Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisa perilaku investasi Singapura sebagai negara-kota ke negara berkembang seperti Vietnam. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi Singapura dalam pembentukan VSIP. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan dua faktor yang melatarbelakangi, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kepentingan ekonomi Singapura dan filosofi Pemerintah Singapura. Kedua faktor ini merupakan hal yang menggambarkan kepentingan Singapura, seperti keterbatasan lahan, SDA, SDM, dan visi Pemerintah Singapura yang mendorong Singapura dalam mengalokasi industrinya ke Vietnam. Kemudian terdapat faktor eksternal yang terdiri dari keterbukaan ekonomi Vietnam, faktor geopolitik, dan perekonomian dunia. Faktor ini menggambarkan kondisi eksternal yang mendorong Singapura dalam pembentukan VSIP. Faktor tersebut diantaranya adalah reformasi ekonomi Vietnam yang menarik investasi asing dan menghapus sejumlah larangan bagi investor, keinginan Singapura untuk tetap menonjol di kawasan, dan fenomena meledaknya investasi pada periode pembentukan VSIP. Faktor-faktor tersebut di atas menunjukkan kecenderungan Singapura terhadap Vietnam dalam kerja sama ekonomi.

---

ABSTRAKThis thesis aims to analyze the state behaviour of Singapore?s investment as city-state to developing countries, especially Vietnam. The focus of this research is to analyze the background of Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP) establishment in Vietnam. According to the data, the writer found, at least, two determining factors, which are internal and external factors. The internal factors consist of [1] Singapore?s economic interest, [2] Singaporean government?s philosophy. The first one describes Singapore?s interests such as limited land, natural resources, and human resources. Meanwhile, the second one explains the vision of Singapore that led the country to build the industry in Vietnam. The external factors are ranging from economic openness, geopolitics to global economy. These factors show the external influence that pushes Singapore to build VSIP in Vietnam. These factors are including [1] economic reform taking place in Vietnam which boost foreign investment, [2] Singapore?s intention to maintain its sphere of influence across the region, [3] the peak of investment during the establishment of VSIP. Those factors above show the tendency of Singapore to have closer economic cooperation with Vietnam."

"Arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak diminati oleh masyarakat. Pelaksanaan arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang memberikan kewenangan mengadili kepada arbiter/majelis arbitrase. Namun, ketika perjanjian pokok yang mengandung perjanjian arbitrase berakhir atau batal, timbul pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian arbitrase di dalamnya dan kewenangan mengadili arbiter/majelis arbitrase. Hal tersebut berkaitan erat dengan prinsip separabilitas dan Kompetenz-Kompetenz. UU Arbitrase mengatur prinsip separabilitas, namun tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai Kompetenz-Kompetenz atau forum mana yang sebenarnya berwenang untuk mengadili sengketa mengenai keabsahan perjanjian arbitrase dan kewenangan arbiter/majelis arbitrase. Dalam praktiknya, putusan pengadilan Indonesia juga masih menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip separabilitas dan penentuan pihak yang berwenang untuk memeriksa keabsahan perjanjian arbitrase dan wewenang arbiter/majelis arbitrase. Penelitian ini akan menggali alasan negara Indonesia tidak mengatur prinsip Kompetenz-Kompetenz bersamaan dengan separabilitas secara tegas, akibat hukum batal atau berakhirnya perjanjian pokok terhadap perjanjian arbitrase di dalamnya ditinjau dari prinsip separabilitas dan Kompetenz-Kompetenz, dan kecukupan ketentuan kompetensi pengadilan dalam UU Arbitrase untuk mengakomodasi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka serta menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan perbandingan hukumdengan negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam sebagai negara pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Arbitrase tidak mengatur prinsip Kompetenz-Kompetenz bersamaan dengan separabilitas secara tegas karena politik demikian yang dipilih oleh pembuat undang-undang. Adapun berdasarkan prinsip separabilitas dan Kompetenz-Kompetenz, batal atau berakhirnya perjanjian pokok tidak membatalkan perjanjian arbitrase dan menghilangkan wewenang mengadili arbiter/majelis arbitrase. Dapat disimpulkan pula bahwa ketentuan kompetensi pengadilan dalam UU Arbitrase perlu diperjelas agar dapat mengakomodasi pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan lebih baik......Arbitration is an alternative dispute resolution that is much in demand by the public. The implementation of arbitration is based on an arbitration agreement which bestows the authority to adjudicate to an arbitrator/arbitral tribunal. However, when the main agreement containing the arbitration agreement is cancelled or expires, questions regarding the validity of the arbitration agreement contained therein and the arbitrator/arbitral tribunal’s authority to adjudicate arise. This is closely related to the principle of separability and Kompetenz-Kompetenz. Indonesia Arbitration Law regulates the principle of separability, yet there are no clear provisions regarding Kompetenz-Kompetenz or which forum is authorized to adjudicate disputes regarding the validity of the arbitration agreement and the authority of the arbitrator/arbitral tribunal. In practice, a form of inconsistency can still be found within Indonesian court decisions which dealt with the implementation of the separability principle and the determination of a competent forum to assess the validity of the arbitration agreement and the authority of the arbitrator/arbitral tribunal. This research will explore the reasons as to why Indonesia Arbitration Law does not clearly regulate the principle of Kompetenz-Kompetenz together with separability, the legal consequences of canceling or terminating the main agreement on the arbitration agreement contained within it in terms of the separability and Kompetenz-Kompetenz principle, and the adequacy of provisions regarding competence of courts in Indonesia Arbitration Law to accommodate the execution of arbitration in Indonesia. The data collection in this research was carried out through literature study by implementing a descriptive evaluative method and a comparative legal approach with Singapore, Malaysia, the Philippines and Vietnam as the countries used for comparison. The results of the study show that Indonesia Arbitration Law does not clearly regulate the principle of Kompetenz-Kompetenztogether with separability because such politics was chosen by the legislators. Moreover, based on the principle of separability and Kompetenz-Kompetenz, canceling or terminating the main agreement neither cancels the arbitration agreement within it nor eliminates the authority of the arbitrator/arbitral tribunal. It can also be concluded that the provisions on the competence of courts within the Arbitration Law need to be clarified in order to better accommodate the implementation of arbitration in Indonesia."

"Sejak tahun 2000-an, proliferasi FTA pun bermunculan yang dibentuk oleh berbagai negara di dunia. Banyaknya FTA bilateral yang terbentuk pun bervariasi, tidak hanya antar negara maju, tetapi juga antara negara maju dan berkembang. Berbagai literatur menunjukkan bahwa terdapat konsekuensi secara ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang di dalam membentuk FTA dengan negara maju. Meskipun demikian, Vietnam sebagai negara berkembang bersepakat untuk melakukan FTA Bilateral dengan EU sebagai negara maju. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini menganalisis faktor internasional dan domestik yang mendorong pembentukan EVFTA dari sudut pandang Vietnam. Melalui teori competitive regionalism oleh Solis dan Katada dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tunggal, penelitian ini menunjukkan bagaimana Vietnam membentuk EVFTA sebagai tindakan yang strategis di dalam skenario kompetisi yang diinisiasi oleh tindakan awal kompetitor, yaitu Tiongkok. Terlebih lagi, tulisan ini juga menguraikan elemen multidimensional seperti ekonomi, politik, dan legal, yang memotivasi Vietnam untuk membentuk FTA bilateral dengan EU. Melalui penelitian ini, tampak bahwa Vietnam membentuk EVFTA tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen politik. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berkontribusi dalam pembahasan motivasi politik di dalam suatu pembentukan kebijakan ekonomi, sekaligus memperkaya literatur tentang hubungan kerja sama antara Vietnam dan EU.

---

Since the 2000s, the proliferation of FTAs ​​has emerged, followed by various countries in the world. The number of bilateral FTAs ​​formed also varies, not only among developed countries, but also between developed and developing countries. Various literatures show that there are economic consequences faced by developing countries in forming FTAs ​​with developed countries. Nevertheless, Vietnam as a developing country agreed to carry out a Bilateral FTA with the EU as a developed country. Based on this background, this study analyzes the international and domestic factors that drive the establishment of EVFTA from Vietnam's point of view. Using theory of competitive regionalism by Solis and Katada and a qualitative approach with single case study method, this paper shows how Vietnam formed EVFTA as a strategic action in a competition scenario initiated by the competitor's initial action, namely China. Moreover, this paper also describes multidimensional elements; economic, political, and legal, which motivated Vietnam to form a bilateral FTA with the EU. Through this research, it appears that Vietnam formed EVFTA not only as an economic instrument, but also a political instrument. Based on these findings, this paper contributes to the discussion of political motivations in the formation of economic policy, as well as enriches the literature on the relationship between Vietnam and the EU."

"Penelitian ini mengidentifikasi bank efficiency yang dipengaruhi oleh penetrasi bank asing terhadap risk taking pada bank-bank konvensional di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang dan Korea Selatan Tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan teori efisiensi yang diukur dengan pendekatan Data Envolment Analysis DEA untuk mengukur bagaimana efisiensi bank terhadap risiko yang dikhawatirkan sejak krisis 2008, yakni liquidity rik, credit risk dan capital risk. Penelitian ini juga memperkirakan bagaimana pengaruh bank asing yang memasuki sebuah negara terhadap keputusan bank-bank domestik untuk memilih ataupun mengambil risiko yang akan dihadapi di masa yang akan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan bank asing yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank domestik baik aset lancar maupun tetap. Karya Akhir ini menggunakan generalized least square yang mengoreksi masalah heterokedastisitas. Saya menemukan penetrasi bank asing berpengaruh secara signifikan terhadap technical efficiency dan cost efficiency melibatkan bank untuk memilih risk taking pada liquidity rik, credit risk dan capital risk.

---

This study identifies the bank efficiency that is influenced by the penetration of foreign banks against risk taking in conventional banks in Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Japan and South Korea 2010 2016. This study uses efficiency theory as measured by Data Envolment Analysis DEA approach to measure how bank efficiency against risk that has been feared since the 2008 crisis, namely liquidity rik, credit risk and capital risk.

This study also discusses how the influence of foreign banks entering a country against the decisions of domestic banks to choose or take risks that will be faced in the future will be both in the short and long term. This is due to foreign banks that have larger assets compared to domestic banks, both current and fixed assets.

This Final Work uses generalized least square that corrects the problem of heterokedastisitas. I found the penetration of foreign banks significantly influenced technical efficiency and cost efficiency involving banks to choose risk taking on liquidity rik, credit risk and capital risk. "

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"