Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan upah minimum melalui studi banding antara Indonesia, Australia dan Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah minimum diatur di Indonesia, Australia dan Filipina melalui berbagai peraturan perundang-undangan upah minimum dan membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dimana data sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum di Indonesia cukup komprehensif, meskipun melalui perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan peraturan upah minimum di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan aspek subjek, jenis, prosedur, dasar hukum, pengecualian dan pihak yang terlibat.

---

The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding minimum wage fixing through a comparative study between Indonesia, Australia and Philippines. The objective of this research is to identify how minimum wage fixing is regulated in Indonesia, Australia and Philippines through various minimum wage legislations and compare it based on several aspects. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that minimum wage in Indonesia is quite comprehensively regulated, although through the comparison with Australia and Philippines it shows minimum wage regulations can be improved based on the aspects of subjects, types, procedure, legal basis, exceptions and parties."

"Perkawinan adalah ikatan yang kokoh bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam berjalannya perkawinan dapat terjadinya  hal-hal yang mengakhiri ikatan perkawinan, seperti Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini terjadi atas dasar penipuan atau salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak mengajukan, jangka waktu, dan akibat dari pembatalan perkawinan di Filipina dan Indonesia dan membandingan hukum pembatalan perkawinan kedua negara tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan dengan cara mengajukan pembatalan dan perkawinan tersebut dianggap batal sejak perkawinan tersebut berlangsung atau tidak pernah ada. Alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah salah sangka atas identitas dan terjadi perkawinan di bawah ancaman. Dalam pembatalan perkawinan pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah suami, istri, dan keluarga garis lurus, serta petugas yang memiliki kewenangan.

---

Marriage is a strong bond that aims to build and create a happy and eternal family. However, in the course of the marriage, things can happen that end the marriage bond, such as an annulment of marriage. The annulment of marriages in this study occurred   on the basis of fraud or misjudgement. This study aims to find out the reasons for annulment of marriages, the parties entitled to apply, the time period, and the consequences of annulment of marriages in the Philippines and Indonesia and to compare the laws of annulment of marriages of the two countries. Based on the results of the research and discussion, the annulment of a marriage is one way to break the marriage bond by submitting an annulment and the marriage is considered null and void since the marriage took place or never existed. The reasons that can be the basis for submitting an annulment of the marriage are mistaken assumptions about identity and the marriage taking place under threat. In an annulment of a marriage, the parties that can apply for an annulment are the husband, wife, and straight-line family, as well as officers who have authority. "

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan yang ada telah diubah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana sekarang definisi Perseroan Terbatas diubah dan konsep Single Member Limited Liability Company atau Perseroan Perorangan diperkenalkan. Oleh karena itu, timbul beberapa permasalahan diantaranya sekarang Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang, yang mengarah pada kemungkinan perubahan organ perusahaan dan peran ganda antara pendiri Single Member LLC, yang merupakan pemegang saham tunggal bertindak sebagai direktur tunggal. Selain itu, ditemukan persoalan lain adalah peran dan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang saham tunggal yang merangkap jabatan sebagai direktur tunggal, proses pengambilan keputusan, dan dimana kedua organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kedua organ perusahaan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif, tesis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Single Member LLC di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Berdasarkan penelitian, tesis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan ketentuan yang jelas mengatur tentang rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia serta peran dan kewajibannya untuk menjalankan dua organ perusahaan sekaligus. Selain itu, masih adanya keterbatasan informasi yang mengatur mengenai organ perusahaan Single Member LLC dan masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait masalah ketidakhadiran pemegang saham tunggal dan direktur tunggal karena perbuatan melawan hukum. Dari hal yang dapat kita pelajari dari Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah negara-negara tersebut mengatur dengan jelas ketentuan tentang peran ganda antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Perseroan ketika terjadinya ketidakhadiran direktur dalam menjalankan jabatannya.

---

With the enactment of Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation, several existing regulations have been amended including Law Number 40 Year 2007, in which now the definition of Limited Liability Company was changed and the concept of Single Member Limited Liability Company or Perseroan Perorangan was introduced. In consequence, several issues has arised including now the Limited Liability can now be established by one person, leading to the possibility of the changes of the company organs and the double role between the the founder of the single member LLC, which is the sole shareholder can also act as the sole director. Moreover, another issue that is found is the role and obligation imposed on the sole shareholder who also serves as the sole director, the decision-making process within the two company organs, and where both company organs are conducting unlawful act resulting in the absence of the two company organs. By implementing juridical-normative approach, this thesis will examine the regulations governing the single member LLC in Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Australia. Based on the research, this thesis can conclude that there is still a lack of clear provision that governs the dual role between the concurrent position of the sole shareholder and sole director in Indonesia’s company law and its role and obligation to perform two company organs at all once. In addition, there is still also limited information that regulates regarding the company organs of the single member LLC. On the issues of the absence of the sole shareholder and the sole director due to conducting unlawful act, there is still no clear regulation that governs in this matter. From what we can learn from Singapore, Hong Kong, and Australia is that these countries clearly regulate the double role between the sole shareholder and the sole director and on what steps should be taken when there is an absence of director from carrying out their duty."

"Dengan pengaturan yang membatasi Pengusaha dari tindakan kesewenang-wenangannya terhadap Pekerja, maka peraturan mengenai Pembayaran Upah Minimum, hak waktu kerja, waktu istirahat yang diperoleh pekerja/buruh perlu diadakan pada masa Pandemi Covid-19. Sehingga, kesejahteraan didapati pekerja serta mewujudkan keadilan sosial agar tidak terjadi ketimpangan dan pekerja tidak lagi diperlakukan dengan tidak baik. Maka Penulisan ini dibuat bertujuan untuk dapat melihat bagaimana pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Perusahaan mengenai pemberian upah dibawah upah minimum yang diperoleh Pekerja pada PT.X karena situasi Covid 2019 yang terjadi pada saat ini diseluruh duinia, dan tidak terlepas juga dialami oleh Indonesia yang berdampak pada faktor Ekonomi bagi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan beragam kebijakan dari Pemerintah pusat yang menjadi auan bagi Perusahaan untuk melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum. Dan menjadi permasalahan bagi para Pekerja PT.X dimana Perusahaan memberikan kebijakan kepada Para Pekerja bahwa Perusahaan sedang mengalami kemunduran produksi dan pengurangan pendapatan sehingga diminta bentuk loyalitasnya bagi para pekerja yaitu menerima Upah dibawah upah minimum. Sehingga apa bila pekerja tidak menerima kesepakatan dan kebijakan dari perusahaan tersebut maka pekerja dapat mengundurkan diri atau perusahaan akan melakukan PHK terhadap para pekerja

---

With regulations that restrict Employers from arbitrary actions against Workers, regulations regarding Payment of Minimum Wage, right to work time, rest periods obtained by workers/laborers need to be implemented during the Covid-19 Pandemic. Thus, the welfare of workers is found and social justice is realized so that inequality does not occur and workers are no longer treated badly. So this writing aims to be able to see how the implementation of policies made by the Company regarding the provision of wages below the minimum wage obtained by workers at PT. X because of the 2019 Covid situation that is currently happening throughout the world, and is also experienced by Indonesia which has an impact on Economic factors for all companies in Indonesia. With various policies from the central government that become a reference for the Company to pay wages below the minimum wage. And it becomes a problem for PT.X Workers where the Company provides a policy to the Workers that the Company is experiencing a decline in production and a reduction in income so that they are asked for a form of loyalty for workers, namely receiving wages below the minimum wage. So what if the worker does not accept the agreement and policy from the company, the worker can resign or the company will lay off the workers"

"

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dan Australia, serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut. selain itu juga, pembahasannya akan menitikberatkan pada akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Bentuk penelitain dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membandingkan hukum di dua negara yang berbeda. Di Australia khususnya di Australian Capital Territory (ACT), dalam undang-undangnya yaitu, Adoption Act 1993, telah diatur secara detail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat, mulai dari instansi apa yang dapat memberikan pelayanan apabila terdapat permohonan informasi asal-usul anak angkat, informasi apa saja yang dapat diperoleh, pada umur berapa informasi tersebut dapat diakses, dan bagaimana prosedur dalam mendapatkan informasi tersebut. Di Indonesia, walaupun dalam PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 telah mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, akan tetapi belum terdapat aturan lanjutan mengenai hal ini.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut, akan tetapi dalam pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum diatur secara mendetail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Padahal hal ini penting agar dapat dimungkinkan reunifikasi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dapat diminimalisir kasus-kasus dimana seorang anak merasa tidak utuh karena tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

 

---

This research was aimed to explain the child adoption regulation in Indonesia and Australia, and also to find the similarities and differences between the regulation in both countries. this research was emphasized on the access to information about adopted children identities. The research form is normative and uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and Australia. In Australia, especially in the Australian Capital Territory (ACT), Adoption Act 1993, has been regulated in detail about access to information about adopted children identities, from what the institution can provide the services when there is a request for the information, what information can be obtain, when the information can be obtain and how the procedures to obtaining the information. In Indonesia, although in PP 54/2007 and Permensos 110/2009 have obligated the adoptive parents to inform their adopted children about their origins and biological parents, but there is no further regulation on this matter. The results of this research, found similarities and differences between regulation in both countries, but the regulation of child adoption in Indonesia has not been regulated in detail yet regarding access to information about adopted children identities. Which is important to be able to reunification between adopted children and their biological parents. So it can be minimized cases where a child feels confuse and empty because he/she does not know who their biological parent is, which certainly is contrary to the main purpose of the child adoption the best interest of the child.

 

"

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai asuransi Tenaga Kerja yang diatur diIndonesia, khususnya dalam hal jenis risiko yang dipertanggungkan dan persyaratan pengajuan klaim. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai topik yang sama. Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan apakah yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam pemberian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai teori jenis risikoyang dapat diasuransikan serta persyaratan pengajuan klaim berdasarkan hukum asuransi, yang kemudian akan diterapkan terhadap implementasi dalam peraturan mengenai asuransi tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dan di Filipina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak berpihak kepada TKI sehingga menyulitkan TKI ketika ingin mengajukan klaim asuransi.Dikarenakan terdapat beberapa jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi yang sulit pembuktiannya, maka ketika TKI ingin mengajukan klaim terkait risiko tersebut, perusahaan asuransi seringkali menolaknya. Secara normatif Filipina lebih baik dari Indonesia, karena membentuk OWWA. Dengan adanya OWWA, pengajuan klaim atas risiko-risiko atau hak-hak OFW yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi umum dapat diproses karena OWWA menyediakan asuransi dengan benefit atau manfaat yang tidak umum diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut.

---

ABSTRACTThis study discusses the Employment Insurance regulated in Indonesia, especially in terms of types of risks insured and claim filing requirements. Furthermore, it will be compared with the existing regulations in the Philippines on the same topic. Then, the main problem analysed in this study are the issues faced by Indonesia and the Philippines in providing protection against Overseas Employment. Apart from that, this study discusses the theory on types of risksthat can be insured as well as the requirements of filing a claim under the insurance law, which will then be applied to the implementation in the regulations concerning migrant workers insurance in Indonesia and in the Philippines. This study uses normative juridical research, while data analysis uses the qualitative method. From these results it can be concluded that the Indonesian Labor insurance can not be implemented optimally because there are some rules that were unfavorable to the migrant workers making it difficult for them to file an insurance claim. Because there are several types of risks insured by the insurance company that are difficult to prove, it causes the insurance companies to often reject it when the migrant workers filed a claim related to the risk. Requirements filing a claim that are also borne by the workers to complete became an obstacle because recruitment companies should also be required to assist in completing the required documents. Philippines is normatively better than Indonesia, as it has the OWWA. With the OWWA, filing claims for risks or OFW rights that can not becovered by insurance companies can be processed because OWWA provides insurance with benefits that are not commonly provided by insurance companies."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."

"Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengetahui mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yag telah ditetapkan. Skripsi ini meneliti tentang pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dan hambatan yang ditemui oleh otoritas perpajakan Indonesia dalam melakukan pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dilakukan dengan membuat kebijakan terkait perpajakan atas transaksi e-commerce. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia menemui hambatan terkait metode pengawasan yang baku, aturan kerahasiaan dan penandaan khusus bagi transaksi e-commerce online retail.

---

Monitoring is one of management functions performed to determine the measure of conformity between the plan and execution to reach the destinations have been set. This thesis examines the monitoring of a tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines and the obstacles encountered by the Indonesian tax authorities in monitoring the tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia. This is a qualitative descriptive study through literature studies and in-depth interviews. The results showed that the monitoring tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines performed by making policies related to taxation of e-commerce transactions. Monitoring is also performed in collaboration with other parties. Monitoring of tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia related obstacles raw supervision method, the rules of confidentiality and special marking for e-commerce transactions online retail."

"Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth) di Indonesia, dengan memperbandingkan mekanisme yang diterapkan di Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Di Australia, perampasan aset dilakukan melalui mekanisme Unexplained Wealth Order (UWO), yang memungkinkan penyelidikan dan perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Filipina, melalui Republic Act No. 1379, juga memiliki mekanisme perampasan untuk aset yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatan pejabat publik. Kedua negara ini menunjukkan bahwa perampasan aset NCB dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan yang tidak sah oleh pejabat publik. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan tidak sah di kalangan pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model Unexplained Wealth Order (UWO) yang disesuaikan dengan konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas ketidakjelasan asal-usul kekayaan pejabat publik dengan mekanisme perampasan yang adil, efektif, transparan, dan akuntabel.

---

This research examines the urgency of implementing asset forfeiture against public officials with unexplained wealth in Indonesia, by comparing mechanisms applied in Australia and the Philippines. The research employs doctrinal research methods with a legislative, historical, and comparative approach. In Australia, asset forfeiture is carried out through the Unexplained Wealth Order (UWO) mechanism, which enables the investigation and forfeiture of assets whose origins cannot be proven. The Philippines, through Republic Act No. 1379, also has a forfeiture mechanism for assets deemed unexplained or unlawfully acquired asset of public officials. Both countries demonstrate that NCB asset forfeiture can be an effective instrument in preventing and addressing the accumulation of unexplained wealth by public officials. This comparison provides valuable lessons for Indonesia, which continues to face challenges in addressing the unlawful accumulation of wealth among public officials. This research recommends the adoption of the Unexplained Wealth Order (UWO) model, adapted to the context of Indonesia’s legal system. It is expected that this model can offer a solution to the ambiguity surrounding the origins of public officials' wealth through a fair, effective, transparent, and accountable forfeiture mechanism."