Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menuruthukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"

"Anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam bukanlah ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat maupun orang tua tirinya sehingga menyebabkan tidak adanya hubungan kewarisan. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2011 No. 489 K/AG/2011 terkait pembagian harta warisan. Maka perlu diteliti bagaimana pengaturan dan besarnya bagian bagi anak angkat dan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan datasekunder. Hasil analisis penulis adalah pengaturan bagian harta bagi anak angkat telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan cara diberikannya wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya sedangkan anak tiri dapat diberikan hibah semasa hidup atau wasiat dari orang tua tirinya. Mengenai bagian harta bagi anak angkat dengan cara wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 bagian dari harta warisan atau tidak melanggar bagian warisan dari ahli waris, sedangkan anak tiri yang mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua tirinya seharusnya tidak mendapatkannya karena mereka bukanlah ahli waris.

---

Adopted child and stepson in islamic law is not heirs because having no relation nasab with the adoptive parents or the stepparents that led to the relationship of inheritance. In this case the author analyzes the decisions of the Indonesian Supreme Court Number 489 K/AG/2011 related to the division of estate of inheritance. Needs to be examined research methodology used in this research is normative juridical and research typology is descriptive analysis using secondary data. how regulations and the amount of inheritance for adopted children and stepchildren in the Compilation of Islamic Law.

The results of the analysis of the authors is setting inheritance for adopted children has been set out in Article 209 Compilation of Islamic Law by means of he gave a wajibah of inheritance adoptive parents while step child can be given grant during life or testament of the step parents. Regarding inheritance for adopted children by means of a wajibah máximum of 1/3 part from an inheritance or does not violate te inheritnce of the heirs. While step child receiving the inheritance of the step parent should not get it because they are not heirs."

"ABSTRAKHukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapasitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukumwaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

---

ABSTRACTInheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system ofinheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and theIslamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. Thisdiversity is proven because there are no special arrangement which is nationalheritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."

"Penyelesaian sengketa waris atas harta yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anak seharusnya menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya orang tua tidak menyamaratakan bagian hibah kepada anak-anaknya sehingga hibah tersebut melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris. Akibatnya menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang tidak menerima hibah atau menerima bagian hibah yang tidak semestinya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Ag/2022. Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dan akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi terkait hibah orang tua kepada anak. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dalam kasus ini melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian 2 (dua) orang anak perempuan. Hibah dalam kasus ini juga melanggar batasan hibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain juga diberikan dengan bagian yang tidak sama kepada kedua anak perempuan. Adapun terkait akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris adalah hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang telah didaftarkan adalah bahwa sertipikat tersebut seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga selanjutnya dapat dimintakan permohonan pembatalan sertipikat kepada kantor pertanahan.

---

The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the part that is the right of the heir. The result is injustice for children who do not receive grants or receive an improper share of grants. Such a case was found in the Nganjuk Religious Court Decision Number 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj which was later overturned by the Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law and the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of heirs. This form of legal research is doctrinal which collects secondary data in the form of legal materials through document studies. In addition, interviews are also conducted with resource person who have competence related to parental grants to children. Furthermore, a qualitative analysis of the data collected is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law in this case violates the part that is the right of the heirs as stipulated in Q.S. an-Nisa (4): 11 and Article 176 of the Compilation of Islamic Law regarding the share of 2 (two) daughters. The grant in this case also violates the grant limitation of 1/3 (one-third) of the share as stipulated in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, as well as being given with unequal shares to the two daughters. As for the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of the heirs, the grant can be calculated as inheritance. Meanwhile, the legal effect on the transfer of registered land rights is that the certificate should be declared to have no legal force so that a request for cancellation of the certificate can then be made to the land office."

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menerima warisan karena kewarisan Islam baru dapat timbul dengan adanya hubungan darah dan hubungan semenda. Sehingga apabila orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya sewaktu hidup pemberian tersebut dinamakan hibah dan pemberian ketika orang tua angkatnya telah meninggal dinamakan wasiat. Menurut para Fuqaha, hibah dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah berdasarkan analogi ketentuan dalam wasiat. Akan tetapi dalam kasus yang penulis temukan, orang tua memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya. Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimanakah ketentuan pemberian hibah dalam hukum Islam serta analisis Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam syari?at Islam tidak mengatur mengenai hibah. Akan tetapi, menurut para Fuqaha dan Pasal 210 ayat (2) KHI, pemberian hibah tersebut dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah. Maka 2/3 dari hibah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya demi melindungi kepentingan ahli waris si pemberi hibah tersebut. Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna telah tepat. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 244 K/AG/2012 kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan dari para Fuqaha dan KHI.

---

This thesis discusses the grants given by the adoptive parents to children. According to Islamic law, an adopted child can?t inherit the new Islamic inheritance arises because the presence of blood relations and relations by marriage. So if parents want to give something to adopted child during the administration of life and the provision is called grant and when the adoptive parents have died is called probate. According to the Fuqaha, grant limited third of the estate of the grantor on the analogy of the provisions in the will. However, in the case that the writer found, the parents give the entire property to their adopted child. The problems that arise in this case is how the terms of the grants in Islamic law as well as the analysis of The Decision Banda Aceh Shariah Court Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna and The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012. This study uses a normative analytical descriptive. From the research that author did, it was found that in Islamic law doesn?t regulate the grant. However, according to the Fuqaha and Article 210 paragraph (2) KHI, the grant of the restricted third of the estate of the grantor. Then two thirds of the grant must be returned to the heirs who deserve it in order to protect the interests of the heirs of the grantor. The Decision of Banda Aceh Shariah Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna was right. However, The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012 less accurate because it doesn?t suitable with Fuqaha?s rule and KHI."

"Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas barang-barang miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta hibah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini sangat menarik perhatian penulis oleh karena berdasar Pasal 1666 KUHPer, Hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Dalam kasus pembatalan hibah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun syarat penghibahan telah dipenuhi dan hibah telah berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun sejak meninggalnya penghibah hingga kasus ini diajukan ke Pengadilan. Pokok Permasalahan yang akan dibahas claim Tesis ini adalah Apakah Hibah tersebut syah menurut hukum, dikaitkan dengan legitieme portie atau bagian mutlak?; Dapatkah akta hibah dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia?; Mengapa Pengadilan Negeri Bogor memutuskan membatalan akta hibah Nomor 16 tanggal 17 September 1955 dengan pertimbangan hukum sejalan dengan bunyi pasal 833 KUHPer?Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Akta Hibah Nomor 16 Tahun 1955 telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan dari hibah semasa hidup pewaris. Akta hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia kecuali sebelum pemberi hibah meninggal telah mengajukan tuntutan pembatalan. Penerapan Pasal 833 KUHPerdata oleh Majelis Hakim telah tepat. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPer, tuntutan Penggugat harus dinyatakan gugur karena penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 30 Tahun sejak waris terbuka. Pembatalan Surat Pecah Usaha Tahun 1938 selain dengan alasan adanya kejanggalan dalam penggunaan kata-kata, ada baik juga berdasarkan hasil penelitian dari Laboratorium Kriminal pihak kepolisian atas kebenaran surat tersebut. Mengingat bukti ini sangat panting dalam menentukan terlanggar atau tidaknya bagian mutlak para ahli waris."

"Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia tetapi tampaknya permasalahan wakaf tanah masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah dan benda-benda wakaf di kabupaten Tasikmalaya yang sempat menjadi sengketa. Menyikapi keadaan tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik. Penulis berupaya mengkaji bagaimanakah aspek hukum jual beli tanah dan benda-benda wakaf yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya dikaitkan dengan peraturan pemerintah tersebut. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan jual beli atas tanah wakaf tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pada prinsipnya menurut hukum Islam tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan. Dalam kasus ini jual beli dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai status, letak, dan kedudukan tanah serta tidak adanya alat bukti (sertipikat) atas tanah wakaf tersebut. Para pihak berupaya menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat serta mengembalikan status dan penggunaan tanah tersebut pada statusnya semula sebagai tanah wakaf."

"Skripsi ini membahas tentang penyangkalan anak yang dilakukan oleh ayah yang meyakini bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan antara istrinya dengan lelaki lain. Penulis meneliti dalam keadaan apa saja seseorang dapat melakukan penyangkalan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu diteliti juga akibat hukum apa saja yang terjadi kepada anak tersebut. Skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 163 K/AG/2011. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah penyangkalan anak dapat terjadi apabila terdapat perzinahan yang dilakukan oleh istri dengan lelaki lain dan apabila penyangkalan anak terjadi maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya saja.

---

This thesis discusses the denial of a child by his father who believed that the child is the result of a relationship between his wife with another man . The author would like to investigate in any circumstances one can do a denial of children according to the Marriage Act and Islamic Law Compilation . Besides it also studied the legal consequences of what happens to the child . Thesis will analyze the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number : 163 K / AG / 2011 . In order to obtain good results , the authors use the normative juridical research method . The result is a denial of children can occur in case of adultery committed by the wife with another man and when denial of children occurs , the child only has a legal relationship with her family alone"

"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.

---

Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."

"[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalahperjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untukmemberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dantidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” iniberarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibahmemberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata cara untukmelakukan hibah adalah harus dengan akta notaris untuk objek hibahberupa benda bergerak seperti disebutkan dalam Pasal 1682 KUHPerdata, dan dengan akta PPAT untuk tanah dan bangunan seperti yangdisebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997. Yang akandibicarakan dalam tesis ini adalah bagaimana syarat-syarat untukpembuatan akta hibah terutama terhadap barang tetap (tanah) serta tatacara pencabutan terhadap akta hibah otentik, dan bagaimana akibathukum terhadap pembatalan akta hibah yang dilakukan dengan suratpernyataan pencabutan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerkingoleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif yang berbentuk yuridis normatif untuk memberikanpemahaman mengenai analisis terhadap implikasi pembatalan akta hibahsecara sepihak dengan surat pernyataan di bawah tangan yang diwaarmerking danperalihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT. Hibah atas barang tetap(tanah) yang dibuat tanpa akta PPAT tidak menyebabkan perbuatanhukum hibahnya menjadi batal atau akta hibahnya menjadi tidak sah,karena hal ini hanya menyangkut akta hibahnya saja, sedangkan untukpendaftaran peralihan haknya dapat dibuat kembali di hadapan PPATyang nantinya digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak ke KantorPertanahan. Akta hibah yang telah memenuhi persyaratan pembuatanakta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata makapembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan suratpernyataan di bawah dan diwaarmerking, melainkan harus diajukan kepengadilan umum. Dengan demikian, surat pernyataan pembatalan aktahibah yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void., The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.]"