Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud triangle yaitu pressure, opportunity dan rationalization terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan. Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Skousen (2004). Sampel penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang melakukan fraud pada laporan keuangan dan 16 perusahaan yang tidak melakukan fraud pada laporan keuangan selama kurun waktu 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode binary logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial target dengan proksi ROA (pressure), organizational structure dengan proksi CEOTURN (opportunity) dan rationalization dengan proksi TATA (rationalization) berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan.

---

The purpose of this research is to examine the influence the fraud triangle which is pressure, opportunity, and rationalization in the probability of financial statement fraud. This study is based on a research by Skousen (2004). The sample of this research consists of 16 companies which were committed in financial statement fraud and 16 companies which not committed in financial statement fraud during 2000-2012. This research using binary logistic as a method. The result of this research shows that variable financial target using ROA as proxy (pressure), organizational structure using CEOTURN as proxy (opportunity) and rationalization using TATA as proxy (rationalization) which significantly in detect the probability of financial statement fraud."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."

"Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study."

"Jaminan Kesehatan Nasional merupakan implementasi dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan konsep Universal Health Coverage yang memaksa pesertanya mengikuti sistem rujukan berjenjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, murah dan terjangkau namun berkualitas. Belum effektifnya sistem rujukan yang ada di Indonesia, membawa berbagai permasalahan dalam dunia kesehatan dan berdampak pada penumpukan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan yang berakibat pemanfaatan tenaga terampil dan peralatan canggih secara tidak tepat guna dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan arah penelitian pada Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD dr. Adjidarmo di kabupaten Lebak. Metode analisa yang digunakan adalah Content Analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Dengan menganalisis aspek yang terdapat didalamnya, hasil penelitian dan pembahasan dibagi dalam 2 komponen, yaitu Karakteristik Sistem Rujukan Medis dan Sistem Rujukan Berjenjang. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada Karakteristik Sistem Rujukan Medis implementasi Jaminan Kesehatan Nasional membawa perbaikan dalam sistem rujukan di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak walaupun belum signifikan dan dari komponen Sistem Rujukan Berjenjang, perbaikan baru nampak pada aspek kebijakan dan prosedur, sehingga masih diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan aspek lainnya untuk menciptakan sistem rujukan yang lebih baik.

---

National Health Insurance is an implementation of the Law No. 40 of 2004 on National Social Security System in the field of healthcare with the concept of Universal Health Coverage that forced participants to follow a tiered referral system for health services are comprehensive, affordable, cheap and quality.

The ineffectiveness of the existing referral system in Indonesia, bringing a variety of health problems in the world and have an impact on the accumulation of patients in healthcare facilities resulting in continued utilization of skilled personnel and sophisticated equipment is not appropriate and the declining quality of health care.

By analyzing aspects contained therein, the results obtained and the discussion is divided into two components, namely the Medical Referral System Characteristics and Referral System Tiered,. From the results of the study showed that the implementation of the Medical Referral System Characteristics of National Health Insurance to bring improvements in the referral system in Public Hospital of dr. Adjidarmo Lebak although not significant and tiered referral system components improvements just occured in both policy and procedures, so that a strong effort is still needed to improve other aspects of creating a better referral system. It is expected that the results of this study may be one of the input for the management of hospitals and related institutions in improving various aspects related to the successful implementation of a tiered referral system in Lebak district in order to achieve Universal Health Coverage in Indonesia."

"Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis. 

---

Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method."

"Kanker serviks menempati urutan pertama kanker terbanyak pada wanita di RSCM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya ketahanan hidup pasien kanker serviks di Indonesia. Banyak pasien kanker serviks tidak melanjutkan pemeriksaan setetelah didiagnosa kanker serviks karena keterbatasan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaaan ketahanan hidup lima tahun antara pasien kanker serviks jaminan pembiayaan asuransi kesehatan dengan pasien pembiayaan pribadi/non asuransi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tahun 2007-2010. Penelitian menggunakan desain studi analitik observasional dengan desain kohort retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan ketahanan hidup 5 tahun antara pasien kanker serviks jaminan pembiayaan asuransi dengan pasien jaminan pribadi/non asuransi (p = 0,001). Pasien kanker serviks jaminan pembiayaan pribadi/non asuransi memiliki risiko kematian 5,18 kali (CI: 1,97-13,59) dibandingkan pasien jaminan asuransi, setelah dikontrol diferensiasi sel, pendidikan, stadium kanker, dan kadar hemoglobin.

---

Cancer servix is the most frequent cancer occured for female in RSCM. The low rate of 5-year survival rate cervical cancer patients caused by several factors. A lot of diagnosed patients do not return to hospital for getting proper treatment motivates by financial reasons.

This research aim to see correlation of health insurance with 5-year survival rate of cervical cancer patients at Dr. Cipto Mangunkusumo National Hospital, Jakarta year 2007-2010.

Result shows there is correlation between health insurance status and 5 year survival rate of cervical cancer patients (p value = 0,001). Patients who are not covered by insurance are 5,18 times (CI1,97-13,59) likely at death risk compare to insurance covered patients. Rate adjusted with sel differentiation, education, stadium of cancer, and hemoglobin rate as confounding variables."

"Fraud asuransi merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik untuk perusahaan asuransi dalam bentuk kerugian maupun untuk pemegang polis lainnya dalam bentuk kenaikan premi untuk menutupi kerugian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan jasa claim investigator untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Namun, semakin banyak klaim yang perlu dianalisis, semakin tinggi juga biaya yang akan dikeluarkan. Solusi untuk mengatasi masalah scalability tersebut adalah dengan menggunakan machine learning. Metode machine learning yang saat ini cukup populer dan banyak digunakan untuk berbagai aplikasi adalah deep learning. Metode deep learning banyak dipakai untuk memproses data tidak terstruktur contohnya pemrosesan data gambar dengan menggunakan convolutional neural networks (CNN). Kesuksesan metode CNN dalam memproses data tidak terstruktur menjadi dasar dari pengembangan algoritma IGTD (image generator for tabular data) yang bertujuan untuk memproses data terstruktur menjadi data berbentuk gambar agar dapat diproses oleh metode CNN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja algoritma IGTD dan model CNN dalam memprediksi fraud asuransi dengan menggunakan data fraud asuransi kendaraan bermotor. Kinerja algoritma IGTD dan model CNN akan dibandingkan dengan model XGBoost dengan pembobotan data, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, serta random forest. Selain itu, pada penelitian ini dianalisis juga modifikasi dari algoritma IGTD terhadap kinerja model CNN yang digunakan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma IGTD dan model CNN masih belum mampu menandingi model XGBoost dengan pembobotan data dan imbalance-XGBoost weighted function yang masih menjadi model terbaik dalam memprediksi fraud asuransi. Selain itu, model CNN berbasis modifikasi algoritma IGTD memiliki kinerja yang serupa dengan model CNN berbasis algoritma IGTD.

---

Insurance fraud is an act that could inflict serious damage not only for the insurance company in the form of net loss, but also for other policyholders in the form of increased premium rates to cover the net loss. Insurance companies might use claim investigator to detect possible fraud by policyholders. However, as more claims need to be investigated, the cost of investigation will also increase. Machine learning is the solution for this scalability issue, especially the deep learning method which is popular and widely used in numerous applications. Deep learning method is commonly used to process unstructured data such as image by using convolutional neural networks (CNN). The success of CNN model motivates the invention of IGTD (image generator for tabular data) algorithm to process structured data into images to ensure it can be processed by the CNN model. The purpose of this research is to analyze the performance of IGTD algorithm and CNN model to predict insurance fraud using auto insurance fraud dataset. The performance of IGTD algorithm and CNN model is compared to XGBoost sample weighted, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, and random forest. In this research the impact of IGTD algorithm modification to the performance of CNN model is analyzed. The simulation result shows that the IGTD algorithm and CNN model is unable to outperform the best model to predict insurance fraud, XGBoost sample weighted and imbalance-XGBoost weighted function. Moreover, CNN model based on IGTD algorithm and modified IGTD algorithm yield similar performance."

"Kondisi pandemi mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang secara normal dilakukan secara tatap muka harus berubah menjadi pembelajaran jarak jauh sehingga meningkatkan permasalahan berkaitan dengan ketidakjujuran akademik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fraud diamond yaitu incentive, opportunity, rationalization, dan capability terhadap kecenderungan perilaku fraud akademik berupa penggunaan solusi manual dari situs web untuk mengerjakan kuis atau ujian dalam pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa akuntansi. Selain itu dalam skripsi ini juga menganalisis pengaruh academic integrity culture sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara fraud diamond dan kecenderungan perilaku fraud akademik. Penelitian ini dikhususkan terhadap mahasiswa akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa incentive dan capability berpengaruh terhadap perilaku fraud akademik. Sementara itu, opportunity, rationalization tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku fraud akademik. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa academic integrity culture tidak mempengaruhi hubungan antara fraud diamond dan kecenderungan perilaku fraud akademik.

---

The pandemic has resulted in changes in practices, likewise in education. Learning activities that are normally in class should be transformed into online learning, thereby increasing problems related to academic dishonesty. This study aims to analyze the effect of fraud diamonds, incentives, opportunities, rationalization, and capability on academic fraud behavior in the form of using manual solutions from websites for quizzes or exams in online class in accounting students. In addition, this study also analyzes the influence of academic integrity culture as a moderation variable on the relationship between fraud diamond and academic fraud behavior. This study is conducted specifically on accounting students at the Faculty of Economics and Business, University Indonesia. In this study, I find that incentives and capability affect academic fraud behavior. Meanwhile, opportunity and rationalization do not have a significant effect on academic fraud behavior. The results of this study also prove that academic integrity culture does not affect the relationship between fraud diamond and academic fraud behavior."