Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam setiap perkawinan semua orang menginginkan keturunan akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keluarga mendapatkannya, untuk itu dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam perundang-undangan, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Namun, bagaimana dengan hak-hak anak angkat tersebut jika terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak, mengingat tujuan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk mensejahterakan kehidupan anak serta melindungi hak-hak anak. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hak-hak anak dalam hal terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM Tentang Pembatalan Pengangkatan Anak, dimana akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan dan tatacara pengangkatan anak yang diatur dalam perundang-undangan dapat dimintakan pembatalan, selain itu hakhak dan jaminan masa depan anak angkat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta akibat dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban yang timbul antara anak angkat dan orangtua angkat menjadi hapus dan beralih ke orangtua yang diangkat oleh hakim sebagai wali melalui putusan pengadilan tersebut.

---

In every marriage everybody wants to have children but in reality, not all families can have it, in order to have it, one may take legal actions which is adopting achild. Adoption is done by applying for a court decision in accordance with the requirements and procedures established in the legislation, which resulted in the emergence of rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents. However, what about the rights of the adopted child in case of adoption cancellation, given the purpose of adoption in addition to get a descent also for the welfare of a child's life as well as protecting the rights of children. In this research will be discussed about the requirements and procedures for adoption in accordance with the legislation, and also about the rights of the child in case of adoption cancellation. This study is juridicial normative and using literature and analysis methods over a case by collecting secondary data. Analysis of the case conducted from Court's verdict No. 239 / Pdt.G / 2013 / PN.BTM About Adoption Cancellation, where the effect of the non-fulfillment of the requirements and procedures for adoption set out in legislation may be requested cancellation, judge in deciding the case also considered about the rights and guarantee the future of the adopted child, as well as a result of the adoption cancellation of the determination resulting in rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents be removed and redirected to a parent who was appointed by the judge as a trustee by the court's verdict."

"Seseorang dapat menjadi orang tua meskipun tidak memiliki anak kandung. Dengan adanya adopsi, kekuasaan orang tua kandung terhadap anak pun hilang dan beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai tanggung jawab hukum sebagai orang tua atas anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya tersebut. Adopsi dapat dibatalkan apabila proses adopsi tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika terjadi masalah dalam pelaksanaan adopsi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.BTM, adopsi dibatalkan karena ternyata orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan adopsi dan melakukan penyembunyian fakta berkaitan dengan identitas dan keberadaan anak angkat. Di samping itu, pelaksanaan adopsi tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua angkat karena anak angkat diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif dengan hasil penelitian deskriptif. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan adopsi sudah tepat. Akan tetapi putusan hakim yang tidak mengembalikan anak kepada ibu kandungnya pasca pembatalan adopsi, dan justru memberikan hak perwalian kepada pihak lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai wali, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Some people can become parents eventhough they do not have any biological child. Through adoption, the power of the biological parents of children disappears and switches to adoptive parents. Adoptive parents take on the legal responsibilities as parent of a child who is not their biological child. Adoption can be annulled if the adoption process is not according to the procedures stipulated by legislation or if there is a problem in the implementation of adoption. In the Batam District Court Decision Number 239 Pdt.G 2013 PN.BTM, the adoption is annulled because the adoptive parents do not meet the requirements of adoption and make a concealment of facts relating to the identity and whereabouts of the adopted child. In addition, adoption implementation is not carried out with full responsibility by adoptive parents as an adopted children are handed over to other parties to raise. Those problems are analyzed by using literature research method in the form of juridical normative with descriptive research result. From the analysis, it is concluded that the judges 39 decision to grant the adoption 39 s annulment suit is appropriate. However, the decision of judges who do not return the child to her biological mother after the annulment of adoption, and instead gives guardianship rights to other parties who do not meet the criteria as guardians, does not comply with the applicable laws and regulations."

"[ABSTRAKAdanya gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak menimbulkan suatu permasalahan, karena belum ada peraturan perundang ? undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibatnya terdapat masalah lain masalah terkait dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak ini yaitu akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak. Perlu dibuatkan suatu peraturan mengenai pengangkatan anak yang lengkap dan mengatur seluruh aspek dalam pengangkatan anak, salah satunya mengenai prosedur pembatalan pengangkatan anak beserta akibat hukumnya.ABSTRACTThe existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.;The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences., The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption’s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent’s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption’s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.]"

"

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dan Australia, serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut. selain itu juga, pembahasannya akan menitikberatkan pada akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Bentuk penelitain dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membandingkan hukum di dua negara yang berbeda. Di Australia khususnya di Australian Capital Territory (ACT), dalam undang-undangnya yaitu, Adoption Act 1993, telah diatur secara detail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat, mulai dari instansi apa yang dapat memberikan pelayanan apabila terdapat permohonan informasi asal-usul anak angkat, informasi apa saja yang dapat diperoleh, pada umur berapa informasi tersebut dapat diakses, dan bagaimana prosedur dalam mendapatkan informasi tersebut. Di Indonesia, walaupun dalam PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 telah mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, akan tetapi belum terdapat aturan lanjutan mengenai hal ini.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut, akan tetapi dalam pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum diatur secara mendetail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Padahal hal ini penting agar dapat dimungkinkan reunifikasi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dapat diminimalisir kasus-kasus dimana seorang anak merasa tidak utuh karena tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

 

---

This research was aimed to explain the child adoption regulation in Indonesia and Australia, and also to find the similarities and differences between the regulation in both countries. this research was emphasized on the access to information about adopted children identities. The research form is normative and uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and Australia. In Australia, especially in the Australian Capital Territory (ACT), Adoption Act 1993, has been regulated in detail about access to information about adopted children identities, from what the institution can provide the services when there is a request for the information, what information can be obtain, when the information can be obtain and how the procedures to obtaining the information. In Indonesia, although in PP 54/2007 and Permensos 110/2009 have obligated the adoptive parents to inform their adopted children about their origins and biological parents, but there is no further regulation on this matter. The results of this research, found similarities and differences between regulation in both countries, but the regulation of child adoption in Indonesia has not been regulated in detail yet regarding access to information about adopted children identities. Which is important to be able to reunification between adopted children and their biological parents. So it can be minimized cases where a child feels confuse and empty because he/she does not know who their biological parent is, which certainly is contrary to the main purpose of the child adoption the best interest of the child.

 

"

"Keberadaan anak bagi masyarakat dianggap sebagai anugerah. Dengan berbagai alasan dan motif, banyak pihak yang memilih melakukan pengangkatan anak. Skripsi ini menganalisis dua penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum diaplikasikan secara ideal. Hakim dalam pertimbangannya perlu lebih banyak merujuk kepada peraturan lain terkait pengangkatan anak. Selain itu, skripsi ini juga akan membandingkan praktek pengadilan terkait ketentuan pengangkatan anak sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007 berdasarkan penetapan yang dianalisis.

---

The existence of children is considered as a gift for the community. With various reasons and motives, many people choose to adopt children. This thesis analyzes two verdicts on the adoption of children which are established before and after the enactment of PP No. 54 of 2007. Through this analysis, it is known that regulations regarding adoption of children in Indonesia have not been applied ideally. The Judges in their legal consideration need to refer more to other regulations related to the adoption of children. In addition, this thesis will also compare court practice related to the regulations of adoption of children before and after the enactment of PP No. 54 of 2007 based on the verdicts which will be analyzed."

"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, hukum tentang pengangkatan anak juga mengalami pembaharuan. Berawal dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini mencakup tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyinggung mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Tentang bagaimana alur pembatalannya, siapa saja yang dapat membatalkannya, serta alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan juga belum diatur. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan memfokuskan pada digunakannya perubahan perilaku anak angkat sebagai alasan diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan menganalisis putusan-putusan terkait.

---

As time goes by and society develops, the law on child adoption has also undergone reforms. Starting from Staatsblad Number 129 of 1917 to Child Protection Law Number 35 of 2014. This includes procedures, requirements, rights and obligations, and regulations on the implementation of child adoption. However, until now there is no legislation that regulates or mentions the annulment of child adoption decisions. Therefore, there is a legal vacuum that causes other consequences that arise due to the incompatibility of the application or enforcement of laws and regulations. The flow of the cancellation, who can cancel it, and the reasons that can be used in the cancellation have not been regulated. Therefore, in this thesis, the author will focus on the use of changes in the behavior of adopted children as a reason for the annulment of the determination of child adoption, by analyzing related decisions."

"Tesis ini meneliti kedudukan anak angkat pada golongan Tionghoa dalam pewarisan orang tua angkat khususnya pada Keterangan Hak Mewaris, mengingat belum ada pengaturan yang jelas terkait kedudukan anak angkat dalam pewarisan kerap kali menjadi pemicu timbulnya konflik di antara ahli waris. Rumusan permasalahan yang diangkat adalah pengaturan hak dan kewajiban anak angkat pada golongan Tionghoa di Indonesia dalam kaitannya dengan pewarisan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Srg dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait kedudukan anak angkat dalam Keterangan Hak Mewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian adalah hak dan kewajiban anak angkat dengan orang tua angkat mendapat pengaturan yang sama seperti antara anak sah dengan orang tua kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam kaitannya dengan pewarisan, anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya, sebab pengangkatan anak yang dilakukan secara sah berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 membawa akibat hukum anak angkat dianggap seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Kemudian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Srg yang menyatakan ahli waris dari OGH alias K adalah saudara kandungnya, sedangkan SS sebagai anak angkat bukan merupakan ahli waris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 dihubungkan dengan Pasal 832 jo. Pasal 852 KUHPerdata, anak angkat berkedudukan sama seperti anak sah, sehingga SS berhak menjadi satu-satunya ahli waris golongan I dari OGH alias K dan menutup hak waris dari saudara kandung pewaris. Adapun terkait Akta Keterangan Hak Mewaris kedua yang dibuat Notaris RD tidak boleh dibuat bahkan tidak boleh terjadi karena apabila ahli waris lain keberatan atas suatu keterangan hak mewaris seharusnya diselesaikan di Pengadilan, bukan malah membuat akta keterangan hak mewaris yang berbeda ahli warisnya atas pewaris yang sama.

---

This thesis examines the position of adopted children in the Chinese group in the inheritance of adoptive parents, especially in the Statement of Inheritance Rights, considering that there are no clear regulations regarding the position of adopted children in inheritance which often triggers conflicts between heirs. The formulation of the problem raised is the regulation of the rights and obligations of adopted children in the Chinese group in Indonesia in relation to inheritance and the conformity of the judge's considerations in Decision Number 171/Pdt.G/2023/PN.Srg with the Laws and Regulations in Indonesia regarding the position of adopted children in the Statement of Inheritance Rights. This study uses a doctrinal research method. The results of the study are that the rights and obligations of adopted children with adoptive parents are regulated the same as between legitimate children and their biological parents based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and in relation to inheritance, adopted children have the right to become heirs of their adoptive parents, because the adoption of a child carried out legally based on Article 12 of Staatsblad 1917 Number 129 has the legal consequence that adopted children are considered as if they were born from the marriage of their adoptive parents. Then, the judge's consideration in Decision Number 171/Pdt.G/2023/PN.Srg which stated that the heirs of OGH alias K are his siblings, while SS as an adopted child is not an heir is not in accordance with the laws and regulations in Indonesia. Because based on Article 12 of Staatsblad 1917 Number 129 connected with Article 832 in conjunction with Article 852 of the Civil Code, adopted children have the same status as legitimate children, so that SS has the right to be the only heir class I of OGH alias K and closes the inheritance rights of the testator's siblings. Regarding the second Deed of Inheritance Rights made by Notary RD, it may not be made and may not even occur because if other heirs object to a statement of inheritance rights, it should be resolved in Court, not making a deed of inheritance rights with different heirs for the same heir."

"Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satunya berupa waris. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Perlindungan Anak, PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Staatsblad 1917 Nomor 129 yang belum dicabut. Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 4 PP No. 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini merupakan cerminan dari hukum Islam, yakni anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sementara itu dalam hukum perdata, terdapat perbedaan dengan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak memutus segala hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Perbedaan ini berdampak pada ketidakpastian hukum pada pertimbangan hakim dalam menetapkan waris terhadap anak angkat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga seharusnya ketentuan tersebut dicabut dengan tegas, Lebih lanjut, permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi diajukan ke Pengadilan Agama. Diharapkan penelitian ini dapat menghapus ketidakpastian hukum mengenai hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandung menurut hukum perdata serta menyelesaikan kebingungan mengenai kewenangan absolut pengadilan mengenai permohonan pengangkatan anak.

---

Adoption is a legal act that brings about legal consequences, one of which is inheritance. In Indonesia, adoption is regulated in several laws and regulations, including the Child Protection Law, Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Adoption, and Staatsblad 1917 No. 129, which has not been repealed. Article 39 paragraph (2) of the Child Protection Law and Article 4 of Government Regulation No. 54/2007 stipulate that adoption does not sever the blood relationship between the adopted child and their biological parents. This reflects Islamic law, where an adopted child remains an heir to their biological parents. Meanwhile, under civil law, there is a difference with the provisions of Staatsblad 1917 No. 129, which states that adoption severs all relationships between the adopted child and their biological parents, making the adopted child an heir to their adoptive parents. This difference leads to legal uncertainty regarding judges' considerations in determining inheritance for adopted children. To address this issue, a study was conducted using a normative juridical method. The study's findings show that the adoption provisions in Staatsblad 1917 No. 129 are no longer in line with societal conditions, and therefore, these provisions should be explicitly revoked. Furthermore, adoption petitions by Muslims should not be submitted to the District Court but to the Religious Court. It is hoped that this study can eliminate the legal uncertainty regarding the inheritance rights of adopted children concerning the inheritance of their biological parents under civil law and resolve the confusion regarding the absolute jurisdiction of the court concerning adoption petitions. "

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, Pemohon juga menuliskan identitas anak angkatnya sebagai anak kandung pada pencatatan sipil setempat. Hakim dalam mengadili perkara mengabulkan permohonan tetapi tidak banyak memberikan pertimbangan hukum terkait status keperdataan sang anak angkat yang telah memiliki status sebagai anak kandung tersebut. Pemerintah sendiri telah membuat ketentuan mengenai proses pengangkatan anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak angkat. Adapun aturan pengangkatan anak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, dalam beberapa hal seperti pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur dalam ketentuan apapun. Sedangkan mengenai pencatatan status anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini menyatakan bahwa pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut, maka peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dianggap tidak terjadi. Status anak tersebut juga tetap menjadi anak kandung dari orang tua biologisnya

---

This thesis analyzes Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp that accept the Applicant’s request to cancel the adoption of their child who already has the status as a biological child. The adoption of the child done by private adoption without any decision or court decree so there is no legal basis that can be given to cancel the adoption. Moreover, the Applicant also stated the identity of their adopted child as their biological child in the civil registry. The Panel of Judges accepted the request but did not give any legal consideration about the civil status of the adopted child who has the status as their biological child. The government itself has made provisions regarding the adoption process as a form of protection for adopted children. The rules for adopting children are regulated in Government Regulation Number 54 of. 2007 and Ministry of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. However, in some cases, such as the cancellation of child adoption it is still not regulated in any provisions. Meanwhile, the registration status of adopted children is regulated in Law on Population Administration, which in this law states that the adoption required a decision or court decree. In the absence of a decision or court decree of the adoption of the child, the adoption by the Applicant is deemed not to occurred. The status of the child also remains the biological child of their biological parents."

"Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Namun, tidak semua pasangan dikaruniai keturunan. Maka dari itu terdapat suatu alternatif yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Saat menjalani pelaksanaan pengangkatan anak, tidak selamanya berjalan sesuai harapan dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak. Pihak yang merasa dirugikan atas pengangkatan anak tersebut dapat melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga mengenai alasan, syarat-syarat, dan prosedurnya belum memiliki kepastian. Meskipun belum terdapat kepastian hukum, nyatanya pembatalan pengangkatan anak ini sudah terjadi di Indonesia. Sehingga, penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu gugatan pembatalan pengangkatan anak di Indonesia.

---

Main purpose of a marriage is to have children. However, not all couples are blessed with children. Therefore, there is an alternative, which is to adopt a child. When undergoing the implementation of child adoption, it’s not always going as the expectations and objectives of child adoption. Parties who feel aggrieved by the child's adoptions can cancel the child's adoption by filing a lawsuit to the court. However, in Indonesia there are no provisions governing the annulment of child adoption, so the reasons, conditions, and procedures are not certain. Although there is no legal certainty, in fact, the annulment of child adoption has occurred in Indonesia. Thus, this research discusses the bases used by the panel of judges in considering and deciding a lawsuit to annul a child's appointment in Indonesia."