Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 166498 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizky Ramadhani Abimanyu
"Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu asuransi yang penting karena memiliki kendaraan pribadi adalah salah satu kebutuhan umum saat ini dan selalu ada risiko yang mungkin terjadi terhadap pemilik kendaraan. Akan tetapi pasti ada masalah timbul mengenai jenis asuransi yang umum ini, penolakan klaim adalah salah satunya. Penelitian ini ingin meneliti masalah tersebut dengan memeriksa salah satu kasus penolakan klaim dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 873 K / PDT / 2011. Penelitian ini menganalisis pertanyaan apakah penolakan klaim pada peralatan mobil yang diasuransikan memiliki dasar hokum yang sesuai dengan polis asuransi dan peraturan asuransi kendaraan bermotor dan bagaimana polis asuransi kendaraan bermotor dan peraturan asuransi kendaraan bermotor mengatur tindakan hukum yang dapat diambil jika perusahaan asuransi menolak klaim tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Asuransi Sinar Mas tidak memiliki dasar hukum yang substansial sesuai dengan polis dan peraturan asuransi pada umumnya. Oleh karena itu, polis asuransi kendaraan bermotor memberikan pilihan hukum yang dapat diambil oleh tertanggung; pengadilan dan penegakan non-yudisial. Jika proses musyawarah gagal, maka tertanggung harus memilih opsi dari tindakan hukum. Penelitian ini memberikan saran kepada OJK agar secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan perusahaan asuransi dan meningkatkan kesadaran hukum antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan ADR seperti BMAI.

Motor Vehicle Insurance is one of the essential insurance because having a personal vehicle is one of the common needs these days and there is risk that possibly occur towards the owner of the vehicle. But, there is an issue arises regarding this type of insurance, claim declination is one of them. This research wants to explore such issue by examine one of the case of claim declination in Supreme Court decision Number 873 K/PDT/2011. This research analyse the question of whether the declination of claim on insured car equipment has a substantial legal basis according to the insurance policy and motor vehicle insurance regulation and how the insurance policies of motor vehicles insurance and motor vehicle insurance regulation regulate the legal action that can be taken if the insurer rejected the claim.
This research use a normative juridical method and it was concluded that the claim declination by PT Asuransi Sinar Mas has no substantial legal basis in accordance with the policy and insurance law in general. Therefore, the policy of motor vehicle insurance gives legal option that can be taken by the insured; judicial enforcement and non-judicial enforcement. If the forum process was failed, then the insured should choose an option of the legal action. This research come to the suggestion that the OJK to be actively participate in the supervision of insurance companies and to increase the legal awareness between disputing parties to use ADR such as BMAI.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65487
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Prasetya
"Perkembangan usaha asuransi di Indonesia dirasakan semakin membaik seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan sangat penting oleh dunia usaha mengingat adanya risiko, oleh karena itu asuransi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Namun, perkembangan asuransi di Indonesia diiringi pula dengan peningkatan sengketa klaim asuransi. Wajar apabila klaim asuransi tidak selamanya diterima karena asuransi sendiri adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung yang memiliki hak dan kewajiban serta adanya perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan dari prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk melihat masalah dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahaan perjanjian asuransi berdasarkan hukum perjanjian, menjabarkan permasalahan hukum yang muncul dari perjanjian asuransi serta upaya hukumnya, dan analisis yuridis Putusan MA No. 1987 K/Pdt/2011 tentang kasus penolakan klaim asuransi.

The growth of insurance business in Indonesia perceived improved along with the development of Indonesian economy. The presence of insurance is very important to businesses because there is risk in every activity, therefore insurance is important to ensure business continuity. Unfortunately, the development of insurance in Indonesia is followed by an increase in disputes of insurance claims. It is normal if the insurance claim is not always accepted because insurance is an agreement between the insured and the insurer wich has the protection of the rights and obligations of each party. Therefore, we need to review the insurance agreement problems from agreement law principle point of view. This study is to explain the validity of the insurance agreement under the law of agreement, describes the possibility of problems arising from the insurance agreement along the legal efforts, and the juridical analysis of court decisions from Mahkamah Agung No. 1987 K/Pdt/2011."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55620
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Paramita Antika
"ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi
terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh
masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang
memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan
bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta
tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam
putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja
dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta
untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan
(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan
kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan
utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan
adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak
adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta
menjadi batal demi hukum.

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in
order to create justice based on law so that it can be felt by the community,
especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'
judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal
certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of
the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause
of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a
case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of
writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of
the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.
The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding
the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."
2017
T48302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Luthfi
"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi Putra
"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut.

The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44026
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Himamul A`La
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.
The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69917
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendrick Ho
"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43981
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Fahri Gunawan
"Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu akan dianalisis pula mengenai klausula baku yang diterapkan dalam tiket penerbangan dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pembahasan akan diteliti pula mengenai persoalan apakah perubahan jadwal penerbahgan oleh pihak maskapai termasuk kedalam pembatalan sepihak dan alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan pihak maskapai penerbangan dalam mendalilkan telah terjadi hal di luar dugaan yang memaksa pihak maskapai melakukan perubahan jadwal penerbangan. Penulis meneliti skripsi ini dengan studi kasus yang terjadi antara pihak Hastarjo Boedwibowo yang merasa telah dirugikan sehubungan dengan perbuatan pihak AirAsia yang melakukan pembatalan sepihak jadwal penerbangannya menuju Yogyakarta dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

This thesis discusses the forms of liability of the airline if the flight schedule was changes unilaterally to the passengers who will use airline’s services and how its regulating in Indonesian law. In the analysis of the case, will be investigated the use of an appropriate legal basis if the cost service users experiencing losses caused by the unilateral act of the airlines. Additionally, it also will be analyzed standart clause that is applied in airline ticket and its conjunction with unlawful act/tort in break of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In this discussion will be studied as well as to the question of whether changes in flight schedules by the airlines included in the unilateral cancellation and the reasons for what can be used to argue that the airlines have unexpected things happen that force the airlines to change flight schedules. The author has researched in this thesis with a case study that took place between Hastarjo Boedwibowo who feel been harmed because in connection with the act of conducting unilateral cancellation AirAsia flight schedule to Yogyakarta and is alleged to have committed an unlawful act/tort."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54153
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afnaan
"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila terjadinya wanprestasi atas suatu perjanjian fidusia berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia, akibat hukum bagi Pihak Ketiga mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan sita eksekusi, penjualan dibawah tangan dan pelelangan atas objek jaminan fidusia, dan apabila Pihak Ketiga mengajukan permohonan sita eksekusi atas benda yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perubatan melawan hukum. 

This thesis discusses about the legal protection for fiduciary reciever should there be any default of fiduciary agreement arrises pursuant to the Fiduciary Act; the legal consequences for the third party who file the executorial seizure of the fiduciary object; and the legal protection for the fiduciary giver of the executorial seizure filed by the third party based on the Supreme Court consideration in making decision for the related dispute. This thesis uses an analytical methode through approach of normative juridis. The result shows that if there is any default conducted by the fiduciary giver, therefore the fiduciary giver may process the executorial seizure and conduct the under hand sale and purchase agreement and auction for the fiduciary object. Furthermore, if the third party files the executorial seizure request for the objects that do not belong to them, then the party has conducted an unlawful act."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Fadilla Kartadimadja
"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah yang belum bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa syarat yang diperlukan, salah satunya adalah terdapat bukti beralihnya hak atas tanah, seperti apabila perpindahan haknya diakibatkan karena jual beli, maka harus terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada kalanya sebelum dibuatkan Akta Jual Beli Tanah, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt/2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilkan Miaw Tjong alias Hartono (Penggugat) didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 12 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Notaris. Seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat hak atas tanah. Akan menjadi suatu masalah, khususnya terkait dengan kepemilikan atas tanah jika suatu perjanjian pengikatan jual beli dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

The ownership of the land shall be proven with a title deed. To apply for a land title deed which has not been certified to a National Land Agency (BPN), there are some requirements that needed. One of them is evidence of the tranfers of the land, such as deed of sale-purchase that made to a Land Deed Official known as Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) if the transfer of the land is by selling and purchasing. A Sale-Purchase Commitment Agreement often made beforehand, before making the deed of sale-purchase. On the Indonesian Supreme Court Adjudication Number 85 K/Pdt/2011, the judge said that the ownership of Miaw Tjong alias Hartono (Plaintiff) were based on Sale-Purchase Commitment Agreement No. 26 that made to a notary. But the one that should be proof of land ownership based on Agrarian Law is a Land Title Deed. There will be a problem, particularly those related to land ownership, if a sale-purchase commitment agreement be used as a proof of land ownership."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43056
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>