Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKorea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telahmewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Padaperiode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, KoreaSelatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA).Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk keduaregional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomidan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, ?Apa pertimbangangeoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukanpeta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode2008-2013??. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukanpeta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrikadilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangantersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudianmemunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisisbeberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA,perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarianlingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regionaldalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorongsistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika

---

ABSTRACTSouth Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economicdiplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated byJapan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President LeeMyung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnershipwith Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of OfficialDevelopment Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportionof ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution ofODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can?t be separated fromgeoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises aquestion, ?What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying SouthKorea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013??. In this research, the author argues, that theestablishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-SaharanAfrica in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopoliticconsiderations. Both of these considerations have been diffused and influenceeach other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things,namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade inagriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects orgreen growth project. (2) South Korea?s foreign policies in Southeast Asia andSub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the developmentefforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economicsystem."

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Era reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari aentralistik ke desentralistik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dihadapkan dengan paradigma sentralistik masa lalu selama 32 tahun, perubahan paradigma tersebut menimbulkan permasalahan yang justru hanya akan menggeser pola scntralistik ke daerah. Di sisi lain gegar desentralisasi menimbulkan persepsi ketidakberdayaan daerah dalam membiayai kcmandinan yang diterima dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu. Padahal dilaksanakannya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah, schingga dengan kemandiriannya dihadapkan dengan karakteristik geografi daerah, telah melahirkan vitalisasi geopolitik daerah. Berdasarkan hal tcrsebut, maka penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimanakan persepsi geopolitik pimpinan daerah, bagalmanakah kcdudukan geopolitik daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bagaimanakan hubungan vitalisasi geopolitik daerah dengan ketahanan daerah dan bagaimanakah pengaruh persepsi geopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi gcopolitlk daerah dengan ketahanan daerah. Untuk mengungkap jawaban permasalahan tersebut diajukan hipotesis: ?Vitalisasi geopolitik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki hubungan signitikan dengan ketahanan daerah, berkaitan dengan persepsi geopolitik pimpinan daerah.? Dari analisis ketahanan nasional model mikro Sunardi, dapal diketahui potcnsi ketahanan geopolitik Kabupatcn Karanganyar dalam fataran ?Baik" dengan kecenderungan ?Cukup". Dengan menggunakan teknik analisis Tabulasi Silang diketahui persepsi geopolitik pimpinnan daerah ?Tinggi" sebanyak 66 % dan ?Sangat Tinggi" 26 %, persepsi tersebut berada daiam bayang-bayang lekatan geografi ?Rendah? yang rclatif besar yalmi 39,9 %. Sedangkan dalam analisis Tabulasi Silang dan korelasi product moment dapat diksrahui hubungan yang ?Tinggi? antara indikator variabel, baik vitalisasi geopolitik-ketahanan dacrah (kcscsuaian pcrsepsi indikator rata-rata 8,87 % dan dalam korclasi rata-rata O,95), vitalisasi geopolitik-persepsi geopolitik (kesesuaian persepsi indikator rata-rata 86,86 % dan dalarn korelasi rata-rata O,94), nrsepsi geopolitik-ketahanan daerah (kesesuaian persepsi indi.l~:ator rata-rata 75,75 % dan dalam korclasi rata-rata 0,96). Tcmuan tersebut diperkuat oleh hasil perhitungan program SPSS korelasi Tau Kendal ?B? dari variabelnya, masing~masing signiflkan sebesar 0,480, 0,421 dan 0,255. Berdasarkan basil penghitungan berbagai hubungan indikatior dan variabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan melalui pcnghitungan Korelasi Parsial Tau Kendal ?B? bahwa terdapat pcngaruh yang signifxkan dari persepsi gcopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi geopolilik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketahanan daerah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penghitungannya yang mcnunjukkan hubungan melemah dari semula 0,480 menjadi 0,43."

"[ABSTRAKSebagai negara maju dan anggota OECD, Australia merupakan negara yangsangat aktif berkontribusi dalam pembangunan internasional dan pemberantasankemiskinan melalui pemberian ODA (Official Development Assistance). Dalamrangka mengakselerasi tujuan ODA tersebut, Australia mengadopsi danmengintegrasikan kebijakan Aid for Trade (AfT) yang secara internasionaldiluncurkan pada WTO Hongkong Declaration 2005 kedalam kebijakan bantuanluar negerinya pada tahun 2006. Kebijakan ini diambil dengan prinsip bahwanegara maju dapat membantu negara berkembang keluar dari kemiskinan denganmeningkatkan kapasitasnya dalam perdagangan internasional. Berbasis hal ini,sejak 2006, Australia mengimplementasikan kebijakan AfT dengan fokus regionaldi negara-negara ASEAN melalui bantuan infrastruktur, teknis, dan peningkatankapasitas dengan inisiatif Greater Mekong Subregion Trade and TransportFacilitation (GMS TTF), ASEAN Australia Development CooperationPartnership Phase II (AADCP II), dan ASEAN-Australia-New Zealand FreeTrade Agreement Economic Cooperation Support Program (AAZNFTA ECSP).Berdasarkan hal ini, bila kebijakan AfT Australia ditujukan untuk membantunegara berkembang keluar dari kemiskinan, fokus regional Australia dalamkebijakannya tersebut dinilai timpang dengan kenyataan problematika kemiskinanyang lebih besar terjadi di kawasan lain seperti Afrika. Lebih daripada itu, jikadinilai dari aspek perdagangan internasional, tidak semua negara ASEANmerupakan mitra utama perdagangan dua arahnya. Hal ini menimbulkanpertanyaan mengapa ASEAN menjadi fokus dalam kebijakan AfT Australia ini.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menilaiaspek kepentingan Australia dalam kebijakan luar negerinya terhadap ASEANdengan kerangka konsep geoekonomi. Dalam pembahasannya, metode kualitatifakan digunakan untuk menjelaskan kepentingan geoekonomi Australia dalamkebijakan AfT-nya di ASEAN (periode 2006-2014). Analisis kepentingangeoekonomi Australia ini kemudian didasarkan pada tiga hal, yakni: 1)konektivitas perdagangan internasional Australia lintas kawasan, dimana akanmembahas kepentingan Australia atas jalur perdagangan strategis di ASEAN yangmenghubungkannya kepada mitra dagang utamanya; 2) posisi Australia dalamarsitektur ekonomi regional yang akan mengkaji keterlibatan Australia dalamproses pembentukan dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas baik bilateralmaupun regional, dimana kebijakan AfT Australia sebagai katalis dalam usahatersebut; dan 3) potensi ekonomi ASEAN bagi Australia di abad Asia denganpenekanan pada potensi demografi ASEAN dan relasi investasi asing langsung(Foreign Direct Investment/FDI) antara kedua pihak.

---

ABSTRACT Australia, as developed country and member of OECD, is a country whichactively contributes to international development and poverty eradication effortsvia providing ODA (Official Development Assistance). In order to expedite thegoal of its ODA, Australia adopts and integrates the Aid for Trade (AfT) policywhich was internationally lauched at the WTO Hongkong Declaration 2005 to itsaid policy in 2006. This policy was adopted with the principle of which developedcountries could assist developing countries to leave poverty by increasing theircapacity in international trade. Based on this, since 2006, Australia has beenimplementing AfT policy with regional focus towards ASEAN countries throughinfrastructure and technical assistance, as well as capacity building with theinitiatives of Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMSTTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCPII), and ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement EconomicCooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). In regards of this policy, ifAustralia’s AfT policy is directed to assist developing country to leave outpoverty, the regional focus of Australia is considered to be inappropriatepertaining to the fact that the problem of poverty is bigger in another region, suchas in Africa. Moreover, if it is considered from international trade aspect, it is notall of ASEAN countries which is the main two-way trading partner of Australia.This matter then rises question why ASEAN become the focus in Australia’s AfTpolicy.This research is adressed to answer that question by considering the aspectof Australia’s interest in its foreign policy towards ASEAN with the conceptualframework of geoeconomics. Inside of explanation, the qualitative methode wouldbe used to explain Australia’s geoeconomic interest in AfT policy in ASEAN(period of 2006-2014). The analysis of geoeconomic interest would then beestablished upon three things, which are: 1) the connectivity of Australia’sinternational trade across the region, which would explain Australia’s interestupon strategic trade pathways in ASEAN which connect Australia to its maintrade partner; 2) Australia’s position in the regional economic architecture, whichwould further analyze Australia’s engagement in the process of establishing andutilizing free trade agreement bilaterally an regionally by which the AfT policyplays a role as catalyst towards those efforts; and 3) the ASEAN economicpotential for Australia in the Asian century with the emphasis on demographicpotential of ASEAN as well as foreign direct investment (FDI) relation on bothparties., Australia, as developed country and member of OECD, is a country whichactively contributes to international development and poverty eradication effortsvia providing ODA (Official Development Assistance). In order to expedite thegoal of its ODA, Australia adopts and integrates the Aid for Trade (AfT) policywhich was internationally lauched at the WTO Hongkong Declaration 2005 to itsaid policy in 2006. This policy was adopted with the principle of which developedcountries could assist developing countries to leave poverty by increasing theircapacity in international trade. Based on this, since 2006, Australia has beenimplementing AfT policy with regional focus towards ASEAN countries throughinfrastructure and technical assistance, as well as capacity building with theinitiatives of Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMSTTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCPII), and ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement EconomicCooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). In regards of this policy, ifAustralia’s AfT policy is directed to assist developing country to leave outpoverty, the regional focus of Australia is considered to be inappropriatepertaining to the fact that the problem of poverty is bigger in another region, suchas in Africa. Moreover, if it is considered from international trade aspect, it is notall of ASEAN countries which is the main two-way trading partner of Australia.This matter then rises question why ASEAN become the focus in Australia’s AfTpolicy.This research is adressed to answer that question by considering the aspectof Australia’s interest in its foreign policy towards ASEAN with the conceptualframework of geoeconomics. Inside of explanation, the qualitative methode wouldbe used to explain Australia’s geoeconomic interest in AfT policy in ASEAN(period of 2006-2014). The analysis of geoeconomic interest would then beestablished upon three things, which are: 1) the connectivity of Australia’sinternational trade across the region, which would explain Australia’s interestupon strategic trade pathways in ASEAN which connect Australia to its maintrade partner; 2) Australia’s position in the regional economic architecture, whichwould further analyze Australia’s engagement in the process of establishing andutilizing free trade agreement bilaterally an regionally by which the AfT policyplays a role as catalyst towards those efforts; and 3) the ASEAN economicpotential for Australia in the Asian century with the emphasis on demographicpotential of ASEAN as well as foreign direct investment (FDI) relation on bothparties.]"

"Jepang merupakan negara yang dikenal akan distribusi ODA yang terkonsentrasi di kawasan Asia. Akan tetapi, pada tahun 2003 hingga 2011, distribusi ODA Jepang ke Asia justru menurun. Sebaliknya, Sub-Sahara Afrika menjadi satu-satunya kawasan dengan distribusi ODA Jepang yang meningkat. Situasi ini menunjukkan pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor di balik pergeseran tersebut dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor domestik (perubahan kepemimpinan dalam JICA dan tujuan politik Jepang) dan eksternal (tekanan dari Amerika Serikat, rivalitas Jepang dengan China, dan dinamika perkembangan Kawasan Afrika dan Asia), yang melatarbelakangi pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Afrika.

---

Japan is a country which concentrated her ODA mainly in Asia. However, in 2003 until 2011, Japanese ODA to Asia diminished and Sub-Saharan Africa became the only region whose Japanese ODA?s allocation increased. It indicated the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Africa. This study aims to uncover and analyze the factors underlying Japan?s policy to shift her ODA to Africa using foreign policy as the framework of analysis. The result shows the relevance between domestic factors (leadership transition in JICA and Japan?s political objective) and external factors (the pressure of US, rivalry between Japan and China, and development of Africa and Asia) in the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Arica."

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."

"Bantuan luar negeri merupakan topik penting dalam kajian pembangunan maupun ilmu hubungan internasional. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai bantuan luar negeri berfokus pada motif dari negara donor, hubungan antara negara pemberi dan penerima, dan efektivitas bantuan sendiri. Tidak banyak penelitian dilakukan untuk membandingkan kebijakan ODA negara dengan negara lain padahal kebijakan ODA setiap negara memiliki ciri khas yang menonjol. Khususnya, ketiga negara di Asia Timur yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mempunyai karakteristik masing-masing dalam kebijakan ODA mereka.Dalam ulasan literatur ini, kebijakan ODA Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan dibandingkan. Proses membandingkannya dapat dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Pertama, secara kronologis, sejarah perkembangan kebijakan ODA dari ketiga negara akan diperkenalkan. Kedua, melalui taxonomy karakteristik kebijakan ODA masing-masing akan dijelaskan.Ulasan literatur ini memiliki signifikansi pada realita maupun akademis. Dengan membandingkan pola-pola kebijakan ODA dari ketiga negara Asia Timur, para stakeholder kebijakan ODA di negara lain dapat memahami ODA secara lebih mendalam. Selain itu, ulasan literatur ini juga dapat berkontribusi pada dunia akademis karena hampir tidak ada penelitian yang membandingkan kebijkan ODA Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

---

Foreign aid is an important topic in study of International Relation. However, majority of the study tend to focus on motives of donor countries, relations between donors and recipients, and efectivities of aid. In other words, not many studies have been done for comparing Official Development Assistance (ODA) of donor countries eventhough every donors has their own characteristics in the ODA policies. Likewise, China, Japan, and Republic of Korea have their own characteristics in their ODA policies.

This literature review will compare the characteristics of the three countries. The comparing process will be conducted in two ways. Firstly, the historical development of Chinese, Japanese, and Korean ODA policies will be studied in chronological method. Secondly, each countries' ODA policies characteristics will be explained through taxonomy.

This literature review has academic and practical significance. Academically, this literature review has significance as almost no studies have been conducted for comparing China, Japan, Republic of Korea's ODA policies. Practically, this literature review also has significance as stakeholders of ODA policies can understande deeply regarding East Asian's ODA policies characteristics."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Cina: Studi Kasus Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina. Dalam hal ini penulis ingin melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi distribusi ODA ke Cina. Pembahasan permasalahan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan menggunakan konsep Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri. Konsep Alan Rix dalam mendefinisikan ODA juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor yang mempengaruhi dalalam perumusan ODA Jepang ke Cina: faktor internal dan faktor eksternal. Investasi dan perdagangan mejadi indikator bahwa faktor kepentingan ekonomi dan kepentingan politik merupakan faktor internal yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan ODA Jepang ke Cina. Untuk faktor kepentingan politik perbaikan citra, kontrol atas Cina, dan stabilitas Asia Timur merupakan faktor yang mempengaruhi perumusan ODA Jepang ke Cina. Sementara itu Amerika Serikat dan Korea Utara turut menjadi pertimbangan Jepang dalam merumuskan kebijakan ODA ke Cina.

---

This study focused on The Japan?s Foreign Aid Policy towards China: A Case Study of Official Development Assistance (ODA) Japan to China. This study was aimed at revealing the factors underlying the distribution of ODA towards China. This study used descriptive approach and Holti?s concept of internal and external environmental influences in forming of foreign policy. This study also used the concept of ODA by Alan Rix.

The results showed that two factors influence the formulation of Japan's ODA toward China: internal factors and external factors. Economic and political interests are the internal factors that contribute in formulating Foreign Policy. Investment and trade are the indicators of economic interests Japan to China. While positive image, controlling China, and East Asia stability are the factors that influence the formulation of Japan's ODA towards China. Thus the United States and North Korea also played important role in formulating Japan's ODA policy toward China."

"ABSTRAKDalam tesis ini membahas strategi kompetitf yang dilakukan pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam menjual dan mempromosikan industri kreatif mereka secara global, khususnya di pasar Asia Tenggara. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni, menganalisis strategi kompetisi bisnis Jepang dan Korea yang dilakukan kedua pemerintah di wilayah Asia Tenggara. Untuk melihat strategi kompetisi yang dilakukan kedua negara, penelitian ini menganalisis keunggulan kompetitif dari produk-produk budaya dan konten Jepang dan Korea Selatan dalam balutan istilah industri kreatif. Kemudian, demi menganalisis strategi kompetisi yang dilakukan pemerintah, penelitian ini juga memetakan industri kreatif Jepang dan Korea di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana penjualan produk-produk industri kreatif dan promosi yang dilakukan kedua negara di wilayah Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir Porter tentang National Competitive Advantage mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh negara. Metode yang digunakan adalah proses induktif, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan Jepang dan Korea Selatan menggunakan industri konten mereka sebagai strategi kompetitif industri kreatif mereka. Jepang menggunakan manga sementara strategi media-mix dan Korea Selatan menggunakan selebrity power dari para artis yang terkenal melalui drama televisi dan K-pop. Dari semua hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa industri kreatif tidak hanya digunakan sebagai alat diplomasi budaya dalam konteks soft power Jepang, namun pada saat yang bersamaan digunakan juga sebagai alat diplomasi ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competitive strategies undertaken by the governments of Japan and South Korea in selling and promoting their creative industries globally, particularly in Southeast Asian markets. This study has two objectives, namely, to analyze the Japanese and Korean business competition strategy by both governments in Southeast Asia region. To examine the competition strategies undertaken by both countries, this study analyzes the competitive advantages of Japanese and South Korean cultural and content products in creative industry terms. Then, in order to analyze the government 39 s competition strategy, this research also mapped Japanese and Korean creative industries in Southeast Asia. This research will also look at how the sales of creative and promotional products products are carried out by both countries in Southeast Asia region. In this research will use Porter 39 s framework of thinking about the National Competitive Advantage regarding the competitive advantage possessed by the state. The method used is inductive process, because this type of research is a qualitative research. The results of this study found Japan and South Korea using their content industry as a competitive strategy of their creative industries. Japan uses manga while media mix strategy and South Korea uses celebrity power from famous artists through television and K pop dramas. From all the results of the analysis, this study concludes that the creative industry is not only used as a tool of cultural diplomacy in the context of Japanese soft power, but at the same time is used as a tool of economic diplomacy."