Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengangkutan barang itu memiliki tujuan memindahkan barang dari satutempat ke tempat tujuan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalampengangkutan barang melalui laut adalah terjadinya kerusakan dan kehilanganbarang. Dalam hal terjadi kerusakan maupun kehilangan barang, pengangkutbertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnyabarang. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai tanggung jawabpengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut, serta akan dilakukananalisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149/K/PDT/2012 antaraRahmad Setiawan melawan Yuni. Penelitian ini bersifat yuridis normatif,yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahankepustakaan. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa tanggung jawabpengangkut dimulai pada saat diterimanya barang hingga diserahkan kepadapenerima; dan Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan bahwa perbuatanTergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal ini terbuktidengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai rumusanPasal 1365 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThe Carriage of goods has purpose of moving goods from one place to adestination. One of the risks of carriage of goods by sea is the damage and loss ofthe goods. In the event of damage or loss of the goods, carrier shall be liable forloss or damage arising or resulting from the damaged or lost of goods. Thisresearch discussed about liability or responsibility of the carrier in the carriage ofgoods by sea, and analysis of the Supreme Court Decision No. 2149/K/Pdt/2012between Rahmad Setiawan versus Yuni. This research is using normativejurudical method, through study of various sources of primary law and secondarydata. This research concluded that liability of carrier begins upon the goods arereceived and ends when the goods are delivered to the consignee; and the paneldecisions which established that the actions of the defendant is a tort are correct.It's proved to the fulfillment of the elements of a tort in accordance the provisionsof Article 1365 KUH Perdata."

"Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumenangkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan multimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif, bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintah pengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.Transportation of goods in logistics activities generally uses more than one mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Carriage of goods using at least two different modes of transport on the basis of one contract as a document multimodal transport. The party (carrier) who is responsible for multimodal transportation for losses that arise due to damage, loss and delay in the delivery of goods, is subject to sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation and operation of multimodal transportation. This research is a form of juridical-normative research, which aims to examine the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. That all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated their participation in multimodal transportation. The multimodal transport business entity is responsible for the goods it transports after the multimodal transport business entity receives the cargo in order to carry out the orders of the multimodal transport service user in accordance with the provisions of the agreement in the multimodal transport document."

"Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagianpenting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutanmultimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif,bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimodabertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintahpengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.

---

The transportation of goods in logistics activities generally uses more than one

mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Transporting goods using at least two different modes of transportation on the basis of one contract as a multimodal transport document.

Carrier is liable for multimodal transportation for losses arising from damage, loss and delay in the delivery of goods, is it a sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation of multimodal transportation. The research conducted is a form of juridical-normative

research, aimed at examining the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. Whereas all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated the participation in multimodal transportation. The Multimodal Transport Operator is responsible for the goods it transports after it has received the cargo in order to carry out the order of the users of multimodal transport services in accordance with the provisions of the

agreement in the multimodal transport document."

"Pengangkutan barang melalui laut telah menjadi pondasi utama dalam perdagangan internasional. Menjadikan transportasi sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya kerugian pada kargo merupakan kejadian yang sering dijumpai, dalam waktu yang sama juga mengakibatkan kerusakan dan biaya yang tidak diingankan untuk para pihak dalam industri transportasi. Sebagaimana yang terjadi pada kapal M/V APL England yang mengalami kecelakaan dimana terdapat 40 kargo yang jatuh ke laut di Pantai Timur New South Wales, Australia. Pengaturan tanggung jawab pengangkut telah diatur lewat 3 rezim peraturan international yaitu Den Haag-Visby Rules, Hamburg Rules,dan Rotterdam Rules, sedangkan pada pengaturan maritim nasional telah tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Melalui 4 peraturan tersebut akan dilakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pengangkut terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada kasus M/V APL England dan keberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap kasus M/V APL England. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan 4 peraturan yang ada diatas tanggung jawab atas kerusakan dan keterlambatan barang berada pada pengangkut. Selain itu Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran belum mencakup beberapa ketentuan pada Den Haag-Visby Rules, Hamburg Rules,dan Rotterdam Rules sehingga masih perlunya unifikasi tehadap peraturan pengangkutan laut di Indonesia.

---

The transportation of goods by sea has become a major foundation in international trade. Making transportation an important component of economic growth. In practice, loss of cargo is a common occurrence, at the same time causing damage and unfortunate costs for parties in the transportation industry. As happened to the M/V APL England which had an accident where 40 cargoes fell into the sea on the East Coast of  New South Wales, Australia. The regulation of carrier responsibility has been regulated through 3 international regulatory regimes namely The Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, and Rotterdam Rules, while the national maritime regulation has been contained in Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Through these 4 regulations, an analysis will be made of the carrier's liability for damage and loss of goods in the M/V APL England case and the applicability of Undang-Undang No.17 Tahun 2008 to the M/V APL England case. The results showed that based on the 4 regulations above, the responsibility for damage and delay of goods lies with the carrier. In addition, Undang-Undang No.17 Tahun 2008  has not included several provisions in the Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, and Rotterdam Rules so that there is still a need for unification of sea transportation regulations in Indonesia."

"ABSTRACTPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges. "

"Industri penerbangan komersial merupakan salah satu moda jasa angkutan yang ideal dalam mobilisasi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara yuridis, pelaksanaan jasa angkutan udara niaga merupakan ruang lingkup perjanjian pengangkutan. Hal ini melahirkan perikatan antara penumpang dengan maskapai udara, yang dalam peraturan penerbangan dikonkretisasi melalui tiket. Dalam perjalanannya, sengketa antara penumpang seperti kecelakaan pesawat, kerugian bagasi, dan keterlambatan penerbangan silih berganti mewarnai industri penerbangan komersial Indonesia. Teori tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan, atas wanprestasi, dan atas kemutlakan, dapat diterapkan dalam upaya pelindungan konsumen penerbangan. Hukum Indonesia telah menstandardisasi kewajiban kompensasi dan ganti rugi terhadap faktor di luar dasar pelepas tanggung jawab. Walaupun demikian, hukum penerbangan mengakomodasi hak gugatan yang tidak terbatas standardisasi kompensasi dan ganti rugi baik secara materiil dan imateriil. Sebaliknya, hukum penerbangan memberikan pembatasan tanggung jawab bagi maskapai udara atas pembatalan penerbangan atas keadaan kahar (alam maupun sosial). Oleh karena itu, inti gugatan yang diajukan berkaitan ada atau tidaknya kesalahan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pelaksanaan hak penumpang terdampak pembatalan, prinsip tanggung jawab maskapai terhadap kerugian penerbangan, dan dasar pelepas tanggung jawab terhadap keadaan kahar. Tinjauan teoretis kerugian perdata dalam UU Perlindungan Konsumen dan hukum penerbangan dikaitkan tinjauan praktis putusan gugatan kerugian dalam analisis Putusan No 176/PDT.G/2019/PN PTK yang dikuatkan Putusan No 80/PDT/2020/PT PTK. Pada akhirnya, penelitian ini mencapai penemuan bahwa pengecualian keadaan (alam/cuaca maupun sosial/teknis) merupakan dasar pertimbangan hakim dalam membenarkan maskapai udara dari kesalahan. Oleh karena itu, regulasi lebih detail diperlukan dalam mengatur faktor maskapai yang merupakan keadaan kahar sejauh diverifikasi jabatan badan yang berwenang. Selain itu, perjanjian penanggungan (asuransi penerbangan) dapat pula disepakati dalam mengatur nilai kerugian. Hal ini dapat memberikan keseimbangan upaya pelindungan kerugian penumpang dan kelangsungan usaha pelaku usaha.

---

The commercial aviation industry is one of the ideal modes of transportation services in mobilising societies, moreover in Indonesia, as an archipelagic country. Legally speaking, the commercial air transportation services is within the scope of the carriage agreement. This creates a binding agreement between passengers and airlines, which is concretised through a ticket. Nevertheless, passengers’ disputes, such as aircraft accident, baggage damages, and flight cancellation ripen after another on Indonesian commercial aviation industry. As a service industry, the producer’s liability such as negligence liability, contractual liability, and strict liability shall be applicable, for the consumer protection realization. With the adoption to the EU 261/2004 regulations, Indonesian provision has standardised the passengers’ damages and compensations to be compiled on top of the legal justification. However, aviation law also urges the passengers’ right on pledging damages in the extent of the aforementioned limitation. On the other hand, aviation law limits liability for air carriers for flight cancellations due to force majeure (both natural and social). Therefore, the negligence proof is required in claiming the material and immaterial damages through the torts. This research focuses on passenger’s right implementation, airline’s liability, and the particular flight’s extraordinary events exemption. The theoretical overview of civil damages sue under Consumer Protection Act is analysed on the practical overview on similar cases of flight cancellation indicments, to anaylse the verdict of Court Decission No 176/PDT.G/2019/PN PTK and No 80/PDT/2020/PT PTK (in appeal procedure). Eventuallys, there is an urgency in the regulation amendment that recognises aircraft issue as the liability with the verification of the official authority. Plus, airline might offer the aviation insurance to valuate its liability. Therefore, these two advices provide the equal protection to passengers’ losses and airlines’ business sustainability."

"Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

---

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by legislation to own land with the status of property which is the highest in the ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individual is an employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee agreement of ownership of land and building."

"Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Hukum perdata mengenal dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan ini, Penulis mencoba menganalisa kasus gugatan perbuatan melawan hukum mengenai hilangnya barang bagasi antara Eunike Mega Apriliany selaku Penggugat melawan PT. Garuda Indonesia selaku Tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan barang bagasi Penggugat hilang dan di dalamnya terdapat barang-barang seharga $ 6.862 US. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutus Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi $ 3.556 US. Majelis Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

---

Airlines as a carrier have a responsibility toward passengers due to contractual relationships that occur between them through carriage agreements settled on the ticket. However,in carrying out these duties airlines are sometimes negligent.These negligence include loss or destruction of the passengers’ baggage. Civil law recognizes two types of liabilities, which are responsibility by default and liability under tort. In this paper, the author tries to analyze the case of tort lawsuit regarding the loss of baggage between Eunike Mega Apriliany as Plaintiff against PT. Garuda Indonesia as the Defendant. In this case, the Plaintiff sued the Defendant because the Plaintiff lost her baggage and included items costing $ 6,862 US. Assembly District Court Judge decided that the Defendant was guilty of breach of contract and orderedthe Defendant to pay damages of$ 3,556 US. The judges on appeal and cassation upheld the ruling Council of District Court Judges. The Judges of the District Court found that the Defendant was negligent in performing its obligations under the contractual relationship. Therefore,the Defendant committed a breach of contract and should pay damages to the Plaintiff. This research is explanatory and based on literature studies.The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents. The data analysis methods used are qualitative methods."

"Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu akan dianalisis pula mengenai klausula baku yang diterapkan dalam tiket penerbangan dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pembahasan akan diteliti pula mengenai persoalan apakah perubahan jadwal penerbahgan oleh pihak maskapai termasuk kedalam pembatalan sepihak dan alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan pihak maskapai penerbangan dalam mendalilkan telah terjadi hal di luar dugaan yang memaksa pihak maskapai melakukan perubahan jadwal penerbangan. Penulis meneliti skripsi ini dengan studi kasus yang terjadi antara pihak Hastarjo Boedwibowo yang merasa telah dirugikan sehubungan dengan perbuatan pihak AirAsia yang melakukan pembatalan sepihak jadwal penerbangannya menuju Yogyakarta dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses the forms of liability of the airline if the flight schedule was changes unilaterally to the passengers who will use airline’s services and how its regulating in Indonesian law. In the analysis of the case, will be investigated the use of an appropriate legal basis if the cost service users experiencing losses caused by the unilateral act of the airlines. Additionally, it also will be analyzed standart clause that is applied in airline ticket and its conjunction with unlawful act/tort in break of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In this discussion will be studied as well as to the question of whether changes in flight schedules by the airlines included in the unilateral cancellation and the reasons for what can be used to argue that the airlines have unexpected things happen that force the airlines to change flight schedules. The author has researched in this thesis with a case study that took place between Hastarjo Boedwibowo who feel been harmed because in connection with the act of conducting unilateral cancellation AirAsia flight schedule to Yogyakarta and is alleged to have committed an unlawful act/tort."