisi makroekonomi Indonesia serta menggunakan metode random effect model pada data panel, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan bank baik itu berupa kepemilikan pemerintah maupun kepemilikan asing, yang dibagi menjadi dua yaitu foreigntakeover dan foreign-greenfield, memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) masing-masing bank umum. Lalu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tingkat penetrasi bank asing dalam perkreditan perbankan Indonesia menciptakan ?segregation effect? pada alokasi kredit usaha kecil (KUK) bank umum domestik di Indonesia.

---

Small businesses have the biggest contribution to the economic growth in Indonesia, compared to medium and large businesses. The releasing on policy of minimum credit allocation to small business (KUK) on 2001 made the Indonesian commercial banks became independent in allocating credit to small business, therefore it?s important to know their factors. Controlled by bank characteristic and macroeconomic condition variables, and using random effect model in panel data, this study found that bank ownership (state-owned, foreign-takeover, and foreigngreenfield) gave the significant impact on credit allocation ratio to small business. Then this study also found that foreign bank penetration in Indonesian banking lending created ?segregation effect? on domestic banks? credit allocation to small business."

"Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

---

Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target."