Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Rutan di Indonesia, dimana fungsi Rutan saat ini dikarenakan adanya masalah overkapasitas sering dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fungsi Rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Untuk itu diperlukan suatu model penyesuaian pembinaan sehingga Rutan dapat tetap memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Selain itu adanya fakta bahwa penanganan narapidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama dengan narapidana/tahanan kasus lainnya, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan integrative criminology dalam merumuskan model penyesuaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan guna mendapatkan deskripsi kondisi lapangan di Rutan dan studi pustaka sebagai cara pemetaan teori guna mendapatkan model yang mempunyai dasar secara teoritis.Hasil penelitian menunjukan akan adanya kebutuhan model penyesuaian terhadap penanganan narapidana narkotika, khususnya yang ditempatkan di Rutan seperti yang terjadi di Rutan Klas 1 Cipinang. Model penyesuaian menggabungkan kondisi dan praktek lapangan yang selama ini terjadi dengan prinsip penanganan pasien narkotika yang sesuai dengan UNODC.

---

ABSTRACTThis research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the function of Rutan due to overcapacity problem is often used as a place for coaching inmates. This is certainly not in line with the function of detention (Rutan) as a place for caring and serving the prisoners only. It requires an adjustment model of coaching so that detention (Rutan) can still fulfill the rights of prisoners to receive guidance. Besides, the fact that the handling of the prisoners / detainees of narcotics cases are still treated the same way as inmates / detainees of other cases, and it is far from the principles of rehabilitation. This study is a qualitative research, using integrative criminology approach in formulating the adjustment model that can be applied in accordance with the case at hand. In collecting the data, this study uses interviews and field observations in order to obtain a description of field conditions at the detention center, and literature researches as a way of mapping theory in order to obtain a model that has a theoretical basis. The results showed a need of adjustments model in handling the narcotics inmates, especially those who are placed in detention (Rutan) as occurred in Rutan Klas 1 Cipinang. The adjustment model incorporates the field conditions and practices that have been happening with the principle of treating patients with drugs that is in line with UNODC"

"Permasalahan yang diteliti adalah mengani peredaran narkotika dan psikotropika di dalam Rumah Tahanan Negara X. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai terjadinya peredaran narkotika dan psikotropika,dan menggambarkan hubungan antara pengedar dengan kelompok (geng) dalam peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X.Penelitian ini merujuk kepada pendapat Karen A. Joe bahwa setiap perdagangan narkotika dan psikotropika akan selalu melibatkan kelompok (geng). Hasil penelitian di dapat bahwa individu yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika karena mempunyai kesempatan mendapatkan uang dengan keuntungan yang tinggi sebagai upaya untuk bertahan hidup.Terdapat kelompok (geng) yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X. Kelompok (geng) ini tidak memiliki keterikatan dan hanya terbatas pada pertemanan yang saling membutuhkan. Namun terdapat pula kelompok (geng) yang mempunyai kemiripan dengan kelompok (geng) teroganisir yang mempunyai keterikatan dalam kelompok dan sudah bertujuan untuk mencari keuntungan yang tinggi, hanya saja kelompok (geng) ini tidak mempunyai aturan tertulis, system hirarki atau struktur organisasi.

---

This study focuses on the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. The goal of the study is to describe the distribution of narcotics and psychotropics, and to describe the relations between distributors and groups (gangs) within the distribution lines of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X.

This study derives from Karen A. Joe?s statement that distribution of narcotics and psychotropics always involve gangs. The study finds out that individuals become involved in the distribution of narcotics and psychotropics because of the opportunity of financial profits, as an attempt to survive.

Existing gangs are engaged in the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. Ties within these gangs are generally not binding, and are limited to interdependence. However, there are groups not unlike organized gangs with binding ties, and a goal of financial profits, only that these gangs do not have written rules, nor a hierarchy/organizational structure."

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."

"The drug abuse which done by adolescence in the progress of the drugs it self has been increase and brings more anxiety for the family, society, nation and country. The adolescence abuser of drugs are constitute of the next generation who will continue the nation and the country development. They don't just come out of the high-class economical society, but they also come from the middle class to the lower economical society. In addition of the drugs abuse by adolescence doesn't go around among the city civilian only, but it is also there in the village civilian. That's way, it is so important to do some prevention and rescuing effort to the adolescence to keep them a way from the danger of drugs abuse, so there will be no lost generation because of the drugs abuse. Till the time for the adolescence are ready to be the next generation of the nation and the country development of theirs. Because the nation and the country need to have the adolescence with quality, creativity, sound of body and their sound of mind.The examination about drugs abuse by adolescence use the qualitative examination method, which is an examination procedure that is produce descriptive data, words, writer, and behavior which can be observed from the subject. Meanwhile the kind of examination which use is the descriptive examination, it's and examination that has purpose to give a picture about a society or a particular group or a picture of a syndrome or the bonds between two symptoms or ever more. The method and the type of examination that is use to examine and to reveal the case of drugs that is marijuana and was done by a male young adolescence who was charged in guilty by the judge because of broke the law regulation number 22 of 1997 about narcotic and doing is time in the prison class II A at East Jakarta.One of the social control theories that were spoken by Travis Hirschi that is social bonds theory, which based of four elements. Those attachment, commitment, involvement and belief are the form of tool or analysis knife which is use to analyze the case of drugs abuse by adolescence. Social bonds theories explain the stronger social bonds of some body with their social norms of society; can be avoided from the behavior deviation or delinquency. And the opposite, if the bond of society of some body is weak, than it can cause the delinquency."

"Pendahuluan: Penelitian Badan Narkotika Nasional pada tahun 2011 menunjukkan prevalensi orang dengan penyalahgunaan zat di Indonesia sebesar 2,2% atau sekitar 3,8 juta penduduk. Namun, data Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional menunjukkan hanya 6.738 orang yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi. Salah satu prediktor penting untuk mengetahui sikap seseorang untuk memperolah layanan rehabilitasi adalah kesiapan serta motivasi. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kesiapan orang dengan penyalahgunaan zat serta motivasinya. Tujuan: Melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur URICA untuk menilai kesiapan serta motivasi penyalahguna zat untuk menjalani rehabilitasi versi Bahasa Indonesia yang sahih dan andal. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif uji instrumen dengan disain potong lintang. Sampel diambil secara acak sederhana. Subjek pada penelitian ini adalah residen yang mengikuti terapi dan rehabilitasi di Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido, Badan Narkotika Nasional dan orang dengan penyalahgunaan zat di Pusat Penjangkauan binaan Badan Narkotika Nasional. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan validitas URICA sebesar 0.882 dengan Cronbach alpha sebesar 0.753-0.806 dan reliabilitas test-retest 0.935-1. Nilai di atas atau sama dengan angka tujuh sebagai kelompok yang memiliki motivasi tinggi dan di bawah angka tujuh sebagai kelompok yang memiliki motivasi rendah. Simpulan: Instrumen URICA versi Bahasa Indonesia yang diuji dalam penelitian ini sahih dan handal untuk menilai kesiapan dan motivasi orang dengan penyalahgunaan zat berpartisipasi dalam program terapi dan rehabilitasi.

---

Background: A research conducted by National Narcotics Board in 2011 indicated that the prevalence of substance abuse in Indonesia is approximately 2,2% or 3,8 million people. However, based on Rehabilitation Deputy of National Narcotics Board only 6.738 people have obtained treatment and rehabilitation services. One of the most important predictor to identify one’s attitude to attain rehabilitation services is the readiness and motivation of substance abusers. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) is one of the instruments utilize to identify readiness to change and motivation of substance abusers.

Aim: To conduct validity and reliability test on University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) in order to recognize the readiness to change and motivation of substance abusers undergoing rehabilitation in Bahasa Indonesia.

Method: This study was a descriptive cross-sectional instrument study. The sampling design was simple random sampling. The subjects in this study were residents undergoing treatment and rehabilitation services at Lido Treatment and Rehabilitation Centre and Outreach Centre supervised by National Narcotics Board.

Result: The validity score of URICA is 0.882 with Cronbach alpha of 0.753-0.806 and a reliability test-retest of 0.935-1. The cut-off score obtained indicated that scores above seven are highly motivated and those below seven are least motivated.

Conclusion: The Bahasa Indonesia version of URICA test conducted in this study is valid and reliable to address readiness and motivation of substance abusers to participate in treatment and rehabilitation program."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang kendala mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang Khusus terhadap perkara narkotika anak pada tahun 2016 terdapat satu perkara narkotika yang dilakukan diversi dengan landasan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan PK Bapas Klas II Serang dan Penasihat Hukum yaitu adanya pembatasan kualifikasi tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU SPPA, singkatnya waktu penanganan perkara anak, luas wilayah kerja Bapas, keterbatasan jumlah personil PK Bapas dan kendala mengenai sarana serta prasarana pendukung dalam proses pelaksanaan diversi terhadap perkara narkotika. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan koordinsi internal dan eksternal antara penyidik, penuntut umum, hakim daan Petugas PK Bapas, membentuk Tim Assesment Terpadu, melakukan sosialisasi mengenai diversi dan hak anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

---

This thesis discusses the issue of the application of the diversion of juvenile committing a narcotic crime in the territory of the Tangerang Court Special 1 A, the constraints on the application of the diversion of the narcotic crime committed by children, and the attempts made to overcome the obstacle of the application of the diversion of criminal offenses conducted by children after the enactment of Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System UU SPPA and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Perma Number 4 Year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System. The research method used are normative juridical, using the approach of legislation, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Methods of data collection are done by research literature study and in depth interviews with resource persons who have competence to answer the problems studied. The location of the study was conducted in the area of Special Court Class A Tangerang. The data obtained from the results of the study were analyzed qualitatively.

The results of this research in Tangerang Court Special Class 1 A on the narcotics cases with juvenile offender in 2016, there is a narcotics case which is done by diversion based on Article 3 Perma Number 4 Year 2014. Obstacles faced by law enforcement officers, Correctional Precaution Officers PK Bapas Class II Serang and Legal Advisor that there is limitation of qualification of criminal acts that diversion can be done in Article 7 paragraph 1 and Article 9 paragraph 1 UU SPPA, short duration on handling juvenile case, the wide of working area of Correctional Hall Bapas, the limited number of personnel of Correctional Precaution Officers PK Bapas, and the obstacles regarding facilities and infrastructure as the supporting system during the process of implementation of the diversion in narcotic cases. Efforts are made to overcome these obstacles improving the internal and external coordination between investigators, prosecutors, judges and Correctional Precaution Officers PK Bapas , forming an Integrated Assessment Team, socialization about diversion and children right on facing conflict with the law, improving the quality of human resources, facilities, and infrastructures."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"ABSTRAK Peningkatan kejadian HIV/AIDS diikuti oleh peningkatan TB-HIV di seluruh dunia.Prevalensi penasun pada HIV di penjara sebesar 55,2%. TB merupakan infeksioportunistik paling besar dengan persentase 25-65%. TB adalah pembunuh kesatuorang dengan HIV dengan persentase 30%-50%.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan penasun dengankejadian koinfeksi TB-HIV dan kejadian mortalitas TB-HIV di Lapas.Rancangan penelitian ini adalah kohort. Data yang digunakan adalah data skriningTB-HIV tahun 2007-2011 dengan jumlah sampel 1416 warga binaan pemasyarakatan(WBP). Data dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial dan regresi cox.Tingkat kematian pada penasun lebih tinggi baik pada subjek dengan TB maupun nonTB. Penasun berpeluang lebih tinggi terjadinya HIV (adjOR=75.8, 95% CI 27.2-211.3), koinfeksi TB-HIV, (adjOR=39.1, 95% CI 11.5-132.8) dibandingkan nonpenasun setelah dikontrol oleh variabel usia, status, lamanya penahanan, IMT danBCG. Sedangkan penasun tidak ada hubungan dengan kejadian TBPada seluruh subjek HIV, risiko kematian subjek dengan TB-HIV 7,6 (95% CI 1.25-47.03) setelah dikontrol penasun, hepatitis B/C, terapi ARV, stadium, terapi OAT ,CD4 dan usia. Pada subjek yang mengalami kematian pada masa penahanan , risikokematian subjek dengan TB-HIV 5,8 (95% CI 0.4-83.34) setelah dikontrol penasun,hepatitis B/C, terapi ARV, terapi OAT , stadium, CD4 dan usia.

---

ABSTRACT Increased incidence HIV/AIDS followed by an increase TB-HIV worldwide.Prevalence of Injecting drug users (IDUs) among HIV in prison is 55,2%. TBis the highest opportunistic infection in HIV infected people with percentage25-65% . TB is the most killer among HIV with percentage 30%-50%.The purpose of this study was to know a relationship between IDUs with TBHIVco-infection incidence and mortality incidence of TB-HIV in prisons.This research is a cohort study design. Data used in this research was screenedfrom TB-HIV population data on 2007-2011. The number of sample are 1416prisoners.The data was analyzed using multinomial logistic regression and CoxRegression. IDUs has larger opportunities HIV rather than non IDUs(adjOR=75.8, 95% CI 27.2-211.3) , TB-HIV co-infection (adjOR=39.1, 95%CI 11.5-132.8) after controlled by age, marriage status, imprisonment time,BMI and BCG immunization. IDUs no association with TB.IDU mortality rate was higher in subjects with TB and non TB. All HIVsubjects, adjusted HR for TB-HIV were 7,6 (CI 95% 1.25-47.03) aftercontrolled by IDUs , hepatitis B/C, ARV therapy, OAT therapy, CD4, HIVstage and age.Mortality subjects imprisonment, adjusted HR for TB-HIV were 5,8 (CI 95%1.25-47.03) after controlled by IDUs , hepatitis B/C, ARV therapy, OATtherapy, CD4, HIV stage and age."

"Ketahanan Nasional seperti yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan yang demikian itu perlu pemeliharaan dan pengembangan terus menerus. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan nasional itu pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional yang tanguh akan makin mendorong pembangunan nasional dan sebaliknya berhasilnya pembangunan nasional berarti meningkatnya kualitas ketahanan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila, didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan tersebut tidak mungkin terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangu nan harus di arahkan sedemikian rupa hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar, jumlah penduduk Indonesia sampai saat ini menduduki urutan kelima di dunia setelah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut sensus penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.085.348 jiwa dan pada sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 119.208.229, sensus penduduk tahun 1980 berjumlah 147.490.298 dan sensus 1985 berjumlah 163.875.899. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1964-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen , tahun 1981-1983 menjadi 2,2 persen dan tahun 1984-1987 menjadi 2,17 persen, sedangkan tahun 1988-1990 diperkirakan menjadi 2 persen pertahun. Dari laju pertumbuhan penduduk ini terlihat angka pertambuhan yang sangat menyolok pada penduduk yang berusia 0-20 tahun, dimana pada tahun 1985 berjumlah 82 juta (50%) , tahun 1987 berjumlah 85 juta (50%), tahun 1986 berjumlah 84 juta (50%), sedangkan pada tahun 1988 berjumlah 86 juta (49%). Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan, tetapi dapat juga merupakan penghambat jalannya pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan dari seluruh aspek-aspek kehidupan nasional dapat menimbulkan berbagai kerawanan dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Sumber daya manusia yang tidak dapat dimanfaatkan menimbulkan pengaruh terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan ke arah yang negatif. Dalam pembangunan nasional, wawasan nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial kebudayaan, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan keamanan dengan Pancasila sebagai landasan Idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Selanjutnya wawasan nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain, konsep ketahahan nasional Indonesia adalah pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan?"

"Over kapasitas Lapas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Data Kemenkumham bahwa 51% penghuninya adalah kasus narkotika dan 90% dari kasus narkotika tersebut hanya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pemidanaan merupakan hasil dari peradilan pidana. Dalam peradilan pidana terdiri dari penyidik, JPU dan hakim sebagai aparat penegak hukum (APH). Dalam penelitian ini akan menganalis implementasi ambang batas dan persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis kebijakan menggunakan metode Multiple Perspective Analysis yang mengambil 3 perspektif yaitu dari kebijakan publik (UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010), Pelaku Kebijakan (penyidik,jaksa dan hakim) dan lingkungan kebijakan (dampak implementasi). Hasil penelitian bahwa ambang batas bukanlah tolak ukur APH dalam melakukan pemidanaan/rehabilitasi. Akan tetapi semua penyalah guna berapapun barang buktinya akan ditangkap. APH baik penyidik, jaksa dan hakim tidak melaksanakan perintah UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada penyidik untuk dapat menempatkan penyalah guna ke tempat rehabilitasi akan tetapi tidak dilaksanakan. Justru terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan menangkap dan menahan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Selain itu JPU meneruskan dengan menggunakan pasal pengedar didalam UU Narkotika (pasal 112) untuk semua penyalah guna agar bisa ditahan. Dan hakim tidak ada yang berani memutus rehabilitasi apabila JPU tidak menuntut rehabilitasi. Hakim sebagai penerjemah keadilan didalam masyarakat pada akhirnya juga tidak melaksanakan kewajibannya (pasal 127 ayat 2) dan kewenangannya (pasal 103). Tidak adanya kolaboratif diantara APH dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. APH memiliki pemahaman dan kepentingan sendiri. Filosofis tujuan dibentuknya UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yaitu kesehatan untuk penyalah guna tidak dilaksanakan. Sedangkan putusan yang muaranya di pengadilan nyatanya bergantung dari pemberkasan, penyidikan di kepolisian dan kejaksaan.

---

Over-capacity of prisons in Indonesia is an unresolved problem. Data from the Ministry of Law and Human Rights shows that 51% of residents are narcotics cases and 90% of these narcotics cases are only narcotics abusers for themselves. Punishment is the result of criminal justice. In criminal justice, it consists of investigators, prosecutors and judges as law enforcement officers (APH). This research will analyze the implementation of thresholds and rehabilitation requirements for narcotics abusers as stipulated in SEMA Number 4 of 2010. This type of qualitative research with the type of policy analysis research uses the Multiple Perspective Analysis method which takes 3 perspectives, namely from public policy (Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010), Policy Actors (investigators, prosecutors and judges) and the policy environment (implementation impact). The results of the study show that the threshold is not a benchmark for APH in carrying out punishment/rehabilitation. However, all abusers regardless of the evidence will be arrested. APH, both investigators, prosecutors and judges, did not carry out the orders of the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely to rehabilitate narcotics abusers for themselves. There is great authority given to investigators to be able to place abusers in rehabilitation places, but this is not implemented. In fact, there is abuse of authority by arresting and detaining narcotics abusers for themselves. In addition, the prosecutor continued to use the drug dealer article in the Narcotics Law (Article 112) for all drug users to be arrested. And no judge has the courage to decide on rehabilitation if the prosecutor does not demand rehabilitation. Judges as interpreters of justice in society ultimately do not carry out their obligations (article 127 paragraph 2) and their authority (article 103). There is no collaboration between APHs in the criminal justice system which should be integrated. APH has its own understanding and interests. The philosophical aim of establishing the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely health care for abusers, was not implemented. Meanwhile, decisions that end in court depend on filings, investigations by the police and the prosecutor's office."