Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2015 yang berorientasi kepada tahapan pengadministrasian pajak daerah dan faktor penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target selama 5 (lima) tahun anggaran. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Pajak Daerah, Pajak Reklame, dan Manajemen Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dalam pengaplikasiannya standard waktu yang ditetapkan dalam pengurusan izin reklame tidak sesuai standard dalam SOP yang ada, serta dalam tahapan pengadministrasian pajaknya secara praktek belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan teori yang bersangkutan.

---

This research discusses about the advertisement management in Bekasi Municipality, fiscal year of 2011-2015 which is oriented by step of local tax administration and the causes of the realization of the advertisement target didn?t get 5 (five) years of fiscal year. Theory that used in this research is local taxes, advertisement, and management local taxes and use post-positivist paradigm, in- depth interview, field research methods are used by researcher to analyze main problem.

The result of research showed that realization of revenue from advertising tax doesn?t reach the target caused by standard of time set in the permit of advertisement doesn?t match in the standard SOP in its implementation and step of local tax administration in practice haven?t been able to work well because there are steps not according to the theory concerned."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pada kebijakan kenaikan Pajak Reklame di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Perda nomor 14 tahun 2012 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan fungsi regulerendnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses formulasi pada kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan permasalahan pada Pajak Reklame dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan ini juga memberikan dampak kemampuan regulerend dari Pajak Reklame.

---

This thesis discusses about advertising tax increase policy. The purpose of this thesis is to analyze the formulation process of Perda Bekasi nomor 14/2012, and also to analyze the factor that affect these policy in order to carrying the regulerend functions. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that formulation process have not done optimally and causing the problem on this policy when performing its functions. The problem also affects the regulerend function of advertising tax."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengelolaan pajak reklame di Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengelolaan menjadi penting dalam melihat sejauh mana pajak reklame yang berjalan secara berkelanjutan dan setiap tahun nya mengalami perubahan dalam hal penerimaan reklame. Kemudian peneliti melihat sejauh mana cara reklame didata atau diidentifikasi, kemudian pemeriksaan terhadap wajib dan objek pajak, penetapan pajak terutang menggunakan ketentuan yang berlaku dan penagihan dalam rangka menambah penerimaan pajak reklame di Jakarta pusat.

---

This study aims to describe the management of advertisement tax in Central Jakarta. Research using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Management becomes important in view of the extent to which the billboard tax that runs on an ongoing basis and each year it changes in terms of acceptance of advertisement. Then the researchers looked at the extent to which way billboard recorded or identified, then an examination of the object and the obligatory taxes, the determination of the tax payable using the applicable regulations and billing in order to increase tax revenue billboard in central Jakarta."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan baru penetapan nilai sewa reklame terhadap realisasi penerimaan pajak reklame dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku wajib pajak reklame setelah kebijakan baru tersebut ditetapkan, serta bagaimana solusi dari penurunan dalam penerimaan pajak reklame di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif atas data dan hasil wawancara pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dari kebijakan perubahan nilai sewa reklame yang mengakibatkan realisasi pajak reklame menurun.Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak reklame dengan cara mengubah ukuran reklame atau bahkan melakukan pengelakan pajak. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pengurangan dasar pengenaan pajak dan mengusulkan perubahan nilai sewa reklame yang memperhatikan kemampuan wajib pajak. Untuk perubahan kebijakan sebaiknya Pemerintah melakukan proses dengar pendapat dan sosialisasi kepada wajib pajak serta meningkatkan pengawasan penyelenggaraan reklame.

---

This research is conducted to test the effectivity analysis of the new policy on the determination of the rental value billboard advertisement tax revenue realization and the effect on billboard taxpayer behavior changes after the new policy is determined, and how the solution of the decline in tax revenues in the region billboard Departement of Tax Service West Jakarta Municipality. This study is a qualitative research method descriptive analysis of the data and the results of interviews at the Departement of Tax Service West Jakarta Municipality.The results showed there are significant changes in the value of policies that resulted in the realization lease billboard advertising tax decrease. Based on the interview, the taxpayer makes tax planning to minimize the amount of advertising tax by changing the size of billboards or even commit tax evasion. Solutions that can be done is to provide a reduction in tax bases and proposed changes in rents billboards attention to the capacity of taxpayers. The government 39 s policy changes should make the process of hearings and socialization to taxpayers and increasing supervision of the implementation of the billboard."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."