Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih ingat dengan korupsi Pasal 113 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ? Pasal itu adalah pasal yang mengatur pengamanan zat adiktif. Khusus pada ayat 2 dijelaskan apa yang dimaksud dengan zat adiktif, yaitu tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.Hilangnya ayat 2 tersebut realitas pengaturan produk tembakau ditengah masyarakat. Ada yang setuju produk tembakau diatur karena dari sisi kesehatan berdampak buruk, seperti menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan termasuk kanker paru, juga penyebab penyakit lain, misalnya penyakit jantung koroner. Memburuknya kesehatan paru secara global membuat Forum of International Respiratories Societies (FIRS) pada Desember tahun 2010 sebagai tahun Kesehatan Peduli Paru Dunia (Year of The Lung).Tahun Kesehatan Peduli Paru Dunia merupakan usaha global untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan paru dan kedokteran respirasi demi kesehatan masyarakat. Menurut proyeksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2020 infeksi saluran napas bawah, tuberkolosis (TB), HIV/AIDS termasuk dalam 10 penyebab masalah kesehatan dunia. Di Indonesia sendiri, penyakit pernapasan merupakan penyebab kesakitan dan kematian terbanyak, menduduki peringkat 10 besar. Menurut Profesor dr Faisal Yunus SpP(K) dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) saat ini berada di peringkat kelima. Posisi ini akian meningkat ke posisi tiga besar karena jumlah perokok terus meningkst."

"Tesis ini mengulas secara kritis fenomena hegemoni industri rokok di Indonesia, yang salah satunya dibentuk lewat praktik CSR beserta berbagai persoalan implikasi hukum dan sosiologis yang tercipta karenanya. Sejak 2015, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara dengan angka perokok remaja terbanyak di dunia. Tingginya angka perokok muda membawa berbagai masalah kesehatan dan kesejahteraan akibat konsumsi rokok yang eksesif. Rokok tanpa disadari telah menjadi kelaziman dalam kehidupan sehari- hari masyarakat. Permasalahan tersebut mengakar dari lemahnya regulasi di lapisan substansi hukum, penegakan yang tidak maksimal di tingkat struktur hukum, maupun kelemahan kultur hukum yang menyebabkan tidak optimalnya kerja kebijakan pengendalian tembakau yang ada. Model CSR filantropi yang dijalankan korporasi rokok dalam bentuk beasiswa pendidikan, sponsor acara olahraga dan musik, derma sosial dan sejenisnya, punya andil dalam menciptakan situasi tersebut. Begitupun persoalan pengaturan tentang periklanan rokok subliminal yang membuat produk tersebut semakin terasosiasikan dengan konstruksi sosial tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik CSR korporasi rokok masih jauh dari prinsip CSR sebagaimana mestinya, baik dalam standar ISO 26000 maupun Pedoman Bisnis dan HAM PBB. Seharusnya CSR berkonsentrasi pada upaya meminimalisir dampak buruk pada masyarakat, dan hal ini menjadi penting karena inti bisnis yang dijalankan berbahaya dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Sebaliknya, praktik CSR industri rokok selama ini justru dijadikan celah promosi atas segala pembatasan aturan yang telah dibuat terhadapnya. Lebih dari itu, CSR digunakan sebagai medium untuk mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat agar dapat terus beroperasi dan mendominasi pasar. Temuan penelitian empiris menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara hegemoni dan hegemoni tandingannya terhadap ekspektasi tanggung jawab sosial korporasi di mata konsumennya: semakin tinggi seorang menganggap industri rokok punya jasa-jasa dan kontribusi positif, semakin rendah pula ekspektasinya akan pertanggungjawaban korporasi rokok. Masyarakat sendiri masih gagal melihat isu etis di dalam penyelenggaraan CSR industri rokok. Solusi alternatif yang bisa ditempuh untuk mengoreksi anomali praktik CSR tadi adalah dengan dua skema: pertama, menghentikan kegiatan CSR filantropi dan mengalihkan pengalokasiannya untuk program kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah kelompok kepentingan pengendalian tembakau, dalam hal ini stakeholder di bidang advokasi kesehatan masyarakat, untuk menjalankan program pengendalian peredaran produk rokok dalam bentuk edukasi unit-unit penjualan, agen periklanan; serta kedua, menempatkan agen pengendalian pada unit-unit penjualan yang akan berada di bawah tanggung jawab langsung korporasi rokok.

---

This thesis critically reviews the hegemony phenomenon in Indonesian tobacco industry, one of which was believed to be formed through the Corporate Social Responsibility (CSR) practices, along with its various legal and sociological implications created upon. Since 2015, Indonesia has been named as one of the countries with the highest number of teen and child smokers in the world. Such phenomenon has been linked into various health and welfare issues which was caused by excessive cigarrette consumption. Cigarrette-smoking had been unwittingly associated as a normal habit in society’s daily lifestyle. Some of these problems rooted in the weak regulations at the level of legal substance, the minimum act of enforcement upon the legal structure, and the permissive legal culture which causing the issued tobacco control policy failing to work optimally. The philantrophic CSR done by tobacco industries in the form of education scholarship, sport or music events sponshorship, charity, and its kind, have a stake in creating such situtaions. Not to mention the regulation problem on subliminal ciggarette advertisement which caused the product associated to particular social construction. The analysis shows that the tobacco corporation has not yet implemented the CSR as it should under the standard of ISO 26000 and UN Guidelines on Business and Human Rights’ regime, whereas the focus must be on minimalizing adverse effect on society. The issue is critical since the core business is classified as dangerous and having direct impact on public health. Instead, CSR mostly used intentionally as a promotional instrument to perpetuate the dominance of tobacco industry, due to all the restriction policy having issued against them. It became a means to gain moral and intellectual legimitacy from the community for the tobacco industry in order to keep on operating its business as usual. The research findings show significant influence between the hegemony and its counter- hegemony on its consumer expectations of business responsibilities: the higher one considers the cigarette industry having positive contributions, the lower the expectations one’s had of corporate responsibility for tobacco industries. Thus, society has been failing and unaware to detect the ethical issues within the implementation of tobacco industry social responsibilty. An alternative solution to correct such anomalous CSR practices is offered within two schemes: First, ceasing the act of corporate philanthropy and diverting its allocation for collaborative program with the third parties, in this case the tobacco control interest group consisting of public health stakeholders including professionals to run product control program in the form of education sales units, advertising agencies; and Secondly, placing controlling agents upon sales units or retails within direct responsibility of the cigarette corporation."

"Kebijakan Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau diimplementasikan di Sidoarjo dengan tujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo perlu dikendalikan karena memberikan kerugian bagi negara, khususnya pada bidang penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Keadaan tersebut membuat kurang optimalnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau dikarenakan tingginya pelanggaran penyalahgunaan pita cukai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penerimaan Cukai Hasil Tembakau juga digunakan sebagai penerimaan yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo beserta hambatan dan tantangan yang dialami. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau telah dilaksanakan oleh pelaksana program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan tersebut memiliki derajat perubahan yang perlu dicapai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya KPPBC TMP B Sidoarjo dalam menghadapi hambatan dan tantangan selama dilaksanakannya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya banyaknya pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak terdaftar sebagai pengguna jasa di KPPBC TMP B Sidoarjo.

---

The Policy for Restricting Applications for the Provision of Excise Tax Stamps for Tobacco Products is implemented in Sidoarjo with the aim of minimizing the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. Circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo needs to be controlled because it causes losses to the state, especially in the area of revenue from Tobacco Products Excise. This situation makes the revenue from Tobacco Products Excise less than optimal due to the high abuse of excise stamps in the last few years. This raises concerns because the revenue from Tobacco Products Excise is also used as revenue that is used for the Tobacco Products Excise Revenue Sharing Fund which is used to overcome negative externalities from cigarette consumption. Based on this, this research will discuss the implementation of the policy for Restricting Applications for the Provision of Tobacco Products Excise Stamps at KPPBC TMP B Sidoarjo along with the obstacles and challenges experienced. The method used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. In this study it was found that the policy of Restricting Applications for Provision of Tobacco Products Excise Stanps had been implemented by program implementers in accordance with established regulations. This policy has a degree of change that needs to be achieved to minimize the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. In implementing it, the efforts of KPPBC TMP B Sidoarjo in facing obstacles and challenges during the implementation of the policy, one of which is the large number of tobacco product manufacturers who are not registered as service users at KPPBC TMP B Sidoarjo."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang perubahan kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau, serta mengkaji pemberlakuan perubahan kebijakan PPN atas Hasil Tembakau bila ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang perubahan kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau adalah sebagai langkah awal kembali kepada mekanisme ketentuan umum PPN, dan pemberlakuan perubahan kebijakan PPN atas Hasil Tembakau sudah memenuhi keempat asas asas ease of administration.

---

The focus of this undergraduate thesis are describing the background of Value Added Tax withholding policy change on supplying of tobacco products and analyzing the implementation of Value Added Tax withholding policy change on supplying of tobacco products from the concept of ease of administration principal. This research applies qualitative approach and using field research and depth interview in collecting data. The result of this research is the background of this policy change is as the first step back to the general provision of VAT mechanism, and the implementation of VAT withholding policy change on supplying of tobacco products meets the fourth principle of the principles of ease of administration."

"Solanesol memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan absorpsi radikal bebas yang kuat dan sebagai bahan baku intermediat koenzim Q10. Solanesol umumnya ditemukan di tanaman solanaceous. Daun tembakau termasuk tanaman yang mengandung sumber solanesol terbanyak. Sintesis berbantuan ultrasonik (UAE) meningkatkan rendemen ekstrak melalui reduksi waktu proses, temperatur rendah, dan penggunaan pelarut yang aman. Penelitian ini mengevaluasi kelayakan investasi dari pabrik produksi solanesol dari daun tembakau sebagai bahan baku intermediat koenzim Q10. Pabrik akan dibangun di daerah Temanggung dengan masa usia proyek 15 tahun dan ditargetkan mampu memenuhi 1% market share di Asia Pasifik. Penelitian ini membandingkan tiga alur skenario proses ekstraksi solanesol, yaitu UAE Skenario 1, UAE Skenario 2, dan Soxhlet. Perangkat lunak SuperPro Designer digunakan untuk mensimulasikan proses produksi sehingga diperoleh data neraca massa, energi, dan parameter keekonomian. Simulasi menunjukkan produksi solanesol dengan metode ekstraksi UAE Skenario 1 pada daun tembakau sebagai skenario terbaik dengan nilai konversi 2,3% dan parameter profitabilitas berupa NPV, IRR, PBP, dan ROI sebesar USD 25.764.000, 34,45%, 2,20 tahun, dan 45,49% secara berurutan pada harga jual solanesol sebesar USD 2100/kg. Alternatif lain dengan metode UAE Skenario 2 dan Soxhlet memiliki nilai konversi tertinggi dan terendah, yaitu masing – masing 2,5%, dan 2,17%, dengan nilai parameter profitabilitas positif

---

Solanesol has high antioxidant activity and strong free radical absorption, and serves as an intermediate raw material for coenzyme Q10. Solanesol commonly found in solanaceous plants. Tobacco leaves are the highest source of solanesol. Ultrasonic-assisted extraction (UAE) increases the extract yield through reduce process time, low temperature, and using safe solvents. This study evaluates economic feasibility in solanesol production plant from tobacco leaves. The plant will be built in the Temanggung city with a project lifespan of 15 years and aims to achieve a 1% market share in the Asia Pasific region. This research compares three process extraction scenarios for solanesol: UAE Scenario 1, UAE Scenario 2, and Soxhlet. The SuperPro Designer software is used to simulate the production process, obtaining data on mass and energy balance, and economic parameters. The simulation shows that solanesol production using UAE Scenario 1 is the best scenario, with a conversion rate of 2,3% and profitability parameters such as NPV, IRR, PBP, and ROI of USD 25.764.000, 34,45%, 2,20 years, and 45,49% respectively, at solanesol selling price of USD 2.100/kg. Meanwhile, UAE Scenario 2 and Soxhlet methods has the highest and lowest conversion rates at 2,5% and 2,17% respectively, with positive profitability parameters."

"Tingkat konsumsi rokok di Indonesia meningkat setiap tahun sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Konsumsi rokok merupakan salah satu penyebab faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Upaya pemerintah dalam mengendalikan rokok diatur dalam PP 109 tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap status kesehatan masyarakat dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) dengan metode mix method. Desain penelitian ini sequential eksplanatory design, didahului analisis data kuantitif pada 5.221 responden dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Variabel independen terdiri dari provinsi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, usia mulai merokok, jumlah rokok, jenis rokok, dan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Variabel dependen yaitu status kesehatan masyarakat Indonesia. Hasil akhir menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan status kesehatan adalah provinsi (OR 1,504); jenis kelamin (OR 2.574); pekerjaan (OR 8,730-19,275); penghasilan (OR 0,501-1,366); usia mulai merokok (OR 1,019); jenis rokok (OR 1,076-3,023). Pengendalian tembakau belum berhasil, pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia.

---

The level of cigarette consumption in Indonesia increases every year so that it affects the condition of public health. Cigarette consumption is one of the causes of risk factors for Non-Communicable Diseases. Government efforts in controlling cigarettes are regulated in PP 109 of 2012. The purpose of this study was to determine the relationship of smoking habits to public health status in efforts to control tobacco products in Indonesia.

This study uses secondary data from Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) with the mix method. The design of this research is sequential explanatory design, preceded by analysis of quantitative data on 5,221 respondents and continued with qualitative research. The independent variable consisted of province, age, gender, occupation, income, age when smoking started, number of cigarettes, types of cigarettes, and difficulty refraining from smoking in public places. The dependent variable is the health status of the Indonesian people.

The final results show that the variables that have a significant relationship with health status are provinces (OR 1,504); gender (OR 2,574); occupation (OR 8,730-19,275); income (OR 0.501-1,366); age at smoking time (OR 1,019); types of cigarettes (OR 1,076-3,023). Tobacco control has not been successful, the government must be more serious, decisive, and strict in making tobacco control regulations so that it can reduce the level of cigarette consumption in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yangberlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasipengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura,dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di keduanegara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat darisifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalahbahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesiadengan di Singapura.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesiaand Singapore. In addition, also discussed about the comparation between bothcountry?s regulations. This research fundamentally used normative juridicalmethod, while in this research discusses about an object from a legal standpointand legislation. This research also use descriptive type of typology. The results ofthis study is that there are similiarities and differences between Indonesia?sregulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control."

"Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran(PTP) memiliki peran strategis dalam pembelajaran di eradigital sekarang. Permasalahannya adalah: (1) apa produk-produk yang harus di hasilkan profesi PTP di era digital?; dan(2) bagaimana pemanfaatan dan penerapan produk PTP dalam pembelajaran di era digital? Tujuan kajian ini adalah untuk mendiskripsikan berbagai produk yang dihasilkan oleh profesi PTP, dan pemanfaatan atau penerapan produk tersebut dalam kegiatan pembelajaran di era digital sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai literatur dari hasilkajian dan penelitian mengenai produk-produk PTP. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesi PTP telah menghasilkan produk-produk berupa: (1) model pembelajaran inovatif berbasis TIK; (2) konten pembelajaran dengan berbagai jenis media; dan (3) aplikasi e-pembelajaran. Kesimpulannya adalah bahwa produk-produk profesi PTP ini diharapkan dan dibutuhkan dalam menunjang terselenggaranya proses pembelajaran era digital di berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di Indonesia. Sarannya adalah bahwa profesi PTPharus selalu meningkatkan kompetensi teknis, kreatifitas, dan inovasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan era digital sekarang."

"Evaluation Study of Releasing Commercialization of Transgenic Cotton in South Sulawesi (Commercialization of Biotechnology Product)Transgenic crops are a plant that genetically modified contains a gene that has been artificially inserted instead of the other plant. The inserted gene (known as the trasgene) may come from another unrelated plant or from a completely different species with a purpose to increase the plant/crop productivity. Transgenic cotton is conventional cotton that inserted by gene of Bacillus Thuringensis (called further by Bollgard or Bt) which is immune by target pest from ordo Lepidoptera which is annoying the growth of cotton crops.The lower production of local cotton at Indonesia and higher import of cotton fiber as a basic need for local consumption for spinning mills, triggering the government to re look the process to look over how to increase the cotton production. The choice is fall to transgene cotton technology which is more effective and efficient.Cotton transgenic crops is the pioneer and the first project of biotechnology approach was introduced among the grower/farmer into Indonesia agriculture environment which is has supported by Central government and local government alliance with multinational company who has a leading technology in crop I plant as a agriculture/agrochemical industry named Monsanto through their subsidiary in Indonesia territory was called PT Monagro Kimia.As real commitment from Indonesia government in order to follow the multilateral world agreement in Trade with World Trade Organization and also to follow up the ratification of Cartagena protocol about the biosafety and food safety to have a contribution and to ensure the maximum level of safe protection about the usage of Genetically modified corps which is possible to get negative impact with agricultural sustainability and keep the unity of National food/biodiversity in general.The observation was done in order to find out the factor which is implicated the transgenic cotton is not smoothly working and stopped in year 2003 and with two entity interaction : government policies and company strategy who introducing the new transgenic crops. The descriptive evaluation is one of observation method with analyzing in Clipping study, newspaper study, journal study, interview approach in connection with the regulation of biosafety and food safety concern, transgenic crop in general and transgenic cotton in specific.In this thesis is also describes the role of stakeholder, the role of regulator who has a major involvement with the transgenic cotton policy (externality factor). SWOT analysis and Business Ecological model as well as Competitive Environment Strategy is disclose to have a clear understanding about the importance of mechanism of synergistic partnership in a specific role to reach integration and synergy. The observation also to look the effectiveness of Multinational Corporation to work with partnership will close in contact with society, environment and government. The weakness of core competency, transfer technology and communication with environment is pointed out as a one of improvement in the future(internality factor). The steadiness in law treatment for Biotechnology Company who interest to invest in Indonesia is also one improvement suggested in the last chapter of this thesis.Synergistic partnership is one engine boost and a good foundation for this such of transgenic project in near future and to encourage the stakeholder to build up the whole of integrated agribusiness cotton system and local cotton consumption.In line with the project were involvement all parties not only scientist, agriculture ministry, Wealth ministry, university, Indonesia Scientist Center, society, farmer but also Non government organization willing to sit together and have a same perception, acceptation of biotechnology refer to agriculture sustainability, biosafety, food safety.Recommendation is disclose at the end of this chapter of this thesis as a one of suggestion and improvement of development strategy of cotton transgenic in the future.Bibliography : 39 book, 6 website, 6 report, 1 regulation, 13 newspaper clipping (1991- 2004)"

"Dewasa ini banyak dipergunakan bahan plastik untuk berbagai keperluan termasuk didalamnya untuk pembuatan benda-benda teknik seperti pulley, roda gigi, pasak dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya pemanfaatan plastik akan semakin banyak pula limbah plastik yang dihasilkan oleh benda-benda terbuat dari plastik yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi, sementara secara alamiah bahan plastik tidak dapat membusuk. Sifat limbah yang demikian menyebabkan munculnya upaya pemanfaatan limbah plastik yang memungkinkan untuk didaur ulang. Permasalahanya, yang ingin dicari jawabannya dari penelitian ini, adalah seberapa besar prosentase limbah plastik bisa dicampurkan agar produknya masih mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan bahan baku, yang dalam penelitian dipakai bahan polyethylene dan polystyrene. Dengan demikian diperoleh acuan tentang berapa prosentase limbah bahan plastik yang optimal dapat dicampurkan dalam proses pencetakan plastik baru. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa, produk cetak bahan polyethylene maupun bahan polystyrene akan masih mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan bahan barunya apabila prosentase limbahnya tidak lebih dari 30 %. Pada prosentase limbah seperti ini hasil cetak plastik juga masih menunjukkan warna yang mendekati warna aslinya, sementara dilihat dari kerusakannya pada bahan polyethylene diatas 30 % limbah, serat-serat plastik akan putus. Sementara pada prosentase sampai 30% untuk bahan polyethylene plastik tidak putus oleh beban yang diberikan, tetapi akan memanjang terus sambil menibentuk plastik yang berwarna putih mengkilat dan keras. Sedangkan pada bahan polystyrene sesuai dengan karakteristik bahan gelas, setelah ditarik kemudian putus dengan perpanjangan yang relatif sangat kecil dibanding dengan perpanjangan bahan polyethylene."