Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah prokontramuncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci

---

ABSTRACTAs the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders"

"ABSTRAKPendahuluan. Indonesia menerapkan program internship dokter Indonesia sejaktahun 2010 dengan tujuan pemahiran kompetensi dokter umum yang baru lulus.Salah satu permasalahan dalam program internship adalah kelayakan wahana.Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kelayakan wahana terhadap kompetensidokter Indonesia.Metode. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari data penelitian AssesmenProgram Internship Dokter Indonesia 2015 yang dilakukan oleh Badan Penelitiandan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia denganmenggunakan desain potong lintang. Data diambil dari peserta internship dan datawahana yang berada di 9 Kabupaten yang terpilih berdasarkan metode samplingproportional probability to size (PPS). Analisis yang digunakan adalah analisisjalur dimana ingin dilihat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari wahanaterhadap peningkatan kompetensi yang terdiri dari pengetahuan upaya kesehatanmasyarakat, upaya kesehatan perorangan, kemampuan diagnosa dan kemampuantindakan dokter internship.Hasil. Dari 9 kabupaten tersebut, wahana terbagi menjadi empat kategori yaitu: rstidak layak pkm tidak layak (3 wahana), rs tidak layak pkm layak (1 wahana), rslayak pkm tidak layak (2 wahana) dan rs layak pkm layak (3 wahana). Untukpengaruh wahana terhadap pengetahuan upaya kesehatan masyarakat secarastatistik bernilai signifikan dengan kategori wahana yang memiliki puskesmaslayak menghasilkan peningkatan nilai ukm lebih baik dibandingkan kategorilainnya. Untuk pengaruh wahana terhadap pengetahuan upaya kesehatanperorangan, diagnosa dan tindakan secara statistik tidak bernilai signifikan.Kesimpulan. Tempat penempatan / wahana merupakan salah satu komponenpenting dalam program internship dokter indonesia, hal ini dibuktikan denganadanya peningkatan kompetensi pengetahuan dan tindakan pada peserta internshipdi masing-masing kategori wahana. Peningkatan pengetahuan upaya kesehatanmasyarakat karena pengaruh wahana lebih besar terjadi pada wahana dengankategori puskesmas layak, sedangkan peningkatan pengetahuan upaya kesehatanperorangan karena pengaruh wahana hampir merata pada semua kategori wahana.Untuk peningkatan kemampuan diagnosa karena pengaruh wahana dapat dilihatdari jalur langsung ataupun jalur tidak langsung melalui pengaruh pengetahuanupaya kesehatan perorangan dan walaupun tidak signifikan secara statistik,peningkatannya juga terjadi pada seluruh wahana. Dan peningkatan kemampuantindakan karena pengatuh wahana dapat dilihat dari jalur langsung ataupun jalurtidak langsung melalui pengaruh pengetahuan upaya perorangan dan jalur tidaklangsung melalui pengaruh kemampuan diagnosa.

---

ABSTRACTIntroduction. Indonesian medical internship program has been adopted inIndonesia since 2010 with aim to exercise medical competency of the newlygraduated general practitioner. One of the critical problems in internship programis the feasibility of medical internship training facilities. Thus, this study was toreveal the influence of medical internship training facilities feasibility onIndonesian doctor competency.Method. This study was a further analysis of research data Asesmen ProgramInternship Dokter Indonesia 2015 previously done by National Institute of HealthResearch Development Indonesian Ministry of Health using cross sectional studydesign. The data was taken from internship participants and training facilities in 9chosen districts based on sampling method proportional probability to size (PPS).Analysis was using pathway analysis to see both direct and indirect influence oftraining facilities on competence improvement, consisted of public healthknowledge, personal health care, diagnosis and intervention skills.Results. Of all 9 districts, training facilities were divided into 4 categories:improper hospital- improper public health center (3 facilities), improper hospitalproperpublic health center (1 facility), proper hospital-improper public healthcenter (2 facilities), and proper hospital-proper public health center (3 facilities).The influence of training facility on intern knowledge showed significant results, inwhich facilities with proper public health center improved public health knowledgescore better than other categories. On the other hand, the influence of trainingfacility on personal health care, diagnosis, and intervention skills was notsignificant.Conclusion. Training facility is one of important components in Indonesianmedical internship program, as it was proven by improvement of intern knowledgeand intervention skills in each training facility categories. Improvement of publichealth knowledge contributed by training facility is higher in facilities with properpublic health center, while improvement of personal health care knowledge issimilar in almost all facilities. Improvement of diagnosis skill contributed bytraining facility can be seen in both direct and indirect pathways through increasedpersonal health care knowledge, despite statistically not significant, improvementwas found in all facilities. Improvement of intervention skill contributed by trainingfacility can be seen in both direct and indirect pathways through increased personalhealth care knowledge and in indirect pathway through increased diagnosis skill."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan dan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia dengan mengamati apa yang terjadi di klinik Indonesia Sports Medicine Centre. Antusiasme masyarakat akan olahraga sangat besar akan tetapi karena ketidaktahuan akan olahraga memunculkan potensi terjadinya cedera, sehingga muncul dokter spesialis kedokteran olahraga sebagai jawaban. Karena dokter spesialis kedokteran olahraga masih baru mengakibatkan masyarakat termasuk peneliti sebagai mahasiswa hukum mempertanyakan bagaimana kewenangan dan kompetensi dari dokter spesialis kedokteran olahraga. Kesimpulan dari skripsi ini kewenangan dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kompetensi utamanya adalah mengobati orang yang sakit karena aktifitas olahraga dan mengobati orang yang sakit dengan metodeolahraga. Dokter dan Klinik bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul kepada pasien hal ini dapat dilihat pada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah pihak Konsil KedokteranIndonesia bersama Kolegium Kedokteran Olahraga sesegera mungkin mengesahkan rancangan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga agar dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia memiliki legalitas yang jelas terhadap Standar Profesi Medik yang dokter spesialis kedokteran olahraga gunakan guna melindungi kepentingan para dokter juga jika sewaktu-waktu ada tuntutan atau gugatan hukum.

---

This thesis examines the authority and competence of sports medicine specialists in Indonesia by observing what is happening at the Indonesia Sports Medicine Center.”The enthusiasm of the community for sports is very large, but because of their ignorance of sports, there is potential

for injury, so that sports medicine specialist appears as the answer. Because sports medicine specialists are still new, people, including researchers as law students, question the authority and competence of sports medicine specialists. The conclusion of this thesis is that the

authority of sports medicine specialists in Indonesia is based on Article 35 of the Medical Practice Law and their main competences are to treat people who are sick due to sports activities and treat people who are sick with sports methods. Doctors and Clinics are responsible if there is a loss incurred to patients, this can be seen in article 58 paragraph (1) of the Health Law that everyone has the right to claim compensation for someone, health workers, and / or health providers who cause losses due to errors. or negligence in the health services it receives. The suggestion from this thesis is that the Indonesian Medical Council together with the Sports Medicine College as soon as possible ratify the draft standard of competency for sports medicine specialists so that sports medicine specialists in Indonesia have clear legality

against the Medical Professional Standards that sports medicine specialists use to protect the interests of doctors as well. if at any time there is a lawsuit."

"The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town."

"ABSTRAKTerminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.

---

ABSTRACTThe terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources.Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010.The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping.This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI."

"ABSTRAKThe effect of import tariff reduction on unemployment can be vary not only across sectors but also across regions, yet the empirical studies on regional analysis are still limited. this study investigates the effect of tariff reduction on unemployment in districts level in Indonesia spanning period 2000-2013. we follow the strategy of Topalova to construct regional tariff exposure in districts level. our empirical analysis use individual data approach to measure unemployment. By controlling the shifting in labor demand due to input tariff reduction, we find that impor tariff reduction leads to an increase in unemployment and the increase is higher in district with larger employment share in net importer sectors."

"

Entrustable professional activities (EPA) adalah kerangka kerja asesmen dengan pemberian tanggung jawab dari staf pengajar kepada peserta didik untuk dilakukan tanpa supervisi setelah peserta didik memiliki kompetensi yang memadai. EPA diharapkan dapat menjembatani kinerja sehari-hari peserta didik, kompetensi yang dimiliki dan supervisi yang sesuai sehingga meningkatkan secara sinergis keselamatan pasien dan kualitas pendidikan. Tujuan penelitian adalah menetapkan aktivitas residen program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam sebagai EPA dalam kurikulum pendidikan berbasis kompetensi program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia. Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif yang meliputi telaah pustaka, panel ahli (expert panels) untuk menentukan daftar aktivitas residen program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia yang dapat ditetapkan sebagai EPA menggunakan kuesioner Taylor dkk, serta pengambilan kesimpulan pendapat pemangku kepentingan melalui metode Delphi terhadap butir EPA yang telah disusun menggunakan kuesioner Hauer et al. Diskusi paneh ahli penelitian ini menghasilkan  28 EPA terbaru melalui penilaian kelayakan EPA sebagai unit kerja, esensi, dan peran menggunakan kuesioner Taylor dkk.  Metode Delphi menetapkan 28 butir EPA dapat diterima (Content Validity Index ≥ 80%). Pada analisis statistik tidak didapatkan perbedaan bermakna. Akhir tahap pendidikan butir EPA menunjukkan sebagian besar variasi yang tidak berbeda bermakna antara keempat kelompok dalam menentukan akhir tahap pendidikan suatu butir EPA.

 

---

Entrustable professional activities (EPA) is an assessment framework where teaching staff gives students responsibility to be carried out without supervision after students have sufficient competence. EPA is expected to be able to bridge daily performance of students, their competencies, and appropriate supervision so as to synergistically improve patient safety and education quality. Objective of this study was to determine activities of internal medicine resident as EPA in the competency-based educational curriculum of Indonesian internal medicine specialist education program. The study used a qualitative design which included literature review, expert panels to determine list of resident activities in Indonesian internal medicine specialist education program that could be designated as EPA using questionnaire by Taylor et al and drawing conclusions on stakeholder opinions through Delphi method on EPA items. Expert panel discussion resulted in 28 new EPAs through assessment using questionnaire by Taylor et al. The Delphi method determines that 28 EPA items are acceptable (Content Validity Index ≥ 80%). In statistical analysis, there was no significant difference. At the end of the education stage, the EPA item shows most of the variations do not differ significantly between the four groups in determining the final stage of education for an EPA item.

 

"

"ABSTRAKPencapaian swasembada gula sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi gula nasional dan pengembangan industri pergulaan nasional Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan pergulaan dan faktor faktor yang mempengaruhi produksi gula nasional yang dilakukan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1975 hingga 2012 dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment dan Ordinary Least Square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di periode monopoli Bulog 1975 1998 serta periode bebas dan transisi 1999 2002 memberikan dampak negatif bagi industri pergulaan di Indonesia sedangkan kebijakan di periode proteksi dan promosi 2003 2012 memberikan dampak positif terhadap industri pergulaan di Indonesia disamping itu produksi gula Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga gula dalam negeri produktivitas kebijakan proteksi dan promosi impor serta kebijakan periode non Bulog.

---

ABSTRACTThe achievement of sugar self sufficiency is strongly related with the increasing of national sugar productions and must be supported by the regulations set by the goverment This study tried to analyze the impacts of the sugar policies and factors which affect Indonesian sugar production This study was conducted in a span of year 1975 2012 using Regulatory Impact Assessment and Ordinary Least Squared methods.The study found that policies set in Bulog period 1975 1998 and in free and transition period 1999 2002 have more negative impacts while in protection and promotion period has more positive impacts on our national sugar industry Furthermore the national sugar production is significantly affected by domesti sugar prices productivity import tariff and non Bulog period."

"Modern meta-analyses do more than combine the effect sizes of a series of similar studies. Meta-analyses are currently increasingly applied for any analysis beyond the primary analysis of studies, and for the analysis of big data. This 26-chapter book was written for nonmathematical professionals of medical and health care, in the first place, but, in addition, for anyone involved in any field involving scientific research. The authors have published over twenty innovative meta-analyses from the turn of the century till now. This edition will review the current state of the art, and will use for that purpose the methodological aspects of the authors' own publications, in addition to other relevant methodological issues from the literature.Are there alternative works in the field? Yes, there are, particularly in the field of psychology. Psychologists have invented meta-analyses in 1970, and have continuously updated methodologies. Although very interesting, their work, just like the whole discipline of psychology, is rather explorative in nature, and so is their focus to meta-analysis. Then, there is the field of epidemiologists. Many of them are from the school of angry young men, who publish shocking news all the time, and JAMA and other publishers are happy to publish it. The reality is, of course, that things are usually not as bad as they seem. Finally, some textbooks, written by professional statisticians, tend to use software programs with miserable menu programs and requiring lots of syntax to be learnt. This is prohibitive to clinical and other health professionals."