Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"High-performance organizations must have supervisors with the ability to manage resources and work effectively with others. This Infoline offers a five-step method for developing a supervisory training program. It defines what it means to be a supervisor and discusses the importance of a needs assessment when designing, developing, and evaluating a training program."

"ABSTRAKKewajiban Badan Usaha Jalan Tol untuk mempertahankan kemantapan jalan dalam rangka pemenuhan SPM, sedangkan saat ini dari hasil penilaian SPM setiap tahunnya nilai IRI dan Kekesatan jalan semakin mendekati nilai yang telah ditentukan serta masih ditemui adanya perkerasan jalan yang rusak, yang disebabkan faktor penerapan standar mutu dalam pelaksanaan yang kurang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan perkerasan jalan tol sangat tergantung kompetensi SDM pengelola pekerjaan dalam penerapan dan pengendalian standar mutu dalam hal ini konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana kompetensi konsultan pengawas dalam penerapan standar mutu dalam pemeliharaan jalan tol. Metode yang digunakan yaitu validasi pakar, kuesioner dengan analisa data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian Kompetensi kinerja konsultan pengawas memberikan pengaruh yang kuat dalam penerapan standar mutu

---

ABSTRACTObligations of Toll Road Enterprises to maintain road stability in order to fulfill SPM, whereas now from SPM assessment every year the value of IRI and Road Awesight closer to the predetermined value and still found more pavement damage more due to the factor of application of quality standards in the implementation that is not quite right. The successful implementation of toll road pavement maintenance is highly dependent on the competence of human resources managers in implementing and controlling quality standards in this case supervisor consultant as representative of service user. This study aims to determine the extent to which the competence of supervisory consultants in the application of quality standards in the maintenance of toll roads. The method used is expert validation, questionnaire with data analysis using SPSS program. The results of research The performance competence of supervisory consultants gives a strong influence in the application of quality standards. "

"Tesis ini menganalisi kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena penulis banyak analisisanalisis tentang mutu pendidikan tetapi khusus mengenai kepengawasan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig, Hadibroto dan Tani Handoko dan teori hakikat kepengawasan dari Ofsted . Tesis ini menggunakan pendektan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan standar isi dilakukan sekali setahun bahkan kadang tidak dilakukan. Pengawasan standar proses dilakukan dengan tujuan guru dapat profesional melakukan pembelajaran yang berkualitas. Pengawasan dilakukan dengan baik dan ditemukan pada sekolah unggulan pun masih terdapat banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Pengawasan standar kompetensi kelulusan tidak dilakukan oleh pengawas akademik sehingga kelulusan siswa masih didominasi oleh aspek kecerdasan dibandingkan aspek kepribadian dan akhlak mulia. Pengawasan standar penilaian dilakukan pada upaya mencapai nilai ketuntasan minimal belum menegaskan pada penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan.

---

This research analyzes Supervisory of academic education quality at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 Supervisor in Ternate. It is very important and strategic because the writer analyzes education quality, but it focuses specially about Supervisory of education quality in Maluku Utara Province which is still unknown. Besides, this research investigates how far Supervisory role towards education quality especially academic Supervisory that has been achieved and investigate obstacle factors in enhancing education quality in academic part. The theories applied in this research are Supervisory theory by Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and supervission fundamental by Ofsted. This research applied descriptive qualitative approach by applying data collecting method through indepth interview, observation,document study.

Analysis result indicates that content standard Supervisory is conducted once a year and even it is non conducted. Process standard Supervisory is carried out to make teachers become professional to do qualified learning. Supervisory has been conducted well and it is found that in qualified school there are still teachers do not conduct learning which goes with process standard. Supervisor does not conduct graduate standard Supervisory, therefore students? achievement is dominated by cognitive aspect rather than personality and attitude aspect. Assessment standard Supervisory is conducted to achieve minimal mastery learning. However, It does not go with the assessment which is suitable with assessment principles. In carrying out academic Supervisory at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 in Ternate, supervisor does not implement the principles of academic Supervisory optimally.

This research recommend that in carrying out quality Supervisory, it needs a serious concern to enhance supervisor competency and do socialization to principals to build the same perception and good communication pattern between supervisor and education."

"Selain memberikan kontribusi positif, perkembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) juga membawa dampak negatif, seperti semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban perdagangan berjangka akibat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka dengan memberikan informasi yang tidak jelas dan bersifat menjebak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan PBK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) perlu membuka saluran komunikasi yang beragam, agar informasi dari masyarakat dapat diterima dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Salah satu saluran komunikasi yang digunakan Bappebti untuk memberi pelayanan informasi yang cepat adalah e-Government, yaitu dengan menyediakan fasilitas website (www.Bappebti.go.id) sebagai sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari dan dibutuhkan masyarakat mengenai PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara penerapan e-Govemment yang dilakukan Bappebti dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti, juga untuk menjelaskan penilaian para pencari informasi PBK mengenai penerapan e-Govemment Bappebti dan kualitas pelayanan informasi Bappebti.Pada penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan populasinya adalah seluruh masyarakat yang pernah mengunjungi website Bappebti. Teori yang digunakan untuk menilai e-Govemment adalah teori electronic quality (e-qual) yang dikemukakan oleh Bames dan Vidgen, sedangkan untuk kualitas pelayanan informasi menggunakan teori service quality (servqual) yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan e-Government yang dilakukan Bappebti memiliki hubungan positif dan sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Dari hasil penilaian penerapan e-Government Bappebti diperoleh hasil baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum memenuhi harapan para pencari informasi PBK. Selanjutnya, untuk penilaian kualitas pelayanan informasi Bappebti juga masuk dalam kriteria baik, namun nilai kualitas pelayanan informasi Bappebti masih belum memuaskan karena masih banyak pencari informasi PBK yang merasa belum puas dengan pelayanan informasi yang diberikan Bappebti.Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, Bapebti dapat meningkatkan pelayanan melalui e-Governmentnya karena penerapan e-Government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Untuk meningkatkan e-Governmentnya, Bappebti perlu menampilkan informasi-informasi yang lebih lengkap pada websitenya, terutama informasi yang sering dibutuhkan masyarakat. Bappebti juga harus menjaga informasi-informasi yang ada pada website agar tetap up to date. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, koordinasi antar bagian di Bappebti perlu ditingkatkan.

---

In addition to give the positive contribution, the development of the Commodity Futures Trading (CFT) also gives the negative impact, such as there are more people become the victims of the futures trading caused by the irresponsible persons who exploit the people who do not know about the futures trading by giving unclear and trapping information. To anticipate the said matter and to wide spread the information relating to CFT, it is necessary for the Supervisory Council of Commodity Futures Trading (Bappebti) to open the venous communication channels in order that the information from the community can be received immediately and can be followed up immediately and properly. One of the communication channels utilized by Bappebti to give immediate information is the e-Government, namely by providing the website facility (www.Bappebti.go.id) as the information source, especially the information which is frequently searched and needed by the community about CFT. Objective of this research is to explain the relationship between the e-Government application carried out by Bappebti with the infomiation service quality of Bappebti, and also to explain the evaluation of BPK information seeker concerning the e-Government application of Bappebti and the quality Bappebti information service.

This research utilizes the descriptive analysis method with quantitative approach and the population is all communities who have ever visited Bappebti website. The theory that is utilized to evaluate the e-Government is electronic quality (e-qual) which is proposed by Bames and Wdgen, while the information service quality utilizes the senlice quality (serqual) which is proposed by Zeithaml-Parasuraman-Berry.

From the results of the research it is known that the application of e-Government which is carried out by Bappebti has the positive and strong relationship with the quality of Bappebti information service. Results of the evaluation toward the e-Government application carried out by Bappebti are good, however there are still several shortages that haven't fulfilled the expectation of the CFT information seeker. Then, the evaluation toward the quality of Bappebti information service is also good, but the quality value of Bappebti infomation service has not been satisfying yet because there are still many CFT information seekers who feel unsatisfactory with the information service provided by Bappebti.

Based on the finding results, it can be concluded that to improve the quality of its information service, Bappebti can improve the service through its e-Government since the application of e-Government has the strong relationship with the quality of Bappebti information service. To improve its e-Govemment, Bappebti needs to provide the more complete information on its website, especially the information which are frequently needed by the community. Bappebti has also to keep the information available on the website up to date. Then, to improve the quality of its information service, coordination among the sections in Bappebti needs to be improved."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."