Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan Senggigi telah dikembangkan lebih dari dua dekade namun terdapat beberapa persoalan, seperti: penguatan kelembagaan, tata kelola destinasi, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan dan membangun skenario pengembangan kawasan Senggigi NTB hingga tahun 2028. Penggunaan paradigma post-positivism, dengan jenis penelitian deskriptif, didukung oleh teknik scenario planning. Hasil penelitian menemukan tidak adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan Senggigi, belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara pemeritah daerah, dunia usaha dan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana kerja. Adapun driving forces destinasi dan pemasaran digunakan untuk membangun empat skenario, meliputi: ?local champion, regional champion, national champion, dan international champion?. Skenario international champion merupakan skenario ideal terpilih dengan dua rekomendasi untuk mewujudkannya, yakni membangun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kawasan Senggigi NTB.

---

ABSTRACTThe Senggigi region has been developed for more than two decades, but there are still some problems, such as institutional strengthen, destination management, and marketing. The purpose of this study is to analyze the policy implementation and to build the scenario development of Senggigi NTB region up to 2028. The use of postpositivism paradigm, with descriptive research, supported by scenario planning technique. The result of the study finds that there is no grand design of arrangement and management of Senggigi region, unestablishment of strong communication between regional government, business community and society, low quality of human resources, and limitation of budget, means and work facilities. The driving forces destination and marketing are used to build four scenarios, include: local champion, regional champion, national champion, and international champion. International champion scenario is ideally elected with two recommendations to implement it, that is to build comparative advantage and competitive advantage of Senggigi NTB region"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Malaria harus dideteksi melalui pemeriksaan sampel darah perifer. Implementasi kebijakan pemerintah untuk malaria adalah penegakan diagnosa malaria. Tujuan. Mengevaluasi implementasi serta mengetahui faktor penghambat kebijakan penegakan diagnosa malaria di Provinsi NTB tahun 2011. Permasalahan implementasi kebijakan penegakan diagnose malaria di Provinsi NTB adalah belum disusunnya Peraturan daerah Provinsi NTB sebagai tindaklanjut Kepmenkes RI Nomor 293 Tahun 2009. Faktor penghambat implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria yaitu sumberdaya; karakteristik agen pelaksana; disposisi; komunikasi antar organisasi; lingkungan. Sehingga perlunya peningkatan komunikasi antar Kemenkes dan Pemerintah daerah Provinsi NTB serta komitmen pelaksana dan pemangku kebijakan untuk implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria.

---

Malaria, health problem must detects by examination of peripheral blood samples, by implementing policy of establishing malaria diagnose. Aims. Evaluating policy implementation and exploring resistors of establishing malaria diagnose in NTB Province. Problem of policy implementation for establishing malaria diagnose in NTB Province is lack of regulator as determinant of Kepmenkes Nomor 293 Year 2009. Resistors are resources; characteristics; disposition; communication among organizations; environment. It needs communication and commitment among Ministry of Health and NTB government to improve implementation policy of establishing malaria diagnose."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia riset keantariksaan di LAPAN dalam konteks Implementasi Edwards III. Undang-undang keantariksaan mengamanatkan LAPAN untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Sebagai lembaga litbang, LAPAN kekurangan SDM riset peneliti, perekayasa dan litkayasa , mengalami ketimpangan komposisi kualitas SDM, dan masih minimnya kontribusi riset litbang yang menuju ke arah pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan pengembangan SDM riset teknologi keantariksaan di LAPAN. Analisis dampak dilakukan dengan menganalisa implementasi kebijakan terhadap tugas dan fungsi LAPAN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan SDM riset keantariksaan di LAPAN, sebaiknya dibuatkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang memuat rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang terarah dan terukur setiap tahunnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan terintegrasi dengan perencanaan strategis Lembaga untuk meningkatkan pengembangan, capaian dan penerapan riset keantariksaan yang mendukung pembangunan di Indonesia.

---

This thesis discusses the impelementation of human resource development policy in space research in LAPAN at the context of Implementation of Edwards III. The space law mandates LAPAN to conduct research and development as well as the implementation of space in Indonesia. As a research and design institution, LAPAN lack of human resources researcher, engineer and technision , experiencing imbalance of human resource quality composition, and still lack of contribution of research and design towards the utilization. This study aims to analyze the impact of the implementation of human resources of space technology at LAPAN. The impact of this analysis is doing by analyzing the implementation of the policy due to duties and function of LAPAN as according to legislation mandates. This research uses post positivism paradigm with descriptive research type. The result of this research concludes that in conducting human resources of space technology in LAPAN, it is better to make strategic planning of human resource development which contains long term, medium and short run plan which is aimed and measured every year to be able to be monitored and evaluated and integrated with institutional strategic planning to enhance the development, achievement and application of research activities that support development in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACTIndonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal. "

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"Terpusatnya aglomerasi ekonomi di Indonesia membuat disparitas pembangunan antar daerah di Indonesia cukup tinggi, akibatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya fenomena flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bentuk upaya pemerataan aglomerasi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku belanja daerah. Dengan menggunakan metode analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki KEK pada rentang tahun 2012 hingga 2021, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah serta masih terdapat fenomena flypaper effect dalam perilaku Belanja daerah walaupun dengan adanya KEK telah terjadi peningkatan pada PAD.

---

The centralization of economic agglomeration in Indonesia makes development disparities between regions in Indonesia quite high, as a result, the dependence of local governments on the central government is increasing. The dependence on local government can be seen in the phenomenon of the flypaper effect. This study aims to analyze the effect of Special Economic Zones (SEZ) as a form of economic agglomeration equity on Local Own-source Revenue (LOSR) and to analyze the influence of LOSR and General Allocation Funds (GAF) on regional spending behavior. Using panel data analysis at municipalities in Indonesia that have SEZs during 2012-2021, it is found that LOSR and GAF significantly have a positive effect on regional spending and there is still a flypaper effect phenomenon in regional spending behavior even though with the SEZ there has been an increase on LOSRs."