Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"ABSTRAKDi Indonesia, prevalensi stunting pada balita masih cukup tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran, faktor-faktor yang berhubungan, faktor dominan, dan perilaku unik positif kejadian stunting pada balita. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah anggota keluarga, keanekaragaman makanan, perilaku pemberian makan, perilaku pengasuhan anak, perilaku kebersihan, dan perilaku pemeliharaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif cross-sectional dan kualitatif yang dimulai dari bulan April hingga Juni 2014.Terdapat 103 responden survei yang telah menyelesaikan pengisian dan wawancara kuesioner, serta pengukuran panjang atau tinggi badan balita. Selain itu terdapat 24 orang informan diskusi kelompok ibu, bapak, dan nenek, serta 5 keluarga balita yang dikunjungi rumahnya. Hasil penelitian survei kuantitatif menunjukkan bahwa proporsi kejadian stunting pada balita di Desa Babelan Kota yaitu sebesar 27.2% (kategori sedang) dan perilaku pengasuhan merupakan faktor dominan stunting. Hasil penelitian menyarankan agar balita dapat mengadopsi perilaku unik positif yang ditemukan yaitu, anak makan sendiri menggunakan sendok, mandi sehari 3 kali, menggunakan alas kaki saat keluar rumah, dan ibu menyuruh anak istirahat saat sakit.

---

ABSTRACTIn Indonesia, the prevalence of stunting in children under five is still quite high. The purpose of this study to describe factors associated, the dominant factor, and the positive unique behavior of stunting in children under five. These factors are the number of family members, the dietary diversity, feeding behavior, parenting behavior, hygiene and sanitation behavior, and health-seeking behavior.This study uses cross-sectional quantitative research and qualitative starts from April to June 2014. There were 103 survey respondents who have completed filling questionnaires and interviews, as well as the length or height measurements of under five children. In addition there are 24 discussion group informants of mother, father, and grandmother, as well as 5 families of children whose home are visited. The results of the quantitative survey research shows that the proportion of the incidence of stunting in children under five in the village Babelan Kota is 27.2% (medium category) and parenting behavior is a dominant factor of stunting.The results of the study suggest that children can adopt positive unique behaviors that was found, child use a spoon to feed themselves, bath 3 times a day, using the footwear when going out of the house, and the mother tells the child to rest whenever ill."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Salah satu tujuan dari program Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pembagian Dana Desa yang berlaku menurut PP No.60 Tahun 2014 yaitu 90 persen Alokasi Dasar dan 10 persen Alokasi Formula dianggap kurang optimal dalam pemerataan pendapatan atau keuangan desa, penelitian ini mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pembagian Dana Desa yang berlaku saat ini terhadap Kesetaraan Keuangan Antar Desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 serta untuk mengetahui seperti apa formulasi pembagian Dana Desa yang paling tepat guna mewujudkan pemerataan Keuangan desa di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi Dana Desa 90 persen : 10 persen belum mampu mengoptimalkan tingkat pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor, dimana tingkat kesenjangan yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson adalah sebesar 0,439501. Indeks ketimpangan yang paling kecil dihasilkan dari formulasi Dana Desa 70 persen : 30 persen yaitu sebesar 0,4393627. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah formulasi pembagian Dana Desa dari 90 persen : 10 persen menjadi 70 persen : 30 persen, maka akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor sebesar 0,0009546. Kata Kunci:Kesenjangan Pendapatan, Dana Desa, Indeks Williamson, Keuangan Desa.

---

One of the goals from the village fund program initiated by the Government since Year 2015 is to address the development gap between rural. However, current formulation of the fund village which is 90 percentages for basic allocation and 10 percentages for formula allocation is considered not optimal in equitable distribution of income, one of them occurred in Bogor District. This study aims to determine how the impact from the fund village formulations which apply village financial equalization in Bogor District 2015 and also to know what the best formulation for fund village to achieve village financial equalization in Bogor District. The approach used in this study was descriptive quantitative with secondary data.The results showed that the formulations of the fund village 90 percentages 10 percentages have not been able to optimize the level of village financial equalization in Bogor, where levels of inequality resulting from the calculation of the Index Williamson is equal to 0,439501. The smallest inequality index resulting from the formulation 70 percentages 30 percentages that is equal to 0,4393627. This shows that by changing the formulation of fund village from 90 percentages 10 percentages to 70 percentages 30 percentages, it will be able to reduce gaps financial equalization village in Bogor District of inequality gap levels of inequality of equity finance of in Bogor regency of 0,0009546. Keywords Income Distribution Gap, Village Funds, Index Williamson, Village Finance."

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan sangat vital, populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas, semakin terbatasnya lahan menyebabkan banyak terjadi peristiwa alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan endapan lumpur atau tanah yang terbawa arus ke sungai/pantai/laut yang berhenti disuatu tempat dalam waktu yang lama dan membentuk daratan yang baru yang disebut tanah tumbuh. Adanya penambahan luas berupa daratan baru di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah tumbuh. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses terjadinya tanah tumbuh, bagaimana penguasaannya menurut hukum tanah di indonesia dan bagaimanakah pendaftaran haknya. Hasil analisis penulis mengenai proses terjadinya adalah dengan proses alam, tanah ini merupakan tanah negara sebagai refleksi dari asal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Tanah tumbuh di Desa Pantai Sederhana ini dsapat dimohonkan Hak Milik, Hak Penguasaan Perairan Pesisir dan Hak Pakai, namun berdasarkan wawancara dan penelitian penulis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bahwa sampai saat ini hak yang dapat dimohonkan adalah Hak Pakai dikarenakan Tanah tumbuh ini berbentuk sebuah pulau dan bukan melekat pada tanah Hak Milik Masyarakat, dan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Negara Setempat, pemohon harus mendapat surat keterangan menggarap dari Kepala Desa setempat dan yang terpenting harus seusai dengan Reancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.

---

Soil is one of the necessities of human life that has a very vital role, the population of Indonesia is increasing every year making the availability of residential land more limited, the more limited land causing many natural events that can ultimately lead to silt or soil that is washed into the river/beach/ocean that is stopped somewhere for a long time and formed a new land called detalber/channelbar. The addition of area in the form of a new land in the village of Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi Regency led to the emergence of various problems caused by legal uncertainty or lack of knowledge that causes many disputes occurring in the use and ownership of the detalber/channelbar. The problem is about how the process of the detalber/channelbar, how its control according to the law of land in Indonesia and how about registration rights. The result of researcher’ analysis about the occurrence process that is a natural process, this land is the state land as a reflection of the 33 verse (3) of the Constitution 1945 and Article 2 of UUPA. The detalber/channelbar in the Pantai Sederhana can be requested for the Properties Rights, Tenure and Coastal Water Right of use, but based on the interviews and research by the researcher with Bekasi District Land Office, that until now the rights which can be requested is because of the Land Right of use of this detalber/channelbar forms an island and not attached to the land of Society Ownership Rights, and to apply for the request of Use Rights to the Local State Land Board, the applicant must obtain a certificate of work of the Local Village Chief and most importantly, it should be after the Spatial Planning of Bekasi Regency."

"Infeksi saluran pernafasan akut didunia menjadi penyebab utama morbiditas danmortalitas pada anak usia dibawah lima tahun, dan polusi udara salah satu faktor yangdapat mempengaruhi kejadian ISPA pada anak balita. Kabupaten Bekasi pola penyakitPuskesmas diurutan pertama adalah penyakit ISPA yaitu 32.50%. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui efek pajanan PM10 terhadap kejadian ISPA pada anakbalita, serta determinan yang mempengaruhinya seperti kondisi lingkungan (suhu,kelembaban, kecepatan angin) dan jarak rumah dari industri, kualitas rumah (ventilasi,kepadatan hunian, asap rokok), intake, dan Karakteristik individu (umur, jenis kelamin,status gizi, riwayat imunisasi dan ASI eksklusif). Sampel penelitian ini sebanyak 96anak balita yang tinggal di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat KabupatenBekasi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan melakukan analisisdata primer, data primer hasil dari wawancara dan pengukuran PM10, suhu, kelembaban,dan kecepatan angin pada udara ambien pada 8 titik pengukuran dibagi dalam 3 zona.Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi PM10 dari 8 titik memiliki median 173,50μg/m3. Kejadian ISPA terbanyak adalah anak balita yang bertempat tinggal pada zona 2yaitu 15 anak balita (46,9%). Dari 14 variabel yang diteliti yang memiliki hubunganyang bermakna adalah ASI Eksklusif terhadap kejadian ISPA pada anak balita dengannilai p = 0.02, memiliki OR = 3.000 (1.264 – 7.120) yang mempunyai arti anak balitayang tidak diberikan ASI eksklusif mempunyai peluang untuk mengalami kejadianISPA 3 kali lebih besar dibandingkan dengan anak balita yang diberikan ASI eksklusif.Berdasarkan penelitian ini disarankan, konsentrasi PM10 yang sudah tidak sesuai denganyang disyaratkan, perlu dilakukan penanganan yang serius dan perlu adanya kerjasamalintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah KabupatenBekasi

---

Acute respiratory infections all over the world are the main cause of morbidity and

mortality for children under five years old, and air pollution is one of the factors that

can influence the incidence of ARI in children under five. Bekasi District, the first place

of desease pattern in Public health centre is ARI disease, that are 32.50%. This study

aims to determine the effect of PM10 exposure on the incidence of ARI in children under

five, as well as the determinants that influence it such as environmental conditions

(temperature, humidity, wind speed) and the distance from the house from industry,

quality of the house (ventilation, occupancy density, cigarette smoke), intake, and

individual characteristics (age, sex, nutritional status, history of immunization and

exclusive breastfeeding). The sample of this research is 96 children under five who live

in Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency. This study used a cross

sectional design by analyzing primary data, primary data from interviews and

measurements of PM10, temperature, humidity, and wind speed in ambient air at 8

measurement points divided into 3 zones. Based on the measurement results, the PM10

concentration from 8 points has a median of 173.50 μg / m3. The highest incidence of

ARI is children under five who live in zone 2, namely 15 children under five (46.9%).

Of the 14 variables studied that had a significant relationship were exclusive

breastfeeding with the incidence of ARI in children under five with a value of p = 0.02,

had OR = 3,000 (1,264 - 7,120) which meant that children under five who were not

exclusively breastfed had the opportunity to experience ARI incidence. 3 times greater

than children under five who are exclusively breastfed. Based on this research, it is

suggested that PM10 concentrations are no longer in accordance with the requirements,

serious handling is needed and cross-sector cooperation is needed from the Health

Office, the Environment Agency and the Bekasi Regency Government"