Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini kinerja para aparatur penyelenggara pelayanan publikkhususnya dalam hal ini kepolisian makin banyak disorot dan menjadi perhatianpublik akibat kinerjanya yang buruk. Sebagai lembaga pengawas eksternal Polri,Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut berkewajiban untuk mengawasidan meningkatkan kinerja dan integritas setiap anggota Polri, sehinggamasyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan dari negarasebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terpuaskan demiterciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui peran Kompolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadapkinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat danbagaimana hubungan Kompolnas dengan Polri.

---

ABSTRACTRecently the performance of the officials public service particularly in terms ofthe police more highlighted word and public concern due to decide who bad .Asmonitors external police , the national police commission ( kompolnas ) also anobligation to improved and to control performance and integrity of the anymember of police in carrying out their duties in serving the public , so that thecommunity as the party to be eligible to receive the ministry of the state asmandated by the act of is satisfied in order to create welfare for all citizens.Research aims to understand the role of kompolnas in carry out surveillance ofthe performance of police during of providing services to the community and whatis the relationship kompolnas with police."

"Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knalpot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut karena masih cukup menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondisi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut oleh aparat kepolisian di DKI Jakarta.

---

The State of Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that there are In a state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are violations and which are not. It also aims to create security, comfort, and order in society. In the use of motorized vehicles on the highway, not a few motorized vehicle users modify their motorbikes by changing the exhaust with the aim of improving performance or getting a louder sound for the personal satisfaction of the user. In terms of the use of a modified exhaust, it also caused complaints from some people who felt uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the modified exhaust. The problem that arises is also regarding the handling of the modified exhaust because it is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of the use of the exhaust by the police in DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Skripsi ini membahas peran Facebook Divisi Humas Polri dalam membangun citra kepolisian di mata mahasiswa. Facebook merupakan salah satu media sosial yang dinilai tepat untuk menjangkau publik, salah satunya adalah kelompok mahasiswa yang kerap aktif menggunakan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri memanfaatkan Facebook ini untuk berkomunikasi dengan publik dan membangun citra kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif.Hasil penelitian menemukan bahwa Facebook Divisi Humas Polri cukup memiliki peran untuk membangun citra kepolisian di mata mahasiswa dan pengikutnya. Meskipun begitu, sangat disayangkan komentar yang ada di kolom komentar Facebook Divisi Humas Polri kurang direspon oleh pengelola Facebook, sehingga masih banyak pertanyaan di sana yang belum terjawab. Selain itu, jumlah pengikut Facebook Divisi Humas Polri juga masih sedikit jika dibandingkan dengan pengguna Facebook di Indonesia secara keseluruhan.

---

This paper discussed the role of Indonesian Police Public Relations Division in building the police image in the eyes of undergraduate student. Facebook is one form of social media which value is appropriate in reaching public, in which group of undergraduate students use Facebook actively. The Indonesia National Police, through the Police Public Relation Division, uses Facebook to communicate with public and building the police image. The research uses Qualitative method with descriptive.The result of the research found that "Facebook Divisi Humas Polri" has a significant role in building the image of police in the eyes of undergraduate students and other Facebook followers. Nonetheless, it is unfortunate that the comments that are present in "Facebook Divisi Humas Polri" comment column do not have enough respond from the administrator resulting many unanswered questions from the followers. Moreover, the followers of "Facebook Divisi Humas Polri" are still few from the total number of all Facebook users in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai proses manajemen Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pelayanan informasi publik belum berjalan baik karena belum maksimalnya fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan Pelayanan Informasi Publik KPK, akibatnya kendala yang signifikan pun bermunculan seiring pencapaian tujuan organisasi. Pejabat Pengelola Informasi Publik selaku manajer perlu meninjau kembali dan menyusun rencana jangka panjang, visi, misi, strategi dan target yang akan dicapai secara tegas dari Pelayanan Informasi Publik KPK agar dapat memenuhi hak publik terhadap akses informasi.

---

AbstractThe focus of this study is the process of public information service management in The Corruption Eradication Commission based on the two functions of management: planning and organizing. This research uses a qualitative approach with case study method and collecting data using interviews and document review. The result shows that the public information service management has not performed well because the planning and organizing functions have not been fully implemented. Consequently, some problems appear during the process of achieving goal. Pejabat Pengelola Informasi Publik as the top manager should thoughtfully consider and clearly arrange the strategic planning, vision, mission, strategy, and target in order to fulfill the public right of information access. "

"Penelitian ini bertujuan memperkaya penelitian yang masih terbatas tentang peranan kepemimpinan strategic pada organisasi publik, melalui penelitian pada organisasi penegakan hukum dalam hal ini Polri untuk mencari faktor faktor yang dapat mengurangi gap persepsi antara polisi dan masyarakat tentang kualitas layanan polisi, khususnya peranan faktor kapabilitas inovasi dan budaya organisasi. Perbedaan persepsi tersebut telah berakibat timbulnya sikap pesimisme public dan antipati terhadap layanan kepolisian, serta menambah kesulitan bagi polisi untuk memelihara keamanan publik. Penelitian kuantitatif ini memakai survei, dengan unit analisis tingkat Polres pada layanan lalulintas dari Kepolisian Republik Indonesia.Sampel penelitian mengambil 6 Polda pada 29 Polres/Polresta dengan responden 484 polisi. Khusus untuk variabel pelayanan berkualitas diteliti perbandingan persepsi selain dari anggota Polri, juga masyarakat dengan 699 responden. Pengujian hipotesis memakai Structural Equation Modeling SEM dan One Way ANOVA menguji perbedaan persepsi atas pelayanan berkualitas antara anggota polisi dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepolisian berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kualitas layanan polisi. Disatu pihak, penelitian ini menjumpai pengaruh signifikan dari kepemimpinan kepolisian terhadap budaya organisasi, inovasi dan pelayanan berkualitas.Dilain pihak, penelitian ini menjumpai juga adanya perbedaan yang signifikan dalam hal persepsi antara polisi dan khalayak publik tentang pelayanan berkualitas dari polisi, dalam 4 dimensi; bukti fisik, keandalan, ketanggapan, dan jaminan/ kepastian. Kontribusi pada bidang teori organisasi dan manajemen strategik adalah bahwa kinerja yang rendah dari kepemimpinan kepolisian disebabkan oleh masih dominannya gaya kepemimpinan militeristik serta masih lemahnya gaya kepemimpinan transformasional, sehingga memberi pengaruh negatif atau menghambat peningkatan pelayanan yang berkualitas.

---

The purpose of this study is to enrich the current limited study on the application of the concept of strategic leadership in the public organization, through research in the law enforcement organization in this case Polri by investigating the factors to solve or reduce the gap perception between the police and the public, on police service quality; specifically through innovation capability and organizational culture. Such perception gap has created public pessimism and hostility toward police services and making difficult for the police to improve public security. This quantitative research uses a survey, the level analysis unit at the police station traffic policing of the Indonesian National Police.The sample took 6 police regional provinces on 29 cities Polres/Polresta with 484 respondents. The service quality of the traffic police was compared between members of the police, and the society with 699 respondents. Hypotheses testing was done by Structural Equation Modeling SEM and One Way ANOVA test differences in perception of service quality between the police and community members. The findings show that the police leadership has direct and indirect impact on police service quality. On the one hand, the study found significant impact of police leadership on organizational culture, innovation and quality service.On the other hand, there is significant difference in perception between the public and the police about service quality in four dimensions; physical evidence, reliability, responsiveness and assurance. Contribution to the theory of organization and strategic management is that low-performing leadership is caused by no significant change of militaristic style to become transformational leadership, that has a negative influence or hinder the quality service."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberantasan petty corruption pada pelayanan public khususnya di Kelurahan dan Kepolisian. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat 2 (dua) bentuk petty corruption yang terjadi pada pelayanan publik di Kelurahan dan Kepolisian: uang yang diberikan untuk mempercepat proses birokrasi dan uang yang diberikan untuk menghilangkan suatu proses dalam serangkaian proses dan bahkan dilakukan untuk membuat pegawai tingkat rendah melakukan pelanggaran terhadap kewenangan jabatannya.Namun dalam praktek, bentuk-bentuk petty corruption ini sulit diberantas karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberantasan petty corruption, yaitu faktor ketidakpaduan subsistem-subsistem pada tahap pra-adjudikasi dalam sistem peradilan pidana, faktor persepsi atau kebiasaan masyarakat yang membuat petty corruption semakin mengakar, faktor birokrasi dalam pelayanan publik yang kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis atau birokrasi yang berbelit-belit, kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat, inefisien, dan juga faktor peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena terdapat empat faktor penghambat pemberantasan petty corruption, peneliti mengajukan empat alternatif solusi dalam pemberantasan petty corruption: yaitu mengkategorikan petty corruption sebagai tindak pidana ringan, menindak para pelaku petty corruption dengan Afdoening Buiten Process.dengan reformasi birokrasi dan pengawasannya, menjadikan birokrasi berbayar.

---

This thesis discusses about eradicating petty corruption in public services, especially in the Sub-district office and the Police station. The research method using normative juridical research method, which is a research based primary legal materials in a way to examine the theories, concepts, principles of law as well as legislation related to this research. The data is obtained then processed qualitatively and described in a systematic form of the sentence. Results of this study conclude there are two forms of petty corruption that occurs on public services in the Sub-district office and the Police station: money given to speed up the bureaucratic process and the money given to eliminate a process in a series of processes and even made to make employees low-level offenses against his authority. But in practice, forms of petty corruption are difficult to combat because there are some inhibiting factors in eradicating petty corruption, which is a factor disagreement subsystems at the preadjudication in the criminal justice system, factors of perception or habits of the people who make petty corruption increasingly entrenched, factor bureaucracy in public services that are less responsive, less informative, less accessible, less coordination, bureaucratic or cumbersome bureaucracy, less willing to hear a complaint or suggestion or aspirations of the people, inefficient, and also factors of legislation, namely Article 12A Regulation No. 20 of 2001. Therefore, there are four factors inhibiting eradicating petty corruption, researchers found four alternative solutions in the fight against petty corruption: categorize petty corruption as a misdemeanor, crack the perpetrators of petty corruption with Afdoening Buiten Process,bureaucratic reform and supervision, petty corruption as bureaucratic cost."

"ABSTRACTPelayanan publik berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga pelayanan publik yang memiliki peranan penting di masyarakat. Namun, penilaian kinerja Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja layanan Polri dilakukan dengan memahami aduan dan masukan dari masyarakat. Aduan merupakan informasi penting untuk penyedia layanan untuk mengetahui arah perbaikan dan pengembangan layanan ke depannya. Perkembangan teknologi membuat sistem penyampaian pengaduan dapat disampaikan secara online sehingga lebih mudah. Kemudahan ini sejalan dengan banyaknya jumlah aduan yang disampaikan masyarakat kepada Polri. Aduan masyarakat merupakan data teks yang tidak terstruktur dengan penggunaan kosa kata yang bervariasi. Maka dari itu, pendekatan text miningpenting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan melakukan clustering dari aduan masyarakat kepada Polri untuk topik permasalahan yang sering disampaikan masyarakat. Untuk klasifikasi, algoritme yang digunakan adalah Support Vector Machine SVM dan Random Forest Classifier RFC karena kedua algoritme bekerja dengan baik untuk mengklasifikasi data teks dalam jumlah besar. Hasilnya algoritme RFC bekerja lebih baik pada kasus ini dengan akurasi 72 . Untuk clustering, algoritme yang digunakan adalah Self-Organizing Maps. Hasil penelitian menunjukkan aduan terbanyak masyarakat terdapat di Kelas Pelayanan Buruk dengan topik yang sering dibahas berkaitan dengan satuan kerja Korps Lalu-Lintas Polri.

---

ABSTRACTPublic services take a major role to improve the welfare of society. Indonesia National Police is one of public service institution which have an important role. Unfortunately, assessment of Police performance related to the public service quality is still low. Police needs to improvetheirservice quality. For improving the performance, by analyzing inputs and complaints from public. Complaint is an valuable information for service provider in order to know the service improvement and development in the future. Technology advances make the online complaint handling system easy to access. This is allign with the number of public complaints for Police. Public complaints is unstructured text data with varying vocabulary. Hence, this research is using text mining approach. This research aims to classify and cluster the public complaints to Indonesia National Police to get the specific topic of the complaint. Support Vector Machine and Random Forest Classification RFC algorithms are used for classification. RFC works better on this research with 72 accuracy. Self Organizing Maps algorithm is used for clustering. The result is the highest public complaints are in poor service quality class with topics related to National Police rsquo s Traffic Corps."

"Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

---

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.

To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.

The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.

The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority."