Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini didesain untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi DLT di KRI kelas Diponegoro. Permasalahan yang muncul adalah apakah penyelenggaraan DLT Telah dilaksanakan secara utuh dalam mewujudkan kesiapan tempur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif dengan pendekatan teori managment logistik, manajemen pemeliharaan, manajemen rantai pasok dan balance scorecard. Artikel ini menunjukan bahwa terdapat kendala dalam penyelenggaraan dukungan logistik, yaitu : sistem inventori, organisasi,personel pengaak dan anggaran. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyelenggaraan DLT belum dilaksanakan secara utuh sesai teori. Rekomendasi yang disarankan adalah perlunya pemanfaatan sistem informasi, peringkat personel dan anggaran, serta percepatan pembentukan komando pemeliharaan."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan masalah pokoknya "Apakah kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tergolong rendah?. Penelitian ini mencoba mengungkapkan rasa, paham, dan semangat bela negara atau kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan acuan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, yakin akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi, dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Guna mengungkapkan kesadaran bela negara tersebut, telah dilakukan penelitian di Timor Barat dengan wilayah sampel Kabupaten Dati II TTS dan Kabupaten Dati II TTU. Sedangkan unit sampel sebesar 120 orang penduduk yang ditetapkan secara acak. Unit sampel ini dibagi dalam dua golongan, dan golongan WNI pribumi dijadikan pembanding. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar tanyaan dengan berpedoman pada skala Likert. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan dan pengamatan. Data dianalisis dengan metode deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda yang selanjutnya diolah melalui komputer. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tidaklah mengecewakan. Ini terlihat dari nilai koefisien regresi yang menunjukkan relatif sama, baik pada dimensi rasa, dimensi paham, dan dimensi semangat bela negara. Demikian pula dalam perbandingan menurut kelompok responden terlihat ada perbedaan yang sangat kecil yakni WNI pribumi mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi rasa dan dimensi semangat. Sedangkan WNI keturunan Cina mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi paham atau pengetahuan bela negara. Secara umum kesadaran bela negara WNI keturunan Cina maupun WNI pribumi adalah baik dan mempunyai korelasi positif dengan Ketahanan Nasional. Artinya, jika kesadaran bela negara dari warga negara ditingkatkan maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Dalam kaitan ini, mengingat masih adanya pemahaman yang berbeda-beda tentang bela negara, dan untuk mensosialisasikan serta mengaktualkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, keyakinan akan kebenaran Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa, maka konsep bela negara harus dibina-kembangkan secara terus menerus dalam setiap aspek kehidupan bangsa."

"Kesetiakawanan sosial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan dan kesulitan pihak lain atau dengan kata lain memperdulikan orang lain dengan masing-masing pihak atau perorangan itu bukan bersikap mentang-mentang atau menang sendiri. Berdasarkan hal itu, maka apabila nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat dihayati dan diaplikasikan secara nyata ke kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kesehariannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya kecemburuan sosial yang selama ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan akan dapat ditekan. Namun, realitas yang terjadi dalam tingkat kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang diharapkan, masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian tajam saja. Bahkan, terjadi kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh rasa saling curiga satu sama lainnya. Sehingga, pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang berbuntut "SARA" dan kepentingan lainnya. Kejadian itu, dari kacamata ketahanan nasional cenderung berdampak sangat tidak menguntungkan. Sebab, dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan disintegrasi nasional. Mengingat, ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial, yang secara hierarkhi berurutan, dibawah kendali gatra politik, gatra ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokrasi, dan kultural dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan mengacu kepada ketahanan nasional itu, apabila kesetiakawanan sosial diantara sesama bangsa Indonesia saja tidak dapat diciptakan, baik itu melalui proses asimiliasi, akulturasi, dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku, maka secara laten hal itu akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh sebab itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif. Sewajarnya, hasil simpulan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat."

"Penulisan thesis ini berangkat dari asumsi bahwa kedua kepala negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang berasal dari kelompok etnis Jawa, serta lahir dan dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan Jawa, sikap dan pola pikirnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut, sehingga ketika mereka secara berturut-turut berhasil mencapai kedudukan sebagai pucuk pimpinan negara Republik Indonesia, segala kebijaksanaannya, baik di bidang sosial-politik, ekonomi maupun HANKAM, mengacu kepada kebudayaan Jawa.Soekarno yang gemar nonton pagelaran wayang, sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh watak tokoh-tokoh wayang idolanya. Tokoh Bima yang non-kooperatif telah mewarnai langkah-langkah politiknya. Namun, dengan demikian Soekarno telah mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang perlu diperhitungkan dalam percaturan politik dunia.Dengan falsafah "alon-alon waton kelakon", Soeharto telah berhasil membimbing bangsa Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan Repelita demi Repelita. Dimensi manapun dari kebudayaan Jawa yang telah mempengaruhi kebijaksanaan kedua kepala negara tersebut, keduanya ternyata telah berhasil menciptakan kondisi TANNAS yang tangguh."

"Dalam paradigma baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD telah berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana pemberdayaan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya, merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat. Berhasil tidaknya pemberdayaan DPRD sebagai lembaga tergantung dari berhasil tidaknya DPRD melaksanakan fungsinya.Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) di lapangan masih kurang professional. Karena itu, perlu adanya pembenahan aparat penegak hukum.Untuk mewujudkan demokrasi dan tertib hukum di tataran lokal dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat daerah dan aparat penegak hukum lokal yang berdaya dan profesional agar berpengaruh terhadap terwujudnya ketahanan daerah sebagai bagian integral ketahanan nasional.Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pemberdayaan DPRD (X1) dengan variabel ketahanan daerah (Y), variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) serta variabel pemberdayaan DPRD (Xl) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) secara bersama-sama terhadap variabel ketahanan daerah (Y).Berdasarkan perhitungan statistik berkorelasi dan analisa jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh pemberdayaan DPRD dan pembenahan aparat penegak hukum terhadap ketahanan daerah kota Surabaya sangat signifikan setelah diuji statistik inferensial sehingga dapat diambil kesimpulan:1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,077.2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 4,213.3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,961.Dengan demikian dapat dikatakan sebagai akhir dari penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut diatas telah terbukti memiliki korelasi secara positif dan signifikan.

---

In new paradigm of local government system in Indonesia, local house of representatives or local legislative as an institution of people's representative in territory is a vehicle toward making empowerment to realize the democracy based on Pancasila. Local House of Representatives is independent institution and to stand on his own feet, not as a part of local government anymore. The local House of Representatives ability in doing an aggregation and an articulation of interest of the represented people is a measured quality of the operation of its function as a people representative. Local House of Representatives success or failure as an institution depends on the success of its members to realize the function.

So, in performed to law enforcement, the government not to give justice feel and law certainty yet. The law enforcement officers (police, district attorney, judge and lawyer) in the field do not professional yet. Because that, to improvement the law enforcement officers it's very necessary.

To achieve democracy and law order in local level to need House of Representatives people and officers law enforcement local of strongly or empowerment and professional in order to achieve region resilience as part by national resilience integral.

In this research recite the influence of variable local House of Representatives empowerment (X1) with variable region reliance (Y), variable improvement the law enforcement officer (X2) with variable region reliance (Y) and variable local House of Representatives empowerment (X1) and variable improvement the law enforcement officer (X2) together with variable region reliance (Y).

Based on the procedure of correlation statistic counting and the stripe analytic it is taken the conclusion as below:

1. The correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,077.

2. The correlation coefficient of positive and significance between variable improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 4,213.

3. Both correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) and improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,961.

So, let's say that as the end of this research those the three variable have been proved process a positive correlation and significantly."

"Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian logistik penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 melalui paradigma manajemen krisis logistik dengan memadukan data Covid-19 di Kota Depok. Sebagai mana yang diketahui bahwasanya Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga Pilkada kali ini merupakan Pilkada dalam keadaan bencana non-alam. Pandangan Keegan, Beamon, menjadi landasan penelitian ini, terutama dalam menentukan daerah prioritas untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik kemanusian hingga pendistribusian secara klaster. Hasilnya ialah terdapat beberapa kecamatan prioritas dalam pendistribusian logistik seperti Kecamatan Cinere, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. Sementara itu Kecamatan Sawangan, Beji, Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya menjadi 6 prioritas kecamatan selanjutnya dalam pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Ini berdasarkan kasus terakhir Covid-19 di Kota Depok dalam 2 bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli. Meskipun fatality rate Covid-19 di bulan Juli rata-rata lebih rendah dari bulan Juni. Ini tidak berbanding lurus dengan angka penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. Urgensi dari pendistibusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses tahapan pemungutan suara."

"Salah satu aspek penting bagi keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terletak pada keberhasilan penyelenggara Pilkada dalam menyiapkan logistik Pilkada di dalam suatu kegiatan manajemen logistik. Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem logistik meliputi struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi logistik Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada komponen-komponen sistem logistik. Hasil penelitian ini diperoleh struktur fasilitas dalam mendistribusikan logistik, mulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kurangnya ketersediaan sarana transportasi di PPK dan PPS di daerah-daerah kepulauan, dan kurangnya ketersediaan gudang logistik yang representative di PPK. Transportasi yang digunakan adalah truk, pickup, kapal pajeko dan pumpboat, kurangnya ketersediaan moda transportasi yang handal untuk mendistribusikan logistik dipengaruhi kondisi cuaca, dan kapal-kapal digunakan oleh pihak lain untuk kampanye, menyebabkan keterlambatan pendistribusian. Pengadaan persediaan dilakukan melalui e-tendering/e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengadaan langsung, beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi. Tidak tersedianya logistik pengaman sebagai cadangan juga menyebabkan ketidakpastian sistem logistik yang menyebabkan terlambatnya pendistibusian logistik. Kurangnya komunikasi menyebabkan moda transportasi tidak tersedia dan terlambatnya pengadaan persediaan yang akhirnya terlambatnya pendistribusian logistik. Penanganan dan penyimpanan logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset formulir, dan mengepak logistik kedalam kotak suara, ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik terlambat."

"Prosedur dan alur informasi manajemen logistik merupakan faktor penting dalam bisnis perdagangan ritel. Pelaksanaan proses-proses bisnis sesuai prosedur dan kelancaran alur informasi antara supermarket dengan kantor pusat akan sangat mendukung pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan, baik dalam hal keputusan jangka pendek maupun langkah-langkah antisipasi dalam situasi pasar yang fluktuatif. Kekurangsempurnaan prosesur dan alur informasi dalam manajemen supermarket akan menimbulkan masalah-masalah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan inventory shrinkage khususnya dari aspek administratif.Inventory shrinkage merupakan masalah yang sering terjadi dalam bisnis ritel dan didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai barang yang dicatat dengan barang yang dibeli dan diterima dengan fisik barang yang ada sesungguhnya. Penanganan inventory shrinkage di Supermaket 'X' perlu dilakukan dengan menyempurnakan prosesur dan alur informasi. Usaha penyempurnaan ini dilakukan melalui pendekatan beberapa metode yaitu diagram jaringan aktivitas, diagram alir sistem dan analisa proses operasi. Penggambaran awal terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Supermarket 'X' dalam proses bisnisnya dilakukan dengan membuat diagram jaringan aktivitas.Dari diagram ini diperoleh gambaran atas kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, durasi prosedur, dan pada kegiatan apa suatu bagian memiliki keterkaitan dengan bagian lainnya. Selanjutnya dibuat diagram alir sistem untuk menggambarkan alur barang, data dan dokumen antar bagian atau tim kerja. Langkah terakhir dalam menganalisa prosedur dan alur informasi konvensional adalah dengan membuat analisa proses pada prosedur-prosedur tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki prosedur khususnya dalam hal penyederhanaan kerja dan penghematan waktu.Perancangan penyempurnaan prosedur dan alur informasi dilakukan dengan memfokuskan kepada usaha penanganan inventory shrinkage melalui identifikasi penyebab-penyebab khususnya dari aspek administratif. Penyempurnaan ini juga meliputi penyederhanaan kerja yang menghasilkan perubahan-perubahan proses operasi terhadap prosedur konvensional, dalam bentuk pengurangan atau penambahan proses operasi."

"Mutu pelayanan farmasi dapat dilihat dari tersedianya obat-obat dengan tepat dan efisien. Pemenuhan obat tersebut dilakukan melalui siklus logistik yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan serta pengendalian. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya masalah dalam pemenuhan obat di unit farmasi dan logistik yang ditandai dengan masih ditemukannya stock out sebesar 0,5%-1% dari total pembelanjaan obat setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor input yaitu man, money, method,material dan machines terhadap seluruh proses logistik dalam upaya pemenuhan ketersediaan obat di RSIA Keluarga Kita. Desain penelitian pada penelitian ini berupa deskriptif analitik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan analisis ABC Indeks Kritis, Economic Order Quantity (EOQ) maupun Reorder Point (ROP) sebagai metode pengendalian logistik obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemenuhan ketersediaan obat dan kejadian stok out bisa dikelola dengan melakukan perbaikan seluruh proses pada siklus logistik terutama pada proses pengendalian perencanaan, penganggaran, dan pengadaan.

---

The quality of pharmaceutical services can be measured from the availability of medicine in-time and efficient. The supply of the medicines is done through a logistic cycle consisting of planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, deletion and control processes.

This research was motivated by the issue in the medicines lack of availability in pharmacy and logistics unit which is marked by the finding of stock out of 0.5% -1% of total expenditure of medicines every month.

The purpose of this research is to identidy the input factor that is man, money, methods, materials and machines to the entire logistics process in an effort to ensure the availability of medicine stocks at RSIA Keluarga Kita.

The research design is descriptive analytic. This research is qualitative and quantitative by applying ABC analysis of Critical Index, Economic Order Quantity (EOQ) and Reorder Point (ROP) as method of medicine logistic control.

The results show that there are many factors that influence the availability of the medicines and the occurrence of stock outs can be managed by improving the entire process in the logistics cycle, especially in the process of controlling in planning, budgeting, procurement."