Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Akta notaris merupakan suatu alat bukti tertulis, sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bukti tulisan merupakan satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya. Demikian luasnya lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, membuat semakin banyak notaris yang tersangkut masalah. Pada tahun 2014 dengan disahkannya UUJN Tahun 2014 rupanya tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal perlindungan hukum terhadap notaris. UUJN tahun 2014 hanya merubah kewenangan pemberian izin kepada penegak hukum dalam hal pemanggilanuntuk kepentingan pemeriksaan proses peradilan notaris dari yang semula ada pada Majelis Pengawas Daerah menjadi kepada Majelis Kehormatan Notaris. yang apabila sekilas ditinjau dengan pasal 2 ayat 4 UU tentang Kekuasaan Kehakiman maka dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pasal 66 ayat 1 UUJN dan pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan judul ini adalah Bagaimanakah kedudukan Majelis Kehormatan Notaris ditinjau dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan apakah terdapat perbedaan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan MajelisPengawas Daerah Notaris yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara narasumber dengan metode pengolahan data kualitatif. Bertolak dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada penegak hukum dalam hal pemeriksaan terhadap seorang Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 66UUJN, memiliki kedudukan yang tidak bertentangan dengan ketentuan kemandirian sorang hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris untuk memberikan izin kepada penegak hukum berbeda dengan kewenangan yang sama yang dahulu dimiliki oleh majelis pengawas daerah notaris.

---

ABSTRACTNotary was an official authorized to made the authentic deed and other authority as referred to in notary act. A notarial deed is an apparatus written evidence, in accordance with article 1866 Indonesia's civil law act, that the evidence writing is an equipment evidence besides toolsanother sign. This covers scope authority provided by notary act, make more notary piling up problem.In 2014 with endorsed in 2014?s notary act apparently not give an impact in terms of legal protection against notary. 2014?s notary act only change delivery authority permission to law enforcement in terms of calling for the benefit of a judicial process notary of that was toassemblies of supervisors region to the tribunal honor notary. When a glance reviewed with article 2 paragraph 4 laws on judicial power it can be seen that some mismatch between article 66 paragraph 1 notary act and article 2 paragraph 4 law judicial power. As for that has been a problem of writing this title is how a the tribunal honor notary in terms of the act about powerand judicial do there are differences between authority the tribunal honor notary with the authority the tribunal local control of the notary who has been cancelled by the judgment of the constitutional court number: 49/PUU-X/2012. The methodology used in this research is juridical normative. Data collection techniques using literature study and interview and processedqualitatively data. Depart from the discussion formerly so can be concluded the following, the tribunal honor notary as an institution which has the authority to bestow upon law enforcers in terms of checking to a notary as stipulated in section 66 notary act , having a place do notconflict with the independence a judge as regulated by law judicial power as regulated by law judicial power. Their authority under regional autonomy by the honor notary to give permission to law enforcement different with the authority same before owned by the notary regional inspectorate."

"Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Permen ATR No.2 Tahun 2018"), perbandingan perlindungan hukum dan pengawasan antara Notaris dan PPAT dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta upaya hukum pembeli atas Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Permen ATR No.2 Tahun 2018. Profesi jabatan PPAT kurang dilindungi dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan. Belum diterbitkannya petunjuk pelaksana dari Permen ATR No.2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya terhadap Notaris.

---

This research reveals an analysis legal protection form for Land Deed Making Officials (PPAT) Subsequent to the Amendment of Article 66 of Law of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Concerning Notary Profession based on the Decision of the Regional Supervisory Council No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018. The problem construction which discussed in this research is about the form of legal protection against PPAT after the issuance of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 year 2018 about the Construction and Supervision of land deed official ("Permen ATR No. 2 years 2018"), the discrepancy of legal protection and supervision between notary Public and PPAT in providing the protection and legal certainty, and the buyer's legal efforts on the verdict MPD No. 57/UM/MPD/ Kab. Bogor/V/2018 and legal protection against buyers. This research method uses the normative juridical method, an analytical descriptive, with the library of data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The law protection for PPAT is different from the legal protection of the notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004, although with the published of Permen ATR No. 2 year 2018. The profession of the PPAT is less protected than the notary public who owns the organs of the notary assembly in making the decision to approve or reject a call of inquiry. Not published instructions for the implementation of Permen ATR No. 2 year 2018 makes legal protection against PPAT has not been carried out perfectly as is the case against notary."

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi batal demi hukum dan masyarakat yang dirugikan diberikan perlindungan hukum.Simpulan dari penjelasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang telah diberhentikan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada Notaris yang telah diberhentikan adalah Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada Notaris yang bersangkutan dan kesempatan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Perlindungan secara preventif yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara berkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap Notaris yang bersangkutan agar tidak lagi membuat akta.

---

This thesis discussed the power of proof of deeds issue by notary who has been dismissed and the legal protection for parties who made deeds before the dismissed notary. This research used normative juridical method in descriptive and analytical forms as this research described problems which then being analysed against legal provisions in the field of notary. The results of this research found that Notary who has been dismissed is no longer has the authority to issue any notary deeds. Therefore, any deeds issued by him after the dismissal become null and void. Parties who have been disadvantaged due to this condition are protected by the law.

The conclusion towards the problem of this research is that deed issued by notary who has been dismissed has no power of proof as an authentic deed because it does not fulfill the requirement as an authentic deed as it is stipulated in article 1868 of the Civil Code. The form of legal protection for the parties who make deeds before Notary who have been dismissed is Repressive Legal Protection, that is by giving sanctions to the concerned Notary and the opportunity to demand fees, compensation, and interest for the parties who have used his services. Besides, preventive protection is carried out by the Notary Supervisory Board by coordinating and giving a warning to the concerned Notary in order to stop issuing deeds."

"Penelitian ini membahas mengenai pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai peruntukkannya untuk mengikat penjual dan pembeli. Perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan para pihak sebagai jaminan atas perjanjian pokok utang piutang yang dibuat oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tidak berpihak dalam pembuatan akta autentik. Hal ini disebabkan notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan para pihak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipologi perspektif. Debitur mengalami kerugian karena kehilangan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur. Kreditur melakukan peralihan hak atas tanah secara melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap salah satu pihak yang dirugikan adalah pembuatan perjanjian menggunakan asas itikad baik bagi para pihak. Setiap orang yang membuat perjanjian harus menggunakan itikad baik untuk melindungi masing-masing kepentingan para pihak. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian diharapkan para pihak dapat menjalankan perjanjian sesuai dengan kesepakatannya. Notaris yang melakukan pembuatan akta haru mematuhi kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris harus bertindak jujur, seksama, amanah, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Hal ini penting dilakukan agar pembuatan akta tidak memihak salah satu pihak melainkan melindungi pihak.

---

This study discusses the making of a sale and purchase agreement that is not in accordance with its intended purpose to bind the seller and buyer. The sale and purchase agreement made by the parties as collateral for the principal debt agreement made by the parties. The sale and purchase agreement made by the parties was canceled by the Bantul Regency District Court Number 5 / Pdt.G / 2023 / PN Btl. This study uses a doctrinal approach with a typology of perspective. The debtor suffered a loss due to loss of land rights due to unlawful acts committed by the creditor. The creditor transferred land rights unlawfully. Legal protection for one of the injured parties is the making of an agreement using the principle of good faith for the parties. Everyone who makes an agreement must use good faith to protect the interests of each party. The application of the principle of good faith in the agreement is expected that the parties can carry out the agreement in accordance with their agreement. Notaries who make deeds must comply with the notary's obligations in Article 16 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary that notaries must act honestly, carefully, trustworthy, impartially, and protect the interests of the parties. This is important to do so that the making of the deed does not favor one party but rather protects the party."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat perspektif analistis. Hasil penelitian ini adalah pada Undang-undang Jabatan Notaris perlindungan hukum terhadap para pihak terdapat pada pasal 3 huruf c dan f pasal 15 huruf e, pasal 16 huruf a, b, c, d, e, dan l, pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, dan e, pasal 38 ayat (4) huruf b, pasal 39 ayat (1) dan (2), pasal 40, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 48, pasal 60 dan pasal 65; Sedangkan pada Kode etik notaris terdapat pada pasal 3 ayat (4), (6), (14) dan pasal 4 ayat (1), (5), (6); Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris pada putusan pengadilan negeri Jakarta nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel secara tidak langsung sudah terdapat dengan sendirinya pada putusan tersebut.

---

This thesis discusses the legal protection of the parties in a notarial deed by Law No. 30 of 2004 and its amendment of Law No. 2 of 2014 concerning the notary office and code of conduct notary. This research is legal-normative juridical analytical perspective. Results of this study was to Law Notary legal protection of the parties contained in article 3 letter c and f Article 15 letter e, Article 16 letters a, b, c, d, e, and l, Article 38 paragraph (3) letters a, b, c, and e, article 38 paragraph (4) letter b, article 39 paragraph (1) and (2), article 40, article 42, article 43, article 44, article 48, article 60 and article 65 ; While on Notary Code of Conduct contained in article 3 paragraph (4), (6), (14) and Article 4 paragraph (1), (5), (6); Legal protection of the parties in a notarial deed at the Jakarta court's decision number 395 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel indirectly have found itself in the verdict."

"Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

---

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of investigation towards the Notary."

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris masih belum aman dan masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga yang menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih sesuai dengan konstitusi, akan tetapi keberadaannya masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary has created a new institution named Assemblies Honor Notary who has the authority that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Assemblies Honor Notary authorities take a photocopy of the deed minuta and or letters attached to the deed minuta or in the notary rsquo s protocol in notary rsquo s storage and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary rsquo s made or notary rsquo s protocols in notary rsquo s storage. The authority is an authority previously held by Assembly Supervisor Notary Area. The existence of a Assemblies Honor Notary is still not safe and still potentially be eliminated by the Constitutional Court. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Authority Assemblies Honor Notary as an institution that replaces part of the authority of Assembly Supervisor Notary Area still in accordance with the constitution, but its whereabouts are still potentially be eliminated by the Constitutional Court."